RP 331.000,00(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN NEGERI KLAS IA/HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKORPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013Catatan : Putusan ini telah berketetapan Hukum Tetap.PENGADILAN NEGERI KLAS IA/11HUBUNGAN INDUSTRIAL/TIPIKOR PALUPANITERA,LA ODE MULAWARMAN,S.H,MHNIP. 19641231 199503 1 013.

Rp 5.000,MateraiPenetapan Rp 6.000,JUMIAN oo. occ cceccecccceceeeeeeeeseeeeesaaeeseeeeesaaaenees Rp. 221.000,(duaratus duapuluh satu ribu rupiah)Salinan Penetapan ini diberikan kepada Pemohon ( HENDY)atas permintaannya pada tanggal : 13 Nopember 2017.Pada Tanggal 13 Nopember 2017Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 131/Padt.P/2017/PN TpgPANITERA PENGADILAN NEGERI /HI /PERIKANAN/TIPIKOR TANJUNGPINANG KELAS 1AFLORIBERTA SETYOWATI, SH MH.NIP.19610423 198103 2 002.

Gugatan Penggugat tidak diterima denganpertimbangan hukum yang intinya sebagai berikut: bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Walikota Tual Nomor 290Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 (Bukti P1=T15); bahwa berdasarkan Bukti T5, T4, T6, T7, T8, T11, T10, T9menunjukan Tergugat mendapat data Penggugat terkait Tindak PidanaKorupsi dan telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsibersamasama; Bahwa pada tanggal 8 April 2019 telah dilaksanakan rapat yangmembahas PNS yang terkena perkara Tipikor

SUYONO BinSLAMET KARTOJOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah danperkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi dipidanaoleh Pengadilan Tipikor pada PN Pangkalpinang) selaku Ketua Perwakilan /Cabang Yayasan El JOHN Indonesia Cabang Bangka Belitung ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, bersamasama atau bertindak sendirisendiridengan DR.

B548/N.10.10/Fd.1/09/2013 sejak tanggal 23 September 2013 sampaidengan tanggal 01 Nopember 2013;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 28 Oktober 2013Nomor 18/Pen.Pid. Sus/2013/ TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 27 Nopember 2013Nomor 18/Pen.Pid.

Sus/2013 /TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;1011121314Keluar demi hukum sejak tanggal 01 Januari 2014 sampaidengan tanggal 13 Juli 2014;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tertanggal 14Juli 2014 Nomor Print982/N.10.10/Ft.1/07/2014 sejak tanggal14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 23 Juli 2014 Nomor18/Pen.Pid.

tanggal 18 Nopember 2014;Perpanjangan Penahanan ke 1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal11 Nopember 2014 Nomor 231/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR sejaktanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember2014;Perpanjangan Penahanan ke 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal15 Desember 2014 Nomor 231/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR sejaktanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari2015 ;

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada PengadilanTingkat Banding Pekanbaru tertanggal 15 Januari 2015 Nomor04/Pen.Tipikor/ 2015/PT.PBR sejak tanggal 6 Januari 2015sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor padaPengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal 22 Januari2015 Nomor 17/Pen.Tipikor/2015/PT.PBR sejak tanggal 5Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia (I) tertanggal

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL.

Putusan Nomor 171 K/PID.SUS/2016Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal11 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2.

Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjungmengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG.tanggal 11 Agustus 2015 tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015 dari PenasihatHukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015)untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang tanggal

1 September 2015;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2015 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung sebagai Pemohon Kasasi II, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 14 September 2015;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal11 Agustus 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal

Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi /Terdakwa:Bahwa Judex Facti/Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Padang Nomor 47/PidSusTPK/2014/PN.PDG tanggal 9Juni 2015 yang diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDGtanggal 11 Agustus 2015 mengandung kekeliruankekeliruan ataukesalahankesalahan dalam kewenangan dan penerapan hukumnya;Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam putusannya halaman 51amenyatakan:

MARLON MARTUA SITUMEANG, S.E. tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2015/PT.PDG. tanggal 11Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg. tanggal9 Juni 2015;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H.

Salinan PUTUSANNOMOR : 01 /PID.SUS/TIPIKOR/2017/ PT.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20Desember 2016;6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari2017 (Tahanan Rutan) ;7.

Perpanjanagn Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah mambaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding tanggal 19 Januari 2017 Nomor 01/PID.TIPIKOR/2017/PTBNA sertaberkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda AcehNomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bna. dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara tersebut ;Membaca surat dakwaan

,MH.PANITERA PENGGANTIdto.SAMAUN, SHSalinan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH. MHNip.19620616 198503 1006Halaman 97 dari 97 Putusan Nomor 1/Pid.SusTipikor/2017/PT BNA

.= Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anak anaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor..

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memben ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa Fakta Hukum dalam persidangan Terdakwa beritikatuntuk

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi ataumenjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&o UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.

Malahan PenasehatHukum justru mendalilkan pasal lain diluar dari pasal yangdidakwakan yaitu Penyuapan (pasal 209 KUHP) Memberi ataumenjanjikan sesuatu, dan Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20 Tahun2011 tentang Tipikor, serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8Januari 1966 No.42.K/Kr/1965.

Bahwa fakta hukum mendasari atas keterangan Saksi1,dan Saksi2, dalam persidangan mengaku hanya memintabantuan kepada Terdakwa agar anakanaknya bisa diterimamenjadi angkatan melalui pendidikan Calon Taruna Kadet TNIAL Tahun 2015 dengan memberi uang sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) ini sudah masuk dalampenyuapan sesuai dengan pasal 209 KUHP Memberi atau28menjanjikan sesuatu atau Pasal 5 jo 12 huruf a&b UU No 20Tahun 2011 tentang Tipikor.3) Bahwa fakta hukum dalam persidangan Terdakwa

PUTUSANNomor: 07/Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.PLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yangmengadili perkara perkara tindak pidana korupsi, pada Pengadilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama LengkapTempat LahirUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaan/Warga negaraTempat TinggalAgamaPekerjaanPENAHANANEFRAIM, SP;Tolitoli48 tahun / 06 September 1966LakilakiIndonesiaJl

Tipikor/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama Lengkapdr. H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasanan dan dasar pemikiransebagaimana tersebut, maka Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama /72.Pengadilan Negeri Samarinda No.33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, Tgl. 19April 2012 terhadap diri Terdakwa, dr. H.

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, karenanya terhadapdiri Terdakwa in litis (dalam perkara) harus dibebani biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ; Mengingat ..........Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Tipikor danMOCHAMAD ILYAS, SH. MH. Hakim AdHoc.

Tipikor, masingmasing73selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 05 April 2012 Nomor: 12/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smdaputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota,dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, sejak tanggal 12 April2015 s/d tanggal 10 Juni 2015.7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 11 Juni2015 s/d tanggal 10 Juli 2015.8.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 11 Juli2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015.Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca:Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa DADANGWAHYUDIN BIN (ALM) SUHIDIN dari Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor :B /0.2.18/Ft.1/03/2015,tertanggal 13 Maret 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal13 Maret

2015.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor :57.Pid.Sus/TPK/2015.

/PN.Bdg, tertanggal 13 Maret, tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor57.Pid.Sus/TPK/2015.

Kepri.Agama > IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan Tipikor

PadaPengadilan Negeri TanjungPinang.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/dI (kedua) oleh ketua tanggal 15 November 2016.Pengadilan Tipikor padaHalaman 1 Putusan Nomor 24/P1D.SUSTPK/2017/PT.PBR.pengadilan Tipikor TanjungPinang.

Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 24 November 2016 s/doleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2017Tanjung Pinang.nnd a Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d Perpanjangan Penahanantanggal 21 Februari 2017.oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Pekan Baru. Perpanjangan penahananSejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23tahap Il oleh Wakil Ketua aMaret 2017Pengadilan Tinggai Pekan reBaru.

/BTM/10/2016, hari Jumat tanggal 17Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim TIPIKORpada Pengadilan Negeri / Tipikor Tanjung Pinang yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :1.

YUS SURYANA, S.H., M.H PaniteraHalaman 64 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan bahwaTerdakwa/Panasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 30/ Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017 ;Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada JaksaPenuntut Umum padatanggal 23 Maret 2017 Nomor 5/Akta.PidSus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000, (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 8 April2013

No. 132 PK/PID.SUS/2014tersebut benar adanya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yangmemutus permohonan Kasasi menyempatkan diri melihat amar putusanJudex Facti pada putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG, tanggal 8April 2013 pada halaman 58 yang menyatakan:Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H. Abdus Salam, Dz.

No. 132 PK/PID.SUS/20149.10.Bahwa terhadap tuntutan maksimal pidana penjara selama 2 (dua)tahun dan denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah dikabulkan olehJudex Facti melalui putusan Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal8 April 2013, namun dikarenakan uang pengganti tidak dikabulkankarena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah mendapatkeuntungan materi dari perobuatannya, maka

ABDUS SALAM, Dz, MM. tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pid.Sus/2013tanggal 30 Juli 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. tanggal 8 April2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 21 Januari 2013tersebut;MENGADILI KEMBALI1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. H.

Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.M.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor :1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK.tentang Penunjukan Majelis Hakim;2. Surat Panitera Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tanggal 6 Januari 2017 Nomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.PLK. tentang Penunjukan Panitera Pengganti;Telah membaca pula :A. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;B.

pengeluaran serta saksi Rusmiati selaku PPKA ;Bahwa tidak sedikitpun adanya niat jahat (Mens Rea) pada diri terdawa ;Bahwa unsur Kesengajaan untuk melakukan tindak pidana tidakterpenuhi, karena terdakwa sebagai Pelaksana Tugas ( Plt ), terdakwatidak memiliki kKewenangan untuk mengambil atau menetapkankeputusan yang mengikat, apalagi merubah hasil kesepakatan yangdibuat oleh pejabat terdahulu ;Menimbang, bahwa Atas keberatankeberatan tersebut diatasPenasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tipikor

dalam pertimbangan dibawah ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi palangka Raya tidak Sependapat dengankeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwasebagaimana dalam Memori Bandingnya , Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya perlumengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencermati secarautuh/lengkap pertimbangan putusan majelis hakim tipikor

Tipikor/2013./PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh PenuntutUmum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS02 /TNGGA/ 03/2013, tanggal 18 maret 2013 yaitu, sebagai berikut :PRIMAIR :nono nnn nanan ee Bahwa Terdakwa Hj. RUSMINA, SH, M.Ap Binti NAWAWI HAMIdalam kedudukan sebagai Camat Muara Badak selaku Pengguna Anggaran, bersamasama dengan QORINA KODARIAH Binti H.

Pidana Mahkamah Agung 810 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 ), yangakan dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi ;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangandan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama /Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksiandan surat, ahli, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor

bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetapdinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanyaterhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang50Pengadilan Tipikor

Tipikor, masing masingselaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniberdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 01 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.KT.Smdaputusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal26 Februari 2014 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim HakimAnggota, dibantu oleh HALIFAH, SH.

Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Pebruari 2016 Nomor:28/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampaidengan tanggal 4 Maret 2016 ; 6.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Denpasar tanggal 24 Pebruari 2016, No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei2016; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasartersebut; Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 Pebruari 2016 No. 29/pen.pid.SusTPK/2016/PT.DPS serta berkas perkara No. 41/Pid.Sus/2015/PN Dps., dan Surat Surat

SIUNG;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GUSTI AYUPAKRAWATI; Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah); Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor: 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps., tanggal 2Pebruari 2016 yang amar sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa Drh.

IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim TinggiAd Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masingmasing sebagai HakimAnggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, tanggal 5 April 2016 telahdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakimtersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh PUTU LINGGIH ARTA, S.H.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadina Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 26 Juni 2017;wonceeee= Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : YUSRIL SABRI, SH.,MH dan ABDUL HERIS RUSLI, SH., MH beralamat di Jl.

TUANGKUTambusai No. 500 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal10 4 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 1042017 Nomor :23/SK/TPK/2017;wonnnnee Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTpk/2017/PN.PBR Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pekanbaru No.21/Pid.SusTPK/2017/PN.Pbr, tanggal 29 Maret2017 tentang Penunjukan

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari : Kamistanggal 08 Juni 2017, oleh : EDITERIAL, SH., MH sebagai Hakim KetuaMajelis, SULHANUDDIN, SH., MH dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. H. M.SURYADI, SH.

,MH Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari : Selasa, 13 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut,dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri olehJULIUS ANTHONY, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPelalawan, Terdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Ketua Majelis,SULHANUDDIN, SH., MH EDITERIAL, SH., MHDr. H. M. SURYADI, SH.

AKABRI.Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal5 Juni 2016;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;Penahanan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengantanggal 2 Agustus 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang,sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20September 2016;Perpanjangan penahanan olehKetua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengantanggal 19 November 2016;Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 November2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak

Puts No. 2/PID/TPK/2017/PT.TJKPenahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10Februari 2017;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal11 April 2017;Terdakwa dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama didampingiPenasihat Hukum Abd.Kodrat, S.H.,M.H. dan Dina Adhareni,S.H.

Tjkyang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa Jaksa PenuntutUmum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 22/Pid.SusTPK/2016/PN.Tjk tanggal 9 Januari 2017, dan permintaanbanding tersebut diikuti dengan penyampaian memori banding tertanggal 23Januari 2017.

TIKBahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang di dalamputusannya telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer oleh karenaunsur melawan hukum di dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti.

Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Nopember 2013;OW. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Januari4. Perpanjangan I penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 26 Februari5.

Perpanjangan IZ penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s/d tanggal 28Maret 2014;6.

Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingpada Pengadlan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Maret 2014 s/dtanggal 22 April 2014 ;IPerpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadlan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 April 2014 s/d tanggal21 Juni 2014 ; 22222 2222 Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. LuisBalun, S.H, Yehuda Suan, S.H dan Willem Erens M. Jause, S.H dari Kantor Advokat/Law Office A.

Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis yangditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan WakilKetua PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Kupang tanggal 12 Mei 2014, NOMOR : 25/PEN.PID.SUS/2014/PTK. dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal22 Mei 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kedua HakimAnggota serta dibantu olbh ABRAHAM PUNUF, SH.

PANMUD TIPIKOR PENGADILAN TINGGI KUPANG,WILSON ST.K.WADU, SH. NIP: 196709141993031004.88

PUTUSANNo. 928 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs.

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.B/TPK/201 1/PN.Jkt.Psttanggal 16 Agustus 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebutseperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis tanggal 15 Desember2014 terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/PenuniutUmum tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimanaAnggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

sesuai pendirian MahkamahAgung bahwa kerugian Negara sebesar Ro100.000.000,00 (seratus juta rupiah)atau lebih dikenakan dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka dengan memperhatikan asas hukum in dubio pro reo (kalau terdapatkeraguan dalam mengambil keputusan maka diperlakukan ketentuan yangmenguntungkan bagi Terdakwa), Anggota Majelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

Mohamad Askin, S.H., danMS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan PemohonKasasi Il : Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. ttd./Dr.