Ditemukan 12306 data
17 — 0
Surat Keterangan Nomor : 474.2/409/V 1/2010 tanggal 09 Juni 2010dari Kepala Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, yangisi pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT, umur 35 tahun, alamat: Kabupaten Demak, telah pergi meninggalkan tempat kediamannyatersebut tanpa izin kelurahan sejak tanggal 02 September 2006 dansekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah RI, yang olehKetua Majelis diberi tanda P.3;Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksisaksiyang di sidang
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
8 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
16 — 1
2003, PENGGUGATdengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara agamaIslam di Kecamatan Mertoyudan dengan Kutipan Akta Nikah dari KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten MagelangNomor : 619/20/X/2003, tertanggal 13 Oktober 2003.Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGATsudah pernah hidup rukun dan tinggal bersama di Mess Tempat kerjaTERGUGAT di Sumatera Selatan, yang kemudian pada Januari 2010PENGGUGAT pindah ke Magelang di rumah kontrakan di Potrobangsan F no 409
17 — 4
Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 6
No.238/Pat.G/2018/PA Mrs.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat berperkarasecara CumaCuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanAgama Maros Nomor 409/LPBP/IV/2018/PA. Mrs, maka penggugatdibebaskan dari biaya perkara dan membebankan biaya perkara kepadaanggaran Negara c.g.
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
16 — 0
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
Terbanding/Terdakwa : SAKIR Dg LURANG Alias KENTAKI Bin SAKIR Dg NOMPO
23 — 16
banding Nomor 7/Pid.Sus/2020/PNMIl;Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut,Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupunTerdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara (inzage) sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkaramasingmasing tanggal 5 Mei 2020 Nomor W22U25/408/HK/01/V/2020 danNomor W22U25/409
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1601 K/PID/2015Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 409/PID/2014/PTMDN, tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Mei 2014Nomor 415/Pid B/2014/PNLP. yang diminta banding tersebut ; Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;Mengingat akan
17 — 0
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
31 — 7
Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) unit mobil dump truk warna kuning Nomor Polisi P 8920 UX; - Sawn Timber/Kayu gergajian jenis ulin sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) keping = 4,4327 M3 (empat koma empat tiga dua tujuh meter kubik); - 1 (satu) buah kunci mobil; Di rampas untuk Negara- 1 (satu) bendel Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Palangka Raya Nomor: 386/2014 tanggal 18 Nopember 2014; - 1 (satu) lembar kuitansi dari KPKNL Palangka Raya Nomor: KW-409
(empat koma empat tiga duatujuh meter kubik);3 1 (satu) buah kunci mobil22Di Rampas untuk Negara1. 1 (satu) bendel Salinan Risalah Lelang dari KPKNL Palangka RayaNomor: 386/2014 tanggal 18 Nopember 2014 ;2. 1 (satu) lembar kuitansi dari KPKNL Palangka Raya Nomor: KW 409/38601/11/2014 tanggal 18 November 2014November 20143. 1 (satu) lembar Kutipan Risalah Lelang dari KPKNL Palangka Raya Nomor:386/2014 tanggal 18 Nopember 2014;4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ Nomor
9 — 4
Putusan Nomor 0694/Pdt.G/2017/PA.BkI, Halaman 9 dari 12Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
9 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
9 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
14 — 0
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
14 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
10 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
32 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada negara;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2014/PN.Jmr joNomor 409/Pid.B/2014/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Jember, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2014Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2014 dariPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Jember