Ditemukan 11431 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SOASIU Pidana Umum
Register : 10-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Sos
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.SRI. M JOISANGADJI, SH
2.Nurjanah Tuanaya
3.ASNIAR,SH
Terdakwa:
MARWAN UDIN Alias DEKING
94 — 42
  • Tidore Kepulauan; Bahwa awalnya pada malam minggu, tanggal, bulan sudah lupa di tahun2020 sekitar pukul 23.00 WIT terdapat adanya pesta pernikahan diKelurahan Toloa, kemudian korban chating melalui inbox via messengerfacebook kepada Saksi dengan isi chat jemput kita, nonton acara diToloa, selanjutnya Saksi sendiri bersama dengan saudara Teman Ildengan sepeda motor menjemput Anak Korban yang sebelumnya kamitidak tahu pasti dimana alamat Anak Korban, kami memutuskan janjianbertemu di depan Kantor partai
    Selanjutnya Anak Korbanditemukan di rumah Saksi Il, kami semua menuju kantor Polsek TidoreSelatan dan tidak lama kemudian Saksi sendiri juga saudara Teman Ildilepaskan dan bisa pulang ke rumah masingmasing;Bahwa Saksi bersama saudara Teman II menjemput Anak Korban di depankantor partai Golkar tersebut sekitar pukul 22.30 WIT;Bahwa tidak ada kegiatan pada saat Saksi berada di rumah kosongtersebut, sebab Saksi sebentar dan kemudian pulang ke rumah;Bahwa Saksi tidak mengantar pulang Anak Korban ke rumahnya
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 195/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
NEHEGO GIAWA
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
139 — 66
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;d. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahundan Pidana yang dilakukan dengan berencana ;b.
    Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;h. Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidanadengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan Pidanayang dilakukan dengan berencana ;Bahwa mengacu kepada pasal 87 ayat 4 Undangundang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara jelas PutusanPengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.SusTPK/2016/PN.MDNNehego Giawa, A.Md Als.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-06-2014 — Putus : 04-07-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 34/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 4 Juli 2014 — MARIA ELIZABETH LIMAN
415 — 419
  • Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa danmengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, memberi ataumenjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyartiga ratus juta rupiah), kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitukepada LUTHFI HASAN ISHAAQ selaku anggota Komisi I Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari FraksiPartai Keadilan Sejahtera (PKS) dan selaku Presiden Partai
    Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, memberi hadiah atau janji yaitu. memberi uang sejumlahRp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), kepada pegawai negeri yaitukepada LUTHFI HASAN ISHAAQ selaku anggota Komisi I Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia (DPR RI) periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari FraksiPartai Keadilan Sejahtera (PKS) dan selaku Presiden Partai
Pengadilan PA KEBUMEN Perdata Agama
Register : 18-10-2018 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2436/Pdt.G/2018/PA.Kbm
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 0
  • dalilbantahan Termohon telah dibantah pula oleh Pemohon, maka sesuai pasal 163HIR Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti untuk membuktikankebenaran dalilnya masingmasing;,Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dailildalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan buktibukti tertulis dan saksisaksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1 dan P.2, bukti manaberupa fotocopy telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, buktitertulis tersebut merupakan akta autentik yang tidak bersifat partai
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 07-09-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 860/Pdt.G/2015/PAJP
Tanggal 3 Februari 2016 — Agung Supriyanto bin Mulyadi; Siti Rahmayanti binti Nico Arsyad;
28 — 6
  • PT.Citra Aditya Bakti, Pada halaman 177;(sepanjang mengenai partai Verzet yang bersifat perlawananexecutiegeschill 'sengketa eksekusi', dilarang mengajukangugatan rekonpensi, dapat dimengerti karena apa yangdisengketakan Pelawan terhadap terlawan adalah mengenaipokok sengketa yang sudah uitgespraak 'Sudah selesaidiputus').Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat M.
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 21-07-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 45/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg
Tanggal 4 Juli 2013 — H. COKRO WAHYUDI, SIP bin WAHYUDI
140 — 96
  • Advokat pada Lembaga Advokasi Partai Amanat Nasional (LAPAN)Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Mukharom No. 7 KedungmunduSemarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2012.;Terdakwa tidak ditahan.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( TIPIKOR )PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Januari 2013 Nomor :77!
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 11 Juli 2017 — Penggugat: SARDLY SADRACH Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
173 — 48
  • Saksi ANDIMUSTARI :Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi padatahun 2004 sampai dengan 2009 saksi menjabat sebagai Sekretaris diKomisi 3 DPRD Kota Bontang dari fraksi partai Golkar dan ketika itusaksi duduk dikomisi C daerah wilayah Bontang Utara;Bahwa Pengusulan proyek dari aspirasi masyarakat yang didapatketika anggota dewan sedang reses diserahkan kepada PemkotBontang melalui Ketua DPRD;Bahwa saksi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juni 2018 — Penggugat:
Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Astra Otoparts Tbk Devisi Adiwira Plastik diwakili Angga Sumirat dan Andy Djunaedi
Tergugat:
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
Intervensi:
SERIKAT PEKERJA MANDIRI ADIWIRA PT ASTRA OTOPARTS Tbk DIVISI ADIWIRA PLASTIK
172 — 91
  • Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan, sehingga tidakmencari laba (non profit oriented) seperti Yayasan, Organisasi Masyarakat,Partai Politik dan perkumpulan lain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Bahwa mengenai /egalitas formal Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakanbadan hukum yang diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu: Serikat Pekerja/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 13-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1730 K/Pdt/2013
Tanggal 13 Oktober 2014 — HAJI JAMIL, Dkk vs NY. ERNIWATI, Dk
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objeksengketa merupakan milik Penggugat yang berasal dari pembelian pada tanggal 21Agustus 1996 Akta Jual Beli Nomor 175/JB/Waru/LDI/1996 (bukti P1) antaraPenggugat selaku pembeli dengan Tergugat I dan dengan persetujuan Tergugat IIsebagai istri selaku penjual, dan Akta Notariel tersebut secara yuridis dalam prosespembuatannya dibuat berdasarkan kontraktan partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-02-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 PK/Pdt/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — ZEN MUHAMMAD, dkk. VS LUSIA ROSA PARABAK
232 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sehubungan dengan kesibukan Penggugat untuk mempersiapkanseluruh kegiatan salah satu partai peserta Pemilu pada April 2009 danmempersiapkan dirinya dalam pencalonan DPD Prov.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2364 K/Pdt/2013
Tanggal 10 Desember 2013 —
50 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut MahkamahAgung, surat tanda tangan di atas segel tidak boleh dikonstruksikan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata. Oleh karena itu, tidak boleh dinilai sebagai alat bukti transaksi jual beliyang bersifat partai antara Penggugat dengan Tergugat. Semestinya akta ituharus dikonstruksi sebagai akta pengakuan sepihak sehingga untuk menilaikeabsahan dan kekuatan pembuktiannya, tunduk kepada ketentuan 1878 KUHPerdata.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 27-12-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 41/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 26 April 2018 — Penggugat:
Drs. H. ZULFIKAR Bin H. DIRIE
Tergugat:
BUPATI BERAU
554 — 525
  • UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 berbunyi:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:Halaman 65 Putusan No. 41/G/2017/PTUNSMDa.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;c.menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017berbunyi:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 119/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat:
1.FAOGOZIDUHU AMAZIHONO
2.USAMA AMAZIHONO
3.BAZANOLO ZILIWU
Tergugat:
KEPALA DESA SINAR BARU DARO-DARO KECAMATAN LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.
207 — 298
  • kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
    membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 21/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
SUGIHARTO
Tergugat:
Bupati Aceh Tamiang
183 — 118
  • Manajemen ASN, mengatursebagai berikut:Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
    2019/PTUN.BNAPasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 03-07-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 161/pid.sus/2019/pn.tbk
Tanggal 28 Oktober 2019 — ARIE PRASETYO,SH TERDAKWA SUHARDI BIN ALM MAJID
173 — 0
  • BINTANG BARELANG PESISIR dengan nomor : NPWP 73.947.909.5-215.000 yang diterbitkan di KPP PRATAMA BATAM; 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota Partai NASDEM atas nama SUHARDI dengan nomor 2171 0500 6000 0110 dan berlaku hingga 11 November 2019; 1 (satu) lembar uang tunai lama berupa mata uang Dollar Board Of Commissioners Of Currency Malaya And British Borneo sebesar $1, - (satu dollar Board Of Commisioners Of Currency Malaya And British Borneo); 1 (satu) lembar uang tunai lama berupa
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 07-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 08-02-2019
Putusan PA BUNGKU Nomor 349/Pdt.P/2018/PA.Buk
Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon I Pemohon II
22 — 17
  • pembuktiannya akan dipertimbangkan lebihlanjut oleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa bukti P.14 tersebut berbentuk tertulis, dibuat secarapartai, ditandatangani oleh para pihak, menyantumkan tanggal serta tempatpenandatanganan dan berisi tentang perbuatan hukum, hal tersebut telahsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 BW / 286 R.Bg tentang akta dibawah tangan, dengan demikian bukti P.14 tersebut telah memenuhi syaratmateril dan formil suatu akta di bawah tangan;Menimbang, bahwa bukti P.14 dibuat secara partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-04-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 07 /B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BMW INDONESIA
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TSM), sesuaidengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor:23/MPP/Kep//998 tanggal 21 Januari 1998, ATPM adalah perorangan ataubadan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merk barangtertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pabriktersebut;Bahwa selaku ATPM, PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-11-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 52/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 9 Nopember 2011 —
25 — 4
  • Bahwa saksi adalah penjual kerang untuk bahan hiasan, juga berbagaibarang hasil kerajinan kerang seperti bingkai foto, pigora, kaca hias,Bahwa saksi melayani pembelian baik dalam bentuk partai besarmaupun Keech, rane en nn nn nn nnn nnn nn nn nn nnn nn nn nn nnn nnn nn nnn nn enn nnn nnnBahwa saksi mengambil kerangkerang yang dijual itu dari situbondo.Bahwa saksi sudah menjadi penjual kerang sejak 25 (dua puluh lima)tahun yang lalu.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 02-07-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Smda
Tanggal 2 Juli 2014 — ALFON LUE KAHA anak dari BERNADUS KAHA
58 — 5
  • STEFANUS MBAMBU, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukumpada Kantor Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Provinsi KalimantanTimur beralamat di Jalan DR. W.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-04-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 6 September 2018 — Ir. MUHAMMAD KURNIA DUWILA, M.Si
129 — 65
  • ., lalu menyampaikan kepada Terdakwa bahwa anggaran ProgramBimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatanSosialisasi Bencana Alam sudah di cairkan, kemudian Terdakwamemerintahkan agar dana sebesar Rp. 100.000.000,00, (Seratus juta rupiah)di transfer ke rekening pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula,dan dana sisanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk menahan dananyamenunggu Terdakwa balik dari Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya SaksiGAZALI ABDUL GANI, SE., tidak
    /PN Tte.Bimbingan dan Penyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk kegiatanSosialisasi Bencana Alam sudah di cairkan, kemudian Terdakwamemerintahkan agar dana sebesar Rp. 100.000.000,00, (seratus juta rupiah)di transfer ke rekening pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula,dan dana sisanya diperintahkan oleh Terdakwa untuk menahan dananyamenunggu Terdakwa balik dari Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya SaksiGAZALI ABDUL GANI, SE., tidak membayarkan atau menyalurkan Danapelaksanaan Program
    /PN Tte.Bahwa benar setelah anggaran kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan PekerjaSosial Masyarakat (PSM) tahun 2013 Saksi GAZALI ABDUL GANI, SE,cairkan, kemudian Terdakwa yang sedang berada di Kepulauan Sulamemerintahkan agardana sebesar Rp. 100.000.000,00, (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula tetapiyang di transfer oleh Saksi GAZALI ABDUL GANI, SE, hanya sebesar Rp.96.000.000.
    (tiga ratus juta rupiah ).Menimbang, bahwa benar setelah anggaran kegiatan Bimbingan danPenyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tahun 2013 Saksi GAZALI ABDULGANI, SE., mencairkan, kemudianTerdakwa yang sedang berada di KepulauanSula memerintahkan agar dana sebesar Rp. 100.000.000,00, (seratus juta rupiah)di transfer ke rekening pengurus Partai PDIP di Kabupaten Kepulauan Sula tetapiyang di transfer oleh Saksi GAZALI ABDUL GANI, SE., adalah sejumlah Rp.96.000.000.
    ,mencairkan, kemudianTerdakwa memerintahkan Saksi GAZALI ABDUL GANI,SE., untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00, (seratus juta rupiah)kepada Terdakwa di Kepulauan Sula, namun yang Saksi transfer hanya sejumlahRp. 96.000.000,00, (sembilan puluh enam juta rupiah) melalui rekening salahseorang pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di KabupatenKepulauan Sula;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sewaktu berada diKepulauan Sula, Terdakwa pernah meminta Saksi GAZALI