ataspertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatandan tetap pada posita maupun petitum gugatan ;Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No. 159/Pdt.G/2014/PN.DpkMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Tergugat Il telah mengajukan Eksepsi/Jawaban serta Gugatan Rekonpensisecara tertulis sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPENGGUGAT DALAM MENYUSUN GUGATAN PERBUATAN INGKAR JANJI(WANPRESTASI) TIDAK JELAS DAN TERANG (OBSCUUR LIBEL) MENGENAIKEJADIAN ATAU PERISTIWA YANG MENDASARI

Penggugat tidak pernah menjelaskan dalamgugatannya awal mula kejadian atau peristiwa yang mendasari adanyalaporan dan adanya penandatanganan Surat Perdamaian KhususSementara serta tidak menjelaskan alasan kerugian yang ditanggung olehPenggugat berdasarkan pada peristiwa apa;.

Bahwa penjelasan adanya peristiwa yang mendasari adanya LaporanPidana, Penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementara dan atasperistiwa apa Penggugat mengalami kerugian diperlukan supaya menjadijelas dan terang dalam menyusun formulasi gugatan;Bahwa apabila dalam posita atau fundamentum petendi tidak dijelaskankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut maka dalilgugatan yang seperti itu. tidak memenuhi syarat formil sehinggamengakibatkan gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (een

dan Tergugat Il, antara lain sebagai berikut:> Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan perbuatan ingkar janji(wanprestasi) tidak jelas dan terang (obscure libels) mengenai kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan dalam perkara aquo, Bahwa dalam positaatau fundamentum petendi gugatan Penggugat hanya menjelaskan adanyalaporan pidana tertanggal 04 Juni 2013 terhadap Tergugat Ill (Eva SylvanaUssu) dan adanya penandatanganan Surat Perdamaian Khusus Sementaratertanggal 30 Oktober 2013 antara Penggugat

dengan Tergugat Penggugattidak pernah menjelaskan dalam gugatannya awal mula kejadian atauperistiwa yang mendasari adanya laporan dan adanya penandatanganan SuratPerdamaian Khusus Sementara serta tidak menjelaskan alasan kerugian yangditanggung oleh Penggugat berdasarkan pada peristiwa apa;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat Iltersebut, dalam repliknya Penggugat menyatakan gugatan Penggugat sudakjelas, bahwa dalam gugatannya menuntut pertanggungjawaban Tergugat danTergugat

, yang terhisap di dalamnya ;Menetapkan bahwa Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002tanggal 9 Juli 2002 yang mendasari terbitnya SertifikatHak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003,Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 06 2002,seluas 1.708 M?, atas nama Kamaluddin, adalah tidaksah ;Menyatakan oleh karena itu) penimbunan dan pemagaran sengyang dilakukan oleh Tergugat I!, di atas tanah obyeksengketa seluas 150 M?

,~ yangterhisap di dalamnya ;5.Menyatakan Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002 tanggal09Juli 2002 yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak MilikSertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggalHal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1528K/Pdt/20102/Maret 2003, No. 00731/2002, tanggal 17062002, seluas1.708 M? atas nama KAMALUDDIN, adalah tidak sah ;6. Menyatakan oleh karena itu) penimbunan dan pemagaranseng yang dilakukan oleh Tergugat I, di atas tanah obyeksengketa seluas 150 M?

Kohir 611 Cl salahpenempatan di mana tanah Persil 5 S II Kohir 332 Clseluas 150 M tercakup di dalamnya, dengan mencermatibukti Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor ~~ LurahGunung Sari dan sertifikat tersebut telah diterbitkantidak berdasarkan prosedur yang benar, terbukti suratukur terbit tanggal 17 Juni 2002, sedangkan surat jualbeli yang mendasari adalah surat ukur tersebut sedangkanSHM baru dibuat pada tanggal 9 Juli 2002, pada waktudiadakan pemeriksaan setempat di mana Lurah menyatakantanah

Hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini: Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasarhukum (recht ground) yang mendasari gugatan;= Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasan TidakJelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)yang mendasari

vide: Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, h. 449;= Bahwa Tergugat yang menyelipkan dalildalil dasar hukum padabagian replik adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuanhukum yang berlaku;Sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabilaPenggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwagugatan a quo kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dan tidakterdapat dasar hukum (recht ground) yang mendasari

belum mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga tidak ada alasan yang sah Tergugat Rekonpensi menjadikannya sebagaidasar ;Bahwa oleh karena dalam pengakuan Tergugat Rekopensi bahwa, tanah obyek sengketa adalahdiatas Kay. 1346 terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06 /Rw Oil Kecamatan KosambiKabupaten Tangerang, maka apabila dihubungkan antara obyek sengketa pada Kaveling No.1344 milik Penggugat Rekonpensi, maka tidak ada relevansinya sama sekali ; untuk itu KavelingNo. 1346 yang dike luarkan untuk mendasari

Sebelah Barat : berbatasan dengan kaveling No. 1943dibuat dihadapan Notaris MARTIANIS S.H /Pejabat PPAT adalah sah danmengikat menurut hukum ;Bahwa demikian pula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh KepalaBPN Kabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik PenggugatRekopensi yang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelahdimekarkan menjadi Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batasbatas : Sebelah Utara : berbatasan

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kepala BPNKabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik PenggugatRekopensi yang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelahdimekarkan menjadi Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batas batas : Sebelah Utara : berbatasan Jalan Kaveling Sebelah Timur : berbatasan dengan kaveling No. 1345 Sebelah Selatan : berbatasn dengan kaveling No. 1349 Sebelah Barat : berbatasan dengan

Bahwa oleh karena dalam pengakuan Tergugat Rekopensi bahwa, tanah obyeksengketa adalah diatas Kay. 1346 terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06 /Rw Oil KecamatanKosambi Kabupaten Tangerang, maka apabila dihubungkan antara obyek sengketa padaKaveling No. 1344 milik Penggugat Rekonpensi, maka tidak ada relevansinya sama sekali ;untuk itu Kaveling No. 1346 yang dike luarkan untuk mendasari kepemilikan " obyek sengketa "adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta harus dibatalkan ;Bahwa

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kepala BPNKabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik Penggugat Rekopensiyang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelah dimekarkan menjadiKecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batas batas : Sebelah Utara : berbatasan Jalan Kaveling Sebelah Timur : berbatasan dengan kaveling No. 1345 Sebelah Selatan : berbatasn dengan kaveling No. 134910.

seadiladilnyaberdasarkan keadilan dan kebenaran (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui dalam Jawaban ini;Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 1 dan point 2, dapat diterima untukdijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena merupakan hakPenggugat untuk mengajukan gugatan, hal ini mendasari

SPB/03/M.PANRB/10/2011, No. 48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011, No. 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan PemerataanGuru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tegal sedang melakukanproses penataan yang saat ini masih dalam tahapan penyusunan regulasiproduk hukum dan pendataan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerahyang mendasari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman PerhitunganJumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah dan

DalamKeputusan ini disebutkan dalam Lampiran Il, bahwa Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan Untukmenandatangani mutasi tempat kerja Guru dan PNS Golongan , Golongan Il,Golongan Ill, dan Golongan IV ( yang tidak menduduki jabatan struktural ) dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;Bahwa pengalihan tugas Penggugat tersebut diatas juga mendasari ketentuanPasal 22 UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Marasaiti.Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugatbersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat , Il dan para TurutTergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdataNomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagibahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol.seluas + 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yangsebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya.

Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/yang telah dilakukanoleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa keduabelah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakatitentang luas dan letak serta batasbatas obyek sengketa aquo, sehinggadengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketamengenai letak luas dan batasbatasnya.

Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikanpertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyeksengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ; Bahwa dengan demikian alasanalasan peninjauan kembali tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Juris dalam menilai faktafakta yang

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/165/AL/K/I02

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/131

meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas /ex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Pas.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 De) a) Co) J Dead GeArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dailildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan

terhadap Penggugatdalam hal keuangan; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengansekarang; bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, maka Penggugatkeluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya ; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Halaman 8 dari 13perkawinan dan rumah tangga, sehingga jika halhal tersebut yang ternyatasudah tdak tidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnyaperkawinan itu sudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada faktafakta danpertimbanganpertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara riil telah pecah,setidaknya telah retak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari pertengkaran dan perselisihnan antaraPemohon dan Termohon2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan dasar hukumdari permohonannyaHalaman 3 dari 15 halamanPutusan No.: 0448/Pdt.G/2019/PA.Ngj3. Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, maka Termohon mohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara ini menyatakan agar permohonan Pemohontidak dapat diterimaDALAM KONVENSI :1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohondan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempatkediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkanpasal 66 ayat (2) Undangndang Nomor 3 Tahun 2006 perobahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara formil permohonanPemohon dapat diperiksa lebih lanjutMenimbang, bahwa Termohon = mengajukan eksepsi bahwapermohonan Pemohon tidak jelas atau) kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 April2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, denganalasan sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK Tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 april2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, denganalasan sebagai berikut : o Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalampertimbangannya menyatakan memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tidak ada halhal yang baru dan mengenai penjatuhan pidanasudah dipertimbangkan secara tepat

kerjanya efektif terhitungsejak tanggal 12 Juli 2011 dengan dikualifikasikan mengundurkan dirisebagaimana surat pemutusan hubungan kerja yang telah disampaikankepada Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan danterdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura terregister dengan nomor : 7/Pdt.SusPH/PN Jap, pada tanggal20 November 2017 sehingga terhitung dari tanggal pemutusan hubungankerja Sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan adalah selama 6 (enam)tahun;Bahwa mendasari

karena gugatanPenggugat tanpa melalui mekanisme perundingan bipartit maka atasanjuran mediator adalah premature, maka tidak dapat dijadikan dasar gugatdalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur:Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);Bahwa mendasari

Tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secarajelas; bahwa berdasarkan gugatan a quo Penggugat telah mengajukantuntutan ganti rugi;Bahwa merujuk pada gugatan para Penggugat tidak dirumuskan secarakongkret (tegas) dan tidak pula dirinci atas tuntutan kerugian yangdiajukan oleh para Penggugat secara jelas dan nyata;Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat poin 21 (dua puluhsatu) yang telah mendalilkan tuntutan hak dengan dasar perhitunganupah pokok sebesar Rp9.295.600,00

(sembilan juta dua ratus sembilanpuluh lima ribu enam ratus rupiah) sangatlah tidak berdasar dan patutlahuntuk ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya;Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat poin 1 (satu) Penggugattelah mendalilkan upah pokok berdasarkan perjanjian kerja adalahsebesar Rp600.500,00 (enam ratus ribu lima ratus rupiah) sedangkanpada dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) Penggugat telahmendalilkan upah pokoknya adalah sebesar Rp9.295.600,00 (sembilanHalaman 16 dari 44 halaman Putusan

Bahwa merujuk pada petitum gugatan Penggugat pada huruf h, telahmenuntut untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan akan tetapifaktanya tidak didalilkan dalam posita gugatan, oleh karenanya sangatberalasan hukum untuk ditolak;Bahwa pengajuan sita jaminan haruslah mengacuh pada ketentuan Pasal227 HIR, dan mendasari pada permohonan dari Penggugat namun tidakdidasarkan pada dalildalil hukum maka adalah sah bagi Majelis Hakimdalam perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat karenabertentangan

Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Penggugatberpendapat gugatan

yangdidasarkan pada dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Kesatu:Gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana terdapat subyekhukum yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, yaitu Lk.RamliDg.Nya'la atau ahli waris dari Pr.Batanang sebagai pemilik awal objeksengketa kemudian menjual kepada Nimbang Bin Sangkala atau orangtua Para Tergugat sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 15Juli 1963 ;Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari

gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Tergugatberpendapat gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnyaberdasar untuk ditolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidakdapat

terkhusus Turut Tergugat I menyatakan bahwapemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara ini adalahPenggugat akan tetapi merupakan hak dari Penggugat untukmengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat tersebut, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat siapasiapa pihak dalamperkara ini tidaklah terjadi kurang pihak ;e Terhadap eksepsi kedua, Majelis berpendapat eksepsi itu jugatidak beralasan dikarenakan Penggugat dipandang sudahcukup menguraikan gugatan, sedangkan mengenai dasarhukum dan peristiwa yang mendasari

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer 102 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotikajenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui mengkonsumsi shabu namun hakim wajib8membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yanglain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkaraPembanding ini, ternyata dalam putusan Hakim Pengadilan Militer 02 Medan tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alatbukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jikadihubungkan antara keterangan saksi1, Saksi 2 dan saksi3dengan Keterangan Terdakwa/pembanding dan barang bukti yangada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.Bertitik tolak dari uraian

Mendasari pasal 194ayat (1) huruf d dan e UU No 31 Tahun 1997 bahwa putusanpemidanaan yang disusun Majelis Hakim sebenarnya sudah9tidak memedomani pasal tersebut di atas, karena terjadipertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasarpemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1)UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankan sesuaidengan rol/ jiwa dari pada pasal 127 undangundang No 35tahun 2009 itu sendiri.

Menurut berita acararelass tersebut berbunyi: menurut keterangan Ketua RT setempat Penggugattidak dikenal di lingkungan RT setempat;Bahwa, telah terjadi halhal sebagaimana selengkapnya dicatat didalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahgugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan mendasari

juga dari keterangan saksi tidak diketahulkapan ia penggugat membangun rumah tinggal kelima di area objeksengketa; Bahwa dalam kaitan itu dati alat bukti surat tergugat yang diberi tanda T5juga diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaranUang Untuk Rumah Pengganti senilai Rp. 122.591.200,00 (Seratus duapuluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangditerima oleh WAWAN DARMAWAN atas bidang dengan nama kepalakeluarga yang berhak UMAN Bin ASNAWI; Bahwa dengan mendasari

Berita Acara Sidang Nomor = 25K/PM.II09/AD/II/2020tanggal 12 Maret 2020.Bahwa Terdakwa selama persidangan dibuka tidak pernah hadirtanpa keterangan dan mendasari surat jawaban dari KesatuanTerdakwa Danyonbekang3/Rat Nomor : R/21/II/2020 tanggal 18Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir kepersidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin(THTI) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengansekarang belum kembali ke Kesatuan Yonbekang3/Darat,sehingga Oditur Militer

tempat tinggal di idKota Depok, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa, alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat. gugatannya tertanggal06 April 2017 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Depokpada tanggal O06 April 2017 dalam register perkara Nomor1103/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari