Camat Minggir tentang UPK ;16 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana tahun2006 ;Kembali pada PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Minggir Slemanmelalui saksi Dwi Purwanto ;9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta No. 34 / TIPIKOR / 2013 / PTY., tanggal 04 November 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

No. 34 /TIPIKOR / 2013 / PTY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18November 2013 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telahmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 November 2013 dari Jaksa /Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana

No. 2445 K/Pid.Sus/2013Halhal yang meringankan : e Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;e Terdakwa menyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 34 / TIPIKOR / 2013 / PTY., tanggal 04November 2013, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta No. 17 / Pid.Sus / 2013 / P.Tpkor.Yk, tanggal

UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor : 34 / TIPIKOR

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 16Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa danPembanding/Penuntut Umum;.

Putusan Nomor 198 PK/Pid.Sus/2018Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 16Februari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor /75/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 26 Oktober 2015, sekedar mengenai tindakpidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1.

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan dapatdibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, olehkarena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf bangka (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkanPutusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 41/TIPIKOR

Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana: EFFENDY CHRISTINA, SE tersebut;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/PID.SUS/2016 tanggal 12 April 2017 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi BandungNomor 41/TIPIKOR

Perpanjangan penahanan oleh Wakil KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMataram , sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 10 Agustus2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2015Nomor : 14/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr., dalam perkara Terdakwatersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah );Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor TingkatPertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permohonanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram sebagaimanaternyata dalam Akta Permintaan Banding No 11/Pid.Sus.TPK/ 2015/PN.Mtr, tertanggal 13 Mei 2015, yang mana permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2015, sebagaimanaternyata

dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No.11/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya untuk mempelajari berkasperkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama padaPengadilan Negeri Mataram selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimanaternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage)masingmasing untuk Terdakwa/Penasehat Hukum disampaikan padatanggal

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam kontra memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum pada pokoknya menyatakan bahwa sependapatdengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama43sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut perlu dipertahankan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dasardakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsidaritas yaitu:Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18Undang

.= Putusan Pengadilan No. 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PI.R tanggal 18September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada menjatuhkanhukuman tambahan berupa pemberhentian atau Pencabutan Hak sebagaiPegawai Negeri Sipil.Halaman 5 dari 16 halaman.

dariKeputusan PengadilanTipikor Pelangka Raya bahwa Pemohon Kasasihanyalah bawahan yang menjadi korban dari perbuatan Pimpinan yangtidak bertanggung jawab, apakah setimpalkah derita yang dirasakan olehPemohon Kasasi dengan uang Rp. 15.000.000, sehingga PemohonKasasi merasakan Hukuman Badan di penjara, diberhentikan dariPNS,dimana keadilan ini berada, dimana, apakah menunggu kita semuamenghadap kepada yang maha kuasa agar keadilan ini bisa dirasakan .Pemohon Kasasi berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 34/Pidsus/Tipikor/2012/PN.PLR tanggal 18 September 2012 tidak ada diputuskan Pidanatambahan dicabut haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil berupadiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalamhal ini Majelis Hakim tidak menjadikan bahan pertimbangan tentangtidak adanya Pidana Tambahan tersebut.

Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor:34/Pidsus/Tipikor/2012/PN.PLR tanggal 3 April 2012 yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap, telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana, korupsi secara bersamasama dan berlanjut dan dipidana penjaramasingmasing selama 1 (satu) tahun dan denda masingmasing sebesar Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan masingmasingselama 1(satu) bulan .13Bahwa terhadap terpidana Drs.

telah menjalanimasa hukuman selama 1(satu) tahun dan telah membayar pidana dendasebesar Rp.50.000.000,00 pada tanggal 4 Juli 2011 dan kerugian negaraberupa beras juga telah dikembalikan melalui Kejaksaan NegeriProbolinggo, dengan demikian penyalahgunaan kewenangan dalamkaitannya kedudukan Penggugat sebagai Lurah atas putusan pengadilan aquo sudah tidak dapat dikenakan / diberlakukan kepada Penggugatsehingga gugur / hapus dengan sendirinya;Bahwa selama menjalani proses hukum atas Putusan Pengadilan Tipikor

Putusan Nomor 599 K/TUN/201510.11.12.a quo kepada Penggugat tanggal 20 Juni 2011, dan Penggugat tidakmengajukan upaya hukum kasasi/Peninjauan Kembali di MahkamahAgung RI;Bahwa tidak ada Keputusan Tata Usaha Negara atas pemberhentianPenggugat satu bulan pasca Putusan Pengadilan Tipikor (Tindak PidanaKorupsi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah RINo. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian SementaraPegawai Negeri Sipil, dengan demikian Penggugat masih sah dan tetapaktif

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah DiubahDengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dinyatakanKenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipilsetingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :a) Sekurangkurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;dan;b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilaibaik dalam 2 (dua) tahun terakhir.12) Bahwa Penggugat setelah menjalani proses Pengadilan Tipikor

Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor05/Pid.Sus/2011/PN.Sby. tanggal 28 Maret 2011.b. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 57/PID.Sus/2011PT.SBY. tertanggal 22 Juni 2011, yang isinya bahwa Sdr. Rokayatterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan bersamasama yang telah merugikan keuanganNegara dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun penjaradan denda sebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah).

tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 07 Juni2012 selama 7(tujuh) hari;18Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan Banding yang diajukan olehPenasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diajukan dalamtenggang wakiu serta syaratsyarat yang yang ditentukan undangundang makapermintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umumpada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tipikor

Bangka Belitung menjatuhkanPutusan dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebagaimanaketentuan pasal 18 ayat (1) sub.b, ayat(2) danayat(3 ) Undang UndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantaras tindak pidana korupsisebagimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 ;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukumTerdakwa pada intinya mohon Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor )

Bangka Belitung untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamdakwaaan Primair dan Subsidair dan membebaskan terdakwa dari dakwaantersebut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung telah mempelajari dengan cermat danseksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriPangkalpinang Nomor:175 /Pid.B/2011/PN.PKP, tanggal 18 April 2012 sertamemori banding

yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun memori bandingyang diajukan Penasehat Hukum terdakwa, maka Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi (Tipikor) pada prinsipnya sependapat dengan pertimbanganhukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama sejauh dalamPutusannya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Subsidair yakni terdakwa terbukti secara sahmenurut hukum melakukan tindak pidana korupsi, namun atas putusan yang tidakmenjatuhkan pidana tambahan untuk

Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, termuat keberatanJaksa/Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang padapokoknya sebagai berikut : Penjatuhan pidana yang dirasakan terlalu'. ringan sehingga tidakmencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera, sedangkanpemerintah saai ini sedang gencargencarnya memberantas tindak pidanakorupsi, akan tetapi para terdakwa tetap melanggarnya, dan seharusnyapenjatuhan Pidana berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung

jutarupiah), yang diserahkan Terdakwa melalui Reni Masri tidak dijadikanpertimbangan dalam putusan hakim. dan karena itu pembanding memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tingi Ambon untuk memutus sesuaidengan tuntutan pidana yang telah dibacakan pada hari Selasa 22 Maret2016 ;Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umumtersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra MemoriBanding pada tanggal 1 September 2016, berdasarkan Tanda Terima KontraMemori Banding Nomor 8/Akta Pid, Tipikor

September 2016.Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya, PenasihatHukum Terdakwa, pada pokoknya menolak seluruh uraian Jaksa / PenuntutUmum yang termuat dalam Memori Bandingnya, dan berkenaan dengan uangpengganti memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membebaskanTerdakwa dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara ;Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan, untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor

MH, Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Ambon tanggal 3 OKTOBER 2016, 25 Nomor 18/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh Hakim KetuaMajelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut sertadibantu oleh DANIEL N MORIOLKOSSU, SH, MH.

H.Hasan Basri RT/RW. 004/001, Kelurahan Marabahan Kota,Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Agama Islam,Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Yang apa pokonya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa dulu saksi dengan Penggugat pernah samasama menjadi panitiapengadaan barang dan jasa, berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor saksiHalaman 22, Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.BJM.bersama Penggugat dihukum 1 (satu) tahun penjara setelah menjalanihukuman kembalii bekerja kemudian dikenai hukuman

secara resmi olehMajelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Bahwa yang menyerahkan SK pemberhentian adalah Kepala DinasPendidikan Barito Kuala dan Kasubbag Kepegawaian; Bahwa setalah menerima SK pemberhentian sebagai PNS saksimengajukan banding administrasi ke Bapeg; Bahwa tidak ada rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin; Bahwa ada 5 (lima) orang yang kena hukuman disiplin yaitu saksisendiri, Aspani Jaya Khairul sudah meninggal, Penggugat, Zaenal Hakim, danAhmad Baihaki; Bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor

sebagai staf pembantu; Bahwa permohonan ada jawaban berupa SK berupa SK untuk bekerjakembali; Bahwasaksi bekerja kembali selama selama proses banding; Bahwa saksi menerima SK pemberhentian tanggal 2 Mei 2019; Bahwa gaji bekerja kembali besarannya kurang lebih sama dengan yangditerima sebelumnya pada waktu jadi PNS; Bahwa sebelum saksi diberhentikan tidak dengan hormat tidak punyajabatan cuma sebagai staf biasa; Bahwa benar sekarang ini saksi masih menerima gaji; Bahwasebelum diputus oleh Pengadilan Tipikor

saksi tidak ada jabatan Bahwa sewakiu diputus olen Pengadilan Tipikor jabatan saksi sebagaipanitia pengadaan barang dan jasa; Bahwa saksi diperkejakan kembali karena di dinas itu kekuranganorang/SDM; Bahwa salah satu pertimbangan saksi diperkerjakan lagi karena saksipunya keahlian dan memang kekurangan tenaga; Bahwa oleh karena Bapeg tidak memberikan jawaban maka ada gugatanTata Usaha Negara maka pemberhentian menunggu putusan PengadilanTata Usaha Negara;Bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap , sejaktanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tahap Il, sejaktanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. TAUFIK M. NOUR,SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H.,3.

Tipikor/2014/PN.Pal, tanggal 4 September 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa DAVID KHONTORO tersebut diatas tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;3.

KEBERATAN KEDUAPertimbangan Judex Facti mengenai unsur Menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana ada padanya karena Jabatan danKedudukan bertentangan (Kontradiksi) dengan pertimbangan Majelis Hakimberkenaan dengan pembuktian Unsur melawan Hukum.Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Pal, Tanggal 4September 2014 berkaitan dengan pembuktian unsur Melawan Hukumdinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibatalkan

dari dakwaanprimair dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut.Menimbang bahwa karena salah satu unsur pasal yang di dakwakandalam dakwan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa David Khontoro tidakdapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakanpadanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa harusdibebaskan dalam dakwaan primair (vide putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu) Nomor 19/Pid.Sus/ Tipikor/2014/PN.PL, tanggal 04 September 2014

Tipikor/2014/PN.PL, tanggal 4 September 2014 Memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggisependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Pasal 55 ayat (1)Ke KUHPidana dikarenakan pertimbanganpertimbangan yangmendasarnya telah memuat hal dan menguraikan secara

No 2850 K/Pid.Sus/2015.Judex Facti dalam pembuktian Unsur dilakukan secara bersamasama telahsalah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimanamestinya.Bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.

Tipikor tgl. 17 April 2013 No. 39 /IV./Pen./K/2013 jo. No.37/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG.Sejak tgl. 2442013 s/d. tgl. 2262013 ;5. Ketua PT. Tipikor tgl. 13 Juni 2013 no. 154/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak tgl. 23 Juni s/d. 22 juli 2013 ;6. Ketua PT. Tipikor ke2 tgl. 1772013 no. 199/Pen.Pid/TPK/2013/PT.SmgSejak 23 Juli 2013 s/d. 21 Agustus 2013.Terdakwa :2 ;1. Penyidik Kepolisian Resort Grobogan tanggal 432013 no. SP.Han/60/TH/2013 /Reskrim , Sejak tanggal : 432013 s/d. 2332013;2.

Tipikor tgl. 17 April 2013 No. 39 /IV./Pen./K/2013 jo. No.38/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG.Sejak tgl. 2442013 s/d. tgl. 2262013 ;5. Ketua PT. Tipikor tgl. 13 Juni 2013 no. 155/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak tgl. 23 Juni s/d. 22 juli 2013 ;6. Ketua PT. Tipikor ke2 tgl. 1772013 no. 200/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak 23 Juli 2013 s/d. 21 Agustus 2013.Terdakwa : 31. Penyidik Kepolisian Resort Grobogan tanggal 432013 no. SP.Han/62/TH/2013 /Reskrim , Sejak tanggal : 432013 s/d. 2332013 ;2.

Tipikor tgl. 17 April 2013 No. 39 /IV./Pen./K/2013 jo. No.39/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG.Sejak tgl. 2442013 s/d. tgl. 2262013 ;5. Ketua PT. Tipikor tgl. 13 Juni 2013 no. 156/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak tgl. 23 Juni s/d. 22 juli 2013 ;6. Ketua PT. Tipikor ke2 tgl. 1772013 no. 201/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak 23 Juli 2013 s/d. 21 Agustus 2013.Terdakwa :4 .1. Penyidik Kepolisian Resort Grobogan tanggal 432013 no. SP.Han/61/TH/2013 /Reskrim , Sejak tanggal : 432013 s/d. 23320132.

Tipikor tgl. 17 April 2013 No. 39 /IV./Pen./K/2013 jo. No.40/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG.Sejak tgl. 2442013 s/d. tgl. 2262013 ;5. Ketua PT. Tipikor tgl. 13 Juni 2013 no. 157/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak tgl. 23 Juni s/d. 22 juli 2013 ;6. Ketua PT.

Tipikor ke2 tgl. 1772013 no. 202/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg.Sejak 23 Juli 2013 s/d. 21 Agustus 2013.Pengadilan Negeri tersebut;e Telah membaca surat penetapan tentang penunjukan Majelis Hakim danpenetapan tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini ;e Telah membaca surat Pelimpahan Perkara,Surat Dakwaan,dan Suratsurat laindalam berkas perkara ini;e Telah mendengar dan membaca dakwaan ,Surat Tuntutan Pidana,Pledoi danReplik serta Duplik dalam berkas perkara ini;e Telah mendengar Saksisaksi, Ahli

SUS/TIPIKOR/2022/PT PDG

TIPIKOR SMG

Tipikor Smg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN (Alm)Tempat lahir : BloraUmur /tanggal lahir : 50 tahun /05 Maret 1961Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang

,Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Sepaton Nomor 16 Semarang,berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang No. 25/ Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg tertanggal 28Pebruari 2013 ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;2. Perpanjangan Penahanan Penyidik/ PU, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/dtanggal 6 Desember 2012;3.

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/dtanggal 16 Maret 2013;7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;8. Perpanjangan penahanan ke1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;9.

Perpanjangan penahanan ke2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d sekarang;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang No.25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 15Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini ;Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 02 April 2013s/d. tanggal 01 Mei 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal 10 April 2013 s/d. tanggal09 Mei 2013 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang Sejak tanggal10 Mei 2013 s/d. tanggal O08 Jul 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sejak tanggal09 Juli 2013 s/d. Tanggal. 07 Agustus 2013.Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat hukumnya VICTORNIZAM FERDINANSAH.SH.

Erowati UtaraNo.200 RT.06 RW.09 Semarang Utara Kota Semarang, berdasarkan PenetapanKetua Majelis Tipikor tertanggal 18 April 2013 No. 43/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg.

;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara; Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ; Telah mendengar Keterangan Saksisaksi, Keterangan Terdakwa dan buktibuktiyang diajukan dipersidangan; Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta Nota Pembelaandari Penasihat Hukum

Membebankan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis HakimPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari selasa, tanggal20 Agustus 2013 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI. SH.MH. sebagai HakimKetua Sidang, HASTOPO, SH. dan H.

,MH.Panitera Pengganti,Ttd.PUJA WAHANA, SH.80DICATAT DISINI :Bahwa atas putusan tersebut diatas, baik Jaksa / PenuntutUmum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan upayahukum.Semarang, Agustus 2013PENGADILAN TIPIKOR SEMARANGWAKIL PANITERA,Ttd.SRI BANOWO, SH.MM.NIP. 19580504 198203 1008.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak:ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampaidengan tanggal 20 Februari 2018;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak: ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejak tanggal 21 Februari2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;.

Perpanjangan Pertama (pasal 29(1) KUHAP) Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak : ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejaktanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2018/PT PTK7. Perpanjangan Kedua (pasal 29(2) KUHAP) Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak : ditahan dalam TAHANAN RUTAN, sejaktanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;8.

Penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiPontianak (Pasal 27(1) KUHAP) sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengantanggal 20 Juni 2018 ditahan dalam TAHANAN RUTAN;9.

Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Pontianak (Pasal 27(2) KUHAP) sejak tanggal 21 Juni 2018 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2018 ditahan dalam TAHANAN RUTAN;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Agus Triyantoro,SH,CLA,Zakaria Ramdhani,SH, Syarifah Liza Sagita, SH.MH., dan Gatot Sadewo, SH,semuanya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Triyantoro, Ramdhani,Utomo and Elaborate Lawfirm TRUE Lawfirm, berkedudukan di Jakarta danberalamat di 88 Office Eighty

M.Hum dan ZAINAL ABIDINHASUBUAN, SH masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota, berdasarkansurat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 18 Agustus2015, Nomor: 106/Pen.Pdt/2015/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa danhalaman 5 Perkara Perdata.

Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN BnaNomor : W1.U1/ /HK.02/1I/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Zulhemi (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Bna

Semen Banyuwangi tertanggal10 Desember 2012 di ruang Unit Tipikor Polres Banyuwangi padatanggal 30 Oktober 2013.Foto Copy Surat Nomor B/2877/X/X/2013/Sat Reskrim, tanggal 22Oktober 2013 tentang Permohonan Penunjukan Saksi Ahli HukumPidana dan Administrasi Negara ke Universitas Jember.Foto Copy surat dari Kementrian Pendidikan dan KebudayaanUniversitas Jember Nomor : 2989/UN25.1.1/TU/2013 tanggal 24Oktober 2013 tentang Penunjukan Saksi Ahli.Fotocopy suratsurat bukti tersebut telah diberi meterai cukup

Meterai Rp 6.000,Jumlah Rp 176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ X /2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari ZURYATI (Pemohon).Banda Aceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN BnaHalaman 8 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2018/PN Bna

Menglak untuk merehabilitasi, memulihkan, harkat,.dan martabat sertaoe aKedudukan semula PEMBANDING/dulu PENGQOGAT menjadi PegawaiSs Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) dalam petiikat dan jabatan yang sama,Cr GO4s karena tidak termuat dalam GIs Pilusan Pengadilan Negeri / HI /TIPIKOR Serang Kelas 1A Noma Sus/TPK/2016/PN.SRG, tanggalcs 17 Januari 2017 mengenai refit: SiS rosea a~ es&.KYwewyre Menolk sv tuntutan PEMBANDING/dulu PENGGUGAT Yang lain danBolas karena Gugatan PEMBANDING/dulu pENGGUGAT