., PenasihatHukum, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan No.44 Gampong Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorW1.U18/29/HK.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Jantho Nomor: W1.U18/324/HK.01/ X/ 2017, pada tanggal 10Oktober 2017 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh tanggal 2 Maret 2018 Nomor 42/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkashalaman 1 Putusan

PUTUSANNo. 1437 K/Pid.Sus/2008.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :nama : Dr. ALWIN MONOARFA ALIAS ALU ;tempat lahir : Gorontalo ;umur / tanggal lahir: 56 Tahun/18 Mei 1950 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Perum Puskopad Blok E No. 85 KelurahanPerkamil Lk.

., M.HPanitera Pengganti,Dto.Samaun, S.HSalinan yang sama bunyinya oleh :Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, S.H., M.HNip. 19620616 198503 1 006Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 151/Pid/2017/PT.Bna

Tahun 2017 akan menimbulkan banyak dampak baik darisisi keuangan dan administrasi (Penggugat) sehinggamenimbulkan kerugian terhadap Penggugat sendiri dari sisiHukum dimana fakta Hukum Penggugat tidak ada dirugikanseperti mengembalikan apa yang sudah Tergugat terima darisisi keuangan kepada Negara;Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:87/Pid.SusTPK/2017/PN.PBR tanggal 12 April 2018 tersebutTergugat kesulitan untuk mendapatkan salinan Putusan/keterangan yang menyatakan Perkara Tipikor

KeputusanPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riauyang terkena tindak pidana korupsi yang telah berkekuatanHukum tetap;Surat Kejaksaan Negeri Pekanbaru kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor : B2443/N.4.10/FS.1/09/2018 tanggal 18 September 2018 ( VideT23 ) perihal Informasi Status Kepegawaian ;Undangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nomor :005/BKD/6.1/1X/2018/72 tanggal 19 September 2018 (Vide T24) agenda Rapat Tindaklanjut Penanganan KasusKepegawaian yang terlibat TIPIKOR

Bukti T7 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VIII/2018/2 5.13 tanggal 24Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanterlibat Tipikor dan Pidana Umum PNS PemerintahProvinsi Riau kepada Kepala Kejaksaan Tinggi RiauNegara (sesuai dengan fotokopi);8.

Bukti T8 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi RiauNomor:800/BKD/6.1/VII/2018/3 0.18 tanggal 27Agustus 2018 Perihal Permintaan Putusan Pengadilanyang terlibat Tipikor dan Pidana Umum PNSPemerintah Provinsi Riau kepada Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru (Ssesuai dengan fotokopi);9. Bukti T9 : Petikan Putusan Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri R.I, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi R. dan Kepala BadanKepegawaian Negara R.!

BuktiT10 : Saran Pers Nomor:005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2Mei 2018 tentang BKN R.I gandeng KPK R.I berantasPNS Tipikor (Sesuai dengan fotokopi);11. BuktiT11 : Surat dari Kejaksaan Negeri Pekanbaru No:B2443/N.4.10/Fs.1/09/2018 tanggal 18 September 2018perihal Informasi Status Kepegawaian kepada KepalaBadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (sesuaidengan asili);12. BuktiT12 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara R.

PUTUSANNomor: 2241 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : DARMAWAN SUSILO, S.P.

Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia u.o Ketua Muda Pidana Nomor 887/2015/$.1197.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 09 Maret 2015 Terdakwa ditahanselama 30 (tiga puluh) hari (Il), terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor)pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut karena didakwa :PRIMAIRBahwa Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOsebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SP Bin NLO SUWARNO;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada PengadilanNegeri Palangkaraya tanggal 26 Agustus 2014 No.33/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/2014/PN.PL.R, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa dan mengenai uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN SUSILO, SP Bin NILO SUWARNOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;2.

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya berkesimpulan kerugian Negara hanya sebesarRp88.062.500,00 (delapan puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratusrupiah) dengan pertimbangan penghitungan kerugian Negara adalah sebesarRp301.062.500,00 (tiga ratus satu enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)dikurangi Pengembalian oleh saksi SUWARNI ke Kas Desa sebesarRp213.000.000,00 (dua ratus tiga belas juta rupiah) sementara berdasarkanfakta persidangan Ahli menerangkan

Bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya tidak menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa Bahwasesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 2001Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 2241 K/PID.SUS/2014tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda..

sesuaidengan fakta persidangan dalam perkara a quo terkesan bahwa adarekayasa yang di permaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)yang berujung pada tindak pidana Korupsi maka oleh KejaksaanNegeri masohi menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalamperkara a quo.Bahwa atas perbuatan yang disangkakan oleh Penggugat tersebutmaka sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 45/Pid Sus TPK/2014 /PN.Amb tertanggal 04 Agustus 2015, oleh majelis hakimpengadilan Tipikor

(dua ratus juta rupiah), bahwa terhadap putusan tersebutPenggugat telah melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sesuaidengan Pengiriman berkas perkara Tipikor Peninjauan KembaliNomor: 45/Pid SusTPK/2014/PN.

Tindak Pidana KejahatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai fotokopi);Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi R.I., Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatunan PTDH oleh PPKTerhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap,Tanggal 28 Februari 2019 (Fotokopi sesuai fotokopi);Contoh : 1, Keputusan PTDH sebagai PNS YangMelakukan Tipikor

Keputusan PTDHsebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelah BerlakunyaUndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014, Tetapi SebelumBerlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017,3. Keputusan PTDH sebagai PNS Yang Melakukan Tipikorsetelah Berlakunya UndangUndang Nomor : 5 Tahun2014, dan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 (Fotokopisesuai fotokopi);Putusan Nomor: 2801 K/PID.SUS/2015, Tanggal 3 Agustus2016 atas nama dr. ABD. MUTHALIB LATUAMURY, MARSalias dr. Moh.

(Fotokopi sesuai salinannya);Surat dari : Penjabat Sekda Asisten Perekonomian DanPembangunan, Nomor : 800/224, Perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat TIPIKOR, tanggal 24 AprilHalaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 43/G/2019/PTUN.ABN2019, Kepada : Kepala Kejaksaan Negeri Maluku TengahDi Masohi (Fotokopi sesuai aslinya);8.

Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa

Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08

2013, saat Penggugat sedangmenjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggarPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dariTergugat di Lapas Pemalang tentang Pileg 2014 di hadapan + ratusanorang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Perpanjangan (I) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20September 2015; 2292 2 nnn nn ne nnn nnn nnn nnn nnn nee4. Perpanjangan (ll) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 20Oktober 201 55 2220 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn en nn neeHal 1 dari Put.No.08/Pid.SusTPK/2016/PT.SMG.5.

;Menimbang, bahwa surat permberitahuan untuk mempelajari berkasperkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor tertanggal 10 Februari 2016yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwadiberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Semarang ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umummasih dalam tenggang wakiu dan dilakukan dengan cara serta syaratsyaratsebagaimana

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal18 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013;5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 17 November 2013 sampaidengan tanggal 15 Februari 2014;6. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Serang, sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal22 Desember 2013;7.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).Akta Permintaan Banding, Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg, yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Nomor30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg., tanggal 07 Maret 2014 tersebut, permintaanbanding mana

penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari2014 sampai dengan 14 Februari 2014;3 Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejaktanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;4 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejaktanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;5 Penuntut Umum pada penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2014 sampaidengan tanggal 5 Mei 2014;6 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTernate sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014;7 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ternate sejak tanggal 29 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus2014;9 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan

(Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Maluku Utaramasingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengandidampingi Hakimhakim anggota, NAHRA HUSEN, SH sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUAttd ttdMAMAN M AMBARI, SH, MH. ZAID UMAR BOBSAID, SH.MHttdDr.

H.ANSORI, SH, MHPANITERA PENGGANTIttdNAHRA HUSEN, SH.SALINAN RESMIINI SESUAI ASLINYAPENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADAPENGADILAN TINGGI MALUKU UTARAPANITERA,AGUNG RUMEKSO .SH.M. Hum.NIP.19580819 198103 1004.

DEDI SUNARDI, MBA;Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor: 06/Q.3.12/Fd.1/11/2018tanggal 23 Nopember 2018 atas nama SUKIRNO PRASETYO;Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk kasusdugaan Tipikor Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat SukorameDesa Tegalrejo di Dinas Perdagangan Kabupaten Kotabaru TA. 2017atas nama SUKIRNO PRASETYO tanggal 8 Mei 2019;Foto copy Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), untuk kasusdengan Nomor Penetapan Tersangka: 05/Q.3.12/Fd.1/11/2018 tanggalHalaman

.5.000,00(lima ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penuntut Umum menyatakanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2020 dan permintaanbanding dari Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 03 April 2020 sebagaimana ternyatadari akta pemberitahuan Pernyataan banding Nomor:2/Akta.Pid.Sus/Tipikor

Pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 April 2020, memoribanding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 6 April 2020;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telahdiberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umumdan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat PaniteraPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal 3 April 2020 Nomor: W15.U1/1015/Pid/Tipikor

/IV/2020 dan Nomor:W15.U1/1016/Pid/Tipikor/IV/2020 Perihal : Mempelajari Berkas PerkaraHalaman 38 dari 50 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT BJM(inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat HukumTerdakwa ;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telahdiajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukanUndangundang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca danmemperhatikan

PUTUSANNO. 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanBAMBANG HARIYONOSidoarjo54 Tahun / 10 Mei 1965Laki lakiIndonesiaDusun Trompo Wetan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;Terdakwa dipersidangandidampingioleh Penasehat Hukum YULIANAHERIYANTININGSIH., .S.H., M.H., LUSI RUSTANTI, S.H., ANDIJ FERRIJANTORO,S.H., para Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum YULIANA & REKANberalamatkan di Jalan LEGUNDI NO.31 SURABAYA, berdasarkan Surat PenetapanKetua Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor

yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 09 / Sidoa / Ft.1 / 07 /2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agarterdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Putusan tersebut dibacakan pada sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2019 dengan dibantuoleh Sjahrizal, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasehatHukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Tid. Ttd.John Dista, S.H., Cokorda Gede Arthana, SH., M.H.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Hal 9 dari 8 hal No 68/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001. Hal 10 dari 8 hal No 68/PID SUS/2020/PT MKS

MUZAKIR H, S H.MH.Perincian Biaya : Biaya Pendaftaran =Rp. 30.000,00 Biaya ATK/Pemberkasan = Rp. 50.000,00 Panggilan = Rp.100.000,00PNBP =Rp. 5.000,00 Redaksi =Rp. 5.000,00 Materai =Rp. 6.000,00Jumlah = Rp.196.000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor: W1.U1/ /HK.02/ XI /2018.Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Imam Hidayat (Pemohon).Banda Aceh, 13 November 2018.PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAPBrestaBivyENDIcsH94/Pct.p/2018/PN Bna, Hal

cee cee aeeeeeenee Rp. 100.000,00PNBP.......... 0c. cee cce eee cee cee cee ceeeseneneeees Rp. 5.000,00Me@teral oo. cee cece cece cece ec eeceeeeeeaeeenaes Rp. 6.000,00ROEGAKS) rpc ress tummies 126 ini eerie ca Rp. 5.000,00Jumlah Rp. 196.000,00Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PN Bna(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ Ill /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Muslem AR (Pemohon).Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

Mamuju atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Tindak PidanaKorupsi SulSel Bar yang berkedudukan dimakassar berdasarkan UU RI.No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan berdasarkanKeputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassaryang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksadan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi

No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan17berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada PengadilanMakassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atauorang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatanUmum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengajamemalsu bukubuku atau

No.46 Tahun 2009 Tentang PengadilanNegeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan TipikorPada Pengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Baratyang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsitelah turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanTindak Pidana Korupsi , Perobuatan tersebut dilakukan oleh

Oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupangdari tanggal 12 Juli 2013 s/d. tanggal 10 Agustus 2013;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang dari tanggal 11 Agustus 2013 s/d. tanggal 9 Oktober 2013;5. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang dari tanggal 10 Oktober 2013 s/d. tanggal 8 Nopember 2013;6.

Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang sejak tanggal 9 Nopember 2013 s/d. tanggal 7 Desember 2013.Putusan No. 33/PID.SUS/2013/PN.KPG: 1Dalam persidangan ini terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.

LuisBalun, S.H dari POS BAKUM KOTA KUPANG berdasarkan Penetapan Hakim KetuaMajelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Juni 2013 Nomor 05/Pen.PH/PID/2013/PN.KPG;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;Setelah membaca: Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 33/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Juli 2013tentang Penunjukan Majelis Hakim; Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TindakPidana

No. 1864 K/Pid.Sus/20145Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:401Menyatakan Terdakwa TITI SUMANTI Binti SAMSUL BAHRI tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;Menyatakan

negara dan dilelang, yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagaipembayaran uang pengganti;9 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut:44e Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat PertamaNo. 51/Pid.B/Tipikor

TITI SUMANTI,berlokasi di Desa Pasar Kerkap, Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara;65 Sebidang tanah seluas 43.684 m2, terletak di Desa Pasar Kerkap, KecamatanAir Napal Kabupaten Bengkulu Utara, dengan Sertipikat Hak Milik No.00366, tanggal 26 November 2012, atas nama TITI SUMANTI;Dikembalikan kepada Terdakwa TITI SUMANTI;9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/ Tipikor

Tipikor/2013/PN.Bk1 tanggal 30 April 2014, menurut hemat Majelis HakimTingkat Banding adalah terlalu berat, karena yang berperan paling aktif dansebagai penentu kebijakan sejak diadakannya pembentukan Panitia LelangPengadaan Mesin Pembuat Triplek pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2012 adalah saksi M.ZAIRIN, SE., MM., Bin H.

No. 1864 K/Pid.Sus/2014Bengkulu No. 08/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 20 Agustus 2014 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 51/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl tanggal 30 April 2014 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akanmengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkandan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana

ZULHAM SALIM, SH, para Advokat berkantor padaKantor Advokat & Konsultan Hukum RHAFAMOUS beralamat kantor di JalanSukarno Hatta Nomor 42 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggaltertanggal 25 Januari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 27 Januari 2012, dengan Nomor : 28/SK/PID/201 2 5 722222 n2 nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nce nnn nnn nnn nnnePengadilan Tipikor tersebut ;Telah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal, 20 Januari 2012 tentang penunjukanHalaman dari 154 halaman Putusan No. 01/Pid.Sus/2012/PN. PBRMajelis Hakim untuk memeriksa perkara.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerinomor 01/Pid.sus/2012/PNPBR, tanggal 25 Januari 2012 tentang PenetapanhariSurat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPekanbaru tanggal 19 Januari 2012 Nomor : B01/N.4.10/Ft.1/01/2012,meliputi berkas perkara dan suratsurat lain yang terlampir didalamnya ;Dakwaan Penuntut Umum, Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, PendapatPenuntut Umum serta Putusan Sela dalam perkaraTelah mendengar keterangan Saksisaksi dan