PDK/B/KS/30/09/IX/2008 tentang PenggantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Palopo terhadap Penggugatkepada Pimpinan DPRD Kota Palopo terhadap Penggugat kepadaPimpinan DPRD Kota Palopo (bukti P.6) ;.

Bahwa oleh karena itu Obyek Gugatan Perkara ini adalah mengenaiSurat Keputusan (SK) yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentangPenggantian Antar Waktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Palopo, makauntuk menghormati proses hukum adalah sangat beralasan menuruthukum jika Penggugat mengajukan permohonan Provisi dan atauPenundaan Pelaksanaan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW)sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;Berdasarkan atas uraian gugatan tersebut diatas maka kami memohon kepadaKetua

PDK/SK/PPSJ/215/VIII/2008yang dikeluarkan langsung dari pusat dan Pengurus Partai DemokrasiKebangsaan Kota Palopo hanya menindaklanjuti dari surat tersebutdengan membuatkan surat pengusulan PAW Penggugat karena sudahbukan lagi sebagai kader partai, olehnya itu sangat patut dan pantas jikagugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak.DALAM PROVISI : Memerintahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaPalopo untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat

Menyatakan hukum Surat yang dibuat oleh Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Nomor : PDK/PAW/PPSJ/VIII/219/2008tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sah danberdasar hukum ;Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 315 K/Pdt.Sus/20094. Menyatakan hukum bahwa surat yang dibuat oleh Pengurus PartaiDemokrasi Kebangsaan (PDK) Kota Palopo Nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagia Anggota Dewanadalah sah dan berdasar hukum ;5.

) sebagaimana surat nomor : PDK/B/KS/30/IX/2008 tentangPergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat (A.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikuasa insidentil berdasarkan surat kuasaInsidentil tertanggal 01 November 2019 dantelah terdaftar di Kepaniteraan MahkamahSyariyah Sigli Nomor W1A2/1463/Hk.05?

PAW No. 367/Pdt.P/2019/Ms.SgiKemudian dibacakan surat permohonan para Pemohontanpa ada perubahan dan atau tambahan atasnya;Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalildalil/posita permohonannya di persidangan para Pemohon/kuasanya telah mengajukan alatalat bukti sebagai berikut:Bukti Surat:1.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgibukti tertulis P1, P.2, P3 P4 P5, P6, P7, P8, P9, 10, 11, dan12 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telahdiuraikan pada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehpara Pemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelendan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgikarena itu keterangan saksisaksi tersebut secara materil dapatditerima, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan parasaksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan paraPemohon, oleh karenanya keterangan saksisaksi tersebut dapatdijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuanrumusan Pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg.

PAW No.367/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

atas nama Edi fahriansyah adaditerima, cuma saksi tidak hadir waktu pelantikan PAW itu;Bahwa status tidak lagi selaku anggota DPRD setelah turun SKGubernurturun tentang peresmian pemberhentiannya;Bahwa saksi tidak ada menerima undangan untuk pelantikan JainalSosanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Kapuas kerena menggantikanterdakwa (PAW);Bahwa saksi tidak ingat lagi, apakah ada menerima surat pembatalan/pencabutan berkas PAW ini, sehingga prosesnya tidak dilanjutkan lagi;Bahwa selain dari terdakwa

tersebut dari DPRDkemudian oleh KPU dibentuk tim verifikasi selanjutnya ketua KPUmenyurati kKetua DPRD untuk mengusulkan PAW anggota DPRD tersebutkemudian Ketua DPRD ada menyurati Bupati kemudian dalam jangkawaktu 7 Bupati akan meneruskan berkas PAW dimaksud kepada Gubernurkemudian dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya berkas PAW itu,maka diterbitkanlah SKGubernur tentang pemberhantian anggota DPRDyang diajukan sekaligus mengangkat orang lain yang diusulkan sebagaipenggantinya;Bahwa saksi

pemberhentian PAW dimaksud.

sebelumnya diagendakan di Bamus dulu,kemudian Bamus akan membuat jadwal paripurna PAW dimaksud,sementara PAW terdakwa tidak pernah dilakukan paripurna;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telahmenyerahkan 1 (satu) berkas Bukti Surat yaitu.

turunnya SKGubernur tentang PAW terdakwa tersebut serta didukung bukti rurat;.

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. MrdAgama : IslamPendidikan :S1Pekerjaan : MahasiswiAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;4.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum.2. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Almarhum yangpernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA KecamatanXxx Kabupaten Pidie pada tanggal 08 Juni 1987 sesuai denganKutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx dengan Akta Nikah Nomor 50/10/V1I/1987, tanggal 11Juni 1987.3.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrddengan aslinya dan terbukti cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode P.4 ;. Fhotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/10/V1I/87, tanggal 11 Juni 1987,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Xxx kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukti cocok,selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.5 ;.

PAW Nomor : 0038/Pdt.P/2017/MSMrdHakim AnggotaDtoDra. RubaiyahDtoMuzhirul haq. SAgPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisDtoM. Syauqi. SHI. SH. MHPanitera PenggantiDtoDra.

PAW Nomor : 0038/P.dt.P/2017/MSMrd

1/Pdt.G/2011/PAW

PAW Nomor 0454/Pdt.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd5. Bahwa untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkan harus ada penetapan pengesahan ahli waris dariMahkamah Syariayah Meureudu ;6.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd2.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 600. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.691.000, (enam ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 9 dari 10 hal. PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Oktober 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 10 hal.

PAW Nomor 0454/Pdt.P/2018/MSMrd

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgi9.Surat Keterangan Ahli waris atas nama para pemohon dandiketahui oleh Keuchyik Gompong Ulei Tutu Raya, KecamatanDelima, Kabupaten Pidie bermaterai cukup diberi tanda P8;B. Saksi;1.

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgiahli waris yang mustahigq dari alm.

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgibahwa yang bersangkutan adalah seayah dengan alm.Amiruddin dan beragama Islam; Bahwa berdasarkan bukti PIV (Fotokopi Kartu Pendudukatas nama Cek Idawati binti M.

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgisebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusanPasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg.;Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) darialmarhum Amiruddin bin Yasin telah diperkuat denganketerangan saksisaksi sesuai dengan ibaroh/kaidah hukum dalamKitab Bughyah AlMustarsyidin halaman 155 sebagai berikut:129 yi>, rs aL lS!

PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.SgiSigli, 18 Juni 2019Plt. PaniteraKamariah, SH., MHHal 14 dari 12 hal. Pen. PAW No. 174/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. MrdTempat/Tgl.Lahir : Xxx/01 Februari 1986Agama : IslamPendidikan : SMAPekerjaan : Anggota POLRIAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;4.

PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrddipertegas kembali oleh para Pemohon di persidangan denganmengemukakan dailildalil sebagai berikut ;1.

PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrdMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidanganpara Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasingbernama :1.

PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrd2.

PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrdPanitera PenggantiDrs. A. MuthalibPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 400. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.491.000, (empat ratus sembilan puluh saturibu rupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0035/Pdt.P/2017/MSMrd

Deo Rajiman dipidana pada Desember 2020; Bahwa seharusnya hak gaji nya diberikan kepada Penggugat; Bahwa PAW yang diajukan ke DPRD Bengkayang dengan dasarpenetapan Tersangka, bukan Terpidana;Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih Tersangka sudah di PAW; Bahwa Saksi tidak tahnu apakah ada orangorang tertentu yangditunjuk dari Partai untuk mengurus PAW Sdr.

Deo Rajiman sudah diberhentikan sebagai anggotaDPRD Bengkayang sejak 2 (dua) bulan terakhir; Bahwa surat yang harus dilengkapi dalam pengusulan PAW adalahmengenai tidak adanya sengketa di Partai; Bahwa proses PAW diusulkan awalnya dari DPD Partai PerindoKab. Bengkayang; Bahwa proses PAW tersebut dilakukan karena adanya kasushukum Sdr.

Deo Rajiman dan statusnya masih sebagai tersangka; Bahwa SK PAW terbit pada Bulan Februari 2021;Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2021/PN Bek Bahwa proses PAW dilakukan berdasarkan permohonan dariPenggugat kepada Partai; Bahwa alasan KPU Bengkayang mengembalikan berkas ke DPRDBengkayang dikarenakan belum ada surat dari Mahkamah Partai; Bahwa Saksi tidak ada ikut mengawal dalam proses PAW antaraSdr.

DPD PartaiPerindo Kab.Bengkayang; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PAW ini apakah diperbolehkankader lain menggugatnya; Bahwa Saksi tahu Sdr.

Deo Rajiman sudah ditahan saatini; Bahwa yang berhak melakukan PAW adalah Partai; Bahwa proses PAW nya adalah pengajuan dari DPRD kemudian keBupati sebagai rekomendasi/mengusulkan lalu ke Gubernur sebagai yangmenetapkan.

Dalammengusulkan dan mengajukan PAW atas diri Penggugat, (surat dari DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA,tertanggal 18 Maret 2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/2011);Bahwa karena Tergugat III telah mengusulkan dan mengajukan PAW atas diriPenggugat langsung kepada Tergugat I tanpa melalui Tergugat II, maka perbuatanTergugat III dalam hal surat tersebut (surat dari DPC Partai HANURA KabupatenMajalengka kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA, tertanggal 18

Maret2011 Nomor: 031/DPCMJK/HANURA/II/ 2011) adalah melanggar AnggaranDasar Partai HANURA, sehingga oleh karenanya surat pengusulan dan pengajuanPAW tersebut adalah cacat hukum;Bahwa karena Tergugat I telah menyetujui PAW atas diri Penggugat dengan dasarsurat langsung dari Tergugat III tersebut di atas, maka persetujuan PAW tersebutadalah melanggar Anggaran Dasar sehingga oleh karenanya surat persetujuan PAWtersebut adalah cacat hukum;Bahwa adalah fakta, Tergugat III telah mengirimkan surat kepada

Turut Tergugat IItanpa perintah resmi (surat tertulis) dari Tergugat II (surat nomor 043/DPCMJLK/HANURA/2012, perihal PAW atas diri Penggugat, tanggal 24 Januari 2012).Hal. 5 dari 21 hal.

A/014/DPPHANURA/XI/2011; poin 3 berbunyi pada intinya: untuk pelaksanaan PAW atas diriPenggugat, DPD Partai HANURA Jawa Barat memerintahkan DPC PartaiHANURA Kabupaten Majalengka untuk memproses PAW sesuai ketentuan yangberlaku);Bahwa atas halhal tersebut di atas Penggugat pada tanggal 26 Januari 2012 telahmengirimkan surat kepada Tergugat II yang pada intinya menerangkan kekeliruanyang dilakukan Tergugat III atas diri Penggugat, serta memohonkan agar TergugatII dapat menangguhkan/menunda Surat Keputusan

A/014/DPPHANURA/XI/ 2011, tertanggal 30 November 2011, TentangPersetujuan Pergantian Antar Waktu;e Surat DPD Partat HANURA Provinsi Jawa Barat Nomor: A.063/DPDJB/ HANURA/I/2012, tertanggal 30 Januari 2012,Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD; Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Majalengka No. 031/DPCMJK/HANURA/II/2011 tanggal 18 Maret 2011 Perihal Surat RekomendasiPenetapan No.

Penggugatadalah sebagai Fungsionaris Partai Golkar Provinsi Riau;Bahwa Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Provinsi Riau Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRDProvinsi Riau menggantikan YOFI ARIANTO, S.E. yang terpilihmenjadi Bupati Indragiri Hulu (Rangat) untuk periode 2009 s/d 2014dari pemilihan Riau dua daerah Pemilihan Indra Giri Hulu danKuansing (Teluk Kuantan) ; Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Riau Nomor: B39/DPD/GOLKARR/III/

2014 tanggal03 Maret 2014 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiRiau, telah mengusulkan peresmian pemberhentian Anggota DPRDProvinsi Riau terhadap Penggugat, kemudian Surat Ketua DPRDProvinsi Riau Nomor 161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihalPAW Anggota DPRD Provinsi Riau a.n Penggugat dari PartaiGolongan Karya, kemudian Surat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret 2014 Perihal Usulan PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi RIaut =

yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidaklahdidasari Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta tidakmelihat aturanaturan yang ada, di mana Tergugat telah dengankesewenangwenangan (A buse of Power) mengeluarkan putusantersebut dengan dialildalil dan alasanalasan adanya SuratDewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi RiauNomor : B39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, telahmengusulkan peresmian pemberhentian Anggota

Anggota DPRD Provinsi Riau, telah mengusulkanperesmian pemberhentian Anggota DPRD Provinsi Riau terhadapPenggugat, kemudian Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor161/197/PPH tanggal 13 Maret 2014 perihal PAW Anggota DPRDProvinsi Riau a.n Penggugat dari Partai Golongan Karya, kemudianSurat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/25.04 tanggal 19 Maret2014 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Riau, mengenaiproses pemberhentian Antar Waktu (PAW) Penggugat

, sehinggaTergugat menyetujui apa yang diusulkan oleh Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Provinsi Riau NomorB39/DPD/GOLKARR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 PerihalPersetujuaan PAW Anggota DPRD Provinsi Riau, perlu jugaPenggugat tegaskan bahwa surat KPUD Riau yang cacat hukumkarena memverifikasi, sesuai dengan surat Komisi Pemilihan UmumNo : 155/KPUProv004/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 perihal PAWAnggota DPRD Provinsi Riau an.

Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat KetuaDPRD Kalimantan Selatan No. 162/51A/DPRD/2013 Tanggal18 Januari 2013 perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) atasnama Hj. Fatmawati' tidak mempunyai kekuatan5.

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah membuatdan menandatangani surat pengunduran diri dan suratperjanjian diatas materai (bersesuaian dengan ART PBRPasal 27 ayat 1 huruf b), disamping itu) sebelummengeluarkan surat usulan untuk PAW itu, DPW PBRProvinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat II denganmenyebut nama RIDUANSYAH" sangat jelas adalah salahalamat (error in persona), karena PAW adalah bukanpermasalahan orangperorang melainkan permasalahanpartai politik secara kelembagaan.

Pada dasarnya gugatanpenggugat ini adalah untuk mengulurulur waktupelaksanaan PAW hingga akhirnya PAW tidak dapatdilaksanakan, hal ini dapat dilihat bahwa uraianuraianSurat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan tidakmenggambarkan kejadian yang sebenarnya serta dalamgugatan Penggugat menyebutkan adanya surat Tergugat dan surat Tergugat II namun tidak menguraikan secara jelassetidaknya tentang nomor, tanggal dan perihal suratsuratyang dimaksud oleh Penggugat.

Kalimantan Selatan mengadakan rapat internalpengurus (dari 14 orang pengurus, hadir 9 orang) dankeputusan rapat sepakat menindaklanjuti PAW (bersesuaiandengan ART PBR Pasal 27 ayat 3).

Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh TergugatI, adalah perbuatan melawan hukum ;Menyatakan TergugatI, melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad), karena secara sepihak dengan menerbitkan surattertanggal 9 Maret 2012, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD KotaSibolga, Nomor : 1796/IN/DPP/III/2012 ;Menghukum Tergugat membayar biayabiaya yang dikeluarkanPenggugat dengan seketika dan sekaligus ;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materi dan morilsebesar Rp. 600.000.000

), bahwa tergugat I dalammengeluarkan syarat tersebut sudah sesuai dengan mekanismeAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PDIPerjuangan karena sudah mendapatkan persetujuan dari DewanPimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumut sesuai denganSurat No. 653/IN/DPD.26A/I/2012 tertanggal 16 Januari 2012perihal laporan permohonan PAW a.n Sdri Megawati Hutagalung.Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) merupakan hak dari PartaiPolitik sebagaimana yang diatur di dalam AD/ART PDIPerjuangan jo Peraturan

) terhadap Penggugat tidak tunduk kepadaAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

Politik PDI Perjuangan.Bahwa Penggugat juga menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II yangmelakukan PAW terhadap penggugat adalah cacat hukum serta menimbulkankerugian bagi Penggugat merupakan perbuatan melawan hokum yangmenimbulkan kerugian materi moril.

;Foto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat dari Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Sibolga Nomor : 171/155/KPU.SBG/2012, tanggal 06Juni 2012, Perihal : verifikasi berkas pengajuaan PAW DPC PDIP KotaSibolga , diberi tandaFoto copy dan dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat PemberitahuanAsimilasi an.

) yang disampaikan kepada Ketua DPRD KabupatenMamuju Utara sebagai anggota DPRD Mamuju Utara periode 20142019 melalui suratTergugat Nomor: 24SE.1/DPWNasDen/Sulbar/V1I/2016 Perihal Penggantian AntarWaktu (PAW) terhadap Sdr.

Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan Surat Tanggapan dan KeberatanAtas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim (PENGGUGAT)melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tangeapan dan Keberatan Atas Rekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Angeota DPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.

PENGGUGAT memang BENAR pernah mengajukan Surat Tanggapan danKeberatan Atas Rekomendasi DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabuparten Mamuju Utara atas nama Hi. Irwan Halim(PENGGUGAT) melalui Kuasa hukumnya dengan Surat bernomor: 008/AMBVI/2016 Tanggal 5 Agustus 2016, Perihal: Tanggapan dan Keberatan AtasRekomendasi dan DPP dan Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kab. Mamuju Utara Terhadap Klien Kami sdr. Hi.

terbanyak setelah anggota yang terkena PAW; Bahwa sampai saat in KPUD Kab.

Mamuju Utara belum menerima surat dariBupati Mamuju Utara perihal PAW atas nama Penggugat selaku Anggota DPRDdari Partai NasDem;Atas keterangan saksi tersebut, kedua bela pihak menyatakan akan menanggapidalam kesimpulan;2.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus,Tempat/tanggal lahirKampung Blang, 22051993,agama:Islam, pekerjaan: Mahasiswa,Alamat Gampong Kampung Blang,Kecamatan Simpang Tiga, KabupatenPidie, Selanjutnya disebut sebagaiPemohon IV;5.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi3.3. Zainal Fikri Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.4. Andi Firdaus Bin Muhammad Yunus (Anak lakilakikandung);3.5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung);3.6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung);3.7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);4.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgio Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena parapemohon merupakan ahli waris dari alm. MuhammadYunus;o Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Rahilinyang merupakan isteri dari alm.

PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi5. Luthfiyanti Binti Muhammad Yunus (anak perempuankandung)6. Muhammad Syauki Bin Muhammad Yunus (anak lakilakikandung)7. M.Ali Bin Saman (Ayah kandung);o Bahwa saksi yakin dan pasti tidak ada lagi yang lain ahliwaris dari alm.

PAW No. 335/Pdt.P/2019/Ms.Sgiribu rupiah)Rp. 191. 000. (seratus sembilan puluh satuSalinan yang sama bunyinyaSigli, 08 Oktober 2019PaniteraDrs. H. MasykurHal 17 dari 14 hal. Pen. PAW No.335/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi2. Rania Salsabila Binti Samsul Bahri, Tempat/Tanggal lahir:Sigli / 15061999, agama :Islam,PekerjaanMahasiswai, Alamat :Ling BahagiaGampong Pante Teungoh, Kecamatan KotaSigli, Kabupaten Pidie,Selanjutnya disebutsebagai Pemohon II;3. Nurifah binti M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimenghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikanpada bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa suratsurat bukti yang diajukan olehPemohon tersebut telah dilegalisir serta telah dinazzegelen danaslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgimerupakan anak kandung pemohon I dengan almh.Fitriani; Bahwa bedasarkkan bukti P8 (fotokopi akta kelahiran atasnama M.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgisebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 ayat 1dan pasal 309 RBg.

PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.SgiSalinan yang sama bunyinyaSigli, 26 Nopember 2018PaniteraDrs. MasykurHal 15 dari 12 hal. Pen. PAW No.372/Pdt.P/2018/Ms.Sgi

Menyatakan yaitu:Surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 108/DPAPA/VII/2017kepada Tergugat II mengenai Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRA Aceh dari Partai Aceh;Surat Keputusan (SK) Tergugat tanggal 11 Juli 2017, Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017, tentang Pemberhentian sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 20142019;Surat Usulan Tergugat Il Nomor 161/1836 tanggal 21 Juli 2017tentang Usulan Pergantian Antar Waktu

(PAW) Anggota DPRA dariPartai Aceh yang ditujukan kepada Tergugat Ill;Surat Tergugat III Komisi Independen Pemilinan Aceh (KIP) Nomor270/2588 tanggal 26 Juli 2017 ditujukan kepada Tergugat II (DPRA)Halaman 2 dari 9 hal.

Nomor 236 K/Pdt.SusParpol/2018Perihal Penganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA yangditandatangani oleh Tergugat III (Ridwan Hadi); Surat Tergugat Il Nomor 161/1903 tertanggal 31 Juli 2017 perihalPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA dari Partai Aceh sisamasa jabatan 20142019 yang ditujukan kepada Tergugat V (MenteriDalam Negeri RI) melalui Tergugat IV (Gubernur Aceh);Adalah tidak sah menurut hukum;.

Menghukum Tergugat untuk membatalkan surat, yaitu: surat Tergugat tanggal 11 Juli 2017 Nomor 108/DPAPA/VII/2017 kepada Tergugat Ilmengenai usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRA Aceh dariPartai Aceh;. Menghukum Tergugat untuk menarik kembali/membatalkan SuratKeputusan (SK) tanggal 11 Juli 2017 Nomor 015/DPAPA/SK/PAW/VII/2017 tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Aceh dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Aceh periode 20142019;.

Membatalkan SK Menteri Dalam Negeri terhadap Penggantian AntarWaktu (PAW) Pemohon Kasasi;5. Menetapkan Pemohon Kasasi tetap menjadi Anggota DPRA selamabelum ada putusan yang inkracht,6.

PAW Nomor 325/Pdt. P/2019/MsMrdBerdasarkan surat kuasa insidentil yang telah didaftarkan di Kantor SriSusilowati. SH. Notaris di Sigli dan telah pula didaftarkan di Kantor MahkamahSyariyah Meureudu bertindak untuk atas nama :3. Nama : PEMOHON IV.TTL : Xxx/14 April 1945.Pendidikan iAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong XxxKec.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd6.Bahwa Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober2014 di kediamannya di Gampong Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya,dengan meninggalkan Ahli Waris :1. PEMOHON , (Isteri) ;2. PEMOHON Il, (Anak perempuan kandung) ;3.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon satuGampong dengan saksi dan juga merupakan adik kandung dari Pemohon ; Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Pemohon II dan merupakan istridari Alm. Almarhum sedangkan Pemohon Ill merupakan saudara sepupukanudng dari Alm.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris dari paraPemohon tersebut dapat dipertimbangkan karena telah menjadi kewenanganMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 40. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 280. 000,Biaya redaksi :Rp. 10. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.376.000, (tiga ratus tujuh enam ribu rupiah) ;Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 346/Pdt.P/2019/MSMrd

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah)b.

Secara Materil Penggugat tidak lagi menerima iyuran anggotauntuk = pengembangan dan kegiatan partai PKPI(Penggugat)dimana ityuran kader partai yang ada di DPRDKabupaten Siak perbulan yakni Rp.2.000.000(Dua jutarupiah)x14 Bulan(September 2017 S/D Oktober 2018/batasakhir PAW).Rp.28.000.000,(dua puluh delapan juta rupiah). 2.

Bahwa Tergugat selaku Ketua DPRD Siak tidak berkepentinganterhadap adanya permohonan PAW tersebut dan dengan sangatsenang hati akan menindaklanjuti permohonan pemberhentian danPAW sebagaimana yang telah diusulkan apabila pihak Penggugatdapat menunjukkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatanhukum pasti dari pengadilan sebagai tindak lanjut dari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor308/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2017 ;8.

pada tahap banding pada bulan Desember 2017dimenangkan oleh HENDRO PRIYONO dan kemudian diajukanpada tahap kasasi yang sampai sekarang belum adaputusannya; Bahwa PAW Jannes Simanjuntak dari kubu saudara HENDROPRIYONO; Bahwa PAW Tidak bisa dilakukan jika belum ada putusan tetap;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akanmenanggapi dalam Kesimpulan;Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat Intervensimengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2018;Menimbang, bahwa segala sesuatu

Menimbang, bahwa pengusulan PAW yang dilakukan oleh Penggugatkepada Ketua DPRD pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana bukti P1yang sama dengan bukti T4, sedangkan gugatan tentang perselisihanpengurusan diajukan ke PTUN Jakarta dan diregister pada tanggal27 Desember 2016 sebagaimana bukti T3, maka gugatan perselisihankepengurusan terlebin dahulu barulah pengusulan PAW dilakukan, dan atasperselisihnan tersebut masihn dalam tahap Kasasi sebagaimana bukti T9meskipun hanya fotocopy dari fotocopy tetapi

Ketua DPRD Kabupaten Kampar yang ditujukankepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar yang isinya memutuskanagar segera dapat memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syatrizal,M.Si.

,(Penggugat) kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag., sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor:B25/GOLKAR/K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut diterbitkanberdasarkan surat dari Tergugat II dan Tergugat III yakni:a Surat DPP Partai Golkar Nomor:B149/GOLKAR/III/2013tanggal 16 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD KabupatenKampar, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudaraDrs.H.Syafrizal

;b Surat DPD Partai Golkar Provinsi Riau Nomor B67/DPD/GOLKARR/II/. 2013 tanggal 15 Februari 2013 PerihalPermohonan PAW Ketua DPRD Kabupaten Kampar, telahmenyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRDKabupaten Kampar dari saudara Drs.H.Syafrizal,M.Si.,/Penggugat kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag.;Hal.3 dari 20 hal. Put.

Terhadapputusan ini kami berpendapat Majelis Hakim telah memutus dengansangat keliru;Alasan kami adalah sebagai berikut:a Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar dari Pemohon Kasasi kepadaAhmad Fikri,S.Ag., bertentangan dengan mekanisme organisasi danperaturan perundangundangan yang berlaku.

PAW terhadap PemohonKasasi telah diputus oleh Para Termohon Kasasi tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan alasan PAW yang sewenangwenang dan tidakmempunyai dasar hukum yang jelas. Karena itu lah kami menyatakanbahwa perbuatan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad).