PAW Nomor 0037/Pdt.

PAW Nomor 0037/Pdt. P/2018/MSMrdUntuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya.Diberikan untuk dan atas nama permintaan Pemohon.Meureudu, 02 Agustus 2018Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriah. SH. MHHal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0037/Pdt. P/2018/MSMrd

Juanda No. 34 RT. 005 RW. 008Hal. 2 dari 13 PAW No. 320/Pdt.P/2021/PA TgrsKelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,Provinsi Banten;Bahwa Ertovin bin M. Saleh Kasim (Pewaris) semasa hidupnya hanyamenikah hanya 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernamaLisik Miara binti H.

Pengambilan uang dan penutupan Tabungan iB Perencanaan di BankCIMB Niaga Syariah dengan Nomor Rekening: 5280113046401Hal. 3 dari 13 PAW No. 320/Pdt.P/2021/PA Tgrsatas nama Ertovin berikut dengan Asuransi yang terdapat didalamnya;6.3. Penyelesaian pembagian seluruh harta peninggalan (tirkah) dariPewaris selain yang disebutkan di atas;Bahwa sejak meninggalnya Ertovin bin M.

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;Subsider:Hal. 4 dari 13 PAW No. 320/Pdt.P/2021/PA Tgrs Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq.

Kamaluddin Alfatin Syarif (anak Pemohon J),bermeterai cukup, distempel Pos dan dicocokkan dengan aslinya,ternyata cocok, diberi tanda bukti P.6;Hal. 5 dari 13 PAW No. 320/Pdt.P/2021/PA Tgrs7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon , bermeterai cukup, distempelPos dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda buktiP.7;8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an.

Panitera Pengganti,Siti Zubaedah, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses > Rp 75.000,00 Panggilan Pemohon :Rp PNBP Panggilan : Rp 10.000,00 Redaksi : Rp 10.000,00 Meterai : Rp 10.000,00Jumlah : Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima riburupiah).Hal. 13 dari 13 PAW No. 320/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Anggaran Dasar Tidak mengatur dan tidakmemberi wewenang pada Pengurus PAW untuk mewakili Koperasi melakukantindakan di dalam dan di luar Pengadilan.

Mencermati maknayang terkandung dalam pasal ini maka Pengurus PAW Primkoppol resta Madiundalam mengajukan gugatan jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksuddalam pasal tersebut yaitu Pengurus PAW dalam melakukan tindakan danupaya yang di atasnamakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasiPrimkoppolresta (yaitu dalam mengajukan gugatan perkara a quo) tidakmenunjukkan adanya kesesuaian dengan rapat anggota.

Mencermati maknayang terkandung dalam pasal ini maka Pengurus PAW Primkoppol resta Madiundalam mengajukan gugatan jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksuddalam pasal tersebut yaitu Pengurus PAW dalam melakukan tindakan dan upayayang di atasnamakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasiPrimkoppolresta (yaitu dalam mengajukan gugatan perkara a quo) tidakmenunjukkan adanya kesesuaian dengan rapat anggota.

Meskipunsebagai PAW (Pengganti Antar Waktu) tetapi statusnya tetap sebagaiPengurus, juga mempunyai hakhak dan kewajiban sebagai mana diaturdalam ketentuan tersebut diatas.a.

., sehingga akhirnya Tergugat IIImengajukan usulan PAW a quo kepada Tergugat IV sesuai Surat Nomor161.3/926.DPRD tanggal September 2011 dan Nomor 161/1984.DPRD tanggal6 Desember 2011 perihal usul PAW, kemudian Tergugat IV memproses usulantersebut sesuai Surat Nomor : 270/218/KPUProv.027/XII/2011 tanggal 30November 2011 tentang perbaikan usulan PAW anggota DPRD Provinsi Sultraan. H.

, sampai ada keputusan lebih lanjutdari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat II) yangseharusnya ditaati dan dilaksanakan oleh Tergugat I ;Bahwa usul PAW sebagai Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Tenggara atas diriPenggugat oleh Tergugat III kepada Tergugat V sebagaimana termaktub dalamsurat Tergugat III Nomor 161.3/926.DPRD tanggal 1 September 2011 tentangusul PAW anggota DPRD Propinsi, surat Nomor 161/984.DPRD tanggal 06Desember 2011 dan kepada Tergugat V sesuai surat Nomor 160/1013.DPRDtanggal

Pasal 1 ayat 7 jo Pasal 131 ayat 2 jo Pasal 135 ayat 1 PeraturanTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor Tahun 2010 ;Yang merupakan ketentuan tentang mekanisme prosedural usulan PAW anggotaDPRD Propinsi oleh Tergugat III sehingga suratsurat Tergugat III tersebut secaraformil cacat hukum ;9 Bahwa demikian juga Tergugat IV tanpa meneliti secara cermat dan saksamaserta tanpa melakukan verivikasi baik administrasi maupun factual, antara lainterhadap :1 Alasan PAW yang substansinya

Sultra ;8 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 270/218/KPUProv027/XI/2011 tanggal 30 November2011 tentang Perbaikan Usulan PAW Anggota DPRD Prov. Sultraa.n. H. Sahruddin Buton, SH. ;9 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi TenggaraNomor : 270/231/KPU.

Sahruddin B, SH., tanggal 14 April 2010 ;= Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 32/INT/ DPP.PD/IV/20101perihal instruksi pelaksaan PAW Anggota DPRD Prov.

(PEMOHONXIII)Hal. 2 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA Skg14.15.16.17.18.19.20.HJ. ANDI BAU RAHMA ST. M.Si BINTI ANDI BURHANUDDIN TAKKO,Lahir di Ujung Pandang 17081974, Agama Islam, pendidikan terakhir S2,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di JI. Industri KecilNomor 11, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

(PEMOHONXX)Hal. 3 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA SkgPara Pemohon tersebut di atas diwakili oleh kKuasanya Sarifa Nabila, SH.

ANDI HERLINA BINTI ANDI SYAMSUDDIN (PEMOHON XVIII)Hal. 5 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA Skg4.5. ANDI DARWANSYAH BIN ANDI SYAMSUDDIN (PEMOHON XIX)6. ANDI ANWAR SYADAT BIN ANDI SYAMSUDDIN (Almarhum)meninggal tahun 20187. ANDI MUHAMMAD HATTA BIN ANDI SYAMSUDDIN (PEMOHONXX)6. DRS. ANDI SYAHRAZAD P BIN ANDI PALLAWARUKKA7. ANDI SULFA BINT! ANDI PALLAWARUKKA (Almarhum Balita)meninggal tahun 19508. ANDI PANCAWATI P BINTI ANDI PALLAWARUKKA9.

Makka A. masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan manaHal. 8 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA Skgpada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantuoleh H. Arifin, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasaPemohon.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Dra. Hj. Faridah Mustafa Dra. Hj. Hasniati D, M.H.Drs. H. Makka A. Panitera Pengganti,4.H. Arifin, S.Ag.

,M.H.Perincian biaya : Pendaftaran : Rp 30.000,00 Proses : Rp 50.000,00 Panggilan : Rp 75.000,00 Redaksi :Rp 5.000,00 Meterai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 776/Pdt.P/2018/PA Skg

Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar Tergugat IImenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017

Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen Dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.

Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar TergugatIl menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017

Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.

Bahwa terbukti perselisihan partai politik yang dipicu oleh tindakan paraTermohon Kasasi memberlakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi belum diajukan penyelesaiannya melaluimekanisme internal partai;c.

AndiNurbai; Surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut Tergugat II Nomor:PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Halaman 6 dari 35 halaman Perkara No 81/PDT /2019/PT PBR.7.Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Saudaraku Andi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.

Kuantan Singingi ;Bahwa terhadap surat Tergugat IV yang ditujukan kepada Turut TergugatIl Nomor: PAN/0307/B/KS/022/VII/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.

;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atautidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat IIl yangditujukan kepada Tergugat Il Nomor: PAN/03/A/K/KS/031/2018 Tanggal 5Maret 2018 Perihal Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singingi a.n.

AndiNurbai ;Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabut Surat Nomor:PAN/0307/B/KS/022/V1I/2018 Tanggal 19 Juli 2018 Perihal:Pemberitahuan dan Pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) SaudarakuAndi Nurbai (Fraksi PAN) DPRD Kab.

Surat Tergugat Nomor : 026/MPPAN/V1/2018, tanggal 17 Juni 2018,Perihal Segera dilaksanakan PAW ;2. Surat Tergugat Ill, Nomor : PAN/03/A/K/KS/031/2018, tanggal 5Maret 2018, Perihal: Rekomendasi PAW Anggota Fraksi PAN DPRDKabupaten Kuantan Singing! a.n, Andi Nurbai,3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat NasionalNomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/104/VIII/2008 , tanggal 13 Agustus 2018tentang PEMBERHENTIAN TETAP SAUDARA ANDI NURBAISEBAGAI ANGGOTA PARTAI AMANAT NASIONAL.4.

Perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwamendatangi kantor DPRD Kapuas Hulu bersama Sdri TERESIA GAME, S.Pd dengantujuan menemui saksi korban Drs SUWARJO untuk meminta penjelasan kepada saksikorban Drs SUWARJO tentang PAW (Pergantian Antar Waktu) An Sdri TERESIAGAME, S.Pd (Istri terdakwa) dengan membawa foto copy Draft PAW setelah bertemudengan saksi korban Drs SUWARJO, kemudian saksi korban Drs SUWARJOmenjelaskan

kepada terdakwa bahwa draft tersebut benar dikeluarkan oleh DewanPengurus Kabupaten (DPK) Partai PDK dan telah ditanda tangani oleh Ketua Partai namun draft tersebut belum pernah dicap oleh Sdr ALEXANDER PAULUS draftpengajuan tersebut dicap dan diantar sendiri ke kantor DPRD Kapuas Hulu, KPUDKapuas Hulu dan Kantor Bupati Kapuas Hulu tanpa didampingi oleh pengurus partaikemudian saksi korban Drs SUWARJO mengatakan bahwa cap yang terdapat padapengajuan PAW tersebut bukan cap/stempel dari secretariat

Saksi Drs SUWARJOe Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangansehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan olehterdakwa terhadap saksi; Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 November 2008 sekirapukul 14.15 Wib bertempat dikantor DPRD Kapuas Hulu yang terletak di JlAntasari Kec Putussibau Utara, Kab Kapuas Hulu;Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi untuk meminta penjelasankepada saksi mengenai PAW (Pergantian Antar Waktu) An Teresia

tersebut bukan cap/stempel dari sekretariat kemudian Sdri TERESIAGAME, Spd meminta draft pengajuan PAW tersebut untuk dicabut sambilmeyodorkan surat yang dibuat oleh Sekretariat Partai PDK;Bahwa kemudian saksi menjelaskan bahwa surat tersebut draftnya bukanseperti yang dibawa Sdri TERESIA tetapi harus ditujukan kepada Sdr PAULUSALEXANDER dan saksi meminta waktu selama 1 (satu) minggu kepadaterdakwa dan istrinya Sdri TERESIA GAME, S.Pd untuk ditelaah dandikonsultasikan kepada Pimpinan Partai yang

ZAHARI tidak puas dan tersinggung dengan penjelasan saksi DrsSUWARJO tentang draft Surat PAW Sdri Tresia GAME S.Pd (istri terdakwa) namunMajelis Hakim berpendapat terdakwa RICHAD MAULANA Als RICARD Bin H.M.ZAHARI menginsyafi perbuatannya tersebut akan menimbulkan rasa sakit terhadapsaksi Drs SUWARJO karena dilakukan terdakwa RICHAD MAULANA Als RICARDBin H.M.

Bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas, maka sangat jelaslahbahwa Para Tergugat bukanlah Pengurus PPRN yang SAH baik padatingkatan DPD Kabupaten maupun DPW Proovinsi Riau dan DPPPPRNdan oleh karenanya upaya PAW yang dilakukan oleh paraTergugat adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan Hukum11.

Bahwa terhadap mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Periode 2009 2014 didasarkan pada ketentuanmekanisme Undang Undang sebagaimana yang diatur dalam UU No. 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo UU No. 02 Tahun2008 tentangParpol sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 2011 jo PP No. 16Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang TatibDPRD yang menjelaskan alasan hukum dapat dilakukannya Pemberhentian AntarWaktu (PAW) adalah sebagai berikut :i.

Calon Anggota DPRD yang bersangkutan dapat dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena mengundurkan diri sebagai Anggota ataspermintaan sendiri secara tertulis ;ii.

Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.

Dapat kembali merekomendasikan proses PAW Sdr. Sono Pulunganatas Sdr. H.

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perinal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018Dalam Provisi:1.Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PenggantianAntar Waktu (PAW) oleh Tergugat atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari untuksegera memberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan

tentangUsulan/Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat atasdiri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Gunungkidul dan atau instansiinstansi terkait;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil PemilihanUmum Pasal 8 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Hasil Pemilihan Umum,Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum (PKPU) Nomor 22Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota HasilPemilinan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dandinyatakan tidak berlaku;3.

Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dandinyatakan tidak berlaku;3.

PAW Nomor 0016/Pdt.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrd1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, An. Para Pemohon masingmasing,yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie Jaya, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Meureudu kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukticocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.1, P2, dan P3 ;2.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrdkesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannyadapat diterima dan dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon yangsaling bersesuaian satu sama lainnya, ditemukan fakta di persidangan bahwapara Pemohon adalah ahli waris sah dari Almrh Hj. Zainabon binti H.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrdMuzhirul Haq. SAg Drs. Zukri. SHRani Sayulina. SHI. SKHPanitera PenggantiAnwar Yahya. SAgPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 540. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 631.000, (enam ratus tiga puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrd

HIDAYAT, B.Sc.Ac dilakukan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang penggantinya berasal dari Partai Bulan Bintang DAPILSolok II sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku tentangPAW .Bahwa yang paling berhak untuk menggantikan Sdr. M. HIDAYAT, B.Sc.Acsebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah Penggugat .Bahwa Tergugat I telah mengajukan surat kepada Tergugat II dengan surattertanggal 20 Juli 2013 No.

Maka oleh sebab itu pengajuan PAW adalah bertentangandengan undang undang dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, sebab selainmelanggar ketentuan perundan undangan yang berlaku juga merugikanPenggugat sebagai yang berhak untuk PAW .Bahwa para Caleg No. urut 1 Sdr. Ismail, S.Ag telah meninggal dunia, Sdr.Drs. Elyunus, SH Caleg Nomor urut 2 sudah mengundurkan din denganprofesi Notaris, Ir. Bestari Caleg No. 4 sudah pindak ke Partai Gerinra, danSdr.

Maka dengan diajukan Sdr.LINDA MEDIA, S.Ag sebagai PAW oleh Tergugat I adalah sebuah perbuatanmelawan hukum dan merugikan Penggugat .Bahwa atas pengajukan PAW oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dimanaTergugat II telah menutup informasi untuk public dan untuk Penggugat atasPutusan No. 35/Pdt.G/2013/PN.KBR hal 4 dari 26pengajuan PAW, sehingga Penggugat sangat sulit mendapatkaninformasyvketerangan atas PAW, perbuatan Tergugat II yang selalu menutupinformasi tentang PAW atas nama M.

Bahwa berdasarkan ketentuan proses mengajukan PAW untuk selanjutnyadiproses oleh Turut Tergugat A dalam rangka verifikasi persyaratan PAW,dan Turut Tergugat A melanjutkan prosesnya kepada Turut Tergugat B untukminta diterbitkan/dikeluarkan Surat Keputusan tentang PAW dan peresmiananggota DPRD pengganti kepada Gubernur Sumatera Barat.

Maka denganadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tetgugat I danTergugat II, maka Penggugat meminta kepada Turut Tergugat A dan TurutTergugat B untuk menghentikan dan tidak melanjutkan proses PAW sampaiadanya keputusan Pengadilan Negeri Koto Baru mempunyai kekuatan hukummengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tegugat I dan TergugatII dalam proses PAW atas nama M.

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

Majene. karena usulan PAW Penggugat sudah berproses di DPRDMajene maka menurut hemat Tergugat 1 dan Tergugat 2 DPRD Majenepatut ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini.

Majene yangmempertegas tidak ada Pergantian Antar Waktu(PAW), surattersebut tidak sah adanya karena yang menandatangani surattersebut adalah M.

Majene atas Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab.

MAJENE NOMOR : 017/DPCPPNUI/MN/IX/2013 TANGGAL 19092013 PERIHAL PENEGASAPROSES PAW DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua/PIMPINAN DPRDKAB. MAJENE, tertanggal 19 September 2013, ditandatangani olehHAMASAN selaku Ketua dan ASRUDDIN selaku Sekretaris, T1.220;2421.Foto Copy SURAT Ketua DPRD KAB. MAJENE NOMOR : 323/DPRD/XII/2013TANGGAL 18122013 PERIHAL USULAN PAW ANGGOTADPRD KAB.

Majene tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat , danoleh karena surat itu DPRD Kab. Majene telah menindaklanjuti denganmenyurati Bupati Majene perihal usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene, danoleh karena itu Pula DPRD Majene patut ditarik sebagai pihak dalam perkaraini;Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa DPRD Kab.

Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf,telah mengakibatkan terbitnya surat Nomor: 193/A/DPWPBRSumsel/V/2012 tentang pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW)Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkanoleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan (Tergugat IJ).

Dedi Irawan, $.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. MuhammadYusuf, yang merekomendasikan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. DediIrawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, maka terlihatdengan jelas adanya peran yang begitu kuat dari Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas.

Dedi Irawan, SH. danRekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, SH.kepada sdr.

Muhammad Yusuf, kepada Ketua DPRDKabupaten Musi Rawas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan PutusanProvisional atau Putusan Sela untuk penundaan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H.kepada Muhammad Yusuf dengan dasar Surat Pencabutan StatusKeanggotaan sdr.

Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepadasdr. Muhammad Yusuf dengan Nomor : 052/A/DPCPBRLHT/V/2012yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas (Tergugat I) yang ditujukan kepada DewanPimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Tergugat IJ) dan SuratNomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012, serta Surat PengantarRekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) antara sdr.

Jalantek No. 7 SengkangKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor518/SK/PA.Skg/IX/2020, tertanggal 8 September 2020;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan Pemohondan buktibukti yang diajukan.Hal. 1 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA SkgTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6September

Abd Wahid tidakmempunyai anak dan mempunyai 3 saudara kandung yaitu ST, Syamsiah,Danial dan Ridwan;Hal. 2 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg8. Bahwa, Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid yang telahmeninggal dunia pada tanggal 29Oktober 2019 meninggalkan ahli warissebagai berikut :a. Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid(Sebagai adik kandung).b. Ridwan bin H. Abd Wahid(sebagai adik kandung).c. Danial bin H. Abd Wahid (sebagai adik kandung)9.

K dan tidak melahirkanHal. 8 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skganak, hanya meninggalkan tiga orang saudara, Juliana. K lebih dahulumeninggal daripada Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid; Bahwa kedua orang tua Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid lebihdahulu meninggal dunia; Bahwa agama yang dianut oleh saudarasaudara Muhammad Idrus Wahidbin H. Abd Wahid, adalah agama Islam; Bahwa meninggalnya Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid karenasakit, bukan ulah dari saudarasaudaranya.

Rekening IDR 7101515448 Atasnama Muhammad Idrus Wahid;Hal. 9 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA SkgMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka permohonan Pemohon Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid, Ridwan bin H.Abd Wahid dan Danial bin H.

Aisyah S, S.H.Hal. 10 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA SkgDrs. NurmaaliPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00JumlahPanitera Pengganti,Haryadi, S.H.: Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg

Jadi Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23September 2018 itu sebagai lampiran surat PAW dari Tergugat IIIkepada Ketua DPRD KabupatenHulu Sungai Selatan dan BendaharaDPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak ada PAW dari Penggugat kepada Tergugat ,maka dari itu masih termasuk ruang lingkup internal partai politik, danperselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat harusdiselesaikan melalui mekanisme internal partai politik.Bahwa karena perselisihan antara

HSS dari PartaiHANURA (PAW Anggota DPRD Kab. HSS), dimana Penggugat tidakmenyimak secara seksama isi dari Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23 September 2018 yang didalamnya ada pengakuansebagai anggota DPRD Kab.

HSS dari Partai HANURA, dimanaPenggugat tidak melihat fakta yang sebenarnya adanya katakataberikut yang melekat pada pengakuan pekerjaan dalam SuratPernyataan Tergugat itu dimana tertulis (PAW Anggota DPRD Kab.HSS), hal ini dapat berarti dengan sebenarnya berkaitan denganpekerjaan yang tertulis tersebut apabila telah terjadi PAW antaraPenggugat kepada Tergugat , maka benarlah pekerjaan yang tertulispada Surat Pernyataan Tergugat I, akan tetapi apabila tidak terjadiPAW dari Penggugat kepada Tergugat

Muhammad Sukri adalahagama Islam;Hal. 5 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa agama yang dianut oleh istri, anakanak dan saudarasaudara Drs.Muhammad Sukri, adalah agama Islam;Bahwa anak almarhum Drs. Muhammad Sukri bin Ambo Gau yang bernamaAfiqah Dzatur Reski masih dibawah umur;Bahwa ibu dari Afiqah Dzatur Reski, yang masih dibawah umur yang bernamaKartini binti H. M. Rafi masih hidup;Bahwa anak almarhum Drs.

Muhammad Sukri, bapaknya bernama AmboGau dan ibunya bernama Indo Banri terlebih dahulum meninggal dunia;Hal. 6 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah beristeri selainKartini, S.Pd;Bahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah bercerai dengnanKartini, S.Pd ;Bahwa agama yang dianut semasa hidup Drs.

Muhammad Sukri,adalah agama Islam, begitupula dengan saudarasaudaranya;Hal. 10 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg Bahwa meninggalnya Drs. Muhammad Sukri karena sakit, bukan ulah dari istridan anakanaknya. Bahwa kedua anak almarhum Drs. Muhammad Sukri, masih di bawah umursedangkan ibu dari Annissa Disa Putri sudah meninggal lebih dahulu dansaudara almarhum bernama ST.

Rahmah binti Ambo Gau (Saudara)yn oa fF WNHal. 13 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Drs. Muhammad Suktri.4. Menetapkan Kartini binti H. M. Rafi sebagai wali dari Afiqah Dzatur Reskibinti Drs. Muhammad Sukri dan ST. Rahma binti Ambo Gau sebagai walidari Annisa Disa Putri binti Drs. Muhammad Sukri;5.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg

) terhadap diriPenggugat tanpa alasan yang jelas;Bahwa anggota DPRD hanya dapat dilakukan PAW bila yang bersangkutanmeninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukanperbuatan pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun ke atas dan telahberkekuatan hukum tetap dan semua rujukan aturan tersebut tidak ada yangdilanggar oleh Penggugat;Halaman 2 dari 15 hal.

terhadap Penggugat adalah tidaksah dan melawan hukum;Bahwa karena pengajuan PAW terhadap Penggugat cacat hukum makaPenggugat meminta kepada Tergugat Ill, IV, V dan VI tidak memprosespermintaan PAW yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II terhadapdiri Penggugat;Bahwa karena tindakan Tergugat dan Tergugat II yang mengajukan PAWterhadap Penggugat diawali dengan perbuatan melawan hukum oleh karenaitu permohonan Tergugat dan Tergugat II untuk melakukan pergantianantar waktu adalah tidak sah dan cacat

hukum;Bahwa karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yangdiancam dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun oleh karena itu Penggugattidak bisa dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh Partai AmanatNasional;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberi putusan sebagai berikut:1.2.5.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menolak permintaan PAW yang diajukan Tergugat danTergugat II;.

Nomor 1387 K/Pdt.SusParpol/2017 Menyatakan menolak permintaan pergantian antarwaktu (PAW) yangdiajukan Tergugat dan Tergugat II; Menghukum Tergugat Ill, IV, V, dan VI untuk tidak melanjutkan prosespergantian antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat; Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ongkos perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratusdelapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Bahwa Pemberhentian Penggugat/Termohon Kasasi dari keanggotaanPatrai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Keputusan Nomor:PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 yangditindak lanjuti dengan pengusulan PAW adalah beralasan hukum;b. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah diundang secara patut olehDPD PAN (Tergugat I/Pemohon Kasasi) namun Penggugat/TermohonKasasi tidak pernah datang dan hal tersebut menunjukan sikapmembangkang terhadap partai;c.