Ditemukan 39602 data
22 — 1
195/Pdt.G/2022/PA.LK
12 — 0
195/Pdt.G/2016/PA.Ngj
40 — 3
195/Pdt.P/2019/PA.Prm
PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2019/PA PrmaSil 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ItsbatNikah dalam persidangan majelis yang diajukan oleh:PEMOHON I, tempat lahir di Surau Cubadak, tanggal 30 Juni 1940, agamaIslam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani,tempat kediaman di PARIAMAN, selanjutnya disebutPemohon 1;PEMOHON Il, tempat lahir di Sariak
,pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga,tempat kediaman di PARIAMAN, selanjutnya disebutPemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il, serta para saksi dimuka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonanItsbat Nikah dan pada tanggal yang sama telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pariaman dengan register Nomor: 195
122 — 3
195/Pdt.P/2022/PA.Pare
28 — 17
195/Pdt.G/2024/PA.Ska
32 — 18
195/Pdt.G/2024/PA.Mn
16 — 0
195/Pdt.G/2024/PA.LLG
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 K/Pid.Sus/2024
88 — 0
195/Pdt.G/2023/PA.Lss
10 — 8
195/Pdt.P/2024/PA.Tgr
16 — 8
195/Pdt.P/2020/PA.Bjn
18 — 2
195/Pdt.P/2021/PA.Spg
51 — 0
195/Pdt.P/2023/PA.Tte
68 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
195 K/TUN/2024
12 — 1
195/Pdt.P/2023/PA.Srg
71 — 32
195/Pdt.G/2023/PA.Bitg
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 195 ayat 2 RBG serta butir 3 dan 4 dari SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1974 yang berbunyisebagai berikut :a. Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:(1) Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dandasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum taktertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;b.
Pasal 195 ayat 2 RBG yang berbunyi sebagai berikut:(2) Keputusankeputusan Hakim yang diputus berdasarkan ketentuanketentuan undangundang yang tertentu harus ikut menyebutkanketentuan itu;c.
Pasal 189 (2) RBG, Pasal 178 (2) HIR, Pasal 195(1) dan (2) HIR jo. SEMA RI, tanggal 25 November 1974, Nomor 3Tahun 1974, dimana Pengadilan dalam mengambil putusannyatidak memuat secara ringkas dan jelas alasanalasan dan dasarHal. 12 dari 22 hal. Put.
itu keputusan hukum Judex Facti dalam perkara inijelas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, karenakeputusan hukum Judex Facti tersebut ternyata kurang cukup memberipertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) dan tidakmengemukakan alasanalasan hukum (motiveringsplicht) yang dijadikandasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan hukum yangseadiladilnya, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan: Pasal 25 ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman; Pasal 195
64 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Musiran;3) SHM Nomor: 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 a.n. Suratmo dan beralih hakkepada Murnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta JualBeli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yangdibuat oleh dan di hadapan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung SelatanH.
Musiran) selaku Camat Gedong Tataan,1(satu) buah buku sertifikat Hak milik (SHM) tanah Nomor : 195, tanggal 17Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten LampungSelatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigan tanggal 26Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor : 58/01/GDT/X/AJB/1999tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dan dihadapkan PPAT WilayahKabupaten Lampung Selatan (H. Erwin Nana Subana AS, S.H.),dikembalikan kepada saksi korban Gelora Sinuhaji;4.
Musiran) selaku Camat GedongTataan, 1 (satu) buah buku sertifikat Hak milik (GHM) tanah nomor: 195,tanggal 17 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan An. Suratmo dan beralih hak kepada Murnihati Tarigantanggal 26 Oktober 1999 atas dasar akta jual beli (AJB) Nomor :58/01/GDT/X/AJB/1999 tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat oleh dandihadapkan PPAT Wilayah Kabupaten Lampung Selatan (H. Erwin NanaSubana AS, S.H.)
Musiran;3) SHM Nomor : 195 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan tanggal 17 Mei 1994 an. Suratmo dan beralih hak kepadaMurnihati Tarigan tanggal 26 Oktober 1999 atas dasar Akta Jual Beli (AJB)Nomor : 58/01/GDT/XAJB/1999, tanggal 08 Oktober 1999 yang dibuat olehdan di hadapan PPAT wilayah Kabupaten Lampung Selatan H. Erwin NanaSubana AS, S.H.
28 — 10
datang lagi menghadap ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadap' sebagai wakilatau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2. kalipanggilan sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudahhabis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitelah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W3A.4/195
AIPTU AGUS DWI HARSONO
Terdakwa:
PRIYONO Als. KAWOK Bin SURADI
76 — 7
., M.H.........ccccceecceeeeeeaeaeees Hakim ;Nama > SrU HANdaru, S.H..... 2. cece eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees Panitera Pengganti;Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yangditerima Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan surat pengiriman berkasperkara Nomor: B/195/X/2018/Polsek, tanggal 29 Oktober 2018;a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan sepanjang dalam berita acarapenyidik ;b.