Ditemukan 17962 data
14 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Gira) cba) y CIs ple Avaliyly Salgadll jgni agaily cyey ALLisd) sidTN slg Voll Gially cigally AB pers y cil glArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlah dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
15 — 6
tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada beritayang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah alistifadhah), sebagaimanadisebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:ul ws ate9 Liu us aolixisVL J asleaul @ fuaisassis. aV glls sVaJlo gislls walle 5V llsaslsis CHl5 J5allsArtinya: imam Syafi'i membenarkan kebolehan Kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
22 — 0
tua asal kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilandalam lingkungan Pengadilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 1 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dimaksud di atas bertugasdan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkaraantara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat dan hibah serta wakaf
16 — 1
sindALY sll y Yisll Find y Spall g Ad pcan y Lid llArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
25 — 2
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) balls els le Aiolituyl Salad) S905 agbily Guay ALLins) rindALY sll Ygl) Giallg Cagally Ad juene g Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 413/Pdt.P/2017/PA Wng2.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
24 — 1
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
31 — 13
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
23 — 8
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glas) Abally cisil) ple Aol slg) S505 og lbly Gay ALLins) sindAN ally Vsll Giadly Ci pally Ad pucan y Lid glHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0281/Pdt.P/2017/PA WngArtinya:"Golongan Hanabilan dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.2. Dr.
18 — 2
ZAINUDDIN) yang berdasarkan padaberita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi:a:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim,nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. ( Fighus Sunnah, jilid
123 — 174
Sedangkan perkawinan yang akandilangsungkan menurut dan sesuai dengan tatacara selain agama Islamdicatatkan Pencatat Nikah pada kantor catatan sipil, maka perkarapencegahan perkawinan merupakan kewenangan pengadilan umum(Negeri);Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b.waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
MHD. IKHSAN
70 — 44
orangorang yang beragama Islam;Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan diatas dijabarkan pulatentang kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menegaskanbahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
HONIPA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP
116 — 70
., halaman 20 dari halaman 65bahwa adapun pengangkatan dan pemberhentian penjaga Asta Tinggi sertapenentuan tanah pecatonnya di tuangkan dalam bentuk SK Bupati atas usulnadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep.. bahwa berdasarkan surat kuasa hadir Wakaf Panembahan Somala Sumenep(RB. H. Abd. Gaffar ) kepada RP. Mohammad Mochtar, SH dan surat kuasaBupati Sumenep kepada kepala Kantor Agraria Kab.
Kohar, SH No. 40 tanggal 7 Agustus1984 yaitu akta pendirian Yayasan Panembahan Somala Sumenep. bahwa di dalam Anggaran dasar Yayasan Panembahan somala Sumeneppasal 8 huruf d kewajiban dan wewenang badan pengurus adalahpengangkatan dan pemberhentian petugas jaga Asta Tinggi, kuburan rajaraja, kuburan ulamaulama yang termasuk dalam lingkungan Asta Tinggitermasuk pula penentuan tanah Catonnya atas usul badan pengurus yangdiketahui oleh ketua Wakaf Panembahan Somala Sumenep di tetapkandengan surat keputusan
58 — 12
Kabupaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Asnawi dan Mardani;Selatan dengan Saluran Irigasi;Barat dengan Jalan Kabupaten;Timur dengan tanah Ismail AR;Bahwa Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 200 Juta Rupiah, dan objek tersebutsaat ini dikuasai oleh : Pihak Tergugat I;Sepetak tanah sawah berukuran + 80 x 40 x 80x 40 M, yang terletak di GampongBlang Seupeung, Kecamatan Jeumpa, Kabuapaten Bireuen dengan batasbatasnyasebagai berikut :Utara dengan tanah Ibu Fad dan tanah Wakaf
No. 211/Pdt.G/2011/MSBiribu Fat dan tanah Wakaf, hanya dengan Tgk.
Din/Ilyas Hamzah, tentang taksiranharga tidak sesuai dengan harga pasaran, melainkan hanya berkisar taksiran hargaRp. 25 ribu rupiah/meter, dan penguasaan bukan Tergugat I saja melainkan denganTergugat II, untuk objek No. 6 batas sebelah Selatan tidak benar dengan IbrahimAbdurrahman akan tetapi berbatas dengan tanah Wakaf Lorong, dan taksiran hargapun tidak sesuai dengan kondisi tanah, hanya berkisar taksiran harga Rp. 30 riburupiah/meter;DALAM REKONVENSIBahwa apaapa yang telah Tergugat dalam konvensi
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
97 — 56
Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 TentangPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989TENTANG PERADILAN AGAMA:Pasal 49Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang:a. perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;> ea m>o a0 &shadagah; dani. ekonomi syari'ah..
Hanyasaja, perlu dipahami bahwa sekalipun subjek hukumnya adalah orangorang yang beragama Islam, Pengadilan Agama tidak berwenangmenyelesaikan sengketa hak milik dimaksud jika sengketa hak miliktersebut berdiri sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain,Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Mrt.misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama,sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketaekonomi syariah;Bahwa berdasar halhal sebagaimana terurai tersebut
umum adalah perkarapidana dan perdata yang ditentukan oleh undangundang menjadikewenangannya, sedangkan yang menjadi obyek sengketa di PengadilanAgama berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang mana telahdisempurnakan dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di mana PengadilanAgama mempunyai Absolut Kompetensi terletak pada Justicialblenya (pencarikeadilan), yang mana kewenangan tersebut meliputi : perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
105 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarindatermasuk pemanfaatan gedung tersebut oleh Penggugat, asetyang tertanam tidak hanya milik Penggugat tetapi partisipasipihak ketiga sebagai donatur dalam bentuk sumbangan, hibah,wakaf dan lainlain, dan sekarang sementara berlangsungpembangunan gedung baru lantai 5 yang akan menjadi pusatkegiatan pelayanan Rumah Sakit Islam Samarinda.
sengketa tersebut tetapmemaksakan pengalihan Rumah Sakit Islam Samarinda menjadiRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Islam Abdul WahabSyahranie, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalahpemilik yang sah atas Izin Rumah Sakit Islam Samarinda yang sudahberlangsung selama 28 tahun dan Aset Penggugat di dalam RumahSakit Islam Samarinda tersebut tidak hanya eks Gedung Rumah SakitUmum Jalan Gurami (pinjam pakai), akan tetapi terdapat AsetPenggugat sendiri serta sumbangan dari pihak ketiga berupa wakaf
berlakuatas nama Pemohon Kasasi; Manajemen Rumah Sakit Islam Samarinda, tenaga medis dan non medisserta tenaga penunjang lainnya masih aktif melakukan pekerjaanya; Hubungan kontrak dengan pihak ketiga seperti BPJS, para asuransikesehatan, serta suplair farmasi dan logistik masih sedang berjalan; Bangunan Sarana Kesehatan yang sedang digunakan bukan hanya ExGedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda (objek pinjampakal) yang dipinjam pakaikan, melainkan terdapat gedung/bangunanyang berasal dari wakaf
162 — 47
diubahdengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal2 menentukan: Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaanKehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kompetensi absolut PengadilanAgama berwenang menyelesaikan waris, wasiat, wakaf
dan shadaqah umatIslam, bagi non Muslim Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan 50 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama ditentukan: Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam dibidang:Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;~@ 29 5 pInfaq;.
34 — 6
Padang HuluKota Tebing Tinggi dan almarhum telah di kebumikan ataudikuburkan di belakang rumah (ditanah wakaf keluarga);e Bahwa saksi dan keluarga terdakwa ada melakukan perdamaian secarakekeluargaan dan keluarga terdakwa juga datang saat pemakamanalmarhum dan keluarga saksi telah mengikhlaskan kepergian almarhum;e Bahwa saksi dan keluarga ada mendapatkan bantuan perobatan danpemakaman dari pemilik mobil yang saksi sewa, dari keluarga terdakwadan perwakilan truck tronton;Atas keterangan saksi tersebut
DearManson Saragih telah dimakamkan di tanah wakaf keluarga di DesaDame Raya Kab. Simalungun pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2013jam 19.00 wib;Bahwa saski ada mendapatkan bantuan pengobatan dari keluargaterdakwa, dari pihak pemilik mobil Suzuki APV juga dari perwakilan mobiltruck tronton ;Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa atau terdakwa telahmelakukan perdamaian secara kekeluargaan clan saksi telahmengikhlaskan kepergian suaminya korban Sdr.
PENGURUS MESJID AGUNG AL IJTIHAD KABUPATEN SINJAI Diwakili Ketua Umum H. ZAINUDDIN FATBANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SINJAI
78 — 46
Alamsyah Asapa ;Bahwa dari Yayasan memperoleh Tanah wakaf ;Bahwa tidak pernah tanah Yayasan diwakafkan oleh A.
Bahwa Masjid Agung Nujumul Ittihad dahulunya bernama Yayasan yangbernama Yayasan Masjid Pendidikan Al Istihad.Bahwa di atas tanah wakaf Yayasan Masjid Pendidikan Al Istihad tersebutterdapat tiga bangunan permanen milik yayasan Masjid pendidikan AlIstihnad, yaitu Masjid, Tempat Wudhu, dan Rumah Imam/ Petugas Masjid,sebagaimana Surat Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi PendaftaranTanah tanggal 13 Desember 1982, gambar Situasi Nomor 508/1982,dengan luas 8.897 M?
Yayasan Mesjid Al Istinad (Vide bukti P10).Bahwa di atas tanah wakaf Yayasan Masjid Pendidikan Al Istinad sudahberdiri tempat Ibadah, tempat wudhu dan Menara sebagaimana Surat IzinMembangun Nomor : 606/S/IB/KDS/1999 yang dikeluarkan oleh BupatiKepala daerah TK II Sinjai (vide bukti P9).Bahwa Yayasan Masjid dan Pendidikan Al Itinad Kabupaten Sinjai dalamhal ini diwakili oleh Ketua ( Drs. H. A. M. Saleh Asapa) dan Sekretaris(Drs.
6 — 6
dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
15 — 3
XX Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA),yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Isbath(pengesahan) Nikah yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkanketentuan