Ditemukan 9371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Putus : 20-11-2017 — Upload : 24-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1197 K/PID/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — NURHAYATI KAHAR
15088 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Kejari Pariaman) dan korban sebelum mengirimkan surat dari LSMLIMBUBU kepada Komisi III DPR RI di Jakarta dan juga sebelum memasukkandalam berita di koran investigasi.
    Bahwakorban tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dalamKoran Investigasi tersebut.
    Bahwa Saksi Ikhlas Darma Murya adalah Pimpinan Redaksi TabloidMingguan Investigasi:2. Bahwa syarat berita dimuat di koran investigasi adalah ada informasi dandata tertulis seperti berbentuk laporan dan ada juga hasil klarifikasi dariyang bersangkutan;Hal. 12 dari 19 hal. Put.
    Kahar meminta Saksi Ikhlas Darma Murya untukmenempatkan ini (konten) surat tersebut ke dalam Koran MingguanInvestigasi untuk dipublikasikan, kewajaran berita itu untuk dipublikasikanoleh mingguan Investigasi adalah domainnya Saksi Ikhlas Darma Murya,karena niat untuk menulis berita itu di Koran Mingguan Investigasi ada padaHal. 13 dari 19 hal.
    permintaan Terdakwa Nurhayati Kahar kepada SaksiIkhlas Darma Murya agar dimuat di Koran Mingguan Investigasi untukdipublikasikan.
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
1.HERIYANTO AGUNG PUTRA Mewakili PT Danamon Tbk
2.RITA MIRASARI Wakil Danamon Tbk
Tergugat:
ERLANDO PETANSYAH PUTRA MAKMUR
9572
  • Asuransi AdiraDinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasiHalaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgldengan instansi yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi AdiraDinamika, juga tidak disebutkan investigasi seperti apa yangdilakukan ?, dan instansi apa saja yang dimaksud ?, faktanya, Tergugattidak pernah dihubungi / diinvestigasi oleh pihak PT.
    di BankDanamon Bengkulu, namun yang terjun langsung kelapangan adalahstaf saksi yang berjulam 2(dua) orang; Bahwa Saksi ditugaskan melakukan investigasi di Bank DanamonBengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira kecurigaanmasalah klaim asuransi kesehatan; Bahwa bentuk kecurigaan dimana karyawan melakukan klaim asuransikesehatan yang tidak sesuai ; Bahwa staf saksi melaporkan ke saksi dari hasil investigasi yangdilakukan memang ada karyawan Bank Bengkulu yang melakukanpenggelembungan dan
    dari investigasi yang dilakukan oleh staf saksi dibuatkanlaporan dan dilaporkan ke atasan ;Bahwa tugas investigasi dilakukan bila ada permintaan dan adalaporan ;Bahwa bBidang investigasi di Bank Danamon berdiri sendiri tidakbergabung dengan bidang SDM ;Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Bank Danamon denganAsuransi Adira;Bahwa setahu saksi klaim asuransi di Bank Danamon tidak samararata tergantung grade masingmasing;Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglBahwa setahu
    apa proses PHKitu;Bahwa setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan suratperintah tugas dari atasan;Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausulrekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksidengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkanberita cara dan ditandatangani oleh karyawan yang diinvestigasi ;Bahwa Saksi tidak ingat apakah SOP untuk melakukan pemeriksaanterhadap karyawan perlu
    ada pendamping;Bahwa selama saksi melakukan investigasi terhadap karyawan, belumpernah karyawan didampingi oleh serikat pekerja ;Bahwa Saksi setelah memberikan rekomendasi dan melaporkan keatasan, tidak tahu apakah atasan ada memberikan Surat Peringatanterhadap karyawan;Bahwa dari hasil investigasi yang dilaporkan oleh staf saksi ke saksimenyatakan kalau dokumen yang ditunjukkan bukan tandatangandokter tersebut ;Bahwa sebelum saksi membuat Laporan Hasil Investigasi yang terjadidi bengkulu, apakah
Register : 21-06-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 23-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 98/PID/2017/PT PDG
Tanggal 26 Juli 2017 — Pembanding/Terdakwa : NURHAYATI KAHAR
Terbanding/Penuntut Umum : ADEK MAIYUZA, SH
10377
  • IKHLAS selakuPimpinan Redaksi Investigasi, memasukkan isi Surat tersebut menjadiberita ke dalam Koran Investigasi edisi 373/TH VIII/28 Sep 4 Okt 2015.Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2015, bertempat di sebuah kedaiDepan Kantor BRI Unit Pekandangan Pariaman, USMAN S.Pt., M.M Pgl.USMAN LABAI (korban) membaca Koran Investigasi tersebut yang isinya: ... selain gratifikasi juga tentang dugaan perbuatan amoral Yulitariasebagai pemimpin Kejaksaan yang santer disebut tengah merajutasmara dengan salah
    (Kejari Pariaman) dan korban sebelum mengirimkan surat dariLSM LIMBUBU kepada Komisi IIl DPR RI di Jakarta dan juga sebelummemasukkan dalam berita di koran investigasi.
    IKHLAS selaku PimpinanRedaksi Investigasi, memasukkan isi surat tersebut menjadi berita kedalam Koran Investigasi edisi 373/TH VIII/28 Sep 4 Okt 2015.Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2015 bertempat di sebuahkedai Depan Kantor BRI Unit Pekandangan Pariaman, USMAN S.Pt.,M.M Pgl.
    USMAN LABAI (korban) membaca Koran Investigasi tersebutyang isinya : ... selain gratifikasi juga tentang dugaan perbuatan amoralYulitaria sebagai pemimpin Kejaksaan yang santer disebut tengahmerajut asmara dengan salah seorang mantan Kepala SKPD KabupatenPadang Pariaman.
    dalam Koran Investigasi tersebut.
Register : 02-08-2018 — Putus : 06-02-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 221/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 6 Februari 2019 — DADI MAUSUP CAHYADI >< PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
17062
  • Internal dari berbagai Direktorat, danmenunjuk PWC sebagai Tim Investigasi External.bahwa pada saat dilakukan Investigasi oleh Tim investigasi InternalPerusahaan, pak dadi mengakui kalau memang telah menaikkan gaji atauupah nama delapan orang tersebut sebesar 13% s/d 35% dan hal inidiperkuat dalam Email maupun Berita Acara hasil Tim Investigasi yangditandatangani langsung oleh Penggugat;Bahwa setelah Dadi Mausup Cahyadi di Investigasi oleh Tim InvestigasiInternal Perusahaan, Tim Investigasi berdasarkan
    Internal, dimana saksi sendiri sebagaiKetua Timnya; .Bahwa Tim Investigasi yang dibentuk oleh perusahaan berdasarkan SK UM338/IIV/X/JICT/2017 tanggal 28 Agustus 2017 terdiri dari 7 orang daribidang/divisi yang berbeda;Bahwa Tugas pokok Tim Investigasi adalah menyusun dan menyiapkanrencana investigasi terhadap pekerja, melakukan pemanggilan daninvestigasi / pemeriksaan, membuat berita acara pemeriksaan daninvestigasi, mendokumentasikan segala sesuatu. yang berhubungandengan pemeriksaan dan investigasi
    Proses investigasi tersebut, dibuat pertanyaan terlebih dahulu dankemudian dipertanyakan kepada yang bersangkutan, dan hasilnya dibuattertulis dalam bentuk berita acara;Bahwa dari hasil investigasi, saksi menyatakan bahwa sdr Dadi menyatakanpengakuan, bahwa ia yang menaikkan gaji pokok ke8 orang tersebutantara 13 s/d 30%);Bahwa alasan sdr Dadi menaikkan 8 orang tersebut, karena tidak pernahdisetujui oleh Direksi.Bahwa tentang COLA itu diatur didalam PKB, Pasal 28;Bahwa selain Tim investigasi Internal
    Dadi Mausup Cahyadi pernah dilakukan investigasi danpemeriksaan oleh Tim Investigasi pada tanggal 4 september 2017;Bahwa Dalam Investigasi tersebut, pak dadi mengakui, kalau diamelakukan kenaikan diatas angka inflasi melebihi COLA diatas 4,53%.dengan alasan penyesuaian, menutupi kelemahan sistem yang beliau buatsecara personal;Bahwa dalam lampiran kenaikan COLA tersebut, tidak ada keterangan yangmenyebutkan secara ekplisit, bahwa ada 8 orang yang kenaikannnyamelebihi angka atau diatas 4,53%;Bahwa
    dari hasil investigasi internal tersebut, dituangkan dalam bentukBerita Acara Pemeriksaan, dan juga ada rekomendasi,Bahwa hasil dari Investigasi tersebut, adalah bahwa tindakan pak Dadiadalah Pelanggaran.
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/PDT.SUS/2011
IDA SIMBOLON; DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN DAERAH ( DPC PPD ) KOTA PEMATANG SIANTAR, DKK.
4741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TIM INVESTIGASI PELANGGARAN KODE ETIK1 dari 26 hal. Put. No. 566 K/Pdt.Sus/2011PARTAI, PARTAI PERSATUAN DAERAH KOTAPEMATANG SIANTAR, sebagai Ketua MULIADIPURBA dan Sekretaris HOTMAN SIADARI,berkedudukan di Jalan Rahkuta SembiringLr.
    Bahwa Tim Investigasi Pelanggaran Kode Etik PartaiPersatuan Daerah Kota Pematang Siantar tersebutdibentuk oleh Tergugat untuk menginvestigasiPelanggaran Kode Etik terhadap Penggugat, dan TurutTergugat telah melakukan Investigasi terhadapPenggugat sesuai laporan Tim Investigasi PelanggaranKode Etik Partai DPC Kota Pematang Siantar tanggal 13Mei 2010;4.
    Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikanLaporan Tim Investigasi tersebut kepada TergugatIl, selanjutnya Tergugat II! menyampaikan SuratRekomendasi tersebut kepada Tergugat III denganmelampirkan laporan Tim Investigasi PelanggaranKode Etik atas nama Penggugat sesuai SuratRekomendasi DPD.PPD Provinsi SumateraUtara No. 33/int/DPD.PPD/Sumut/1/2010 tanggal30 Juni 2010..
    Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatanTurut Tergugat yang melakukan investigasiPelanggaran Kode Etik Partai Persatuan Daerah terhadapPenggugat dan menyatakan Penggugat melakukanpelanggaran sesuai Laporan Tim Investigasi BabIV b Pendalaman Kasus dan berkesimpulanPenggugat telah melanggar Peraturan Partaisesuai Laporan' Tim Investigasi Bab V Kesimpulandan Rekomendasi serta merekomendasikanpemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai danmenetapkan Sdr.
    Bahwa akibat adanya indikasi pelanggaran tersebut,sesual dengan Peraturan Partai, oleh PenggugatRekonpensi , dibentuklah Tim Investigasi PelanggaranKode Etik Partai Persatuan Daerah Kota PematangSiantar, sesuai dengan Surat Keputusan DPCPPD KotaPematang Siantar No. 01/SK/DPCPPD/PS/IV/2010 tanggal13 April 2010;4. Bahwa setelah sebulan bekerja Tim Investigasimemberikan Laporan Tim Investigasi Pelanggaran KodeEtik Partai, menyimpulkan sebagai berikutA. Sdri.
Register : 29-10-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Januari 2019 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
ADE SOFYAN
15258
  • Asuransi AdiraDinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasidengan pihak yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi AdiraDinamika;Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT Asuransi Adira Dinamika,pihak asuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yangmemeriksa kesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telahberkerjasama dengan PT.
    Asuransi Adira Dinamika kemudianmelakukan investigasi dan melakukan konfirmasi denganinstansi yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi AdiraDinamika,juga tidak disebutkan investigasi seperti apa yang dilakukan ?, daninstansi apa saja yang dimaksud ?, faktanya, Tergugat tidak pernahdihubungi / diinvestigasi oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika;Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada poin 12, yaituBahwa dari hasil investigasi dari pihak PT.
    menemui karyawan yang dicurigaii ;Bahwa dari 95 (sembilan puluh lima) orang karyawan yangdinvestigasi ada 40 (empat puluh) orang yang megaku melakukanHalaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.SusPHI/2018/PN Bglpenggelembungan kwitansi dan 55 (lima puluh lima) orang tidakmengaku melakukan ;Bahwa dari investigasi yang dilakukan oleh staf saksi dibuatkanlaporan dan dilaporkan ke atasan ;Bahwa tugas investigasi dilakukan bila ada permintaan dan adalaporan ;Bahwa bidang investigasi di Bank Danamon
    yang dilakukan oleh staf saksi yangdilaporkan ke saksi dan saksi buatkan Laporan Hasil Investigasi keatasan yang memeintah saksi berupa rekomendasi;Bahwa Saksi dalam melakukan investigasi berpedoman denganSOP;Bahwa Saksi tahu kalau setiap bulannya, gaji karyawan dipotonguntuk asuransi kesehatan, karena saksi juga dipotong;Bahwa Saksi dalam Laporan Hasil Investigasi yang saksi sampaikanke atasan ada rekomendasi yang saksi buat untuk dilakukan PHKterhadap karyawan yang melakukan penyimpangan dalam
    hal iniasuransi kesehatan;Bahwa Saksi pernah dengar kalau proses PHK itu ada aturannya;Bahwa Saksi tidak ingat diatur dalam undangundang apa prosesPHK itu;Bahwa. setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan suratperintah tugas dari atasan;Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausulrekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksidengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkanberita cara dan
Register : 27-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 164/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
DR. H. SYARIF, S.Ag, MM
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
453288
  • bidang pendidikan terkait dugaanpelanggaran disiplin pegawai pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Pontianak;Bahwa Tim Audit Investigasi sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari3 orang, yaitu :1.
    Nama : Umi Chulsum :NIP : 196603311994032001Pangkat/Gol. : Pembina Tk. /1V/bJabatan : Auditor Madya pada Inspektorat Investigasi ItjenKementerian Agama RIHalaman 20 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKT2. Nama : Hendi DiyantoNIP : 198603292011011012Pangkat/Gol.: Penata Muda Tk / IllI/oJabatan : Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi ItjenKementerian Agama RI3.
    . / Ill/bJabatan : Auditor Pertama pada Inspektorat Investigasi ItjenKementerian Agama RIBahwa Tim Audit Investigasi telah melakukan permintaan keterangankepada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraPermintaan Keterangan (BAPK) tanggal 25 November 2019.
    Hasil kerjaTim Audit Investigasi tersebut lalu dituangkan dalam Laporan Hasil AuditInvestigasi (LHAI) yang dibuat oleh Pelaksana Tugas (PIt) InspekturJenderal Kementerian Agama RI melalui Surat Nomor R301/IJ/PS.01.3/04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Laporan HasilAudit Investigasi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) PontianakProvinsi Kalimantan Barat;Bahwa Laporan Hasil Audit Investigasi tersebut kemudian ditindaklanjutidengan diselenggarakannya Sidang Dewan PertimbanganKepegawaian (DPK) Tingkat
    ;Bahwa oleh karena pembentukan tim audit investigasi tidak sesuaidengan sasaran dan tidak memenuhi syarat alokasi personil makaBerita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) yang dibuat oleh TimAudit Investigasi, dan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yangdibuat oleh Pelaksana Tugas (PIt) Inspektur Jenderal KementerianAgama RI menjadi cacat hukum.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 123/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 29 Oktober 2018 — PEMERINTAH KOTA PADANG Melawan : H. BACHTIAR KAHAR, B.E.
11468
  • Urugan Tanah Timbunan 16.777.72 M3;Bahwa dengan dibentuknya Tim Investigasi oleh Tergugat, maka Tergugatmaupun Penggugat tidak lagi mengacu kepada Surat Perjanjian Kerja (SPK)Nomor: 01/SPK/Tokat A/BP/VIII1997, tanggal 4 Agustus 1997,5.
    Laporan Tim Investigasi No.050.96/Bapemb/X/2002, tanggal 17 Oktober2002.Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/PDT/2018/PT PDG Notulen Rapat Tim Investigasi tanggal 30 Januari 2003.Bahwa Nilai/Harga kesepakatan yang dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat, setelah melalui perhitungan dari Dinas Kimpraswil Kota Padang,yaitu sebesar Rp1.031.561.000, dengan perincian harga atas bobot pekerjaansebagai berikut:a. Harga Pengukuran Areal seluas 3,85 Ha, sebesar Rp. 4.620.000,00,b.
    Menyatakan adanya Tim Investigasi yang dibentuk oleh Tergugat berdasarkanSurat Keputusan Nomor 188.45.04.31.2002, tanggal 13 Februari 2002, diketuaioleh FIRDAUS K, SE (Asisten EKBANG & KESRA PEMKO PADANG);4.
    Menyatakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 01/SPK/Tokat A/BP/VIII1997tertanggal 4 Agustus 1997, tidak mengikat lagi bagi Penggugat dan Tergugat,sebagai akibat dibentuknya Tim Investigasi oleh Tergugat..
    Tim Investigasi maka seharusnya yang digugat adalah Tim Investigasitersebut, terlalu prematur untuk ditujukan langsung pada Walikota Padang..
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smr
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. Kaltim Prima Coal Lawan Nanang Gurfani
15953
  • Bahwa pada tanggal 17 Februari 2016, dibentuk Tim Investigasi untukmengidentifikasi faktorfaktor penyebab terjadinya kecelakaan DozerD10T E 426.4. Bahwa Tim Investigasi terdiri dari berbagai pihak; Inspektur TambangDinas Pertambangan Propinsi Kalimantan Timur; Wakil Kepala TehnikTambang, Safety, Manager lintas Departement, Manager dan atasanlangsung TERGUGAT. Tim melakukan Investigasi dengan mencarifakta dan meminta keterangan dari TERGUGAT dan para saksi yangrelevan.5.
    Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Tim Investigasi mengeluarkanLaporan Hasil Investigasi kKecelakaan Dozer D10T E 426 yang padapokoknya sebagai berikut:Page 2 of 53I. Uraian KecelakaanKetika TERGUGAT mengoperasikan mundur Dozer D10T E 426selepas istirahat, TERGUGAT tidak memperhatikan dan memastikanarea belakang Dozer D10T E 426 aman.
    Hal ini dapatdisimpulkan dari uraianuraian Penggugat khusus pada poin 5yang berisi Laporan Hasil Investigasi Tim yang sudah tidak sesuaidengan Laporan yang sesungguhnya;Page 15 of 53.
    KecelakaanDozer D10 E426 Lokasi Panel 7 Pit Bendili tanggal 17Februari 2016 pukul 03.45 Wita, Detail Kecelakaan (Hal.8),Tim Investigasi dan Susunan Tim Investigasi (Hal 5);P3 : Foto copy dari Asli surat Bundel Laporan Hasil InvestigasiKecelakaan Dozer D10 E426 Lokasi : Panel 7 Pit Bendili danlampiran FhotoFhoto Kecelakaan dan kerusakan alat,tanggal 17 Februari 2016 pukul 03.45 Wita;P4 : Foto copy dari Asli surat Laporan Hasil Investigasi KecelakaanDozer D10 E426 Lokasi : Panel 7 Pit Bendili 17 Februari2016
    sabuk pengaman pada saat mundur ;Saksi menerangkan bahwa berdasarkan peraturan ketika kendaraan diparkir mesin harus dimatikan, dan berdasarkan investigasi Dozer yangdioperasikan Tergugat mesin tetap hidup;Saksi menerangkan bahwa fungsi Safety Belt untuk melindungioperator supaya operator tidak terlempar keluar apabila alat mengalamikecelakaan;Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Hasil Investigasi Tergugatterlempar keluar karena tidak pakai Safety Belt;Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT
Register : 18-10-2011 — Putus : 05-11-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PALU Nomor 708/PID.B/2008/PN.PL
Tanggal 5 Nopember 2009 — PETRUS PANGEMANAN
15247
  • tiga ratus rupiah) ;- Tanda bukti penerimaan uang sejumlah Rp.10.125.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;- Berkas sambungan baru/instalasi listrik sebanyak 25 orang pelanggan ;- Berita Acara Pemeriksaan (I'2TL) untuk 4 orang pelanggan/sambungan baru illegal;- 3 (tiga) rangkap daftar nama-nama pelanggan tagihan susulan ; - Daftar permintaan barang/material (TUG.5) tahun 2006 ;- Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tahun 2007 ;- 1 (satu) rangkap Laporan Investigasi
    sambungan liar oleh Tim Investigasi PT PLN Cabang Palu ;Dikembalikan kepada PT PLN Ranting Parigi ; 5.
    Berita Acaxa Penertiban Pemakaian listrik (I'2TL)tahun 2007. 1 (satu) rangkap Laporan Investigasi sambunganliar oleh Tim Investigasi PT. PLN Cabang Palu.Dikembalikan kepada yang berhak yakniRanting Parigi. 4.
    Saksi : HARSIAN, ST.bahwa saksi selaku karyawan PLN pernah menjadianggota Tim Investigasi untuk melakukan penertibanataS pemasangan sambungan baru di wilayah kerja PLNRanting Parigi ;bahwa dari hasil investigasi yang saksi lakukan,ditemukan adanya penyambungan baru sebanyak 258pelanggan, yang dipasang oleh instalatir yangbernama Yotje Memah ;bahwa dari hasil wawancara dengan para pelanggan,tidak ada yang mengatakan kalau penyambungan ituatas seijin atau sepengetahuan terdakwa, danpelanggan juga tidak
    Saksi : USMAN:bahwa benar pada tahun 2008 saksi menjadi anggotaTim Investigasi Internal PLN untuk melakukaninvestigasi atas penyambungan baru di wilayah kerjaPLN Ranting Parigi ; bahwa dari hasil' investigasi ditemukan adanyapenyambungan baru illegal sebanyak 258 pelangganyang telah dipasang antara 2 bulan sampai 1 tahunyang lalu ; bahwa dalam penyambungan baru tersebut pelangganbelum membayar pemakaian tenaga listrik, karenarekening listriknya belum ada ; bahwa kwhmeter yang dipasang dalam sambungan
    dariPLN Palu, berkas permohonan sebanyak 40 calon pelanggandibawa ke Palu oleh tim investigasi atas sepengetahuanterdakwa ;bahwa memang benar dari hasil investigasi yangdilakukan di wilayah PLN Ranting Parigi terdapatsambungan baru illegal, namun saksi tidak tahu apakahpenyambungan baru illegal tersebut atas persetujuanatau seijin terdakwa ;9.
    sambunganliar oleh Tim Investigasi PT PLN Cabang Palu ;Dikembalikan kepada PT PLN RantingParigi ; 5.
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
KARNIAWAN SAPUTRA
10051
  • Asuransi AdiraDinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasidengan instansi yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi AdiraDinamika.Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT Asuransi Adira Dinamika, pihakasuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yang memeriksakesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telah berkerjasama denganPT. Asuransi Adira Dinamika banyak ditemukan karyawan yang melakukankecurangan, termasuk Tergugat.
    ; Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan investigasi di BankDanamon Bengkulu, namun yang terjun langsung kelapangan adalahstaf saksi yang berjulam 2(dua) orang; Bahwa Saksi ditugaskan melakukan investigasi di Bank DanamonBengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira kecurigaanmasalah klaim asuransi kesehatan; Bahwa bentuk kecurigaan dimana karyawan melakukan klaim asuransikesehatan yang tidak sesuai ; Bahwa staf saksi melaporkan ke saksi dari hasil investigasi yangdilakukan memang ada
    dibuatnamun yang saksi ingat ada 9(sembilan) bab;Bahwa Saksi kenal dengan tergugat baru hari ini, sebelumnya tidakkenal;Bahwa Saksi tidak melihat langsung tergugat melakukan mark up klaimasuransi kesehatan;Bahwa Saksi tahu Tergugat melakukan mark up asuransi kesehatandari berita acara investigasi yang dilakukan oleh staf saksi yangHalaman22dari31halamanPutusanNomor 14/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgldilaporkan ke saksi dan saksi buatkan Laporan Hasil Investigasi keatasan saksi berupa rekomendasi;Bahwa Saksi
    setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan suratperintah tugas dari atasan;Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausulrekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksidengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkanberita cara dan ditandatangani oleh karyawan yang diinvestigasi ;Bahwa Saksi tidak ingat apakah SOP untuk melakukan pemeriksaanterhadap karyawan perlu ada pendamping;Bahwa selama
    saksi melakukan investigasi terhadap karyawan, belumpernah karyawan didampingi oleh serikat pekerja ;Bahwa Saksi setelah memberikan rekomendasi dan melaporkan keatasan, tidak tahu apakah atasan ada memberikan Surat Peringatanterhadap karyawan;Bahwa dari hasil investigasi yang dilaporkan oleh staf saksi ke saksimenyatakan kalau dokumen yang ditunjukkan bukan tandatangandokter tersebut ;Bahwa sebelum saksi membuat Laporan Hasil Investigasi yang terjadidi bengkulu, apakah saksi pernah membuat Laporan
Putus : 24-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2018
Tanggal 24 Juli 2018 — ALDRIN DALIMUNTE. M.M VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
9561 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian danPengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan PelayaranMerangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan TransportasiTanggal 22 Februari 2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan PelayaranMerangkap Anggota Komite Nasional Keselamatan TransportasiTanggal 22 Februari 2017;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan
    Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untukmenunda pelaksanaan Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 10/M Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan PengangkatanKetua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran MerangkapAnggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22Februari 2017 atas nama Aldrin Dalimunte, M.M., sampai adanyaputusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yangmencabutnya;Halaman 3 dari 6 halaman.
    Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/MTahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua SubKomite Investigasi Kecelakaan Pelayaran Merangkap Anggota KomiteNasional Keselamatan Transportasi Tanggal 22 Februari 2017;3.
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
SLAMET SUPRIADI
10649
  • Asuransi AdiraDinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasidengan instansi yang telah bekerjasama dengan PT. Asuransi AdiraDinamika.Bahwa dari hasil investigasi dari pihak PT Asuransi Adira Dinamika,pihak asuransi mendapatkan informasi dan pengakuan dokter yangmemeriksa kesehatan Tergugat di Dokter praktek yang telahberkerjasama dengan PT.
    Asuransi Adira Dinamika kemudianmelakukan investigasi dan melakukan konfirmasi dengan instansi yangtelan bekerja sama dengan PT. Asuransi Adira Dinamika, juga tidakdisebutkan investigasi seperti apa yang dilakukan ?, dan instansi apa sajayang dimaksud ?, faktanya, Tergugat tidak pernah dihubungi /diinvestigasi oleh pihak PT. Asuransi Adira Dinamika.. Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 11, yaituBahwa dari hasil investigasi dari pihak PT.
    dicurigaii ;Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglBahwa dari 95 (sembilan puluh lima) orang karyawan yangdinvestigasi ada 40 (empat puluh) orang yang megaku melakukanpenggelembungan kwitansi dan 55 (lima puluh lima) orang tidakmengaku melakukan ;Bahwa dari investigasi yang dilakukan oleh staf saksi dibuatkanlaporan dan dilaporkan ke atasan ;Bahwa tugas investigasi dilakukan bila ada permintaan dan adalaporan ;Bahwa bidang investigasi di Benk Danamon berdiri sendiri tidakbergabung
    yang dilakukan oleh staf saksi yangdilaporkan ke saksi dan saksi buatkan Laporan Hasil Investigasi keatasan yang memeintah saksi berupa rekomendasi:;Bahwa Saksi dalam melakukan investigasi berpedoman denganSOP;Bahwa Saksi tahu kalau setiap bulannya, gaji karyawan dipotonguntuk asuransi kesehatan, karena saksi juga dipotong;bahwa Saksi dalam Laporan Hasil Investigasi yang saksi sampaikanke atasan ada rekomendasi yang saksi buat untuk dilakukan PHKterhadap karyawan yang melakukan penyimpangan dalam
    hal iniasuransi kesehatan;Bahwa Saksi pernah dengar kalau proses PHK itu ada aturannya;bahwa Saksi tidak ingat diatur dalam undangundang apa prosesPHK itu;Bahwa. setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan suratperintah tugas dari atasan;Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausulrekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksidengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkanberita cara dan
Register : 29-05-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 41/G/2013/PTUN.MKS
Tanggal 10 Oktober 2013 — Penggugat:</br>Muhammad Jusmin Dawi Bin Semi</br>Tergugat:</br>Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
225125
  • Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009 Tergugat telah membuat SuratTugas untuk melakukan Audit Investigasi pada PT.Bank TabunganNegara (Persero) Cabang Syariah Makassar yaitu Surat Tugas KepalaPerwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : ST1828/PW21/15/2009 Tanggal 7 Oktober 2009; 3.
    Bahwa berdasar pada Laporan Audit Hasil Investigasi Tanggal 01Desember 2009 No.LHAI1327/PW21/5/2009, Penggugat' telahdianggap merugikan Negara sebesar Rp. 44.199.462.000.00, (Empatpuluh empat milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratusenam puluh dua ribu rupiah); 220222 022 .
    Pada PT.BTN (Persero) Cabang Syariah Makassar tahun 2005 s/d 2008, sesuaiLaporan Hasil Audit Investigasi tanggal 01 Desember 2009 No.LHAI1327/PW21/5/2009, adalah batal dan tidak sah; Bahwa PT.Bank Tabungan Negera (PERSERO) adalah merupakan BUMNyang didalamnya terdapat saham yang berasal dari Keuangan Negarayang telah dipisahkan bila terdapat hal hal yang membutuhkanpemeriksaan............5.17.18.19.20.pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu berupa audit tertentu, incasu audit investigasi, maka Badan
    MAKASSAR, menurut hukum sangatmerugikan dan bertentangan dengan hukum, oleh karena Tergugatdalam melakukan audit investigasi tidak melihat kedudukan hubunganhukum antara Penggugat selaku Direktur dengan PT.BTN (PERSERO)SYARIAH CAB. MAKASSAR dimana Penggugat selaku Avalist atas hutangnasabah PT.BTN (PERSERO) SYARIAH CAB.
    (Dua puluh enam milyar Sembilan ratus empat puluh dua jutaPU pial) Sse seer eee ae ae GE SH a aBahwa kenyataan menunjukkan bahwa terdapat selisih antara hasilaudit investigasi yang dilakukan Tergugat dengan dana outstandingyang ada saat ini, hal ini membuktikan bahwa Tergugat dalammelakukan audit investigasi tidak dilakukan dengan hatihati dan tidakcermat, dan ketidak hatihatian dan ketidak cermatan inilah sangatmerugikan Penggugat karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalamperkara Tindak Pidana
Register : 28-05-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD
Tanggal 25 September 2013 — - LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA melawan - KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR; - KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR; - TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR
305275
  • - LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAmelawan- KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;- KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR;- TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR
    KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTANTIMUR, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 19, SamarindaKalimantan Timur 300002220Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR yang terdiria. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanb. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanc.
    berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, karena BPKP berada dibawahhalaman 15 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD21.Presiden selaku Kepala Pemerintahan oleh karena itu BPKP (Tergugat I, TergugatIf) adalah organ pemerintah oleh karena itu ketentuan pasal point 9 UU No.51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara telah terpenuhi ;Bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan timur dalam menerbitkan Laporan HasilAudit tersebut tidak melakukan audit investigasi
Register : 06-02-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 36/PID/2017/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2017 — DARUS CATUR HANDOKO BIN SAPAR
5430
  • Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat laindimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian kepnyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukankejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan denganmerusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kuncipalsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Berawal pada saat tim investigasi
    terhadap dugaan adanya pencurian air minum bersihdari pipa milik PT.Pam Lyonaise dari hasil investigasi ternyata ditemukanbahwa Terdakwa Darus Catur handoko telah mengambil air minum bersihdari pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya .
    Dari hasil investigasi ditemukan pipamilik PT.Pam Lyonaise Jaya yang terpasang telah disadap atau disambungoleh para pelaku termasuk terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuanPT.Pam Lyonaise Jaya.Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian air minum bersih adalahdengan menyadap atau menyambung pipa milik PT.Pam Lyonaise Jayayang telah terpasang dengan menggunakan pipa letter T ukuran % inchikemudian pipa digabung dengan pompa air merk shimizu warna biru danmeteran, setelan itu air disedot menggunakan pompa
    terhadap dugaan adanya pencurian air minum bersihHal. 3 dari 10 hal. put.No.36/Pid/2017/PT.DKI.dari pipa milik PT.Pam Lyonaise dari hasil investigasi ternyata ditemukanbahwa Terdakwa Darus Catur handoko telah mengambil air minum bersihdari pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya .
    Bahwa pada saat tim investigasi internal dari PT. Pam Lyonaise Jayamelakukan investigasi terhadap dugaan adanya pencurian air minumbersih dari pipa milik PT.Pam Lyonaise dari hasil investigasi ternyataditemukan bahwa Terdakwa Darus Catur Handoko telah mengambilair minum bersih dari pipa milik PT.Pam Lyonaise Jaya .
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
1.HERIYANTO AGUNG PUTRA Mewakili PT Danamon Tbk
2.RITA MIRASARI Wakil Danamon Tbk
Tergugat:
GITA AKBAR
8249
  • Asuransi AdiraDinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasidengan instansi yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi AdiraDinamika, juga tidak disebutkan investigasi seperti apa yangdilakukan ?, dan instansi apa saja yang dimaksud ?, faktanya, Tergugattidak pernah dihubungi / diinvestigasi oleh pihak PT. Asuransi AdiraDinamika;Bahwa apa yang dinyatakan penggugat pada halaman 3 poin 9, yaituBahwa dari hasil investigasi dari pihak PT.
    di BankDanamon Bengkulu, namun yang terjun langsung kelapangan adalahstaf saksi yang berjulam 2(dua) orang; Bahwa Saksi ditugaskan melakukan investigasi di Bank DanamonBengkulu dikarenakan ada laporan dari Asuransi Adira kecurigaanmasalah klaim asuransi kesehatan; Bahwa bentuk kecurigaan dimana karyawan melakukan klaim asuransikesehatan yang tidak sesual ; Bahwa staf saksi melaporkan ke saksi dari hasil investigasi yangdilakukan memang ada karyawan Bank Bengkulu yang melakukanpenggelembungan dan
    dari investigasi yang dilakukan oleh staf saksi dibuatkanlaporan dan dilaporkan ke atasan ;Bahwa tugas investigasi dilakukan bila ada permintaan dan adalaporan ;Bahwa bBidang investigasi di Bank Danamon berdiri sendiri tidakbergabung dengan bidang SDM ;Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglBahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Bank Danamon denganAsuransi Adira;Bahwa setahu saksi klaim asuransi di Bank Danamon tidak samararata tergantung grade masingmasing;Bahwa setahu
    dibuatnamun yang saksi ingat ada 9(sembilan) bab;Bahwa Saksi kenal dengan tergugat baru hari ini, sebelumnya tidakkenal;Bahwa Saksi tidak melihat langsung tergugat melakukan mark upklaim asuransi kesehatan;Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglBahwa Saksi tahu tergugat melakukan mark up asuransi kesehatandari berita acara investigasi yang dilakukan oleh staf saksi yangdilaporkan ke saksi dan saksi buatkan Laporan Hasil Investigasi keatasan yang memeintah saksi berupa
    apa proses PHKitu;Bahwa setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan suratperintah tugas dari atasan;Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausulrekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksidengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkanberita cara dan ditandatangani oleh karyawan yang diinvestigasi ;Bahwa Saksi tidak ingat apakah SOP untuk melakukan pemeriksaanterhadap karyawan perlu
Register : 08-08-2018 — Putus : 05-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 5 Nopember 2018 — Penggugat:
1.HERIYANTO AGUNG PUTRA
2.RITA MIRASARI
Tergugat:
DITA HAFTARY
10537
  • Asuransi AdiraDinamika kemudian melakukan investigasi dan melakukan konfirmasiHalaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgldengan instansi yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi AdiraDinamika, juga tidak disebutkan investigasi seperti apa yangdilakukan ?, dan instansi apa saja yang dimaksud ?, faktanya, Tergugattidak pernah dihubungi / diinvestigasi oleh pihak PT.
    dari investigasi yang dilakukan oleh staf saksi dibuatkanlaporan dan dilaporkan ke atasan ;Bahwa tugas investigasi dilakukan bila ada permintaan dan adalaporan ;Bahwa bBidang investigasi di Bank Danamon berdiri sendiri tidakbergabung dengan bidang SDM ;Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Bank Danamon denganAsuransi Adira;Bahwa setahu saksi klaim asuransi di Bank Danamon tidak sama ratatergantung grade masingmasing;Bahwa setahu saksi kalau berobat ke dokter bayar dulu secara tunaikalau yang pakai
    dibuatnamun yang saksi ingat ada 9(sembilan) bab;BahwaSaksi kenal dengan tergugat baru hari ini, sebelumnya tidakkenal;BahwaSaksi tidak melihat langsung tergugat melakukan mark up klaimasuransi kesehatan;Bahwa Saksi tahu tergugat melakukan mark up asuransi kesehatandari berita acara investigasi yang dilakukan oleh staf saksi yangdilaporkan ke saksi dan saksi buatkan Laporan Hasil Investigasi keatasan yang memerintah saksi berupa rekomendasi:;Bahwa Saksi dalam melakukan investigasi beroedoman dengan
    apa proses PHKitu;Bahwa setiap kali Saksi melakukan investigasi selalu diberikan suratperintah tugas dari atasan;Bahwa setiap kali saksi melakukan investigasi selalu ada klausulrekomendasi yang saksi laporkan ke atasan ;Bahwa investigasi terhadap karyawan yang dilakukan oleh staf saksidengan cara karyawan dipanggil, dilakukan tanya jawab dibuatkanberita cara dan ditandatangani oleh karyawan yang diinvestigasi ;BahwaSaksi tidak ingat apakah SOP untuk melakukan pemeriksaanterhadap karyawan perlu ada
    Laporan Hasil Investigasi yang terjadidi bengkulu, apakah saksi pernah membuat Laporan Hasil Investigasiterhadap perkara yang lain dan ditempat lain ;Bahwa setelah saksi merekomendasi untuk dilakukan PHK, setahusaksi sampai dengan saat ini karyawan yang bersangkutan belumdilakukan PHK ;Bahwa masalah melaporkan ke polisi itu bukan kewenangan saksi,tugas saksi hanya melakukan investigasi dan hasilnya beruparekomendasi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah di Bank Danamon ada Divisi TimDeteksi Dini;BahwaSaksi
Putus : 15-12-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 465/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim
Tanggal 15 Desember 2014 — FYNA MAHDALIA VS PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS, CS
15452
  • Cipaku III No.07 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk mengajukantuntutan klaim kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II dan sempatdisepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT , TERGUGAT II danTURUT TERGUGAT untuk melakukan investigasi dari pihak TURUTTERGUGAT di bawah koordinasi TERGUGAT dan pihak independen..
    Bahwa berdasarkan point 4 (empat) di atas tersebut dari hasil investigasi yangdilakukan oleh TERGUGAT dan pihak independen terhadap kecelakaanmobil Pajero PENGGUGAT tersebut menyatakan bahwa airbag padakendaraan dalam kondisi normal dan airbag tidak memenuhi persyaratanuntuk mengembang tidak ditemukannya ban pecah sehingga TERGUGAT dan TERGUGAT II menyatakan kecelakaan PENGGUGAT terjadi bukankarena adanya cacat produksi (product defect) baik yang berkaitan denganrancang bangun mobil (car design)
    Bahwa pada tanggal 24 September 2013 TERGUGAT telah mengirimkansurat jawaban kepada PENGGUGAT melalui kami sebagai kuasa hukumnyayang intinya TERGUGAT tidak bersedia memberikan ganti kerugianberdasarkan hasil investigasi terdahulu yang dilakukan oleh TERGUGAT danpihak independen.
    23Oktober 2013 yang mana hasil undangan tersebut telah dituangkan dalamsurat tertanggal 12 November 2013 dimana dapat disimpulkan bahwaTERGUGAT dan TERGUGAT II masih mempunyai kewajiban untukmembayar ganti rugi kepada PENGGUGAT.Bahwa pada tanggal 28 November 2013 TERGUGAT melalui kuasahukumnya yaitu FIRMA HUKUM ADNAN KELANA HARYANTO &HERMANTO ("AKHH") telah mengirimkan surat kepada PENGGUGAT perihaljawaban terhadap permohonan ganti rugi yang mana TERGUGAT melaluikuasa hukumnya tetap pada hasil investigasi
    yang dilakukan oleh TERGUGAT dan pihak independen, sehingga TERGUGAT tidak bersedia memberikanganti rugi sebesar Rp.11.981.500.000,00 (Sebelas milyar sembilanratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).Bahwa PENGGUGAT tetap berasumsi bahwasannya hasil investigasi yangdilakukan oleh TERGUGAT dan pihak independen bukan merupakankebenaran yang pasti dikarenakan investigasi dilakukan pada saat setelahterjadilah kecelakaan mobil Pajero PENGGUGAT terlebih lagi mobil tersebutbaru di beli dari
Putus : 23-12-2010 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1644 K/PDT/2009
Tanggal 23 Desember 2010 —
8446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TLS kepadaTermohon, maksimal sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah),seluruhnya dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Termohon, dansehubungan dengan itu membebaskan Pemohon dari tanggung jawab tersebut,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 UndangUndang Republik IndonesiaNo. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas ;Hal 6 dari 18 Hal.Put.No. 1644 K/Pdt/2009Bahwa permintaan untuk melakukan pemeriksaan (audit investigasi)terhadap Termohon (in casu PT.
    Menerima dan mengabulkan permohonan pemeriksaan (audit investigasi)terhadap seluruh dokumen dan kekayaan Termohon (in casuPT. BANK IFl), termasuk Laporan Keuangan Periode Tahun Buku 996sampai dengan adanya penyelesaian/pelunasan dari PT. Tenaga ListrikAmurang (PT. TLA) dan PT. Tenaga Listrik Sibolga (PT. TLS) kepadaTermohon, untuk seluruhnya ;2. Menetapkan untuk melakukan pemeriksaan (audit investigasi) terhadapseluruh dokumen dan kekayaan Termohon (in casu PT.
    Menetapkan untuk menunjuk dan mengangkat 2 (dua) ahli yangmempunyai kualifikasi dan keahlian sesuai dengan bidangnya masingmasing, guna melakukan pemeriksaan (audit investigasi) terhadap seluruhdokumen dan kekayaan Termohon (in casu PT. BANK IFI), termasukLaporan Keuangan Periode Tahun Buku 1996 sampai dengan adanyapenyelesaian/pelunasan dari PT. Tenaga Listrik Amurang (PT. TLA) danPT. Tenaga Listrik Sibolga (PT.
    Menyatakan bahwa honorarium para ahli dan tenaga ahli profesional(bila ada) serta biayabiaya lain yang telah timbul dan yang akan timbuldi kemudian hari, berkaitan dengan pemeriksaan (audit investigasi)terhadap seluruh dokumen dan kekayaan Termohon (in casu PT. BANKIFl), termasuk Laporan Keuangan Periode Tahun Buku 1996 sampaidengan adanya penyelesaian/pelunasan dari PT. Tenaga Listrik Amurang(PT. TLA) dan PT. Tenaga Listrik Sibolga (PT.
    TLS, sehingga Pemohon Kasasitidak mengetahui jumlah hak yang harus ditagih kepada Termohon Kasasi,maka secara hukum patut dan berdasar apabila Pemohon Kasasimengajukan permohonan pemeriksaan (audit investigasi) terhadappembukuan dari Termohon Kasasi terkait dengan Perjanjian Subpartisipasisejak tahun 1996 hingga dilakukan pelunasan oleh PT.TLA dan PT. TLS ;20. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Subpartisipasi No. 02IPKSPDKM/96 dan No.