Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 21-06-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 21/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
MARZUKI
Tergugat:
KEPALA DESA BELANTING KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
234124
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794 K/Pdt/2017
Tanggal 19 September 2017 — TOMOE ENGINERING CO, LTD, diwakili oleh Representative Director, Hitoshi Yamamoto VS PT ASIA PACIFIC FIBERS TBK, diwakili oleh Direktur, Peter Vinzenz Merkle dan kawan
146127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1794 K/Pdt/2017 Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya duapihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang; Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; lsi dan tanda tangan diakui;24.Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangkan jelasmenunjukkan bahwa email tertanggal 20 Mei 2011 berupa LOI telahmemenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti suratyang sah menurut ketentuan Undang Undang ITE dan ketentuan Pasal1875 KUHPerdata
Register : 25-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 3/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.ALBARDIN
2.NUR SLAMET, S.Pd
Tergugat:
BUPATI MUNA
18392
  • DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan ;Sebagai pelaksana proyek Desa;Menyjadi pengurus partai politik; dan/atauMenjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;15.
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 22/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.HENDRI DUNAN
2.FEBRIANSYAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUKIT INDAH
123123
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 22/G/2021/PTUN.PLGj. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;l. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Register : 13-02-2012 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 30-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 09/PLW/2012/PTUN-JKT
Tanggal 17 April 2012 — Ir. Iskandar Maliki, MM;1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,2.H. Khamami, SH
7735
  • Rangkaian tahapantahapantersebut dimulai dari penyusunan undangundang, peraturan pemerintah,pembentukan institusi pelaksana, legalitas partai politik, penyusunan daftar pemilihdan seterusnya.
Putus : 03-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593/B/PK/Pjk/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — PT D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (ili) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata,...
Register : 05-05-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 26/PID.B/2011/PN.SML
Tanggal 15 Agustus 2011 — NOCH BELYAKI Alias NOCH
23339
  • . : LKB/O1/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober2007, yang menerangkan bahwa Saudara Nok Belyaky telah melaporkanbahwa telah hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah MenengahPertama (SMP) asli, dan ljasah tersebut hilang pada saat pelapor sedangmengurus berkasberkas untuk Anggota Dewan Partai PDK di Saumlakipada tahun 2004); 2222222 n nnn nnn nnn n neenonn Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggaptermuat
Register : 04-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2.Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
Tergugat:
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
481370
  • Bahwa, berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Juncties UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danHalaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 232/G/2021/PTUNJKT.Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,menyebutkan
Register : 02-11-2010 — Putus : 19-07-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 3862/PDT.G/2010/PA.SBY
Tanggal 19 Juli 2011 — Penggugat Vs Tergugat
27076
  • Dan saksi pernah membaca Ikrarwakaf dan kyai Hasbullah waktu itu sebagai Ketua Partai NU tahun 1950. Dankyai Hasbullah sebagai orang yang berkopetensi pembangunan diKedungsrok0. ; 7 2722 2o= no nn nnn nnn nn non nnn nnn nn nnn nnn nn neBahwa wakaf tersebut untuk Madrasah NU. Tetapi akhirnya .SMP dan SMADiponegoro sudah terpisah dengan NU dan tidak ada laporan kepada NU, tetapiuntuk SD ada laporan kepada LP.
Register : 04-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 62/Pid.Sus/2020/PN Swl
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.UNTUNG SYAH PUTRA, SH.
2.VINNA INKA MELLINA, SH
Terdakwa:
Maizuli Ardi alias Panjul
273129
  • dengan masapenangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) helai selimut berwarna campuran merah, pink, hijau dan kuning; 2 (dua) buah spanduk yang digabung menjadi satu denganmenggunakan tali yang mana 1 (Satu) spanduk bertuliskan partai
Register : 16-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor Nomor 285/Pid Sus/2016/PN Bir
Tanggal 24 Januari 2017 — M. YUSUF Bin ILYAS
4016
  • Yusri dari Partai Aceh diLapangan Bola Kaki Geulumpang Panyong Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen dengan mengederai sepeda motor TVS warna hitam hitam merahtanoa Nomor Polisi depan belakang, sesampai di Desa Tingkeum ManyangKecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, terdakwa dan saksi Lahmat BinMustafa langsung pergi kerumah saudara Pakistan (DPO) yang terletak diDesa Pante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalamHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN Birperjalanan terdakwa menanyakan
Register : 03-03-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 12/Pdt.plw/2020/PN Krs
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
SUDIJONO
Tergugat:
1.Andi Ainul Arifin
2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cq Pimpinan Divisi Simpan Pinjam Unit Pasar Leces
4.Galih Prakoso. S.T
5.Badan Pertanahan Nasioinal Kabupaten Probolinggo
11210
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Menimbang, bahwa dalam gugatan pelawanan dimana Pelawanmengajukan perlawanan atas dengan dalil awalnya Terlawan 1 (Andi Ainul Arifin) mendapat surat dari Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 20Oktober 2014, perihal Panggilan (Aanmaning) terkait PermohonanEksekusi
Register : 06-05-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 27 Agustus 2015 — Ir. SANIJAN S. TOEMBAK, CES Bin SALE TOEMBAK (Alm)
6115
  • Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.
    Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.
    Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.
    Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekali. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD.3) Sedangkan tugas dan tanggung jawab badan musyawarah adalah :a.
Register : 30-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 78/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat:
HERIN PURWANTO
Tergugat:
KEPALA DESA PEJOGOL KEC CILONGOK
340236
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
Register : 09-02-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 6/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
Ramli Ahmad
Tergugat:
KEPALA DESA BATUJAI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
235140
  • kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Register : 23-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
Ir. ADOLFIEN SUPIT
Tergugat:
WALIKOTA TOMOHON
260119
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai polituk dan ;d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yangmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan putusan penjara paling singkat 2 (dua) tahundan pidana yang dilakukan dengan berencana ;Dalam hal ini walaupun telah ada putusan Kasasi yang bersifat mempunyaikekuatan hukum yang tetap akan tetapi putusan tersebut menurutPenggugat Terdapat Kekeliruan Penerapan Hukum bagi Penggugatyang pada saat persidangan di Pengadilan Umum
Register : 30-08-2007 — Putus : 21-02-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 73/G/2007/PTUN-BDG
Tanggal 21 Februari 2008 — H. ADJUN SUDJANA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI,2. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
8449
  • Bahwa dari tanah 9,8 Hektar milik MAD ILYA, pada tahun 1965tanah seluas 5 Hektar dipinjam oleh KODIM 0607 Sukabumiuntuk digunakan sebagai lahan garapan mempekerjakan TahananPolitik (TAPOL) Partai Komunis Indonesia (PKI), hal inidinyatakan dengan Surat Pernyataan DANRAMIL 0607 Sukabumidi Pelabuhanratu) yang menyatakan tanah tersebut telahdigunakan sejak tahun 1964; (Bukti lampiran Il);5.
Register : 23-05-2013 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Tte
Tanggal 21 Mei 2014 — - SALAM RAKIB SIMIN - SALMIN RAKIB SIMIN - ONA RAKIB SIMIN - BONGSO RAKIB SIMIN - NUR RAKIB SIMIN - ISHAK RAKIB SIMIN - YAKUB RAKIB SIMIN Lawan - EKA DAMAYANTI HM H. HSARUD - AFANDI EAR - SAUDARA MASIRIN - SALAM KARSO UTOMO - DJAMALUDIN ISMAIL - Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Maluku Utara di Sofifi Cq. Walikota Ternate di Ternate Cq. Camat Ternate Selatan - Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Maluku Utara, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate
6435
  • Afandi (Tergugat II) selanjutnya lagi dijual kepadaSdr.Djamaluddin Ismail,SH (Tergugat V) ;e Bahwa yang saya tau hanya nama Ibrahim saja tidak pakai marga Rakib Simin ;e Bahwa seingat saya waktu Ibrahim masuk peenjara Ibu Sabtu Majira sudahmeninggal dunia ; Bahwa ia masuk penjara karena terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI)dengan masa tahanan sekitar 20 Tahun penjara ;e Bahwa saat itu saya tidak pernah melihat atau bertemu Ibrahim dikebun ikutmengelola kebun, dan saya hanya melihat Bapak
Register : 01-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — ERIK ANUGRA WINDI, S.H., DKK VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
326166 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Advokat;(2) Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan olehpara Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;(3) Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap denganpimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkatdaerah;Bahwa dengan diaturnya organisasi Advokat sebagai satusatunyawadah profesi Advokat, maka yang sepatutnya dapat mewakili danbertindak mengatasnamakan profesi Advokat hanya organisasi Advokat;Bahwa karena Para Pemohon dalam permohonannya tidakmenyebutkan
Putus : 24-06-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 148/ Pid. B /2014/ PN. TG.
Tanggal 24 Juni 2014 — -ACHMAD BADRI Bin SAHRANI (Alm)
666
  • NGATINO pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undanganmusyawarah partai, namun sebelum Sdr. MUSTAPA dan Sdr. NGATINO pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kkis ;Bahwa pada saat Sdr. BADRI menjual kupon putih atau Togel tersebut kepada Sadr.NGATINO dan Sdr. MUSTAPA posisi Sdr. BADRI berada di tengahtengah dan Sdr.MUSTAPA berada di sebelah kiri dan Sdr.