Bahwa mengenai gugatan Penggugat pada point 9,10,11,dan 12patutlahditolak oleh karena gugatan Penggugat sangatmengadaada dan tidak berdasar, hal mana berdasarkan Pasal5 Jo Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No.20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), baikpelaku, pemberi maupun penerima gratifikasi diancam denganhukuman pidana.

tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluargadengan para pihak;e Bahwa saksi mendapat gelar S1 Hukum pada tahun 1988 dan S2Hukum tahun 2006 di Fakultas Hukum Unsrat;e Bahwa saksi adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Unsratdanmengajar mata kuliah Hukum Tata Negara dan HukumInternasional;e Bahwa Hukum Internasional meliputi: Hukum Perjanjian,Humaniter, Hukum Kontrak dan HAKI;e Bahwa saksi tahu tentang kedudukan DPR dan DPRD tapi saksilupa UndangUndang mengenai hal itu;e Bahwa UndangUndang Tipikor

Mdo.e Bahwa menurut saksi Anggota Dewan tidak boleh menerimahadiah apapun dari pemerintah buntutnya nanti bisa melanggarUndangUndang Tipikor;e Bahwa menurut saksi pihak Pemerintah tidak dibenarkanmemberikan tanah kepada Pribadi kecuali yang tertimpa musibah;e Bahwa menurut pendapat ahli adalah sebelum adanya UUTipikor hal itu. bisa dimungkinkan untuk mendapat hadiahsepanjang telah melalui posedur yang berlaku namun setelah adaUU Tipikor tidak dimungkinkan;e Bahwa menurut ahli mantan anggota Dewan

(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari No. 03/TIPIKOR/2013/PN.Mkw tanggal 21 Mei 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa SUYONO, S.Sos terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.Hal. 31 dari 51 hal. Put.

(limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura No. 10/Tipikor.Banding/2013/PT.JPR tanggal16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUYONO, S.Sos danPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak.Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana MKorupsi padaPengadilan Negeri Manokwari No. 03/Tipikor/2013/PN.Mkw tanggal 21Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut.Memerintahkan Terdakwa tetap

Tipikor/2013/PN.MKW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriManokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapuratersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Agustus 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari padatanggal 28 Agustus 2013 ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2013 dari Terdakwasebagai

Dengan demikian jelas bahwa Judex Facti telahsalah dalam penerapan Pasal 2 UndangUndang Tipikor Nomor 31 Tahun1999 jo UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Keberatan terhadap putusan a quo yang tidak menerapkan ketentuanhukum tentang alat bukti petunjuk.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurdengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi;3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukum pada unsurHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2016/PT.PALmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;4.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsuryang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara;5.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palutelah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakanunsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut PenasihatHukum Terdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi SulawesiTengah agar menjatuhnkan putusan dengan menyatakan Terdakwa tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana

isisemua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuklaporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian negara,apabila menurut hakim nilai kerugian negara tidak sesuai denganperhitungan hakim, maka hakim sendiri dapat menentukan kerugian negaraberdasarkan pertimbangan tertentu menurut logika hukum.

No. 1765 K/PID.SUS/2017kerugian negara yang dilakukan BPKP atau auditor lainnya tidak bersifatmengikat secara hukum, Mahkamah Agung melakukan penilaian ataupenghitungan sendiri dan tidak tunduk pada laporan hasil audit investigasiyang dibuat oleh BPKP atau auditor lainnya dalam sidang tindak pidanakorupsi (TIPIKOR) karena hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isisemua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tipikor termasuklaporan hasil audit BPKP atau auditor lainnya perihal kerugian negara

Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menghapuskata dapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang Tipikor).

Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor terkait penerapan unsur merugikankeuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat(delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagidipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benarbenar sudah terjadi ataunyata (actual/ioss) dalam Tipikor;.

Dengan demikian, kata dapat dalam Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945, sehingga dalil para Pemohon beralasanmenurut hukum..

Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 14 November 2012 s/d 13 Desember 2012 ;5. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 10 Desember 2012 s/d 8 Januari 2013 ;6.Diperpanjang ...6. Diperpanjang Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambonsejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 9 Maret 2013;7.

Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga/instansi yang berwenang untuk melakukan auditterhadap keuangan Negara adalah BPK/BPKB, namun tidak menghilangkan kewenangan aparatpenegak hukum melakukan perhitungan kerugian Negara atau Perekonomian Negaraberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakimhakim, baik di Peradilan Umum maupun Peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkaratindak pidana korupsi ; Menimbang, bahwa perhitungan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, (Tujuh ribu limaratus rupiah ;~ Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Jakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari: RABU, TANGGAL17 JULI ....17 JULI 2013, oleh kami : HENKY HENDRADJAJA, SH.MH sebagai Hakim KetuaMajelis, ABADI, SH. dan HERY LILIANTONO, SH Hakim Adhoc Tipikor sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan pada hari: RABU, TANGGAL 24 JULI 2013 dalam persidangan yang dinyatakan

.: Surat Nomor: R410/2023/06/2016 tanggal 17 Juni 2016,perihal Laporan Penggeledahan untuk MendapatPersetujuan yang diajukan oleh Termohon kepada KetuaPengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 21.Pen. Pid. Sus/TPK/IV/2016/PN.Jkt.

.: Penetapan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Mengenai hari SidangHal 40 dari 69 Hal Putusan No. 112/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.SelNo.68/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT. PST tanggal 22Agustus 2016.19. Bukti T19 : Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.68/PID.SUS/TPK/2016/ PN.Jkt.PST tanggal 19 Agustus2016.20. Bukti T20 : Putusan Praperadilan Nomor 72/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Seltanggal 24 Agustus 2015 atas nama OC Kaligis.21.

Arbiyoto juga berpendapatkalau permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh keluarga tersangka tidakperlu surat kuasa dari tersangka.Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas makaeksepsi legal standing dari Termohon sudah sepatutnya ditolak.Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan eksepsi legal standingtersebut diatas, Termohon juga mendalilkan dengan adanya Penetapan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentangpenetapan hari sidang perkara atas

sesungguhnya belum jelas terbukti dari munculnya berbagaipenafsiran sebagaimana berikut ini :Penafsiran pertama, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkarapokoknya sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri atau pengadilan tipikor.Alasannya, agar tidak terjadi pertentangan antara putusan praperadilan denganputusan perkara pokoknya.Penafsiran kedua, permohonan praperadilan menjadi gugur apabila perkarapokoknya sudah disidangkan untuk pertama kalinya oleh Majelis Hakim disidang pengadilan negeri/tipikor

perbuatan melawan hukum harus dialamioleh pihak secara langsung (bukan pihak lain);Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGATadalah mengandung unsur Tindak Pidana Koprupsi, yang menjadikewenangan absolut dari pengadilan pidana (pidana khususTipikor).17.Bahwa dengan demikian, untuk dapat terbuktinya ada suatu kerugiannegera, maka secara hukum harus diperiksa oleh pengadilan pidanaHalaman 28 dari 64 halaman putusan Nomor 341/PDT/2018/PT.BDG18.khusus yaitu pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Perkara94/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg ("Perkara Tipikor"), dimana padapokoknya, Perkara Tipikor tersebut memeriksa aliran dana PPKIPMsebagaimana yang menjadi salah satu pokok masalah dalam perkara aquo, maka dengan demikian, perkara a quo termasuk dandikualifikasikan sebagai perkara yang mengandung asas Sengketa PraYudisial prejudicieel geschilj, Oleh karenanya, dalil gugatanPENGGUGAT yang menyatakan adanya kerugian negara perlu di putusterlebih dahulu melalui pengadilan khusus yaitu pengadilan tindakHalaman

selesai dan berakhir, sehinggaMajelis Hakim yang Mulia wajid mempertanyakan motif, maksud dantujuan sesungguhnya gugatan a quo ini diajukan;Bahwa satu dan lain hal, dapat TERGUGAT 1 sampaikan kepadaMajelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT (in casu Yayat SudrajatBin Otong Sudraja dan Komar, SE Bin Garirohadang) saat ini masihdalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan TindakPidana Korupsi pada pada Pengadilan Negeri Bandung, dengan No.Perkara 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg("Perkara Tipikor

mendalilkanPEMBANDING/TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, danatas perbuatan hukum tersebut menyebabkan kerugian bagi negara, hal inisangatlah tidak rasional dan dalil tersebut sangatlah tidak berdasarkanhukum oleh karena: Unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus dialami olehpihak secara langsung (bukan pihak lain); Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam dalil PENGGUGATadalah mengandung unsur Tindak Pidana Koprupsi, yang menjadikewenangan absolut dari pengadilan pidana (pidana khusus Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Nopember 2014No. 30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 16Desember 2014;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8Desember 2014 No. 30/Pid.SusTPK/2014/PN Tte, sejak tanngal 17 Desember 2014 s/dtanggal 14 Pebruari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding oleh KetuaPengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 5 Pebruari 2015 No.01/Pen.Pid

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medikpada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp. 5.000.000.000, (lima milyarrupiah) yangbersumber dari dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampaidengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat diRumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw Kabupaten Halmahera Utaraatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

terpisah), dalam proyek Pengadaan Alat Kesehatan dan AlatPenunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo senilai Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yang bersumber dari dana APBNP TahunAnggaran 2010, pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atausetidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelodi Jalan Landbouw Kabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor

PUTUSANNomor : 535 K/PID.SUS/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap >: IENDANG LILI;Tempat Lahir : Garut;Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun/2 April 1940;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Agama : slam;Tempat Tinggal : Kp.

Nomor : 535 K/Pid.Sus/2013Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :42Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Maret 2012 Nomor :91/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikansekedar mengenai jumlah uang pengganti yang dan lamanya pidana penjarapengganti pembayaran uang pengganti pembayaran uang pengganti yang dijatuhkankepada

TindakPidana Korupsi, UndangUndang Nomor : 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor : 8Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan46kedua dengan UndangUndang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum PadaKejaksaan Negeri Garut tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/TIPIKOR

,Hakimhakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistyo,S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd / Prof. Dr. Muhammad Askin, S.H., Ttd /Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.M.H.Ttd / MS. Lumme, S.H. Panitera Pengganti,Ttd / Dr. H.

PUTUSANNomor 189/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : AKBAR RIDO FAREZA Alias MEMBOTTempat lahir : Sedinginan (Riau)Tanggal Lahir : 23 tahun / 09Mei1994.Jenis kelamin > LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Kemboja Kep Ujung Tanjung, Kecematan TanahPutih, Kabupaten

. : Rp. 60.000,RedakSi ........ccccceeeeeeeeeeee : Rp. 10.000,PNBP uu... ..ceeecceeeeeeeeeeeeeees : Rp. 10.000,Meterai we : Rp. 6.000,JUMI AN Qe : Rp.166.000,(terbilang: seratus enam puluh enam ribu rupiah);Hal 10 dari 11 Pen No :355/Padt.P/2019/PN BglSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,RAMDHANI, SH.NIP. 19671207 198903 1 006 Hal 11 dari 11 Pen No :355/Pdt.P/2019/PN Bgl

Penetapan Plh Panitera Muda Tipikor penunjukan Panitera Penggantitanggal 10 September 2019 Nomor: 49/Pid.SusAnak/2019/PT. MKS;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam suratdakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pareparetanggal 1 Agustus 2019 NO. Reg. Perk.PDM17//PARE/Epp.2/(berikut ;DAKWAAN :Him 2 dari 10 him.

,MM bin H.Raden Muhmamad Samin , umur 56 tahun,agama Islam, pekerjaan Jurnalis Tipikor , bertempat tinggal di Jalan TGH.

. : Rp. 136.000,00,Jumlah Rp. 150.000,00,Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehWakil PaniteraT.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1029Hal 12 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNAHal 13 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNAHal 14 dari Hal 12 Perkara No.02/Pdt/2014/PT.BNA

rscrsssessssseessssenrsee Rp. 30.000,Biaya ATK / Pemberkasan. ......csscuen Rp. 50.000,PANGGIAN 00... eeecesseccseeseseteteceesesesesnseeesees Rp. 80.000,BiGVG@ PN BP vsscviscsewiermannannenenacance Rp. 5.000,Redaksi Metta Rp. 5.000,Meter wieeecccceccceccesesceecessseceesssseseesssnerees Rp. 6.000,JUMIGN weet Rp.176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Lidya Kardyna (Pemohon).Banda Aceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYMei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang didaftar diKepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 Mei 2020 Nomor: 69/HK.07/5/2020;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;Telah membaca dan memperhatikan:1.

Sby. tanggal 27 Mei 2020, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal15 Mei 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Juni 2020;Relaas Permintaan Bantuan Penyerahan memori banding tanggal3 Juni 2020 Nomor W.14.u.1/8779/Hk.07/6/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan yang dibuat oleh Panitera Muda TipikorPengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan

Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBY12.13.14.15.16.Relaas Penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Nomor 148/Pid.SusTPK/2019/PN.Sby. tanggal 4 Juni 2020, bahwa Terdakwa telah menyerahkanmemori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 3 Juni 2020;Tanda terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sby. tanggal 29 Mei 2020, bahwa PenasihatHukum Terdakwa II telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020;Tanda Terima Kontra Memori Banding Atas Memori BandingPenasihat Hukum Terdakwa I, dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Neri Bangkalan yang diterima Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 16 Juni 2020;Halamaan 120 dari 214 Hal.

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya, masingmasing selaku HakimHakim Anggota,Halamaan 214 dari 214 Hal. Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2020/PT SBYdan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengandihadiri HakimHakim Anggota serta dibantu, Rusno, S.H.

PUTUSANNomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:Nama Lengkap > RIYANTONO Bin TUGIYO.Tempat Lahir : MojokertoUmur / tanggal lahir : 43 Tahun / 07Februari 1978Jenis Kelamin : LakiLakiKebangsaan / : IndonesiaKewarganegaraanTempat tinggal : Dusun Jombangan

et bono) Setelan mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas PembelaanTerdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, secara lisan hari Kamis tanggal 15 Juli2021 yang pada pokoknya : tetap pada tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Atas Tanggapan (Replik) Jaksa PenuntutUmum, yang disampaikan Terdakwa secara lisan pada hari yang sama yang padapokoknya : tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RIYANTONO Bin TUGIYO diajukankepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Pacitan, dan menghadiri sidang di Pengadilan Tipikordi Jalan Arjuno, Sby dan Pengadilan Tipikor di Jalan Raya Bandara Juanda. Namununtuk detailnya yang bersangkutan lupa dan tidak mengarsipkannya.Bahwa benar, yang bersangkutan telah melakukan uji material dan pengukuranvolume bangunan fisik yang menggunakan sumber anggaran Dana Desa (DD) danAlokasi Dana Desa (ADD) Pemdes Sumberwuluh Kec.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tipikor akanmempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa RIYANTONO BinTUGIYO sebagaimana yang termuat Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbuktiataukah tidak .Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telahterbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwamemenuhi Semua unsur unsur pidana yang didakwakan kepadanya

di atas menurut penilaian MajelisHakim Tipikor unsur setiap orang dalam dakwaan ini tidak terjadi Error in Persona,sehingga Terdakwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum telahmemenuhi unsur setiap orang, dengan demikian unsur setiap orang ini menurutpendapat Majelis telah teroenuhi secara hukum ;Unsur ke2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain ataukorporasi.Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan dirisendiri, menurut R.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapurasejak Tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015dengan Tahanan Rutan.Hal 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PT JAP6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pada Pengadilan Negeri Jayapura sejak Tanggal 14 Januari 2015sampai dengan Tanggal 14 Maret 2015 dengan Tahanan Rutan.7.

,Advokat &Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor.226Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2014 yang telah diregister olehKepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura dengan Nomor. W 30.UI/19/HK 02.04/01/2015.Pada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :.

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi Jayapura, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIStanggal 21 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan di dampingioleh Hakimhakim Anggota , dibantu oleh SUYATMI, S.H.,M.H. Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa maupun Penasihat Hukumnya.Hakim Ketua Majelis,ttdIDA BAGUS DJAGRA, S.H.

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya telahmempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa perbuatanTerdakwa oleh karena dalam pertimbangan Judex facti Majelis HakimPengadilan Tipikor Makassar telah mempertimbangkan dengan tepatHal 36 dari 42 hal.

Put.No. 15/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSdatadatanya tumpang tindih dan tidak benar, sehinggadengan demikian seluruh pertimbangan Judex Facti MajelisHakim Tipikor Makassar dalam hal ini telah tepat dan benar.d.

medepleger atau seorang mededader itu harus turutserta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukanbersamasama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGERAAD yang menyatakan bahwa Apabila kedua peserta itu secaralangsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dankerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidakpenting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatanmereka sehingga dengan demikian seluruh pertimbangan Judex FactiMajelis Hakim Tipikor

Menetapkan agar Terdakwa SALEH dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu No. 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL tanggal 18 Desember 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa SALEH tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;2.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 04/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 07 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palu tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. yang dimintakan