Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahHalaman 17 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPRPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan

gugatan aquo;Bahwa mendasari pada KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON adalahselaku Pimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi danPertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI)Kabupaten Mimika, Provinsi Papua yang bertindak untuk dan atasnama 8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua;Bahwa berdasarkan KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON = danKAPASITAS PEMOHON dalam mengajukan permohonannya yangbertindak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor : 5tahun Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilanpuluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa mendasari pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohontelah mendalilkan dalam materi Kewenangan Mengadili bahwaTermohon pada tanggal 16 Desember 2019 telah menerbitkan suratkeputusan dengan nomor : 560/1455/

pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSl) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama8.300 orang pekerja Mogok Kerja di PHK Sepihak PT FreeportIndonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor KabupatenMimika, Provinsi Papua mengajukan gugatan aquo;Bahwa mendasari surat keputusan yang diterbitkan oleh

PERMA nomor 8 tahun 2017;Eksepsi Tentang Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing/PersonaStandi In Judicio Untuk Mengajukan Permohonan Dalam Perkara Ini;Bahwa mendasari pada dalil mengenai KEDUDUKAN HUKUMPEMOHON, Pemohon telah menjelaskan bahwa Pemohon adalahPimpinan Cabang Federasi pekerja kimia Energi dan PertambanganSerikat Pekerja Selurun Indonesia (PC FSP KEP SPSI) KabupatenMimika, Provinsi Papua dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaHalaman 31 dari 99 Putusan No. 2/P/FP/2020/PTUN.JPR8.300

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00112/107/07/952/12 tanggal 14 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2007 dengan jumlahsanksi yang masih harus dibayar Rp 46.271.307,00 dan Surat Teguran Nomor: ST 10002/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012;bahwa Penggugat kemudian mengajukan gugatan atas Surat Teguran Nomor: ST10002/WPJ.18/KP.0404/2012 tanggal 13 Desember 2012 melalui surat nomor: 0358/TS/XII/2012tanggal 26 Desember 2012 dengan alasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)yang mendasari

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SUWARTI binti HUSIN dan NUR HASIM bin ABDULLAH, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Fawaid yang lahir di Sampang pada tanggal 25 OktoberBahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orangtua anak yang diangkatmenyatakan tidak ada unsurunsur dari luar yang memaksa mereka, bahkan keduabelah pihak telah samasamaBahwa keadaan ekonomi Para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anakangkat yang diangkat tersebut baik untuk pendidikan dan lainlainnya;Bahwa hubungan ibu asal anak angkat tersebut adalah keponakan dari ibuangkatnya;Bahwa motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latar belakang

kedua orangtua kandung dari anak tersebut rela melepaskan anaknya diangkat oleh Para Pemohonadalah karena para Pemohon masih ada hubungan famili juga disebabkan karenamerasa kasihan. dan untuk membantu memberikan kebahagiaan kepada paraPemohon karena selama 7 tahun menikah belum dikaruniaiBahwa adapun yang menjadi motif yang mendasari/mendorong yang menjadi latarbelakang Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat anak tersebut adalahdisamping didasari oleh keinginan untuk menolong ( taawun

dari Kuasa ParaPembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri SlawiNomor 17/Pdt.G/2020/PN Slw tanggal 24 November 2020 diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukanoleh undangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semulaTergugat mengemukakan keberatannya yang pada pokoknya sebagaiberikut: Bahwa putusan pengadilan negeri slawi tersebut kurang tepat karenatidak mendasari

Bahwa dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan putusan atasperkara tersebut di atas, telah salah menafsirkan peraturan perundangundangan dan tidak mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, sehingga memberikan pertimbanganpertimbangan yangkeliru yang menyebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkankeputusan yang keliru juga; Bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya memang telahmengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding, akan tetapi Majelis Hakimhanya menyatakan Gugatan Para

PeraturanPemerintah nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menceraikan Termohon adalah disebabkan karena Termohon telahHal. 13 dari 18 hal. Put.

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon masingmasing bernama Suyono bin Warisan dan Jajang Hermawan bin Buhari, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

pesArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan pasal

Feri apa ini, Telan aja bang, setelah masuk ke tubuhlalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jammenikmati lagu di diskotik di Jalan Nibung Petisah Medan.Bahwa Pemohon Kasasi mendasari fakta hukum tersebut di atassangat merasa tidak adil dengan penjatuhan pidana tambahan pecat daridinas militer karena apabila dikaji dari fakta hukum tersebut tidak murnipure ada niat dan kesengajaan yang mendorong hati dari Terdakwa untukmengkonsumsi pil ekstasi, namun faktanya adalah karena Sadr.

Nomor 207 K/MIL /201710.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

Hal ini didasarkan pada Pasal 175 ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwaketerangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara ini, ternyatadalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi

; Betannseten asl SeeeeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 November 2013 Nomor:889/Pid.B/2013/PN.Makassar maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antaralain mengemukakan sebagai berikut : Bahwa sebelum TerdakwaPembanding menyampaikan keberatan keberatanatas pertimbangan hukum yang mendasari

putusan diatas, makaizinkantah terlebindahutu TerdakwaPembanding menyampaikan bahwa secara yuridis pertimbanganhukum yang mendasari putusan ini adalah tidak menerapkan analisis hukum secaraobjektif, sebab dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenamya, sehingga tidakmemberikan. suatu makna hukum = yang bersesuaian dengan rasakeadiian.Bahwa demikian pula terhadap kesimpulankesimpulan yang dijadikan dasarperimbangan hukum

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuansecara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.Bahwa oleh karena apa yang diperimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertamadirasakan mengandung suatu kekeliruan, yang pada gilirannya tidak bersesuaiandengan hukum yang berlaku, maka imeilaiui Memori Banding ini, Terdakwa Pembanding, 19 &NW SSa jx al a +sdG None Yak .J ng. diambilaa er" &yimengajukan keberatankeberatan sehubungan dengan periimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Rolex sebanyak 2 (dua) kali yang pertamapada bulan januari 2015 sebanyak 10 (Ssepuluh) gram dan yang kedua padahari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sebanyak 20 (dua puluh) gram.Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi danterdakwa dipersidangan juga barang bukti yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum dalam persidangan tersebut, dapat disperoleh fakta faktahukum sebagai berikut :1.

diajukan dengan persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dengan bentuk dasar alternatif, yang pertama didakwadengan Dakwaan Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 atau keduadengan Dakwaan Pasal 112 Ayat (2) UU RI 2009.tentang Narkotika;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa diajukan denganpersidangan dengan bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akanmepertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelisdianggap sesuai/cocok dengan fakta fakta yang terungkap di persidangan.Menimbang bahwa mendasari

OrangHalaman 16 dari Halaman 22 Perkara Nomor : 243/Pdi.Sus/2016/PN.SdaMenimbang bahwa dengan untuk setiap orang, Pengertian Setiaporang dalam Panggilan UndangUndang yanglama (KUHP) seringdigunakan dengan kata kata yang sama pengertiannya, yaitu Barang Siapajadi pengertian setiap orang atau barang siapa adalah siapa saja sebagaisubyek hukum orang yang di duga sebagai pelaku/orang yang melakukanperbuatan tindak pidana, dan pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.Menimbang bahwa mendasari

sabu tersebut danjuga didapati barang bukti lagi seperti Alumnium Foil dengan Timbanganserta 3 (tiga) buah HP milik terdakwa yang digunakan terdakwa membagibarang dengan bagian yang lebih kecil untuk dijual pada pembeli.Menimbang bahwa terdakwa juga mengakui dan membenarkanbarang bukti tersebut miliknya yang siap dijual, yang dibelinya dari seorangnapi yang sudah bebas), melalui perantara kurir dengan pembayaran dengantransfer sehingga barang tersebut sampai ke tangan terdakwa.sMenimbang bahwa mendasari

Nomor 332 K/Pdt.SusKPPU/2013keterangan saksi Ary Muriadi diketahui bahwa kepengurusanTerlapor II adalah berbeda dengan kepengurusan dan Terlapor III danmasingmasing Terlapor II dan Terlapor HI memiliki ruang kantoryang berbeda di komlek alamat yang sama sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tersebut diatas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari pendapatnya pada keterangan seorangsaksi Ahli Setya Budi Arijanta saja terkait dengan larangan bagi mereka yangmemiliki hubungan

tersebut dianggap sah sepanjang penandatanganan dokumenadalah pemilik dan perusahaan; Bahwa juga masih menurut BudiHarsono (ahli) dalam penyusunan dokumen atas perintah orang yangsama maka dianggap tidak ada unsur persaingan;Tentang Upaya Penjaringan Pemenang;a Bahwa kesimpulan Majelis Komisi yang menyatakan telah terjadi persaingansemu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkanTerlapor II dalam Tender a quo adalah sangat keliru dan terlalu dipaksakan;Bahwa Majelis hanya mendasari

sama; dan hubunganantara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalahsebagai SuamiIsteri;Bahwa akan tetapi dari fakta persidangan sesuai keterangan saksiAry Muriadi diketahui bahwa kepengurusan Terlapor II adalahberbeda dengan kepengurusan dari Terlapor II dan masingmasing Terlapor II dan Terlapor IJ memiliki ruang kantor yangberbeda di komplek alamat yang sama; sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tahun2007 tersebut di atas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari

Tentang Kerjasama Pembuatan dan Kesamaan KesalahanDokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III danTerlapor IV;a).Bahwa Pendapat Majelis Komisi yang secara apriorimenyimpulkan bahwa adanya kerja sama antara Terlapor II,Terlapor IIIf dan Terlapor IV merupakan bukti adanyapersekongkolan ; Bahwa Pendapat Majelis yang demikianadalah sangat keliru karena hanya mendasari pada adanyakesamaan kesalahan penulisan kata Land Clering pada lembarDaftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Penawaran paraTerlapor

Bahwa Majelis hanya mendasari pendapatnya pada PernyataanTerlapor III yang menyebutkan bahwa Terlapor III telahmenggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaringpenawaran dengan cara memasang harga di level atas danmemasang harga di level bawah untuk memenangkan Terlapor IIdalam tender perkara a quo; Bahwa perlu kami garis bawahipernyataan sepihak dari Terlapor III tersebut di berikannya diluar persidangan komisi dan pernyataan tersebut telah dibantahkembali oleh Terlapor III dalam kesimpulannya

G.TUN/2007P.TUN.Mks, yangdiperbaiki pada tanggal 25 September 2007; Mengenai Masalah : Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 283/Timbuseng, tanggal 9 Nopember 1989, Gambar Situasi (GS) Nomor909/1989, tanggal 8 Nopember 1989 luas 70.535 M tercatat/terdaftar atas nama ANDIMANGINRURU PATTA EMBA kemudian beralih kepada Ir.M.ARIEF KADIR padatanggal 17 Desember 1997 untuk selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA ; Bahwa adapun halhal dan alasanalasan hukum yang mendasari

Bahwa asal usul nama XXXXXXXX adalah pada saat baru lahir oleh orang tuaPemohon diberi nama XXXXXXXXXXX, lalu setelan ayah kandung Pemohonmeninggal dunia disaat Pemohon sering sakitsakitan, lalu oleh keluarga namaPemohon dirubah menjadi XXXXX hal ini mendasari Pemohon sebagai anakPutusan Nomor 0017/Pdt.P/2013/PA Kbm Hal. 1 dari 8 halterakhir (kari) dengan harapan Pemohon senantiasa sehat.

Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP 806/PM II08/AU/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009.Mendasari, Putusan In Absensia Pengadilan Militer IIO8 Jakarta Nomor: 19/K/PM II08/AU/I/2009tanggal 25 Nopember 2009.Mendengar ;1. Bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap terdakwa para Saksimelalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidakpernah hadir tanpa alasan yang sah.2.

. : Tempat kediaman di: Perum Pasuruan Anggun Sejahtera D6 No. 2 RT.Vo M 07 RW. 06 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;Sein a Adapun alasan / dalildalil yang mendasari permohonan ini adalahp= ee ; * Sebagaiberikut:4 , Gy Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernamaSentotWe9 Broto Wahyudi binTukimin Luki pada tanggal 7 Juli 1991 sebagaimanaaeieaaill terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/54/VII/1991 tanggal 7 Juli~ 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGempolKabupaten

Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 28 Juli 2007cacat yuridis (hukum) karena dalam Surat Kuasa tersebut Penggugattidak menjelaskan/menyebutkan hal yang mendasari diajukannyagugatan wanprestasi terhadap Tergugat . Berikut kutipan Surat KuasaPenggugat yang berbunyi sebagai berikut :Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2461 K/Pdt/2009KhususUntuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk membela hakhak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatanterhadap PT.

Dalil Penggugat pada posita butir 12 dan 13 yang menyebutkan bahwakerugian Penggugat didasarkan pada pemutusan hubungan kerjasamadan pemutusan order jelas bertentangan dengan dalil posita Penggugatpada butir 14 dan 16 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telahmengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 ;13.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalam menguraikanalasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatan

sebagaimanadijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas, tampak dalam halmengenai fakta hukum manakah yang mendasari Gugatan Penggugat,apakah Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 atau pemutusanhubungan kerja sama membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kabur ;14.Dalam petitum butir 2 dan 4, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dandihukum untuk membayar ganti rugi, termasuk kerugian akibatpemutusan hubungan kerja sama dan penghentian

No. 2461 K/Pdt/2009bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan ingkarjanji/jwanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24November 2005 :17.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalammenguraikan alasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatansebagaimana dijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas,tarnpak dalam hal mengenai fakta hukum manakah yang mendasariGugatan Penggugat, apakah Notulen Rapat tanggal 24 November2005 atau pemutusan hubungan kerja sama

Dasardasar Penggugat yang menjadi acuan untukmenyatakan Penggugat telah dirugikan sejumlah tersebut di ataskabur atau tidak jelas (onduidelijk) karena Penggugat tidak merincidengan jelas halhal yang mendasari jumlah kerugian Penggugatkepada Tergugat dan Tergugat II, karenanya Gugatan Penggugatditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkarnah Agung Republik IndonesiaNo. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yaitu :"Setiap tuntutan ganti

I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangberdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter diketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.: Bahwa selanjutnya

berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

Peradilan Militer berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya",berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

.102/AD/III/2019MenimbangMenimbangMenimbange. petunjuk.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabatmengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yangmenjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagipembuktian sesuatu hal atau Sesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatuhal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel):Menimbang, bahwa Para Pembanding mendalilkan yang pada pokoknyabahwa gugatan Para Pembanding tidak jelas dan kabur, tidak menjelaskandasar hukum dan kejadian yang mendasari dalil gugatan, dan petitumnya tidakjelas;Menimbang, dalam eksepsi ini Pengadilan Tingkat Banding berpendapatbahwa setelah mencermati gugatan Terbanding telah ternyata bahwa gugatantersebut telah memenuhi persyaratan pada surat gugatan, yaitu ada identitaspara pihak, ada posita yang mendasari

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangantersebut mendasari tujuan pemidanaan seorang Militerlebih diutamakan dalam rangka pembinaan daripadapenjeraan dan mengembalikan kegoncangan/ketertiban.3. Bahwa apabila sasaran pemidanaan lebih diutamakanpembinaan Majelis Hakim harus' melihat kasus yangdilakukan Terdakwa, selain kawin ganda juga didalamnya ada kasus susila/perzinahan hinggamembuahkan seorang anak.4.

Bahwa = Oditur dengan mendasari hal tersebutmenuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat daridinas Militer dengan harapan memberi efek jera bagiTerdakwa dan jadi pengetahuan pengalaman anggota INIlainnya.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas demikebenaran dan keadilan mohon Majelis Hakim Bandingmenjatuhkan putusan sesuai tuntutan Oditur.Bahwa atas dasar memori banding yang diajukanoleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa tidakmengajukan

Karenanya, makapemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon,dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut menyampaikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya Termohon tidakkeberatan, adapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon,Termohon akan menjawab secara lisan sebagai berikut;e Bahwa, pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar

SYAIFUL IMAN, SH. akan tetapiternyata juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa antara Pemohondan Termohon adalah suami ikstri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon padapokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering SMS dengan lakilaki lain,Termohon tidak menepati janjinya untuk tetap taat kepada Pemohon, dan Termohonsering