tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai asli);: Putusan Nomor 87/PUUXVI/2018 Tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai asli);Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRBukti T.4Bukti T.5Bukti T.6Bukti T.7Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10Bukti T.11: Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Nomor :250.6/KR.IX/X/2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang terlibat Tipikor

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan jabatan, Tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi dariFotokopi);: Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor024/SKPP/BUP/ASMAT/2019, Tanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi sesuaiasli);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara (Fotokopi dari Fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor

Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara; Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilan danproporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kami sepahamdengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak ada pilihan lagi kecualiuntuk kejahatan umum biasa; Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkan harusmenunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jika dilihat dari SKyang diterbitkan 1 mei dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor

ada upaya pencegahanpemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan B50 2019 Tanggal 28Februari yang

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNGPUTUSANNomor : 63/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwaNama : TARDIAN, S.Pd,M.Si BINH.

Tasikmalaya.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS (Kasi Kesra Kecamatan Cisayong).Pendidikan > = 2.Terdakwa ditahan di Rutan sebagai berikut1.2.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06Oktober 2012;Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 26 September 2012sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 26Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;Terdakwa dipersidangan

Tinggi Pengadilan TindakPidana Korupsi dan EDI SUPARTA, SH Hakim AdHoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dantanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutdibantu oleh NUSIRWAN ANAS Panitera Pengganti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

EDI SUPARTA, SHPanitera Pengganti Tipikor,NUSIRWAN ANAS38

Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 09/SKK/TIPIKOR/LBHKBPPP/VI1/2016, tertanggal 28 Juni 2016;Pengadilan Tinggi tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Desember 2016 Nomor15/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkasperkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

,MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masingmasingsebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada Hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dihadiri oleh RINA SINAR P sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadirioleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1. BETTY DESNITA, SH, MH. Dr. P.H. HUTABARAT, SH, MH.2. ARONTA, SH.

Selanjutnya disebut sebagai TurutTerbanding / semula Turut Tergugat;halaman 2, Perkara Perdata Nomor. 93/Pdt/2017/PT BNAPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehtanggal 3 Nopember 2017, Nomor 93/Pen.Pdt/2017/PT Bna serta berkasperkara putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.G/2017/PNBna, tanggal 18 September 2017 dan suratsurat lain yang bersangkutandengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya

Rp.veceeeeeeeeeee 4, Perkara Perdata Nomor. 93/Pdt/2017/PT BNAUsman, S.H Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Tahap sejak tanggal3Juli 2018 sampai dengan tanggal1 Agustus 2018;10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Tahap Il sejaktanggal2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal31 Agustus 2018;Terdakwadidampingi oleh Taufik M.

,SH.MH.PANITERA PENGGANTI,Dto.M.HusinUntuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 40 /PID/2018/PT.BNA

dan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini, sesuaidengan fakta hukum secabagaimana telah diuraikan di atas adalah unsuredengan menyalahgunakan kekuasaannya, karena unsur tersebut yangdigunakan oleh Terdakwa sebagai alat (instrument) didalam melakukan deliksebagaaimana yang didakwakan kepadanya tersebut.Menimbang, bahwa mengenai' pengertian dari unsur denganmenyalahgunakan kekuasaannyasebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf eHalaman 76dari92Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgUU TIPIKOR

Dengan demikian, atas dasar doktrin ahli hukum tersebutdapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang ataukekuasaan sudah pasti merupakan perbuatan melawan hukum, namun setiapperbuatan melawan hukum belum tentu merupakan perbuatan penyalahgunaankekuasaan atau wewenang.ts Menimbang, bahwa mengenai pengertian kata memaksa seseorangmengingat UndangUndang TIPIKOR tidak memberikan penjelasan tentangpengertian unsure tersebut, maka untuk mengartikan unsur tersebut Majelissependapat dengan

Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuaidengan kehendaknya.Didalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang menjadi obyek perbuatan memaksatersebut bukan fisiknya, tetapi kKehendaknya (psychisnya), yaitu adanya rasa takut,perasaan tidak enak, dan lainnya.

Sesearang", dalam Pasal 12 e UU Tipikor, yang menjadiobyek perbuatanmemaksa tersebut bukan fsiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya).Didalamperbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arahyang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangandengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namunharusdipenuhinya.

(Adami Chazawi,Ibid. halaman 242)Bahwa dalam doktrin yang lainmengatakan bahwa yang dimaksud denganmemaksa seseorang dalam pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah suatu perbuatanyang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasatakut tersebut baik karena tekanan fisik, misalnya akan dipukul atau ditendangmaupun adanya tekanan psikis misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidakakan disusulkan naik pangkatnya (R.

/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa padatanggal 08 Oktober 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBanjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi tersebut;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2015/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yangmenerangkan, bahwa pada

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

tanahyang lainnya bermasalah mempunyai kedudukan sebagai orang perorangansebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor.

Berhubung karena tidak adahasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukanoleh badan pemeriksaan keuangan yang mempunyai legalitas dan otoritaskewenangan maka Ketua Majelis akan memperhitungkan kerugian pemiliklahan yang harus dibebankan kepada Terdakwa SAPLI; Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo.

PERMA tentangUang Pengganti secara tegas menentukan bahwa pidana uang penggantidijatunkan terhadap Terdakwa yang memperoleh harta kekayaan dari tindakpidana korupsi; Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memperoleh hartakekayaan dari tindak pidana korupsi sehingga harus dirampas dandikembalikan kepada negara; Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 ayat (1) huruf UU Tipikor, Terdakwa tidak dapat

PENGADILAN TIPIKOR BANDUNG PUTUSANNomor : 99/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls.1 Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkatpertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara terdakwa : Nama Lengkap : Drs. R. HIDAYAT MAKBUL, M.Si bin Alm. M.

Perpanjangan Penahanan Wakil KetuaPengadilan Negeri Tipikor Bandung sejaktanggal 18 September 2013 s.d 17 Oktober2013, jenis Penahanan Rutan ;4. Hakim Majelis Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 19 September 2013 s.d tanggal18 Oktober 2013 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan TipikorBandung sejak tanggal 19 Oktober 2013 s.dtanggal 17 Desember 2013 ;6.

Perpanjangan Penahanan ke. dari WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 18 Desember 2013 s.d 16Januari 2014, jenis Penahanan Rutan ; Ts Perpanjangan Penahanan ke. 2 dari WakilKetua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandungsejak tanggal 17 Januari 2014 s.d 15 Februari2013, jenis Penahanan Rutan ; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KARNAEN, SH.MH& YOSEPH LUTURYALI, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan DidiPrawirakusuma No.13.B.Kabupaten CianjurJawaBarat,berdasarkan Surat Kuasa KhususNo.438/KP/SK/X/2013 dan No.439/KP/SK/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 ;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kls.1 Bandung tanggal 19 September 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Bdg tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini ; Telah membaca Surat

Nomor : 293/KP/X/2013 tersebut, serta tanggapan/pendapatPenuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2013 tersebut, Majelis Hakim akan menentukansikap dengan menjatuhkan putusan sela pada tanggal 29 Oktober 2013, yang amarnyasebagai berikut :MENGADILI:e Menyatakan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung berwenang untuk mengadili tindakpidana korupsi ;e Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;e Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.PDS04/CINJ/08/2013, tanggal 29

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejaktanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengantanggal 08 Juli 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Juli 2011sampai dengan tanggal 06 September 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejak tanggal07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 13Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;9. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor : 207 / 2012 / S.098.TAH.SUS / PP/ 2012 / MA tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 ;10.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004menentukan jenis dan hirarki peraturan perundangundangan adalah sebagaiberikut;Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Undangundang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah;Bahwa berdasar ketentuan Undangundang dan doktrin hukum pidana diatas, maka tampak Majelis Pengadilan Tipikor telah keliru dalam menerapkanhukum.

No. 571 K/Pid.Sus/201 2Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDPDepartemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMPPulau Sabu bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditafsirkanMajelis Tipikor juga dalam hal melanggar Surat Direktur Jenderal PerhubunganDarat kepada Pengelolah Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDPNomor: KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yangmenyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai denganpencapaian

Lumme, S.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.. sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh ParaPemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Tid /H. Surachmin, S.H., M.H. Ttd / Timur P. Manurung, S.H., M.M.,Tid / M. S.

No. 2555 K/PID.SUS/2016Tingkat Banding halaman 99 sampai halaman 100 dari 106 halaman(hanya 2 halaman), sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan atau menimbulkankerugian negara/daerah , Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksisaksiternyata saksisaksi tidak ada yang secara tegas dan spesifikmenyatakan

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapatadalah hak setiap anggota DPRD tersebut termasuk pimpinan untuksetuju atau tidak setuju terhadap Rancangan APBD Tersebut dan tidakada kewajiban hukum dari Terdakwa . YOHANNES ELUAY,S.H. sebagaiKetua DPRD dan Terdakwa II. Drs. GIDION DODOP, MM. sebagai WakilKetua Il DPRD Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan keberatanatau menolak atas usulan besaran Anggaran Sekretariat DPRDtersebut pada saat sidang paripurna Penetapan APBD dansedangkan Terdakwa Ill.

No. 2555 K/PID.SUS/2016dikeluarkan berdasarkan APBD difinitif yang sah adalah sah, apalagiAPBD tersebut tidak pernah dibatalkan, oleh karena itu menurut hematPengadilan Tipikor Tingkat Banding segala tindakan untuk melaksanakanPeraturan Daerah tersebut tidak dapat dipidana.Menimbang, bahwa hal yang sangat penting dalam pembuktian unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalahperbuatan tersebut sudah pasti dan harus dilakukan dengan sengajamencari keuntungan yang menimbulkan

,Sos,M.Siselaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura periode Oktober 2011sampai Desember 2011 (diputus bebas oleh pengadilan Tipikor pada PNJayapura dan sementara dalam proses kasasi) yang baru menggantikanHal. 146 dari 173 hal. Put.

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura) tidakterbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidakterbukti Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, lagi pula tidak ternyata Judex Facti telah melampauiwewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang dan/atausalah dalam cara mengadili perkara;2.

Maratua Rambe, SH.MH.d. t. o.2 Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTIUntuk salinan yang sama bunyinya olehWakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor d. t. o.Banda AcehSulaimanT. TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1029Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.

B A J 1,SH.PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511261989031004 Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 385/PID.SUS /2018/PT Mks

,M.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Bna

maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwa Penggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahHalaman 7 Putusan No.282/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan,sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 13/Pid.SUS/Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin : sejak tanggal 09Februari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015.5. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin : sejak tanggal 12Februari 2015 s/d tanggal 13 Maret 2015.6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin : sejak tanggal 14Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015.7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Banjarmasin : sejaktanggal 13Mei 2015s/d tanggal 11 Juni 2015.8.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT Banjarmasin : sejaktanggal 12 Juni 2015s/d tanggal Juli 2015.Putusan No.16/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm. Halaman 1 s/d 83Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : AHMAD MUJAHID,SH.SYAMSUL BAHRI,SH.,ABDUL ROHMAN,SH.,RIZALDI NAZARUDDIN,SH.

,Semuanya adalah Advokat /Penasihat Hukum pada kantor Hukum AHMADMUJAHID ZARKASI,SH yang beralamat di Jalan Raya Yudistira No.37 Rt.21Komplek Bumi Pemurus Permai,Kelurahan Pemurus Dalam Kec.banjarmasin SelatanKota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2015yang terdaftar dikepaniteraan PN Banjarmasin Nomor 21/PID/2015/PN.Bjm.Pengadilan TIPIKOR tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasintanggal 12 Februari 2015, No.16 / Pid.Sus TPK / 2015

Membebankan kepada Terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48 / PID.SUS / Tipikor / 2012 /PN.PBR. tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.54Menyatakan Terdakwa YUMADRIS, S.E telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama;Menghukum Terdakwa YUMADRIS, S.E tersebut oleh karena itu denganpidana penjara

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18 / TIPIKOR / 2013 / PTR tanggal 29Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :621.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 48/PID.SUS/Tipikor/2012/PN.PBR tanggal 15 April 2013 yang dimintakanbanding tersebut mengenai

Atasdasar itulah maka seharusnya UndangUndang Tipikor dalam perkara a quo,dikesampingkan, dan diberlakukan UndangUndang Perseroan Terbatas;Ill.Keberatan Ketiga : Judex Facti salah di dalam menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi sudah ditentukan secara "limitatif dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP. Adapun pemeriksaan kasasi yang dilakukanoleh Mahkamah Agung haruslah berpedoman kepada alasanalasantersebut.

sebagaiberikut :Bahwa setelah kami mencermati isi dari putusan Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbanganhukumnya ternyata Judex Facti yang senyatanya mengatakan "Sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa pemidanaan atau pidana yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanPekanbaru perlu diperbaiki karena putusan terlalu ringan (Vide PutusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor 18 / TIPIKOR

Mohammad Askin, S.H. dan MS.Lumme, S.H., HakimHakim Ad hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.ttd./ MS.

Amron Sodik, S.H. dan Suyadi, S.H. masingmasingHakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 47/Pen.Pdt/2017/PT.BNAtanggal 6 Juli 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbukaHalaman 28 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNAuntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengandihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H.

Rp. 5.000, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Biaya proses ......... Rp.139.000, Panitera.Jumlah ................. Rp.150.000,H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Halaman 29 Putusan Nomor 47/Pdt/2017/PT BNA

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April2014;9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengantanggal 25 Juni 2014;10.Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.