Ditemukan 8127 data
764 — 608 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 514 K/TUN/201749.Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan PembangunanMasa Bakti 20162021 ditunda;Bahwa kekhawatiran Penggugat tersebut didasarkan pada alasanalasan atau keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkankepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa yangsedang digugat itu tetap dilaksanakan, sesuai dengan faktafaktasebagai berikut:Adanya ancaman pemecatan dan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap kader PPP yang mendukung dan = mematuhikepengurusan DPP
53 — 27
ketika itu terdakwa saksi linat bersama ibu ibu yangmemegang Pamplet kertas manila putih, Ibu EMI menegur saksi siapa itu tidakusah diurus cepat sudah ketua selanjutnya saksi melanjutkan perjalananmenuju kantor Bupati, sekira pukul 10.30 Wita saksi balik kerumah;Bahwa benar sekitar pukul 11.00 Wita saksi kembali kekantor bupati dalamrangka mengurus proses administrasi PAW H .Malik, sekira pukul 13.00 Witasaksi pulang dan didepan SMP 1 saksi melihat ada Polisi yang kebetulan saksikenal bernama JONI
22 — 14
;sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklahmendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastianberkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal manadalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapatmungkin sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alin Majelis menyatakan:Sea de le paw tisll 252Artinya: Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraihmanfaat.
1.LIBERATUS POGOLAMUN
2.HATTA NONGKENG
Tergugat:
KPU RI
317 — 279
tanggal 14 Oktober 2014.TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSANTUN;Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan penundaan sesuaidengan ketentuan Pasal 67 UU Peradian TUN yang menyatakan bahwapermohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yangsangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugatsangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetapdilaksanakan, in casu Para Penggugat sangat khawatir apabila terjadiproses Pemberhentian Antar Waktu (PAW
189 — 44
SALINANPUT U SANNomor 300/Pdt.G/2019/PA.JSearl yoo al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara GugatanWaris, antara :Agung Sujiwo bin Sunardi Umur 39 tahun, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, Beralamat di Menteng Rawa Panjang, RT.010/RW. 015, Kelurahan Menteng Atas, KecamatanSetiabudi,
meninggalnya Pewaris,sekalipun telah dikeluarkan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan AgamaJakarta Selatan berdasarkan bukti P3.d dan T.26 tersebut, para ahli warissecara formil belum pernah menerima/membagi harta peninggalan Pewarisuntuk dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak ;Menimbang, bahwa Tergugat I, Ill dan IV dalam eksepsi jawabannyapada pokoknya keberatan dengan materi gugatan Penggugat karenadianggapnya gugatan tersebut tidak mengandung sengketa dan dengandikeluarkan Penetapan Ahli Waris (PAW
38 — 21
PUTUSANNomor 4535/Pdt.G/2018/PA.Tgrseaz sll yor ssl al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Harta Bersama antara:Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini telahmemberikan kuasa kepada KAPRIYANI, SH., YOSPRIMAPUTRA, SH., ERI WIRAMANSYAH, SH. advokat danpenasehat hokum
JHONI OLII
Tergugat:
THAMRIN TOWAPA
55 — 50
,M.H dan Taufik, S.H, diPersidangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 07/PAW&P.BLM/PDT/2018,tertanggal 25 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tilamuta No.Reg. 36/SK/2018/PN.Tmt, tertanggal 8 Nopember 2018,sedangkanTergugat hadir menghadap sendiri di persidangan,Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat DPP APINDO Jawa Barat
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PD FSP TSK SPSI
2.DPD FSP LEM SPSI
3.PD FSP KEP SPSI
4.PD FSP RTMM SPSI
757 — 3011
pengesahan dari Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU80.AH.01.08 Tahun2018, tanggal 13 Nopember 2018, Juncto Surat Keputusan DewanPimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia No. 021/SKDPN/XII/2015 tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan PersonaliaDewan Pimpinan Provinsi Apindo Jawa Barat Masa Bakti Tahun 2015 2020 Juncto Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional AsosiasiPengusaha Indonesia (DPN APINDO) No. 124/SKDPN/III/2019Tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu (PAW
ManusiaNomor AHU0000881.AH.01.08 Tahun 2018tanggal 13 November 2018 Tentang PersetujuanPerubahan Badan Hukum Perkumpulan.Perkumpulan Asosiasi Pengusaha IndonesiaTanggal (bukti sesuai dengan asli) ;Surat Keputusan Dewan Pimpinan NasionalHalaman 72 dari 140 halaman Putusan No. 145/G/2019/PTUN.BDG25.26.27.28.29.30.31.BuktiP 25BuktiP 26BuktiP 27BuktiP 28BuktiP 29BuktiP 30BuktiP 31Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 124/SKDPN/III/2019, tanggal 27 Maret 2019 TentangPengesahan Pergantian Antar Waktu) (PAW
122 — 15
DPRD/2013 atas nama Rahmad Budiansyah Ritonga, ST;i. 1 (satu) Bundel Kwitansi (Tanda Pembayaran) No BKU: 1591/V1I/2013 sebesar Rp. 6.357.900, untuk Pembayaran Biaya PerjalananDinas ke Jakarta dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengikuti Bimbingan teknis NasionalMenyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, serta Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW
April;j. 1 (satu) Bundel Kwitansi (Tanda Pembayaran) No BKU: 1592/VII/2013 sebesar Rp. 7.583.000, untuk Pembayaran Biaya PerjalananDinas ke Jakarta dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengikuti Bimbingan teknis NasionalMenyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, serta Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menuai banyak kritikanpada tanggal
Ahmad Lokot, SE;. 1 (satu) Bundel Kwitansi (Tanda Pembayaran) No BKU: 1594/VII/2013 sebesar Rp. 7.007.900, untuk Pembayaran Biaya PerjalananDinas ke Jakarta dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengikuti Bimbingan teknis NasionalMenyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, serta Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menuai banyak kritikanpada
Yamin Sihombing, tentang PAW 090/451/DP 5 Juni 2013 Lion Air Lion Air OlehS.Sos yang menuai RD/2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 3 Penyelenggar 538,000 589,700 3 1,192,900 812,300 3banyak akritikan" di; : Jakarta : : : : 225 Edi Susanto Ritonga, 090/452/DP 5 Juni 2013 Lion Air Lion Air OlehS.T. RD/2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 3 Penyelenggar 538,000 538,000 3 1,192,900 864,000 3aHal 212Putusan Pengadilan TipikorNo.119/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn 226 H. Sulaiman J.
Yamin Sihombing, tentang PAW 090/451/DP 5 Juni 2013 Lion Air Lion Air OlehS.Sos yang menuai RD/2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 3 Penyelenggar 538,000 589,700 3 1,192,900 812,300 3banyak akritikan" di; : Jakarta : : : : 225 Edi Susanto Ritonga, 090/452/DP 5 Juni 2013 Lion Air Lion Air OlehS.T. RD/2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 3 Penyelenggar 538,000 538,000 3 1,192,900 864,000 3aHal 290Putusan Pengadilan TipikorNo.119/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn 226 H. Sulaiman J.
115 — 20
April:1 (satu) Bundel Kwitansi (Tanda Pembayaran) No BKU: 1592/VII/2013 sebesar Rp. 7.583.000, untuk Pembayaran Biaya PerjalananDinas ke Jakarta dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengikuti Bimbingan teknis NasionalMenyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, serta Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) yang menuai banyak kritikanpada tanggal 10
No: 094/210/SekrDPRD/2013 atas nama Khairuddin, SH;. 1 (satu) Bundel Kwitansi (Tanda Pembayaran) No BKU: 1595/VII/2013 sebesar Rp. 6.407.900, untuk Pembayaran Biaya PerjalananDinas ke Jakarta dalam rangka Mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara Mengikuti Bimbingan teknis NasionalMenyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, serta Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak LanjutHasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW
Yamin Sihombing, tentang PAW 090/451/DP 5 Juni 2013 Lion Air Lion Air OlehS.Sos yang menuai RD/2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 = Penyelenggar 538,000 589,700 s 1,192,900 812,300 =banyak akritikan" di: ; Jakarta : : : : :225 Edi Susanto Ritonga, 090/452/DP 5 Juni 2013 Lion Air Lion Air OlehSubs RD/2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 = Penyelenggar 538,000 538,000 3 1,192,900 864,000 =aHal 212Putusan Pengadilan TipikorNo.118/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn 226 H. Sulaiman J.
s.d. 30 Mei2013090/73/SekrDPRD/2013 13Bimtek Optimalisasi Kinerja danPertanggungjawaban Pengelolaan Keuangandi Lingkungan Sekretariat Dewan menujuAplikasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian diThe Jayakarta Hotel dan Spa Jakarta29 Mei s.d. 01Juni 2013094/443/Organisasi/2013tanggal 28 Mei 2013 14Pendamping Kegiatan Bimtek "MenyikapiLaporan Keterangan PertanggungjawabanPemerintah Daerah, serta Fungsi PengawasanDPRD terhadap Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK dan Peraturan KPU Nomor7 tahun 2013 tentang PAW
Yamin Sihombing, tentang PAW 090/451/DP 5 Juni 2013 Lion Air Lion Air OlehS.Sos yang menuai RD/2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 = Penyelenggar 538,000 589,700 s 1,192,900 812,300 =banyak akritikan" di: ; Jakarta : : : : :225 Edi Susanto Ritonga, 090/452/DP 5 Juni 2013 Lion Air Lion Air OlehSales RD/2013 6,357,900 1,730,900 1,402,000 = Penyelenggar 538,000 538,000 3 1,192,900 864,000 =aHal 292Putusan Pengadilan TipikorNo.118/Pid.Sus. TPK/2016/PN.Mdn 226 H. Sulaiman J.
102 — 21
Bukhari dan Muslim).Menimbang, bahwa dalam dalam Kitab Figh Sunnah karya Sayyid Sabiqjilid 3 halaman 393 ditegaskan bahwa :Halaman 63 dari 74 halaman, Putusan Nomor 0604/Padt.G/2018/PA.Prob25 Ge U3 GU Lbs 8 Cae de lol paw ois of Gert GY JVateod play! ia SI oad soy. fos all, Ot pl gil otal abi, 3 lull21 d6s OW Gans volbs costly GherlsGold Cpe why SUay deli de #9 sees Job VY! cy Leas of : Jb fe Ol ee Bl eo bs yl ge cay ke da de Iyunely 1,Ve Ld clad lof dak eS Jy.
MARSAN
Tergugat:
BUPATI BANGGAI LAUT
146 — 65
24 Juli 2018, SKpemberhentian tanggal 22 Juni 2018.Bahwa atas dasar Peraturan Menteri dalam Negeri No 66 tahun 2017,tertera lamanya ancaman Hukuman yang dapat memberhentikan KepalaDesa, kemudian masyarakat meminta kepada BPD agar dilakukan dengarpendapat dengan DPRD.Bahwa Dari 18 Angota Dewan yang hadir pada saat pertemuan itu, untukmempertimbangkan Surat Keputusan Bupati itu menjadikan PermendagriNo 66 tahun 2017 menjadi dasar dan tolak ukur.Bahwa saksi sejak terjadi perubahan pada konsideran PAW
39 — 30
Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,mereka sudah berpisah sejak 5 bulan yang lalu, Pemohon pergimeninggalkan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohonpernah terjadi perselisinan dan pertengkaran; Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohonbertengkardengan Termohon, 1 kali di rumah di Jakarta dan 1 kali di dalam mobil,pertama kali tahun 2011 ketika Termohon ikut pemilihan legislatif,kemudian Pemohon dan Termohon juga bertengkar ketika mengurusproses pergantian antar waktu (PAW
155 — 49
Majelis Hakim menilai hal itu akan mendatangkan mafsadatyang lebih besar daripada mas/ahatnya, dengan menunjuk kaidah fighiyah :WhaoJl ul> wl prto .wladJl 55>Artinya : Menolak mafsadat (kemudaratan) lebih diutamakan dari pada menarikMaslahat (manfaat);Menimbang , bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, ahli fighberpendapat dalam kitab qawaninus Syariyah yang dalam hal ini telah diambilalin menjadi pendapat Majelis yang intinya adalah :aiilasy el yo dol OVI ali paw Cug Vl a>!
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
182 — 44
Fotokopi dari asli UU MD3 (UU No.17 Tahun 2014) MPR, DPR, DPD, DPRDtentang PAW (Bukti T.13 / TT3);4. Fotokopi dari fotokopi Surat Gugatan Penggugat (Bukti T.14a / TT4a);5.
JUHANI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DARMASARI TAHUN ANGGARAN 2021 TINGKAT DESA DARMASARI
709 — 439
Putusan Nomor 60/G/2021/PTUNSRG 4)Namun oleh karena adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor141/4251/SJ tertanggal 9 Agustus 2021 sesuai dengan arahanPresiden RI terkait angka penyebaran covid19 yang meningkatsecara Nasional akibat varian delta yang salah satu point di dalamsurat tersebut Agar Pemerintah Menunda Pesta Demokrasi TingkatDesa baik Serentak ataupun PAW yang berpotensi menimbulkankerumunan, kemudian disusul dengan Surat Resmi yang dikeluarkanoleh Bupati Lebak perihal Perubahan Agenda PelaksanaanPemilinan
Salemuddin Thalib,SH.,MH
Terdakwa:
Nuntung alias Krg Lalang bin Mappanganro Krg Rau
106 — 32
atas masalahpemalsuan ijazah yang digunakan oleh terdakwa, proses Pelantikan KepalaDesa tetap dilaksanakan karena masalah keberatan tersebut masihdikatakan praduga tak bersalah, oleh karena itu kami selaku panitia hanyamengeluarkan SK sebagai Kepala Desa tetapi belum dikukuhkan; Bahwa kami selaku panitia kabupaten menunggu hasil Putusanpersidangan perkara terdakwa, dan apabila hasil Putusan menyatakanterdakwa bersalah maka kami sebagai Panitia Pemilinan Kepala Desa tingkatKabupaten akan melakukan PAW
75 — 30
Haris Abdulrohim.e Sekretaris : Herman (Periode 2001 pertengahan 2009digantikan Usep Wawan K sebagai PAW Pertengahan 2009 sampaisekarang).e Bendahara : Rani Sundari.> Sedangkan untuk Forum Musyawarah Antar Desa (MAD)/Kecamatanadalah sebagai berikut :e Ketua : Mumu Muharam.e Sekretaris : Undang.> Badan Pengawas :e Ketua : Bina Indriawan.e Wakil : Ajid Buchori.> Pendamping program dari Pemerintah : Suryadi, S.Sos.Yang diangkat berdasarkan keputusan forum Musyarawah Antar Desakecamatan TarajuDalam kepengurusan
31 — 8
PUTUSANNomor 3743/Pdt.G/2018/PA.Tgrseaz sll yor ssl al paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai talak antara:Pemohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan ,tempat kediaman di Kecamatan Pamulang, TangerangSelatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepadaTONI SASTRA JAYA, SH., MH., CIL., AGUS SEPTIMA, SH,MH.
AKBARSYAH, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD TAWARI Bin ABDURRAHMAN
138 — 46
pidana penjara selama 4 (empat) bulan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) examplar foto copy legalisir Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor : 141/379/SK/2018, tanggal 27 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Bedel Kampung Tanjung Pura Dan Pengangkatan Reje Pengganti Antar Waktu (PAW
- 1 (Satu) lembar Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Kampung Tanjung Pura Kecamatan bandar Kabupaten Bener Meriah Nomor: /012/SK/KEP/2015, tanggal 01 Juni 2019 tentang Pengangkatan Ketua Kader Posyandu Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang dilegalisir;
- 3 (Tiga) lembar Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Asli Nomor: 141/566/SK/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Petue Pengganti Antar Waktu (PAW) Kampung Tanjung