Ditemukan 17793 data
Paskalia Gabrielsa Dehoni
21 — 2
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SUCI PRATIWI AGUSTIN
18 — 6
yaitu P1 sampai dengan P7 dan dua orangHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 850/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.SUCI PRATIWI AGUSTIN.saksi yang masingmasing menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi TitinYulianti dan saksi Lina Marlina;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presidan Republik IndonesiaNomor 96 tahun 2018 , tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil dalam Pasal 59 disebutkan:Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
26 — 12
Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/063/PKMRB/V/2018 atas namaRirin Andriani yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Paruga, KotaBima, tanggal 5 Mei 2018, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.4);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan
15 — 6
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0425/060/VIV/2012, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap,tanggal 14 Juli2012, Bukti P.1; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nomor : 3301092910840002yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacaptanggal 22 Nopember 2012, Bukti P.2; PutusanNomor: 5062//Pdt.G/2013/PAClp.Halaman 3 dari 8 halamanmasingmasing yang terdiri dari:1.Surat jin atasan Termohon Nomor : 800/26/19/2013, yang dikeluarkan olehKepala UPT
168 — 89
SAKSI : PATILIMBIS WASSAHUA : (Dibacakan) Bahwa Saksi adalah PNS pada Kantor UPT Dinas Perhubungan Maluku Tengah diPelauw dengan jabatan Petugas lapangan pada Dermaga Penyeberangan WairiangDesa Kailolo sejak tahun 2005 sampai sekarang ; Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan penjualan karcis kepada pengguna jasaangkuta Ferry dan setelah selesai melaksanakan penjualan karcis, maka saya kembalimelaksanakan tuga di Kantor UPT di Pelauw; Bahwa pada tahun 2011 ada pekerjaan rehabiltasi dermaga pada tahun
2011 dariDinas Perhubungan Provinsi Maluku, tapi saksi tidak tahu siapa kontraktor yangmengerjakan sebab kantor UPT Pelauw tidak terlibat didalmnya; Bahwa saksi melihat ada pekerjaan untuk bangunan : Atap zink diganti baru seluruhnya ; Kaca gedung ganti baru ; Pintu jendela serta kusen diganti baru ; Plafon gedung secara keseluruhan di ganti baru ; Talud dermaga diprbaiki yang rusak saja ; Tempat parkir diaspal ; Pengadaan 10 (sepuluh) buah kursi kayu diruang tunggu ; Kursi sofa di ruangan Kepala
UPT ; 1 (satu) buah wireless ; 4 (empat) buah meja dan kursi (bahan kayu) bahwa Saksi jelaskan bahwa ada juga pekerjaan catwalk dimana pekerjaan tersebutmenaqgunakan besiyang bagian atasnya dicor semen;TANGGAPAN TERDAKWA : Tidak keberatan.28VIII.
SAKSI: ADRIAN LEATOMU: (dibacakan Saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan dari Kejaksaan sehubungandengan dugaan Penyalagunaan dana Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan ,bangunan, talud dan areal parkir Desa Wairiang Pulau Haruku Kabupaten MalukuTengah tahun anggaran 2011 ;29Saksi sebagai Kepala UPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKecamatan P.
Haruku Kab Maluku Tengah namun saya lupa nomar dan tangalnya ;Bahwa tugas dan tnggung jawab saksi sebagai Kepala UPT Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kecamatan P.
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 718 K/Pid.Sus/201 1050/04/IX/UPT/2009 tanggal 16 September 2009 kepada penyedia jasakontruksi untuk mengikuti Pelelangan Penataan Lingkungan PembangunanGedung Kantor DPRD Kota Sukabumi dengan pagu anggaran3.100.000.000, (tiga milyar seratus juta rupiah) pengadaan dilaksanakanmelalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi Jawa Baratmuiai tanggal 17 September 2009.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 dilakukan pembukaan surat penawaranyang dituangkan dalam Berita Acara pembukaan penawaran
,M.Si. selaku PPK dansaksi AJANG SURYANA, SH. selaku PPTK mengadakan rapat koordinasiyang belum menghasilkan atau keputusan dikarenakan beberapa panitiapengadaan berhalangan hadir sehingga rapat koordinasi tersebut harusdijadwalkan kembali dengan waktu dan tempat yang memungkinkan danmenunjang kelancaran jalannya rapat.Bahwa selanjutnva pada tanggal 03 Nopember 2009 diadakan rapat kembaliyang bertempat di UPT Pengadaan Barang dan Jasa kantor BAPPEDA KotaSukabumi bahwa panitia pengadaan untuk keseluruhan
No. 718 K/Pid.Sus/201 1 pembangunan Gedung Kantor DPRD Bahwa untuk melaksanakan penataan Lingkungan Pembangunan GedungKantor Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi tahun anggaran 2009panitia pengadaan barang dan jasa meiaksanakan pengumuman pengadaandi surat kabar Media Indonesia dengan nomor pengadaan050/04/IX/UPT/2009 tanggal 16 September 2009 kepada penyedia jasakontruksi untuk mengikuti Pelelangan Penataan Lingkungan PembangunanGedung Kantor DPRD Kota Sukabumi dengan pagu anggaran3.100.000.000
KARIADI
34 — 19
yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Muhamad Ifan
30 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
AGUS SUGIONO
40 — 26
yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
NURMA SULISTYOWATI
24 — 2
hendakmemperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
26 — 6
Tabaci, Kalideres, JakartaBarat, dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dalamkepemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yangberwenang dan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.99 B/U/2013/UPT/ LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2013 disimpulkanbahwa barang bukti daun ganja kering dengan berat netto 1,8542 gram (sisa Labkrimdengan berat netto 1,7679 gram) adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan
11 — 6
Asli Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama Fitri Anggriani yangdikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Penanae, Kota Bima,tanggal 11 Oktober 2017, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.4);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan
11 — 1
SALINAN PUTUSANNomor : 5153/Pdt.G/2013/PA.Clp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdatadalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara: PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Perangkat Desa UPT, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, memberi kuasa kepada AGUSCHANDRA,SH. dari Kantor Konsultan Hukum ,Mediasi dan Advokat berkantor
PEDELIS MAHADAN
31 — 11
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
LUVI NURDIATI
25 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
RUJUK ARIEF FANGGA
34 — 5
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
Nurul Baeti
27 — 2
dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan BuktiP.7 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
SAIFUL ANAM
27 — 17
Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undanghalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN NgbUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
AZHAR
14 — 12
.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2007 yang semula tertulis Zul Padli Tri Purboyo dan diperbaiki menjadi Zulfadli Tripurboyo sesuai dengan dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SMP/13/ 1554691 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SMP Negeri 5 Medan pada tanggal 5 Juni 2020;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
Amat Usman, S.H.
Terdakwa:
CECEP SETIAWAN WIJAYA alias ASIONG
88 — 35
Bahwa barang bukti yang disita dari ARIS SUSILO dan MARYANTOsebagian diantaranya merupakan Shabu yang diproduksi oleh saksiHARYANTO CHANDRA dan saksi VICTOR SAM ANDARIA, kemudiansetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti atas namaARIS SUSILO sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisNomor : 40.H/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 14 Agustus2013 dan atas nama MARYANTO Nomor : 39.H/VIII/2013/UPT LAB UJINARKOBA tanggal 15 Agustus 2013, disimpulkan positif mengandungMetamfetamina
SETIAWAN WIJAYA alias ASIONG adalahsebagai Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Klas II ANarkotika Jakarta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri JakartaUtara.Bahwa barang bukti yang disita dari ARIS SUSILO dan MARYANTOsebagian diantaranya merupakan Shabu yang diproduksi oleh saksiHARYANTO CHANDRA dan saksi VICTOR SAM ANDARIA, kemudiansetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti atasnama ARIS SUSILO sesuai dengan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Nomor : 40.H/VIII/2013/UPT
Pusat dengan menerima upah Rp.10.000.000, (Sepuluh jutarupiah) namun ditangkap Petugas.Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita dari ARIS SUSILO, dan yangdisita dari Maryanto dikenali diantaranya dari hasil produksi yangdilakukan oleh saksi HARYANTO CHANDRA dan saksi VICTOR SAMHalaman 14 dari 39 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2018/PN Jkt.TimANDARIA di dalam Lapas Cipinang, kemudian setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris sesuai dengan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Nomor : 40.H/VIII/2013/UPT