kepada Gubernur Kalimantan Timur;Bahwa setelah melalui tahap proses atas usulan PAW anggota DPRD Kabtana Tidung dari Bupati Tana Tidung, dan memperhatikan kelengkapanadministrasi serta faktafakta hukum tersebut diatas, maka pada tanggal 23agustus 2013 tergugat mengeluarkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor 171.3.2.447615 Tahun 2013 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan PAW anggota DPRD Kab Tana Tidung;.

Pemberhentian danPengangkatan PAW Anggota DPRD Kab tana Tidung tanggal 23 Agustus 2013sebagai objek sengketa dalam perkara ini.

Juli 2013 tentangPemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon PAW Anggota DPRD kabTana Tidung Hasil Pemilihan Umum;Bahwa Komisi Pemilihan Umum kab Tana Tidung melalui Surat 175/KPUKTT021.964922/V 1/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDKabupaten dari Partai PNBK Indonesia, ditujukan kepada Bupati TanaTidung;e Bahwa berdasarkan Surat ketua DPRD kabupaten Tana Tidung Nomor170/122/DPRDKTT tanggal 22 Juli 2013 perihal PAW anggota DPRDkabupaten Tana Tidung, ditujukan kepada Bupati Tana Tidung;

e bahwa berdasarkan Surat Bupati Tana Tidung Nomor 100/150/TAPEM/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal usulan Peresmian PAW anggotaDPRD Kab Tana Tidung, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;4.

Putusan Nomor 39/G/2013/PTUNSMDVII/2013, tanggal 16 Juli 2013, Perihal Penggantian Antar waktu (PAW), yangditujukan kepada Ketua DPRD Kab.

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perihnal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilinhanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml1. Bahwa dahulu di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang pernah hidup sepasang suami istri yang bernama : WALUYOdan MARDIYAH sekarang suami istri tersebut telah meninggal dunia;2. Bahwa semasa hidupnya suam1 istri tersebut telah mempunyai 4 (empat)orang anak yang masingmasing bernama : 1. PEMOHON I, 2. PEMOHONll, 3. Dwi Kartiko Utomo bin Waluyo, 4. PEMOHON III;3.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml7. Bahwa almarhum Dwi Kartiko bin Waluyo, selain meninggalkan ahli waristersebut diatas juga meninggalkan uang Tabungan di Bank Mandiri danuang Jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor KPJ : 32732529 1171 0002 atas nama Dwi Kartiko Utomo;8.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlMenimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalildalilpermohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d.P.10, dan saksisaksi.Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P10 berupa fotokopi yang cocoksesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang merupakan aktaotentik, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165HIR jo.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlMenimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor474.1/498/IX/2020 tanggal 30 September 2020, membuktikan bahwa DwiKartiko Utomo adalah anak sah dari pasangan suamiisteri Waluyo danMardiyah.Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Akte Kelahiran Nomor474/164/Kel.

PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.PmlKetua MajelisDrs. H. Djuwadi, S.H, M.HHakim Anggota Hakim AnggotaDrs. M. Sakdulloh Drs. H. Alwi, M.H.IPanitera Pengganti,Drs. Abdul WakhidRincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran >: Rp 30.000,00Biaya Proses : Rp 75.000,00PNBP Pemanggilan Pemohon : Rp 10.000,00Biaya Pemanggilan : Rp 0,00Biaya Redaksi >: Rp 10.000,00Biaya Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 131.000,00halaman 10 dari 10. PAW No. 0522/Pdt.P/2020/PA.Pml

PAW Nomor : 0032Pdt. P/2017/Ms. Mrd4. Nama : PEMOHON IVTempat/Tgl.Lahir : Xxx/27 September 2000Agama : IslamPendidikan : SMPPekerjaan : PelajarAlamat : Gampong Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten PidieJaya, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd1. Dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan AhliWaris dari Almarhum Zamri. SP. MM.2.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd Bahwa, Pemohon telah menikah sah dengan Zamri. SP. MM (sekarangtelah Almarhum) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Zamri. SP.MM (sekarang telah Almarhum) dikaruniai 4 orang anak, yaitu Pemohon Il,Il, IV, dan V ; Bahwa, Zamri. SP.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrdMahkamah Syariyah, dengan merujuk pada pasal 49 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor : 0032/Pdt.P/2017/MSMrd

M.Si dengan calon pengganti antar waktu (PAW) yaitu H.

anggota frakst PKNU DPRD Kabupaten Pasuruan sekaligus mengusulkanPergantian Antar Waktu (PAW) Atas nama H.

M.Si (TergugatRekonpensi) dengan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calon PenggantiAntar Waktu (PAW) yaitu H. Ali Buhaiti, SH.

Menyatakan bahwa surat DPC Partai Kebangkitan Nasional Ulama KabupatenPasuruan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Nomor B074/DPC03/VH/2013, perihal surat pemberitahuan/usulan PAW Dapil III, adalah sah danmengikat;3. Menetapkan secara hukum dan memerintahkan kepada pimpinan DPRD KabupatenPasuruan Jawa Timur untuk melaksanakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)atas nama H. Muhammad Rafiqi, SE. M.Si (Tergugat Rekonpensi) dengan calonPengganti Antar Waktu (PAW) yaitu H.

) terhadap Penggugat sebagaimana denganrekomendasi Partai Persatuan Nasional yang merekomendasikan Penggugat sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) dari Tergugat I dan sesuai dengan yang diamanahkan UndangUndangdan Peraturan yang berlaku yang berkenaan untuk itu;Bahwa tindakan Tergugat II yang tidak melaksanakan proses dan tahapan serta mekanismePengesahan/pelantikan pergantian antar waktu (PAW) yang diamanahkan oleh UndangUndang RI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD, dan Peraturan PemerintahNomor

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap7anggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Kedua Surat Keputusan tersebut merupakan suatu Produk Partai Politik,dalam hal ini Partai Persatuan Nasional (PPN) yang menginginkan adanya Penggantian AntarWaktu (PAW) dari anggota partainya kepada anggota partainya yang lain.

Watung Dkk, terhadap WempieWalintukan mengenai PAW Partai Golkar, yang amar putusannya yang berbunyi, bahwaPengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapanggota Legislatif, selain itu juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 812 K/Pdt.Sus/2009, terkait sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) antara Alassyius Hasan v DPPPartai Pelopor di Kota Kupang Propinsi NTT yang memutuskan menolak gugatan PAW tersebutyang merujuk kepada SEMA RI 04 Tahun 2003

Begitu juga Tergugat II tidak melakukanperbuatan melawan hukum, justru apabila Tergugat IT memproses usulan PAW dari PartaiPersatuan Nasional bisa dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;8.

. : surat tertanggal 14 Februari 2017Nomor:03/PGKKMB/II/2017, perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat kepada DPRD Kab. Manggarai Barat,dan suratsurat lain yang berhubungan dengan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat;2. DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbj2.

Manggarai Barat tertanggal 14 Februari 2017 Nomor: 03/PGKKMB/II/2017 dari Tergugat , perihal pemberitahuan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat, serta suratsurat lain terkaitpemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat dariAnggota DPRD Kab. Manggarai barat ;4. Menyatakan batal dan tidak sah surat Ketua Umum partai GolonganKarya tertanggal 30 November tahun 2016 No:B878/GOLKAR/XI/2016, Perihal PAW Anggota DPRD Kab.

Manggarai Barat, bukanlah sebagaidasar alasan bagi obyek Pemberhentian dan PAW bagi Penggugat.Untuk itu sudah sangatlah jelas alasan tersebut yang digunakan olehPenggugat tidaklah berkaitan atau mempunyai hubungan hukumHalaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusParpol/2017/PN Lbjdengan pemberhentian dan PAW terhadap Penggugat dari jabatananggota DPRD Kab.

2016 perihal PAW Anggota DPRD Kab.

B878/GOLKAR/X1/2016, tanggal 30 November 2016tentang PAW Anggota DPRD Kab. ManggaraiBarat;Fotocopy Surat DPD Partai Golkar Prov.

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

Namun Tergugat Ill tetap ngotot untuk melakukan prosesPergantian Antar waktu (PAW) terhadap Penggugat (vide bukti P17) ;Bahwa Penggugat mengirim surat yang kedua kalinya kepada Tergugat Ill,melalui kuasa hukum dengan surat Nomor 56/ADVOKAT/JN/SMD/XII/2013,hal : SOMASI, tanggal 3 Desember 2013, pada pokoknya meminta kepadaTergugat IIl agar menghentikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Penggugat, karena tidak terpenuhinya syaratsyarat sahnyasebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 103

PDS yang sah sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua)tersebut di atas mengirim surat kepada Tergugat Ill melalui Surat Nomor25/DPP PDS/IX/2013, Perihal : Penegasan, tertanggal 14 September 2013,pada pokoknya menyatakan, ....bahwa tidak ada pergantian antar waktu (PAW)atas nama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (klien kami) dankarenanya semua sSuratsurat yang berkaitan dengan PAW harusdikesampingkan dan kami akan proses secara hukum yang melakukan PAWtanpa sepengetahuan DPP.

telah memproses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat secara melawan hukum, karena tindakantersebut merupakan tindakan sewenangwenang diluar batas kebenarandan keadilan.

tersebut, semestinya Para Penggugat legowo menerima usulanPAW tersebut karena yang mengusulkan PAW Para Penggugat ini adalahPartai Damai Sejahtera sendiri.

Bahwa apabila Para Penggugat tidak maumenerima usulan PAW yang diusulkan PDS tersebut seharusnya ParaPengugat mengajukan keberatan kepada Partai Damai Sejahtera bukankepada Para Tergugat.

Samsi RT. 07 RW. 01 Kel.Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung, Selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksisaksinya dipersidangan.TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa berdasarkan permohonan ahli waris yang diajukanPemohon pada tangga O8 Januari 2016 yang terdaftar di KepaniteraanPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Pengadilan Agama Bandung pada tanggal yang sama dengan register perkaraNomor

Yusup.Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.2Seharusnya lahir tanggal 5 Oktober 1967. Selain itu ada kesalahanpenulisan nama Moh. Yusup, seharusnya Moch. Yusuf.5.

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016untuk sidang tanggal 16 Februari 2016 dan relaas panggilan tanggal 17 Februari2016 untuk sidang tanggal 23 Februari 2016, sedangkan tidak ternyata bahwatidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.Pntpn PAW

tersebut tidak ternyatadisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga secara hukum parapemohon dianggap tidak bersunggusungguh berperkara sehingga Pengadilanmenilai gugur haknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan para pemohon harus dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan denganPntpn PAW

Subhan Fauzi, S.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.5Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.Perincian biaya :Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 140.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 231,000,Terbilang : dua ratus tiga puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.6Pntpn PAW nomor 010/Pdt.G/2016/PA.Badg.7

PAW Nomor 0010/Pdt.

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdTempat/Tgl.Lahir : Ulee Gle/12071983.Agama : Islam.Pendidikan : $1.Pekerjaan : Honorer.Alamat : Gampong Pulo Ulim.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyabertanggal 16 Juli 2018, selanjutnya terdaftar sebagai perkara permohonan diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Meureudu tertanggal 24072018 di bawahRegister Nomor xxx/Pdt.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrd6. Bahwa untuk keperluan mengambil uang tabungan tersebut,disyaratkan harus ada penetapan pengesahan ahli waris dariMahkamah Syariayah Meureudu ;7.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrdBahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1.Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, antara lain : An. Megawati AbdulMuthaleb (P.1), An. Desna Sahuriaty (P.2), An. Salahuddin (P.3), An.Rafiuddin (P.4), An. Safrizal (P.5), An. Laina Fajri (P.6), An. DenniRahmadhani (P.7), An. Hasballah (P.8), An. Maulidar dan (P.9) yangdikeluarkan oleh Provinsi Aceh.

PAW Nomor 0040/Pdt.P/2018/MSMrd

O06 Kelurahan Pamulang Barat KecamatanHal. 1 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsPamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Bin Surodinomo baik yang berupa hak, Pemberesan,kewajiban, dan balik nama serta pengurusan atas hartaharta peninggalanHal. 3 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs10.(tirkah) Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo, maka ParaPemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris AlmarhumS. Pandoyo, SH. Bin Surodinomo;Bahwa, semasa hidupnya Pewaris Almarhum S. Pandoyo, SH.

Bin Surodinomo untuk mengurus segala sesuatu yangHal. 4 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrsberkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris Almarhum S. Pandoyo,SH. Bin Surodinomo;3. Menetapkan biayabiaya menurut hukum ;ATAU : Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Pandoyo bin Surodinomo yang telah meninggal dunia karena sakitpada Tanggal 03 Desember 2020;Hal. 6 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsBahwa meninggalnya S. Pandoyo bukan karena ulah istri dan anakanak,tetap! karena sakit;Bahwa semasa hidupnya S. Pandoyo satu kali menikah, dengan perempuanbernama Wastinah;Bahwa dari pernikahan S. Pandoyo dengan Wastinah melahirkan dua oranganak;Bahwa kedua orang tua S.

Umi WardahHal. 12 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya :PendaftaranProsesPanggilan PemohonPNBP PanggilanRedaksiMeteralJumlah: Rp 30.000,00: Rp 75.000,00: Rp450.000,00: Rp 30.000,00: Rp 10.000,00: Rp 10.000,00: Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah).Hal. 13 dari 13 PAW No. 363/Pdt.P/2021/PA Tgrs

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MsMrdsebagai PEMOHON III ;4. Nama : XXXTmpt/Tgl Lahir : Meuraksa/23 Maret 1993.Agama : Islam.Pendidikan : SMA.Pekerjaan : Wiraswasta.Alamat : Gampong Meuraksa. Kecamatan Meureudu.Kabupaten Pidie Jaya.

PAW Nomor 0006/Pdt.

PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrdXXXPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 120. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0006/Pdt. P/2018/MSMrd

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, Tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ;2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ;3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Daud Patiung, menggantikan Maria Margaretha Rini Puspa, S.Sos ;Hal.5 dari 15 Put.17/B/2015/PT.TUN.JKT.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : A. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia : 1.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Ir.Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE ; 2. Nomor : 161.643176,Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th ; 3.

Nomor : 161.643178 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014 tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, atas namaIr. Apolos Agustinus, menggantikan Arthya Fathra Marthin SE (vide bukti2. Nomor : 161.643176, Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentang PeresmianPengangkatan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, atas namaSonny Setiawan, menggantikan Pdt. Yepta Berto, S.Th (vide bukti T10);3.

Nomor : 161.643180 Tahun 2014, tanggal 9 Juni 2014, tentangPeresmian Pengangkatan PAW Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,atas nama Ir.

, yang di PAW Hj.Bunsuhari Baso Tika, dari DPP Partai Penegak DemokrasiIndonesia;Bahwa yang menggantikan Hj.

Bunsuhari BasoTika di PAW;Bahwa~ saksi tidak tahu apakah persoalan ini pernahdiselesaikan diinternal partai, karena saya sudah tidak aktiflagi sejak Tahun 2010;e Bahwa Saksi dipengurusan sebagai Sekretaris PPDIJeneponto;e Bahwa sesuai Anggaran Dasar Partai Penegak DemokrasiIndonesia untuk proses PAW, yaitu dengan cara Surat dariDPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia kemudianditeruskan ke Bupati;e Bahwa Hj.

pemecatan Penggugat;Bahwa saksi menjelaskan yang tidak loyal kepada partai ituseperti ada kepengurusan partai yang ilegal dan Penggugat loyalkepada kepengurusan partai yang ilegal tersebut, dan Penggugattidak ada kontribusi ke partai;Bahwa saksi menjelaskan mekanisme untuk dilakukan PAW diCabang itu semuanya Cabang yang mengurus;Bahwa ada prosedurnya untuk mengurus PAW di Cabang;Bahwa untuk PAW harus langsung surat pemecatan ;Bahwa yang di PAW tersebut dipanggil oleh partai terlebih dahulu,tergantung

oleh DPP, saksi Hamsah SH.i. langsung dipecat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukarlan yangdihadirkan oleh Tergugat , dipersidangan menerangkan permasalahanyaitu tentang PAW, yang diPAW Penggugat yang diganti oleh Irfan untukmeneruskan masa jabatan 2009 s/d 2014, Penggugat di PAW karenatidak memiliki loyalitas kepada partai seperti ada kepengurusan partaiyang ilegal dan Penggugat loyal kepada kepengurusan partai yang ilegaltersebut, dan Penggugat tidak ada kontribusi ke partai, bahwamekanisme

untuk dilakukan PAW di Cabang itu semuanya Cabang yangmengurus, yang di PAW tersebut dipanggil oleh partai terlebih dahulu,tergantung pelanggarannya, karena pada tahun 2009 Penggugatmelakukan pelanggaran berat, maka untuk PAW harus langsung suratpemecatan.

terpilih dan ditetapkan, sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga periode 20092014, dan dilantik sebagaiAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga, berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No:170/3267.K/Tahun 2009.Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Sibolga, periode masa jabatan 20092014.4 Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW

tidak sengajatelah melanggar AD/ART dan Peraturan Partai ;3 Setiap anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas namapartai dalam halhal yang bukan menjadi kewenangan/tugasnya ;4 Ketentuan disiplin Partai dan sanksi Partai diatur lebih lanjut dalamperaturan partai bila diperlukan ;Bahwa TergugatI,I, telah melakukan mekanisme yang salah yang secarasepihak dengan menerbitkan Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013, Hal.Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW

diri sebagai Calon Legislatif (caleg) untuk masa bakti20142019.Bahwa penggugat sangat beralasan secara hukum untuk mencalonkan dirisebagai (Bacaleg) bakal calon legislatif yang telah terdaftarkan di KomisiPemilihan Umum Daerah Kota Sibolga bahkan sudah ditetapkan sebagai calontetap oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga masa bakti20142019.8 Bahwa dari uraian tersebut diatas maka sepatutnyalah Partai Karya PeduliBangsa untuk tidak melakukan pemberhentian sebagai anggota PKPB danPersetujuan PAW

Pemberhentian sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan(PAW) Anggota DPRD batal demi hukum.Bahwa yang isinya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut:mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebahagian.

Berdasarkan seluruh pertimbangan maka Menurut MahkamahKonstitusi (MK) dalildalil para pemohon beralasan hukum untuk sebahagian.Bahwa dari hasil penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUUXI/2013, jelas Penggugat tidak bisa dilakukan Pemberhentian sebagai AnggotaPKPB dan Persetujuan (PAW) Anggota DPRD oleh TergugatI karenaperbuatan tersebut melanggar hukum.13 Bahwa Surat tertanggal 25 Juli 2013, No.B78/DPPPKPB/VII/2013,Hal.Pemberhentian Sebagai Anggota PKPB dan Persetujuan (PAW) AnggotaDPRD

OKU Pergantian Antar Waktu (PAW), kemudianditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat No: PAN/06.07/A/KS/020/VI/2013perihal Usulan Pemecatan, Recalling dan Penunjukan PAW dari DPD PANOKU kepada DPW PAN SumSel tertanggal 15 Juni 2013, selanjutnya pada 20Juni 2013 DPW PAN sumsel mengeluarkan surat Nomor: PAN/06/ A/K/054/V1/2013perihal Rekomendasi pemberhentian keanggotaanPAN atas nama Budiarjo, SE ditujukan kepada DPP PAN, dan surat Nomor: PAN/06/A/K/055/V1I/2013 tertanggal 22 Juli 2013 perihal PAW

Proses PAW yang telah disampaikan ke Ketua DPRD OKU, tidakmerupakan perbuatan melawan hukum seperti yang dituduhkan olehpenggugat.3.

Foto copy PAW anggota DPRD Kab.OKU dari fraksi Partai Amanat NasionalNo.PAN/06/B/KS/040/III/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang selanjutnyapada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 3. Foto copy minta di proses PAW No.17/F.PAN/2012 tertanggal 23 Februari2012 yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T 4.

PAW anggota DPRDdari fraksi PAN saudara Budiarjo, SE.digantikan dengan Heriandi Sulton, SH.

,MH.untuk membuat perjanjian PAW sebagai anggota DPRD Kab.OKUSumsel.6.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdpermohonan para Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh paraPemohon sebagaimana tersebut di atas dengan tambahannya ;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya para Pemohontelah mengajukan suratsurat bukti berupa :1. Photo Copy Surat Keterangan Penduduk, An.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa Alm. Almarhum ada mempunyai tabungan di Bank Aceh KantorCabang Meureudu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada MahkamahSyariyah Meureudu agar menetapkan Alm. Almarhum telah meninggal duniapada tanggal 22 Oktober 2019, dan mohon ditetapkan pula para Pemohonsebagai ahli waris dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrduntuk mengurus ataupun menarik simpanan/tabungan dari Alm.

PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrdBadriyah. SH. MHHal 10 dari 9 hal. PAW Nomor 325/Pdt.P/2019/MSMrd

AlKhutby, SH.I dan telah berhalangan tetap karenameninggal dunia, sehingga kekosongan posisinya sebagai Anggota DPRAceh perlu dilakukan pengisian dengan pengganti antar waktu (PAW);Bahwa peringkat suara sah nomor 2 (dua) setelah Tgk. H. MuchtarA. AlKhutby, SH.! adalah atas nama Fakhrurrazi H. Cut, namun FakhrurraziH.

Cut tidak lagi memenuhi syarat sebagai PAW karena ia telahmengundurkan diri dari Partai Persatuan Pembangunan, sedangkanperingkat suara sah selanjutnya adalah atas nama Hadya Noer, SE, BBA(PENGGUGAT) dan telah memenuhi syarat sebagai PAW;Bahwa telah tidak memenuhi syaratFakhrurrazi H.

Cut dan memenuhi syaratHadya Noer, SE, BBA (PENGGUGAT) sebagai PAW sebagaimana dimaksudpada posita 3 di atas,oleh TERGUGAT telah menerbitkan Berita Acara KIPAceh (TERGUGAT 1) Nomor: 23/BAKIP Aceh/Il/2017 tanggal 7 Pebruari2017, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPR Aceh Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;.

Cut sebagai PAW dari Tgk. H. MuchtarA. AlKhutby, SH. . Oleh karena adanya keterangan dari DPW PPP ProvinsiAceh yang menyatakan Fakhrurrazi H. Cut masih tercatat sebagai anggotadan belum pernah dinyatakan gugur haknya sebagai anggota PPPberdasarkan keterangan Ketua DPW PPP Provinsi Aceh .7.

Surat Pimpinan DPR Aceh Nomor 161/1787 tanggal 18 Juli 2017 perihalUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Aceh dari PartaiPersatuan Pembangunan dan surat Pimpinan DPR Aceh Nomor161/1853 tanggal 24 Juli 2017 perihal Klarifikasi PAW Partai PersatuanPembangunan Sisa Masa Jabatan 20142019;b. Berita Acara Nomor 53/BAKIP Aceh/VII/2017 tentang Klarifikasi TerkaitCalon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR Aceh dari Partai PersatuanPembangunan Daerah Pemilihan Aceh 5;c.