Ditemukan 9042 data
129 — 63
Hal inidapat berakibat KSP Intidana tidak dapat memenuhi kewajibannyasesuai Putusan PKPU, yang dapat berakibat KSP Intidana pailit yangakan merugikan kepentingan 120.000 (seratus dua puluh ribu) AnggotaKSP Intidana, termasuk didalamnya Para Penggugat;9.
1.Ir. Sinta Tjandra Gunawan.
2.drh.Hartono.
3.England Rhys Can, S.E., MSc.
4.Canyon Keanu Can.
Tergugat:
H. Moch. Ruddy Ferdian,
Turut Tergugat:
1.Direktur Utama PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk,
2.Kepala Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Negara KPKLN Bogor,
3.Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Bogor,
139 — 27
independen yang digunakansebagaimana ditetapkan berdasarkan ketentuan PMK NOMOR27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANGPasal 44 ayat (2) dan Pasal 45 huruf b yang berbunyi:Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a merupakanpihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkankompetensi yang dimilikinya.Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasilpenilaian dari Penilai dalam hal:b.Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit
253 — 61
Karena dengan demikian mereka mengatakan bahwawalaupun salah satu pihak meninggal atau pailit, maka hubungan kuasatersebut tetap dapat berjalan.e Bahwa dengan adanya pencairan lebih dari limit merugikan nasabah ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, para pihakmenyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dailildalil Jawabannya, Tergugattelah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:halaman 76 dari 47 Put 83/PDT/2018/PT JMB11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21
90 — 54
hukum5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan denganpelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu besertabiayabiaya eksekusi yang telah dikeluarkan> Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016, tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 6, Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: LelangEksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit
76 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 454 K/Pdt.SusPHI/2015Pasal 163 ayat (2), perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terusmenerus selama dua tahun Vide Pasal 164 ayat (1), Vide Pasal 164 ayat(4), perusahaan pailit (Vide Pasal 165), pekerja/ouruh memasuki masapensiun Vide Pasal 167 ayat (1), pekerja/ouruh mangkir selama lima hariberturutturut Vide Pasal 168 ayat (1).
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
190 — 146
Memiliki Surat keterangan tidak pailit.19. Surat Pernyataan Kebenaran DokumenHalaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUSTPK/2020/PT JMB20. Pakta IntegritasOleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRA tidak bisamemperlinatkan dokumendokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalamLembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan olehsaksi IMRAN ROSYADI (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi, saatitu pihak PT.
90 — 26
deposan dikembalikan dengan bunga 20% setiap tahun atau 1,6%/bulan dan dapat dikembalikan kepada Kospin Sari Mandiri;Bahwa benar selama saksi bekerja pada Kospin Sari Mandiri belum pernahada pergantian pengurus;Bahwa benar Kospin Sari Mandiri telah dinyatakan Kolap oleh KetuanyaLaurensia dan oleh karenanya maka terhadap bunga simpanan tidak69diberikan, hal tersebut adalah kebijaksanaan dari Pengurus Kospin SariMandiri;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Kospin Sari Mandiri belumpernah dinyatakan pailit
PT. Sejahtera Wastu Perintis
Tergugat:
1.Hendi A. Hermawan
2.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
3.Muhammad Gobel
90 — 31
Membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansiberwenang;Memperoleh izin usaha secara tidak sah;. Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam)a9bulan berturutturut ;dane.
49 — 21
untuk syarat dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah daripihak pengguna barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalahharus tersedia dana yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD), dan untuk penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan peraturanUndangundang untuk melakukan penyedia barang dan jasa (terkait dengan ijinusaha/terkait status hukum badan usaha), memiliki keahlian/pengalaman tehnis danmanagerial, tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit
693 — 344
Cikotok tanpapemberitahuan tertulis kepada TURUT TERMOHON; b) Apabilapara Pihak Lainnya (maksudnya salah satu Pihak dari PihakPertama (PEMOHON) atau Pihak Kedua (TURUTTERMOHON)) gagal memenuhi kewajiban atau melakukanwanprestasi sebagaimana yang diatur dalam PERJANJIAN selama14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal surat peringatanketiga, di mana interval waktu antara surat peringatan pertama,kedua dan ketiga disepakati 30 (tiga puluh) hari kalender; dan c)Pihak Lainnya ada yang dinyatakan pailit
105 — 30
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)Oleh sebab itu, dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 45 butir bPermenkeu No.: 27/2016 maka telah cukup berdasar dan beralasan hukumpelaksanaan lelang atas objek lelang milik Penggugat pada tanggal 26September 2018 harus dibatalkan dikarenakan lelang yang dilaksanakan tidaksesuai dengan ketentuan Permenkeu No.: 27/2016 tentang petunjukpelaksanaan
1.TEGUH RIYANTO
2.DEDE IRWAN EFENDI
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Kement Keu Cq. Dirjen BEA Cukai Kanwil SumBagiTim Tipe Madya Pabean B Jambi
2.Pemerintah RI Cq. Kejagung Kejati Jambi Cq. Kejari Jambi
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Jambi
70 — 28
benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya;c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikantindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakpidana; Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2018/PN Jmb hal 78 dari 82e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakpidana yang dilakukan;Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa benda yang beradadalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit
155 — 54
BANK BNI (kondisi PT.JAPINDO KENCANA dalam pailit) kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012saksi menebus dan melunasi hutangnya PT. JAPINDO KENCANA senilai Rp.1.689.000.000, (satu milyar enam ratus delapan pulh sembilan juta rupiah)sehingga pihak BANK BNI menyerahkan sertipikat atas nama PT. JAPINDOKENCANA dimaksud kepada saksi;Bahwa selanjutnya sehubungan saksi berniat membalik namasertipikattersebut maka saksi pun menyerahkan sertipikat itu kepada Sdri. INDRAWATIPATUH M.
213 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di mana Pengadaan Armada PT.MNA berupa Pesawat Boeing 737200 menggunakanDana Kredit Avtur dan hasil Revitalisasi DanaPenanaman Modal Negara sebesar Rp75 miliar ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi LawrenceSiburian di persidangan di bawah sumpah menyatakanbahwa TALG saat ini telah dinyatakan pailit olehPengadilan Chicago, sehingga tidak akan terjadipengembalian Security Deposit milik PT. MNA; Akibat perbuatan Terdakwa, PT.
38 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (3), (3a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat(4) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut :Pasal 32 Ayat (1), (3) dan (4)"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal :a badan oleh pengurus;b badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani
Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut SH
Tergugat:
1.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam
2.PT. BPR LSE Manggala
3.Notaris / PPAT Andreas Timothy, H, MkN
4.BPN (Badan Pertanahan Nasional) Batam
5.Said Muhammad
151 — 98
atas nama Pemegang Hak Ahmad Hambali,dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1943 dengan luas 72 m2 sebesarRp.220.000.000, (duaratus dua puluh juta rupiah) yangmana penetuan tersebutsetelah memperhatikan taksiran harga dari Kantor Jasa Penilai Publik TOTOSUHARTO & Rekan (vide bukti TI8) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51Dalampelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, danLelang Eksekusi Harta Pailit
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSASHI PANGERAN BATARA Diwakili Oleh : MUSASHI PANGERAN BATARA
254 — 121
memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.memiliki kKemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualliuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP).tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
153 — 21
yang dikualifikasi mengundurkan diri (Pasal 168);Gugatan diajukan oleh ahli waris Pekerja yang meninggal dunia misalnyaapabila perusahaan belum membayar pesangon kepada Pekerja yangbersangkutan;Gugatan PHK yang muncul akibat memasuki usia pensiun, misalnyasetelah pensiun baru mengajukan gugatan;Gugatan PHK terbukti karena adanya pelanggaranpelanggaran kerja;Gugatan PHK yang muncul akibat memasuki usia pensiun, misalnyasetelah pensiun baru mengajukan gugatan;Gugatan PHK diajukan setelah perusahaan pailit
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
ANWAR SUBAGYO,ST,MAP Bin KAMAR PURWO SUDARNO
81 — 9
atau rekeninggiro khusus tidak cukup jadi tidak mencukupi untuk penarikan tersebut, Terdakwamenyatakan bahwa kalau yang harus dibayar Rp427.500.000,00 (empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka saldo tidak cukup untuk membayarsemen karena saldonya masih sekitar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga jutarupiah); Bahwa pembayaran semen tersebut tidak dibayar sesuai kesepakatansebelumnya dengan Catur Subekti dengan sistem pembayaran mundur 2 (dua)bulan karena keuangan Terdakwa sedang pailit
Buyung Suryadi
Tergugat:
1.PT.BPR Universal Kalbar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Turut Tergugat:
Irvan Ariyanto
172 — 21
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah); atauHalaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Ptkc. Bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang EksekusiPasal 6 UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal diatas,khususnya pasal 45 (b)maka terhadap lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, nilai limit ditetapkan olehPenjual.