Ditemukan 34204 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN STABAT Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN Stb
Tanggal 17 Desember 2018 — Sofyan
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Langkat
2.Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat
3.IPTU Bram Candra, SH Kelpala unit Tindak Pidana Tertentu Polres Langkat
4.Brigadir Polisi Deky Surbakti Penyidik Pembantu Pada Unit Tiper Polres Langkat
9838
  • Sofyan
    Termohon:
    1.Kepala Kepolisian Resor Langkat
    2.Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat
    3.IPTU Bram Candra, SH Kelpala unit Tindak Pidana Tertentu Polres Langkat
    4.Brigadir Polisi Deky Surbakti Penyidik Pembantu Pada Unit Tiper Polres Langkat
    Kepala Kepolisian Resor Langkat, beralamat di JI. Proklamasi No. 53, Stabat.Selanjutnya disebut : Termohon ;2. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Langkat beralamat diJI. Proklamasi No. 53, Stabat. Selanjutnya disebut : Termohon II;3. IPTU BRAM CANDRAS.H Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Tertentu (Tipiter)Polres Langkat beralamat di JI. Proklamasi No. 53, Stabat. Selanjutnyadisebut : Termohon III;4.
    No. 8/Pid.Pra/2018/PN Stb. hal 10(1)(2)bernama EDI SURAHMAN SINURAYA yang menyatakan bahwa telahterjadi tindak pidana Laporan Palsu dan Fitnah yang dilakukan olehSOPIAN Dkk pada tanggal 30 Mei 2018 di Polres Langkat dengan carapara pelaku membuat dan memasukkan Laporan/Pengaduan berupaperlindungan hukum ke Polres Langkat tentang adanya ancamanpembunuhan, pengrusakan yang dilakukan oleh pengusaha galianC(Pelapor).
    permohonanperlindungan hukum ke Polres Langkat lalu dikonsep diatas kertas, setelahdi konsep lalu diketik dikomputer milik M.
    No. 8/Pid.Pra/2018/PN Stb. hal 23 Bahwa adapun yang mengantar surat permohonan perlindungan hukum kePolres Langkat tersebut adalah saksi sendiri, M.
    Sofyan;Bahwa surat perihal permohonan perlindungan hukum tersebut saksi teruskanatau serahkan ke Kapolres Langkat pada tanggal 18 April 2018;Bahwa SOP menerima surat menyurat adalah terlebih dahulu saksi terima lalusaksi buka buku B kemudian saksi catat kedalam buku B setelah dicatatkemudian surat tersebut masuk ke Kapolres Langkat dengan buku ekspedisisetelah surat tersebut didisposisi oleh Kapolres Langkat kemudian surattersebut balik lagi ke Kasium, kemudian saksi mencatat surat tersebutkedalam
Register : 01-03-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 46/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Mei 2016 — Pembanding/Penggugat : Drs.Toloni Zalukhu, Dkk
Terbanding/Tergugat : Bupati Langkat
2114
  • Pembanding/Penggugat : Drs.Toloni Zalukhu, Dkk
    Terbanding/Tergugat : Bupati Langkat
    NORMAN GINTING, SE.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KetuaDewan Pimpinan Wilayah Sumatera UtaraLPPTIPIKOR, Tempat tinggal di KomplekKalpataru Indah Blok A No.8 KelurahanHelvetia Timur Medan;; Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanSekretaris Dewan Pimpinan Wilayah SumateraUtara LPPTIPIKOR, Tempat tinggal Dusun VIKacangan Desa Karang Gading KecamatanSicanggang Langkat, selanjutnya disebutsebagai : PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANHalaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 46/B/2016/PT.TUNMDNBUPATI LANGKAT
    ; Berkedudukan di Jalan Tengku Amir Hamzah No.1,Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dalamhal ini diwakili oleh Kuasanya;1.2os4.5.KHAIRUL FUAD, SH.
    ;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan KonsultanHukum, berkantor di Jl.Tengku Amir HamzahNo.1, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal02 September 2015, selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :46/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 07 Maret 2016, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara
    Dengan melihat hal tersebut dia menyatakan batal atau tidak sah KeputusanBupati Langkat No. 824.4614/K/2015 Tentang Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dan IVdi lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat tanggal 16 April 2015 LampiranNomor Urut 4 (empat) atas nama Yuni Rispandi, S.Pd,;Halaman 4 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 46/B/2016/PT.TUNMDN4.
    Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Bupati LangkatNo. 824.4614/K/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dan IV di lingkunganPemerintah Kabupaten Langkat tanggal 16 April 2015 Lampiran Nomor Urut 4(empat) atas nama Yuni Rispandi, S.Pd,;5.
Register : 07-09-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 21 Februari 2019 — Penggugat:
YUNI RISPANDI, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
19282
  • ----------------------------------------- M E N G A D I L I : -----------------------------------------

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
    2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Langkat Nomor: 888-545/K/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuni Rispandi, S.Pd.
    ;
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Langkat Nomor: 888-545/K/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuni Rispandi, S.Pd.
    Penggugat:
    YUNI RISPANDI, S.Pd
    Tergugat:
    Bupati Langkat
    .: Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan PNSDinas Pendidikan Pemkab Langkat, Tempat tinggal diJalan Letjend. Jamin Ginting, Lk. V, Kel. PujidadiKecamatan Binjai Selatan, Kabupaten Langkat ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 24 Agustus 2018, memberikan Kuasakepada :1. AHMAD FADHLY ROZA, S.H.;2. YUSUF HANAFI PASARIBU, S.H., M.H.
    ., Kepala Bagian HukumSetdakab Langkat ;2. ELWIN, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum padaBagian Hukum Setdakab Langkat ;3. SULAIMAN GINTING, S.H., Advokat dari KantorHukum S. Ginting & Rekan ;4. ARIFINHALOMOAN SAGALA, S.H., Advokat dariKantor Hukum S.
    Ginting & Rekan ;Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilihalamat pada Kantor Bupati Langkat, di Jalan TeukuAmir Hamzah No. 1, Kelurahan Kwala Binge,Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 183.112/HUK/2018,tertanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya disebutSCDAQGAL .... 0. eee ee cee cee cece eeeaneeeeeeaee eaeae TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;Telah membaca Penetapan Plh.
    OBJEK SENGKETA Keputusan Bupati Langkat Nomor: 888545/K/2018, tanggal 13 Agustus2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawalNegeri Sipil atas nama Yuni Rispandi, S.Pd.;ll.
    Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Langkat Nomor: 888545/K/2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Yuni Rispandi,S.Pd.
Register : 14-08-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-10-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 240/PDT/2017/PT MDN
Tanggal 25 Oktober 2017 — Langkat Nusantara Kepong (PT-LNK) Cq. Pimpinan Perwakilan PT. Langkat Nusantara Kepong Cq. Manager PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama
10011
  • Langkat Nusantara Kepong (PT-LNK) Cq. Pimpinan Perwakilan PT. Langkat Nusantara Kepong Cq. Manager PT. Langkat Nusantara Kepong Kebun Gohor Lama
Register : 25-05-2011 — Putus : 28-06-2011 — Upload : 28-03-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 82/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 28 Juni 2011 — Langkat
5834
  • Langkat
    P U T U S A NNomor: 82/B/2011/PT.TUN MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yangmemeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usahanegara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana diuraikan berikut ini, dalam perkaraantara: 22 ere e eee ee re re re ee eee eee eeeWAGIMUN kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di JalanSudirman No.20 Kelurahan Perdamaian,Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,Propinsi SumateraWala
    Ashvan, SH., Staf BagianHukum Setdakab Langkat;5. Arief Rahman S, Nasution, SH., StafBagian Hukum SetdakabLAAQKEL y= es ps ts ce ce te me omMasing masing KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil, berkantor di Kantor BupatiLangkat Jalan 7T. Amir Hamzah No. 1Stabat; 6.
    Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),maka keberatan atas penetapan tersebut seharusnyadisampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja sesuai KetentuanPasal 16 ayat 3 PP Nomor: 14 4xTahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial TenagaISG I pm tem me nn rien im mm ml me mm mim mmeons Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebutPenggugat/Pembanding telah menanggapi dalam replik yangpada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan atas penetapanpegawai pengawas Dinas Ketenagakerjaan dan TransmigrasiKabupaten Langkat
    Nomor: 560 952.4/DISNAKERTRANS/2010tanggal 12 Agustus 2010 dikeluarkan olehTergugat/Terbanding tidak sesuai dengan prosedur hukum atautidak sesuai dengan wewenangnya, maka untuk penyelesaiannyaadalah wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara; Menimbang, bahwa terhadapeksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan berpendapat bahwa yang menjadi obyek sengketadalam perkara ini adalah Surat Penetapan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Langkat
Register : 23-05-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 01-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 135/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Terbanding/Tergugat : Bupati Langkat
2713
  • Pembanding/Penggugat : SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
    Terbanding/Tergugat : Bupati Langkat
    ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan MantanPNS Pemkab Langkat, tempat tinggal Jalan Mawar Blok K1,Perumnas Taman Kwala Dam, Kelurahan Kwala Begumit,Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. AHMAD FADHLY ROZA, SH ;2. YUSUF HANAFI PASARIBU, S.H., M.H. ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, pada Kantor Hukum AHMAD FADHLY ROZA, SH, danAssociates, beralamat Jalan Bilal No. 77, Kel. Pulo Brayan Darat, Kec.
    Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANBUPATI LANGKAT, berkedudukan di Jalan Teuku Amir Hamzah No. 1,Kelurahan Kwala Binge, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. ALIMAT TARIGAN, SH, (Kepala Bagian Hukum SeskabLangkat) ;2. ELWIN, SH, (Kasub Bag Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Langkat) ;3. SULAIMAN GINTING, SH, (Advokat dari Kantor Hukum S.Ginting dan Rekan) ;Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 135/B/2019/PT.TUNMDN4.
    Ginting dan Rekan)Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan T.Amir Hamzah No. 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 183.114/HUK/2018 tertanggal 29Nopember 2018. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATITERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;Telah membaca :1.
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 126/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
9132
  • Penggugat:
    SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
    Tergugat:
    Bupati Langkat
    Langkat lebihkurang 20 tahun, berbagai macam penghargaan dan prestasipun telahdiraih oleh Penggugat;4.
    Bukti T7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republikindonesia No. 5 tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu KotaKabupaten Daerah Tingkat Il Langkat dari Wilayah KotaMadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Setabat Di WilayahKabupaten Daerah Tingkat II Langkat ;8. Bukti T8: Fotokopi Surat Bupati Langkat Nomor:888205/K/2018 tanggal 02 April 2018 tentang PembentukanBadan Pertimbangan Penyelesaian KasusKasusKepegawaian (BPPKK) Pemerintah Kabupaten Langkat ;Halaman 26 Put.126/G/2018/PTUNMdn9.
    )Kabupaten Langkat.
    Bahwa adanya Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor: 860205/K/2018 ~Tentang Pembentukan Badan PertimbanganPenyelesaian KasuskasuS Kepegawaian (BPPKK) PemerintahKabupaten Langkat, tertanggal 2 April 2018 (Vide : Bukti T8): Lampiran Keputusan Bupati Langkat Nomor: 260205/K/2018, Tanggal. 242018. Tentang Susunan Personil BadanPertimbangan Penyelesaian KasusKasus Kepegawaian (BPPKk)Kabupaten Langkat; Lampiran Il Keputusan Bupati Langkat Nomor: 260205/K/2018, Tanggal. 242018.
    Bahwa kemudian adanya Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor:860205/K/2018 Tentang Pembentukan Badan PertimbanganPenyelesaian Kasuskasus Kepegawaian (BPPKK) PemerintahKabupaten Langkat, tertanggal 2 April 2018 (Vide : Bukti T8):6.
Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2083 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — PT LEMBU ANDALAS LANGKAT VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
19457 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT LEMBU ANDALAS LANGKAT VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
    PUTUSANNomor 2083/B/PK/PJK/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT LEMBU ANDALAS LANGKAT, diwakili oleh Joyce AryaniGunawan, Jabatan Direktur, tempat kedudukan di Desa AraCondong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, SumateraUtara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Victoria Joice Ruth, S.H.;Alfin Ridhano, S.H., M.H.;Dian Natalia, S.H.
    Putusan Nomor 2083/B/PK/PJK/2017berikut ini:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 95 UndangUndang Nomor 17Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Pasal 35 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding:Wajib Pajak: PT Lembu Andalas Langkat, dalam hal ini diwakili oleh JoyceAryani Gunawan selaku Direktur yang bertindak untuk dan atasnama perseroan terbatas tersebut;NPWP : 02.278.672.7123.000;Bahwa dengan ini mengajukan
    , NPWP 02.278.672.7123.000, Jenis Usaha: Peternakan dan Perdagangan Ternak, beralamat diDesa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utaradan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIBHalaman 15 dari 43 Halaman.
    melawan Andalas Langkat putusan tersebut Direktur Jenderal Bea melawan Direktur sama;dan Cukai; Jenderal Bea danCukai; Halaman 18 dari 43 Halaman.
    DalamPutusan Peninjaun Kembali Nomor 188 (Novum) tersebut,Mahkamah Agung telah memutus jika tarif bea masuk atas barangimpor milik PT Lembu Andalas Langkat (i.c Pemohon PeninjaunKembali) dengan jenis Sapi Bakalan, asal Australia dikenakan tarifHalaman 25 dari 43 Halaman.
Putus : 28-10-2008 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52PK/TUN/2008
Tanggal 28 Oktober 2008 — WAMIN SUMARTO PERAYITNO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT ; CS. PURBA
2625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WAMIN SUMARTO PERAYITNO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT ; CS. PURBA
    PUTUSANNo. 52 PK/TUN/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :WAMIN SUMARTO PERAYITNO, bertempat tinggal di Dusun VII,Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;Melawan1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT,berkedudukan di Jalan Imam Bonjol;2. CS.
    No. 52 PK/TUN/2008Bahwa tanah tersebut dibeli Penggugat dari Leginem pada tahun1982 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 26/3/1982, yang dibuat di hadapanCamat Binjai, Kabupaten Langkat tanggal 16 Pebruari 1982;Bahwa pada tahun 1990 s/d 1992, Penggugat merantau ke SawitSebrang untuk urusan membuka lahan pertanian, dan menyerahanpengawasan dan penjagaan rumah dan tanah milik Penggugat kepada anakPenggugat yang bernama Suprianto;Bahwa pada bulan Maret 1992 Penggugat mendapat kabar, bahwatanah milik Penggugat
    Purba; Kepala Desa Sendang Rejo; Camat Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, ke Pengadilan NegeriStabat dalam Perkara No. 16/PdtG/1992/PNStb, yang hingga saat inimasih diperiksa di Mahkamah Agung RI;Bahwa pada saat keabsahan tentang pelelangan yang dilaksanakanoleh Kantor Lelang Negara Medan, dan keabsahan kepemilikan C.S. Purbasebagai pemenang lelang atas rumah dan tanah milik Penggugat masihdiperiksa di Mahkamah Agung RI, ternyata secara melawan hukum Tergugat(ic.
    Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat) telah menerbitkan Sertifikat HakMilik atas nama C.S. Purba, dengan No. 109 Tahun 1994;Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 52 PK/TUN/2008Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama C.S.
    Purba yangberada di atas tanah milik Penggugat harus dibatalkan;Bahwa dengan demikia cukup pula alasan bagi Majelis HakimPengadilan Tata usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini untukmewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Hak Milik No. 109/SendangRejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat yang diterbitkan tahun 1994atas nama C.S.
Register : 23-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Agustus 2020 — LANGKAT NUSANTARA KEPONG
10025
  • LANGKAT NUSANTARA KEPONG
Register : 10-01-2012 — Putus : 21-02-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/B/2012/PT.TUN.MDN
Tanggal 21 Februari 2012 — KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LANGKAT VS Drs. JUFRI RAGAWI,MBA
3623
  • KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN LANGKATVSDrs. JUFRI RAGAWI,MBA
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT: berkedudukandi Jalan Imam Bonjol Stabat Kabupaten Langkat,dengan inimemberi kuasa kepada: 1.Nama : M. NUR IRWANSYAH, SH; NIP : 19630405 198503 1 002; Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor PertanahanKabupaten Langkat; 2.Nama : Drs.
    DOMPAK PANJAITAN, SH; NIP : 19570604 198303 1 005;Jabatan : Kepala Seksi Survey, Pengukuran danPemetaan pada Kantor PertanahanKabupaten Langkat; 3.Nama : ASRI SAID, SH; NIP : 19601009 198403 1 003; Jabatan : Staf Sub. Seksi Sengketa dan KonflikPerkara pada Kantor PertanahanKabupaten Langkat; 4.Nama : MODEREN;NIP : 19600202 198303 1 009; Jabatan : Staf Seksi Survey, Pengukuran danKabupaten ?
    Sertipikat Hak Milik No. 1162/Kwala Bingei tanggal 21 Oktober 1998atas nama: RIZALI HASIBUAN, seluas 600 M2 terletak di Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;2.2. Sertipikat Hak Milik No. 1745/Kwala Bingei tanggal 12 Agustus 2003atas nama: L. SITUMORANG, seluas 419 M2 terletak di Desa KwalaBingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; Kecamatan ?2.3. Sertipikat Hak Milik No.1746/Kwala Bingei, tanggal 12 Agustus 2003atas nama: L.
    SITUMORANG, seluas 401 M2 terletak di Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;2.4. Sertipikat Hak Milik No. 1512/Kwala Bingei tanggal 20 Desember 2001atas nama: AFRIZAL, seluas 249 M2 terletak di Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:3.1. Sertipikat Hak Milik No. 1162/Kwala Bingei tanggal 21 Oktober 1998Atas nama: RIZALI HASIBUAN, seluas 600 M2 terletak di Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;3.2.
    SSTUMORANG, seluas 419 M2 terletak di Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;3.3. Sertipikat Hak Milik No. 1746/Kwala Bingei tanggal 12 Agustus 2003atas nama: L. SSTUMORANG, seluas 401 M2 terletak di Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;3.4. Sertipikat Hak Milik No.1512/Kwala Bingei tanggal 20 Desember 2001atas nama: AFRIZAL, seluas 249 M2 terletak di Desa Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;5.
Register : 23-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Agustus 2020 — LANGKAT NUSANTARA KEPONG
9020
  • LANGKAT NUSANTARA KEPONG
Register : 23-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Agustus 2020 — LANGKAT NUSANTARA KEPONG
12360
  • LANGKAT NUSANTARA KEPONG
Register : 19-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 19-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 117/B/2017/PT.TUN.MDN
Tanggal 25 Juli 2017 —
Terbanding/Tergugat : Bupati Langkat
4211

  • Terbanding/Tergugat : Bupati Langkat
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — LEMBU ANDALAS LANGKAT VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
10333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBU ANDALAS LANGKAT VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
    LEMBU ANDALAS LANGKAT, beralamat di Desa Ara Condong,Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, diwakili JOYCEARYANI GUNAWAN, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasakepada :1. VICTORIA JOICE RUTH, SH2.
    Lembu Andalas Langkat TerhadapPenetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor:SPTNP000173/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 02 Februari 2013, atas namaPT. Lembu Andalas Langkat, NPWP: 02.278.672.7123.000, Jenis Usaha:Peternakan dan Perdagangan Ternak, beralamat di Desa Ara Condong, Kec.Stabat, Kab.
    Langkat, Sumatera Utara dan menetapkan atas barang yangdiimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 002547 tanggal 28 Januari 2013yaitu 1600 Heads of Sapi Oxen negara asal Australia, pada pos tarif0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5%;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53325/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 19 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada Tanggal 18 Juli 2014, kKemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan
    Lembu Andalas Langkat dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor Put53325/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 19 Juni 2014, sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
    LEMBU ANDALAS LANGKAT tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put53325/PP/M.VIIA/19/2014 Tanggal 19 Juni 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali;Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 188/B/PK/PJK/2016Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam peninjauan kembali ini ditetapbkan sebesar Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Register : 26-11-2021 — Putus : 06-06-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PN STABAT Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Stb
Tanggal 6 Juni 2022 — Penggugat:
Bupati Kabupaten Langkat
Tergugat:
1.Muhammad Zamroni, STE
2.Suparno
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
8730
  • /strong>

    Dalam Eksepsi

    - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

    2. Menyatakan tanah seluas + 1.358,-m2 (seribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) berikut bangunan rumah permanen, terletak di Jalan Khairil AnwarLingkungan XII Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat

    , Propinsi Sumatera Utara, adalah merupakan barang inventaris Pemerintah Kabupaten Langkat.
    Penggugat:
    Bupati Kabupaten Langkat
    Tergugat:
    1.Muhammad Zamroni, STE
    2.Suparno
    3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Putus : 09-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2049 K/Pdt/2012
Tanggal 9 April 2013 — PT BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT vs RAWALPEN SINAGA SP.
3923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT vs RAWALPEN SINAGA SP.
    PUTUSANNomor 2049 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PT BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT, berkedudukan diMedan, Jalan A. Yani IV Nomor 19A, Medan, diwakili oleh RonySamuel selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepadaOK. Iskandar, S.H., Sumatera Utara, Advokat, berkantor diJalan Brigjend.
    Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BARUMUNRAYA PADANG LANGKAT tersebut;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 40/PDT/ 2011/PTMDN tanggal 7 April 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan NegeriNomor 282/Pdt.G/2009/PN Mdn. tanggal 14 Juni 2010;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadiliperkara ini;2.
Register : 14-07-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 51/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 21 Desember 2015 — LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk VS BUPATI LANGKAT
9240
  • Menyatakan tidak sah keputusan objek sengketa a quo yang dikeluarkan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP - P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama ; -------------------------- 3.
    Mewajibkan Tergugat mencabut keputusan objek sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Langkat Nomor : 525-10/K/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP - P) Pabrik Kelapa Sawit PT. Langkat Sawithijau Pratama ; -------------4.
    LONDON SUMATRA INDONESIA, Tbk VS BUPATI LANGKAT
    BUPATI LANGKAT ; Berkedudukan di Stabat Jalan T. AmirHamzah No. 1, Kabupaten Langkat, dalam hal ini diwakili olehKuasanya : 1. KHAIRUL FUAD,SH., (Kepala Bagian Hukum SetdakabLangkat) 2. ARDIKA PRANATA, SH., (Plit.Kasubbag Bantuan HukumSetdakab Langkat) 3. ASHVAN, SH., (Kasubbag Otda Bagian TapemSetdakab Langkat) 4. SULAIMAN GINTING, SH (Konsultan Hukum)5.
    Langkat Sawithijau Pratama, di Taman TeknoSektor XI Blok K3 Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten(fotocopy terlampir)A. PENGAJUAN GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU1.
    Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor : 12/G/2015/PTUN.Mdn tersebut, Penggugat sedang menggugatBupati Kabupaten Langkat melalui Pengadilan Tata UsahaNegara Medan karena menerbitkan Surat KeputusanNomor : 59333/K/2013 tertanggal 03 Oktober 2013Tentang Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP P)Pabrik Kelapa Sawit PT. LANGKAT SAWITHIJAUPRATAMA , 3. Bahwa..........3.
    Bahwa Bupati Kabupaten Langkat dalam Jawabannyatertanggal 13 April 2015 halaman 3 antara lain mendalilkan,Bahwa sebenarnya Surat Keputusan Tergugat Nomor :59333/K/2013 yang menjadi objek Gugatan dalam perkaraini telah dicabut pada tanggal 18 Pebruari 2015 olehTergugat sendiri.... Dst ; 5.
    Bahwa selanjutnya, pada persidangan hari Senin, tanggal20 April 2015, Bupati Kabupaten Langkat melalui KuasaHukumnya menyerahkan fotocopy Surat KeputusanBupati Langkat Nomor : 52510/K/2015 tertanggal 18Pebruari 2015 Tentang Izin Usaha PerkebunanPengolahan (IUPP) Pabrik Kelapa Sawit PT. LangkatSawithijau Pratama, di Taman Tekno Sektor XI Blok K3Kav.1 BSD, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Bantentersebut ; 6.
Register : 24-07-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 169/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 30 Oktober 2017 — RAYA PADANG LANGKAT (PT. RAPALA (TERGUGAT)
10739
  • RAYA PADANG LANGKAT (PT. RAPALA (TERGUGAT)
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 950/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — LEMBU ANDALAS LANGKAT vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
3611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBU ANDALAS LANGKAT tersebut;
    LEMBU ANDALAS LANGKAT vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
    LEMBU ANDALAS LANGKAT, diwakili oleh JOYCEARYANI GUNAWAN, selaku Direktur PT. Lembu AndalasLangkat, tempat kedudukan di Desa Ara Condong, KecamatanStabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. VICTORIA JOICE RUTH, S.H.;2. DIANA SARASWATI PURNAMASARI, S.H., M.H.
    Lembu Andalas Langkat, NPWP: 02.278.672.7123.000, Jenis Usaha: Peternakan dan Perdagangan Ternak, beralamat diDesa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utaradan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIBNomor 011346 tanggal 23 April 2013 yaitu 1.288 Heads of Feeder Cattlenegara asal Australia, yang terdiri dari 540 Heads Feeder Steers pada postarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% dan 748 Heads FeederHeifers pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif
    LEMBU ANDALAS LANGKAT = tersebut tidakberalasan, sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembaliini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan
    LEMBU ANDALAS LANGKAT tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.