Terdakwa YohanesYance Mahuze.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09 September 2014sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Oleh Karena itukami memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untukmenolak alasan yang dikemukakan Majelis Hakim pada tingkat pertama.Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ada maka apa yangdikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR tidak berdasar dan tidak sesuai denganfakta hukum yang ada oleh karena itu kami selaku Penuntut Umummemohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untuk menolakdasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada tingkatpertama

Mempertimbangkan dengan dijatunkannyapidana kepada YOHANES YANCE MAHUZE kiranya hal tersebut menjadipertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi.Atas uraianuraian inilah kami Penuntut Umum memohon kepada MajelisHakim pada tingkat Kasasi untuk menilai seadiladilnya terhadap segalapertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR.Bahwa selain alasan Kasasi sebagaimana dijelaskan padauraiansebelumnya, Penuntut Umum mengajukan Kasasi karena alasan bahwacara mengadili

No. 728 K/Pid.Sus/2015pertimbangan yang dimuat dalam putusan Nomor 12/TIPIKOR/2014/PN.JPRtanggal 03 September 2014, atas nama Terdakwa Drs. MARKUS RECKYTEURUPUN dan memeriksa ulang perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusanpidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.

No. 728 K/Pid.Sus/20155 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Marauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09September 2014;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs.

n= 2222 eno nnn nn ran nnn nn nn nnn cee nnnPenyidik sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 SeptemberSS 53Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2013 sampaidengan tanggal 19 Oktober 2013 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013sampai dengan tanggal 17 November 2013 ; Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19November 2013 ; 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne en ee nn nee nnn ne Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ; Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengantanggal 17 Maret 2014 ; 722202 222 222 enn eon one nn nnn Perpanjangan tahap kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengantanggal 16 April 2014 ; ++ 2202 22= none nnn eon enn one one Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal07 Mei 2014 ; 22 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nae Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengantanggal 06 Juli 2014 ; 92220 nnn

PerbuatannyaKardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No.11/Tipikor/2017/PT.PDG;Bahwa perbuatan Tergugat A yang memecah dan mengajunganpermohonan penerbitan sertipikat HGB No. 72, permohonanHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Lbb13.14.LB.16.17.tanggal 17 September 2001 hingga berakhir 17 September2021.

Putusan Pengadilan Tinggi No.11/Tipikor/2017/ PT. PDG, yangtelah menjatuhi hukuman kepada Kardialis mantan Kaseksipada BPN Kab.

dijadikan sebagaibahan dan alat bukti dalam sidang pengadilan.Sesuai dengan Petunjuk Teknis Audit dan pemanfaatan hasilAudit, jika Hasil Audit Reguler/ Rutin akan dipakai sebagai bahandan alat bukti pada sidang pengadilan maka harus dilakukanpemeriksaan lanjutan dengan Investigasi Audit (Audit Khusus)yang aspek dan cakupan sasaran audit dilakukan secara lebihluas.Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN LbbSehubungan dengan itu berkaitan dengan putusanPengadilan Tinggi Tipikor

Apakah hasil Putusan Pengadilan Tipikor tersebutdapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan bahwaBangunan Toko pada Terminal Antokan menjadi milik Pemda Kab.Agam?Menurut hemat kami apabila yang dipakai sebagaibahan/alat bukti pada Pengadilan Tipikor adalah materi LHP hasilAudit Reguler/Rutin, maka hasil putusannya belum memenuhinorma keadilan dan perlu ditinjau kembali.

terbitnya Sertifikat HGBNomor 72 yang berakhir tanggal 17 September 2021, karena jelasdicantumkan didalam HGB Nomor 8 bahwa masa berlakunyaberakhir sampai tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan jawaban Tergugat Cyang menyatakan terdapat kesalahan dalam pengetikan tanggalberakhirnya Hak Guna Bagunan Nomor 72/Kel Pasar Lubuk Basungtanggal berakhir haknya 17 September 2021, seharusnya berakhirpada tanggal 07 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPIKOR

19April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa danmemutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 87/Pid.SusTPK/2020/PN Sby, tanggal 16 Maret 2021serta suratsuratyang bersangkutan dengan perkara tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara: PDS 01/BONDO/02/2021 tertanggal 23 Februari 2021, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwadi jatuhi hukuman sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa RUDY HARTOYO, S.P.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/4840/HK 07/3/2021, tertanggal 24 Maret2021 kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepadaHalaman 45 dari 64 Perkara Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT SBY9.Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBondowoso;.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/4841/HK 07/3/2021, tertanggal 24 Maret2021 kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBondowoso;.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/5575/HK 07/4/2021, tertanggal 7 April 2021kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepada PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Penasihat Hukum Terdakwa;Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor

dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:Mengadili: Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi/Pembanding (Para Tergugat) untuk seluruhnya; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor17/Pdt.G/2018/PNSgi tanggal 27 Desember 2018 Jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

Kelurahan Pitak KecamatanLangke Rembong Kabupaten Manggarai: Pensiunan PNS ( Mantan Kepala BadanKesatuan Bangsa, Politik dan PerlindunganMasyarakat Kabupaten Manggarai Barat ; Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penetapanpenahanan oleh : 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2012 sampaidengan.....dengan tanggal 28 September 2012, kemudian dipindahkan diLapas kelas II A Kupang sejak tanggal 28 September 2012 sampaidengan di limpahkan ke Pengadilan Tipikor

pada PengadilanNegeri Kupang ;3 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal O1Oktober 2012 sampai dengan 30 Oktober4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 31Oktober 2012 sampai dengan 29 Desember 2012; 5 Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan 28 Januari 2013 ;6 Perpanjangan Penahanan ke II Ketua Pengadilan TipikorPada Pengadilan

pertimbangan sendiridalam memutus perkara ini dalam tingkat banding , akan tetapi MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapatmengenai pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepadaTerdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut==== Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan TinggiTipikor penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa uang penggantisebesar Rp. 100.200.000, (seratus juta dua ratus ribu rupiah) sepertitersebut dalam amar putusan Majelis Hakim Pegadilan Tipikor

bahwa terdakwa hanya menikmati uangsejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) ; ==== Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberatasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan : Pembayaranuang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama denganharta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, olehkarena, ..... karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

2019 sampai dengan 6 April2019;Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTernate Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte tanggal 26 Maret 2019,terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pid.SusTPK/2019/PN.Tte,tanggal 16 April 2019, terhitung sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengantanggal 23 Juni 2019;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Penahanan kedua oleh Plh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 6/Pen.Pid.SusTPK/2019/PT TTE, tanggal 18 Juli 2019, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;7. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMaluku Utara, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11September 2019;8.

STP (Perkaranya telah diputus olehPengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi RUKMINI IPA, ST(Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PN Ternate NomorPerkara ; 09/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksiSOLEMAN BERMAWI, ST, (Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan TipikorHalaman 2 dari 56 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2019/PT TTEPada PN Ternate Nomor Perkara ; 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19Februari 2019

STP (Perkaranya telah diputus olehPengadilan Tipikor Pada PN Ternate Nomor Perkara 11/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksi RUKMINI IPA, ST(Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Pada PN Ternate NomorPerkara ; 09/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19 Februari 2019), saksiSOLEMAN BERMAWI, ST, (Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan TipikorPada PN Ternate Nomor Perkara ; 10/Pid.SusTPK/2018/PN.Tte Tanggal 19Februari 2019), dan saksi Hi.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Herman Sasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu II, sejak tanggal 19 Agustus2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 (Tahanan Kota) ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelan membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu) Nomor29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 4 September 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, = (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL.tanggal 4 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos AliasHERMAN dan terdakwa II.

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLtanggal 4 September 2014, Terdakwa Herman Sasawe, S.Sos alias Hermanmelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 8 September 2014, sesuai Akta Permintaan

Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal sedangkan Terdakwa Il tidak mengajukan banding dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014dihadapan Panitera

September 2014;Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnyamengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat pertama tersebut belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karenapara Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara selama prosespersidangan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

Mei 1968Jenis kelamin : PerempuanKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Kampung Tri Jaya RT. 2 RW. 1 (Gudang Areng)Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang BawangAgama : IslamPekerjaan : PNS (Kepala SDN 2 Sido Mukti Kecamatan GedungAji Baru Kabupaten Tulang Bawang)Pendidikan : SilTerdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 08 Juli 2013;2 Penuntut Umum sejak tanggal. 09 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013;3 Hakim Pengadilan Tipikor

sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 17 Agustus 2013;4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungkarang sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai dengan.....Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I ATanjungkarang tersebut ;Setelah membaca :Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : B06/N.8.15/Ft.1/07/2013 tanggal 18 Juli 2013 berkas perkara atas nama Terdakwatersebut;Surat Penetapan

mengakibatkan kerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaunsur inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Menimbang selanjutnya akan di pertimbangkan tentang pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsiMenimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor

(Hakim Ad Hoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim AnggotaMajelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari: KAMIS, tanggal 3 OKTOBER 2013 oleh Ketua Majelis tersebut di atasdengan didampingi oleh Hakimhakim Anggota, dibantu oleh : SURMANUDDIN, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriMenggala, Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;HakimHakim

(Hakim Ad Hoc Tipikor)Panitera PenggantiDra. KARMA HERAWATI, SH

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;9.

Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.LskTerdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 10Desember 2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas

No. 821 K/PID.SUS/2016Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT BinMADDAN;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Nomor:21/Pid/2016/PTBNA, tanggal 9 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang, tanggal 26Nopember 2015, Nomor 168/Pid.Sus/2015/PNKsp, sekedar lamanya pidanayang

No. 821 K/PID.SUS/2016Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh,Nomor: 21/Pid/2016/PTBNA, tanggal 9 Februari 2016, sekedar mengenai AmarPenjatuhan Pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias DAYAT Bin MADDANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah

., bin (Alm)RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT BDG, tanggal24 Juli 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusustanggal 29 Maret 2017 Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg, sekedarmengenai hukuman membayar uang pengganti kepada Terdakwa

MM., bin(Alm) RS NATA AMI PRAJA untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2419 K/PID.SUS/2017,tanggal 1 Februari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs.ARMAS FARMAS, MM., bin (Alm) NATA AMI PRAJA tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 18/TIPIKOR

PUTUSANNo. 517 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :NamaTempat lahirUmur/Tanggal lahir :: Lakilaki ;: Indonesia ;Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan.

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG tanggal 13 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum TerdakwaTerdakwa tersebut ;e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 21 November 2011Nomor : 005/Pid.Sus/2011/PN.LT. yang dimintakan banding tersebut denganmengubah

Judex Facti salah dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya Judex Facti keliru menerapkan Pasal 242 KUHAP dalam amar putusanpoint 6 Putusan No. 7/Tipikor/2012/PT.Plg, tanggal 06 Maret 2012,memerintahkan TerdakwaTerdakwa ditahan dalam rumah tahananNegara ;Bahwa Ketentuan pasal 242 KUHAP menyatakan : jika dalampemeriksaan tingkat banding, Terdakwa yang dipidana itu ada dalamtahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkansupaya Terdakwa perlu ditahan atau

HakimHakim AdHoc Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH.,CN.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa dan Termohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,MH. Dr. H. M. Imron Anwari, SH. Sp.N.

Sukomulyo,Lamongan;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;Setelah membaca ; Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya tanggal 17 Januari 2019 dengan Nomor : 20/ Pid.Sus TPK / 2019 / PN.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banjarmasintanggal 22 Januari 2019 dengan Nomor : 20/ Pid.Sus TPK / 2019 /PN.Sby. tentang Penetapan Hari Sidang ; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Telah mendengar

Kemudian saksibersama dengan anggota Unit Tipikor memberhentikan dan menyuruhkepada terdakwa untuk menunjukan uang yang diterima dari saksiAchmad Andis, setelah itu ditunjukkan uang berada di bawah Jok / Kursisopir dengan dibungkus Plastik biru.

Bahwa saksi mengetahui ada informasi adanya penyerahan uang,selanjutnya saksi bersama saksi Wahyudi Eko Afandi, S.H. dengananggota Unit Tipikor Polres Lamongan mengikuti terdakwa keluar dariPutusan Nomor : 20 /Pid.SusTPK/2019/PN.SBY Hal.15 dari.39Rumah saksi Achmad Andis dan melewati Jalan Poros Desa Sumberjo.Kemudian saksi bersama dengan anggota Unit Tipikor memberhentikandan menyuruh kepada terdakwa untuk menunjukan uang yang diterimadari saksi Achmad Andis, setelah itu ditunjukkan uang berada

M E N G A D I L I - Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; ------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 19/ Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps, tanggal 05 Maret 2013 ; -------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI Menyatakan terdakwa DR.Drs.PUTU BAGIADA,MM., dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar untukkepentingan penuntutan, terdakwa ditahan sejak tanggal 12Nopember 2012 sampai dengan 1 Desember 2012; Oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Denpasar untuk kepentingan pemeriksaan dipersidanganTerdakwa dilakukan penahanan dalam Tahanan RUTAN KerobokanDenpasar sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan 20Desember 2012) nnn nnn nnn nn crn rn rrr nn nnn nn nnn nner ee eceeenePerpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 21 Desember 2012Sampai dengan 18 Februari 2013 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBnding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Feruari2013 sampai dengan 20 Maret 2013; Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dengan SuratPenetapan pada tanggal 15 Maret 2013, No.46/Pen.pid/2013/PT.Dps, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2013 s/d 6April 2015 5 n=ssnns= nese aemne gene Gene Gn SE GeesPerpanjangan penahanan oleh Wakil

Putusan No.24/Pid.Sus/2013/PT.Dpsann Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggitersebut ; on nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnccnesane Telah membaca berkas' perkara dan suratsurat yangbersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan TIPIKOR TingkatPertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05 Maret 2013Nomor ; 19/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Dps, dalam perkara terdakwatersebut di ataS; ono nn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnneSnr Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan PenuntutUmum

Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 01Oktober 2015 ;8. Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal O2Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01November 2015 ;9. Hakim Plt Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan TinggiRiau sejak tanggal O2November 2015 sampai dengan tanggal 30Desember 2015 ;10.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 31Desember 2015 sampai dengantanggal 29Januari 2016 ;11. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tinggi Riau sejaktanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengantanggal 9 April 2016;13.

LakilakiKebangsaan/kewarganegaraan IndonesiaAgama I~amAlamat Blok Ganda Mekar RT.03/RW. 01 DesaGandawesi Kecamatan ligung KabupatenMajalengkaPekerjaan Kepala Desa Gandawesi Kec. ligung KabMajalengkaTERDAKWA DITAHAN OLEH : Penyidik sejak tanggal 23 November 2013 sid 12 Desember 2013, jenis penahananrutan ; Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2013 sid 21 Desember 2013, jenispenahanan rutan ;Penahanan Hakim sejak tanggal 06 Desember 2013 sid 04 Januari 2014, jenispenahanan rutan ;Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tipikor

Bandung sejak tanggal 06 Desember 2013sid 04 Januari 2014 ; Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung sejak tanggal 05 Januari 2014 sidtanggal 05 Maret 2014 ; Diperpanjang penahanannya ke satu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Baratsejak tanggal 06 Maret 2014 sid tanggal 04 April 2014 ; Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejaktanggal 05 April 2014 sid tanggal 04 Mei 2014 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :1.

Perjuangan KavCimanuk Blok B No. 09 Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember2013 ; Pengadilan Tipikor tersebut ; Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa ; Telah membaca surat dakwaan NO. REG.

PERKARA : PDSOl/0.2.23/Mjlk2013; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo. 135/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. tertanggal 6 Desember 20134 tentangPenunjukan Majelis Hakim ; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim No.No. 135/Pid.SusrPK/2013/PN.Bdg. tertanggal 9 Oesember 2013 tentangPenetapan hari Sidang ; Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksisaksi dimuka persidangan ; Telah mendengar pula uaraian Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknyasebagai berikut :1

Kemudian terjadi pemutar balikkanfakta dengan mendalilkan sebagai uang pengurusan SP3 atau untuktidak ada penahanan atau janji PEMOHON KASASI yang belumterlaksana disebabkan karena adanya motif jika saksi SRI UTAMImenginginkan uangnya kembali dengan cara dilakukan perhitungandengan anaknya, saksi Novia Nur Rahayu N, SH.MKn dengan alasanjika PEMOHON KASASI baru bekerja pada tahap pra peradilan,belum ke tahap persidangan TIPIKOR.

Hal ini disebabkan karenaadvokat/ penasehat hukum yang digunakan oleh saksi SRI UTAMIpada saat persidangan TIPIKOR adalah anggota Penasehat Hukumyang sebelumnya bergabung dalam Surat Kuasa Khusus PraPeradilan atas nama PEMOHON KASASI tertanggal 22 Agustus 2011di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang bernama advokat SangapSidauruk, SH, sehingga PEMOHON KASASI dicabut kuasanya19sepihak oleh saksi SRI UTAMI pada tanggal 15 September 2011tersebut di atas;.

Disamping antara para penerima kuasa pun senantiasamelakukan koordinasi dan pembahasan mengenai kepentinganhukum saksi SRI UTAMI untuk persidangan pra peradilan diPengadilan Negeri Bojonegoro;Bahwa pada point kedua dalam surat tertanggal 27 September 2011,disebutkan jika saksi SRI UTAMI menilai sendiri jika proses hukumpada saat didampingi oleh PEMOHON KASASI sampai dengantanggal 15 September 2011 masih berjalan 30%, dengan asumsiproses persidangan TIPIKOR di Surabaya sebesar 70*%.

dikurun waktutersebut justru dicabut surat kuasa untuk pertama kali yakni tertanggal 27 Juli2011, mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Bojonegoro karenaalasan penahanan tidak sah / cacat formil surat perintah penahanan sampaipada sidang pembacaan putusan praperadilan di Pengadilan NegeriBojonegoro pada tanggal 15 September 2011, dimana pada tanggal yangsama, PEMOHON KASASI malah untuk kedua kalinya dicabut suratkuasanya oleh Sri Utami, dan seterusnya Penasehat Hukum Sri Utami untukperkara TIPIKOR

Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember2014 s.d. tanggal 22 Desember 2014;he Hakim Majelis Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 12 Desember 2014 s.d. tanggal 10Januari 2015;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 11 Januari 2015 s.d. tanggal 11Maret 2015;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 Maret 2015 10 April 2015;6.

Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 Maret 2015 17 April 2015;7 Perpanjangan Penahanan Ketua PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 18 April 2015 16Juni 2015;Terdakwa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya :MUZAKIR DOLMANAN, SH., YULIANTI, SH., dan KHAIRUL SONI, SH.

Supu Yusuf No. 18 PlazaZKubra Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 14 April 2015 yang telah didaftar dalam buku daftar Register diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri KendariNomor: 112/Tipikor/IV/2015/PN.Kdi tertanggal 22 April 2015;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut.e Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum.e Telah mendengar Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat

Dakwaan Tidak Dapat Diterima;Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kembali setelahsebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima dalam putusan Sela No. 12/Pid/Tipikor/2015/PN/Kdi, dengan amar putusannya Menyatakan surat dakwaanjaksa penuntut umum No. reg.perk:PDS1/Rp.9/FD.2/03/2015 tanggal 06 maret2015 tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) sehingga tidak dapatdijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;Penuntut umum seharusnya melakukan perubahan materi surat dakwaan

Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 07 April2015.Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang muliayang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatunkan Putusan selasebagai berikut:1. Menyatakan hukum bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diriterdakwa Dr. BATMANG S.Ag, M.Pd Bin INDOHENG batal demi hukum;2.

Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal O06 April 2015 yang Menyatakan suratdakwaan penuntut umum No. Reg.