Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara, Nomor170/14.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P 12);3. Foto copy Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utaradari Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP), Nomor55/PY.04.1/7408/KPU.Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkanoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P 13);4.

Foto copy Usul PAW Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara Nomor170/15.DPRD/2018, tanggal 6 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P Il2);7. Foto copy Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utaradari Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan (PDIP) Nomor56/PY.04.1/7408/KPU.Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018, yang dikeluarkanoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P II3);8.

Foto copy Permohonan Pemecatan, Pencabutan KTA, dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Kolaka Utara, Nomor : 025/INTPAW/DPC/II/2017, tanggal18 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti T Ill1);Suratsurat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberimaterai secukupnya, kecuali bukti T I2, bukti T I3, bukti T Il1, dan bukti T II2tidak ada aslinya; 272 2222222222 n nonen Menimbang, bahwa pada hari persidangan

Pengganti Penggugat dan II telah melaksanakan tugas sebagai PenggantiAntar Waktu (PAW) di DPRD Kabupaten Kolaka Utara;w Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipuntelah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidakdiatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rvmasih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenaipermasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; n Menimbang, bahwa sesuai dengan

(Pihak Pertama) sebesarRp10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah) atas kerelaan proses PAW (PergantianAntar Waktu) DPRD Kab. Bangka Barat atas nama Saudara Adian, S.E.2. Uang penggantian tersebut akan dibayarkan setelah Saudara Adian, S.E.dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat dan dibebankankepada Saudara Adian, S.E.3. Bahwa saudara Puliman, S.E.

(Pihak Pertama) akan menandatangani suratpernyataan pengunduran diri atas PAW (Pergantian Antar Waktu) AnggotaDPRD Kabupaten Bangka Barat.Halaman dari 3 halamanPutusan Akta Perdamaian nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mtk4.

Muh.Aras,S.Pd.MM dengan mengklaim sebagai Ketua dan Sekretaris DewanPengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, lalumengeluarkan surat Nomor : 273/EX/U/XIV/2014 tentang Usul PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Selatan yang ditujukan kepada ketua DPRD Provinsi SulawesiSelatan.4.

Bahwa Ketua DRPD Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan suratNomor :161.3/308/DPRD/X1V/2014,tanggal 30 Desember 2014 tentangpenolakan usul PAW atas diri Pengugat sebagaimana diusulkan TergugatIl melalui surat Nomor : 273/EX/U/XIV2014 dengan alasan belummemenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan pasal 140 ayat(1),(2),(8),(4) Undangundang Nomor 23 Tahun 2014.5.

Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 14 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda bukti P.6Surat dari Muh.

Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSulawesi Selatan perihal penyampaian surat DPP PPP untuk tidakmengabulkan permohonan PAW terhadap kader PPP (bukti sesuai asli)diberi tanda Bukti P.7Surat dari Muh. Taufiq Zainuddin,SE.MM tanggal 16 Desember 2014melalui kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua KPUD ProvinsiSulawesi Selatan Perihal : Keberatan terhadap proses PAW atas namaMuh Taufiq Zainuddin,SE.MM.

PARPOL/2015/PNMks13.14.15.16.17.18.19.Keberatan terhadap proses PAW atas nama Muh = TaufiqZainuddin,SE.MM.(bukti sesuai asli) diberi tanda Bukti P.12Surat gugatan yang diajukan oleh Muh.

Bahwa sampai sekarang proses penyelesaian sengketa di Mahkamah PenyelesaianSengketa (MPS) PAN di Jakarta yang Penggugat ajukan belum selesai dan belum adakeputusan, apakah gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/ 2012 tanggal 19 Oktober 2012 diterima atau tidak "artinyabelum ada keputusan dari MPS PAN";9 Bahwa selanjutnya Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2012 dengansurat bernomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 telah mengajukan usulanPemberhentian Antar Waktu (PAW

) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaSolok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasil dariMahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sebagai wadahpenyelesaianpersengketaan politik sesuai UU Nomor 2 Tahun 2011, perbuatan Tergugat I tersebutadalah perbuatan yang merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan hukum;10 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan PemberhentianAntar Waktu (PAW) atas diri Penggugat berdasarkan kepada Surat Keputusan TergugatIl Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ

karena merugikan Penggugat baik moril maupun materil;11 Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan perbuatan semenamenakepada Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat IIharuslah dibatalkan, dan Surat Tergugat I Nomor PAN 10411/A/KS/67/XI2012 tgl.11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW

tentang pemberhentian tetapPenggugat sebagai anggota PAN, adalah perbuatan yang tidak melalui mekanisme yangdiatur oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD ART PAN dan merupakanperbuatan semenamena yang merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;4 Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan NomorPAN/A/KUSJ/Kpts/086/X/2012 tgl. 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan Tergugat II;5 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan usulan Pemberhentian AntarWaktu (PAW

1 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan salah memberikanpertimbangan hukum, maka oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;2 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum, sebab persoalannya Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Solok adalah dengan alasan bahwa Penggugat sedang mengajukangugatan ke Mahkamah Penyelesaian Sengketa (MPS) PAN sesuai P.VI, belum adaputusan dari MPS, Penggugat/Pemohon Kasasi telah diajukan PAW

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Bali Nomor:1999/04A/HK/ 2013, tanggal 7 Oktober 2013 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama: !

Komang Wirawan ; Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Keputusan GubernurBali Nomor: 1999/04A/HK/2013, tanggal 7 Oktober 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama: Komang Wirawan ; 0 222 nnn nnn nn nn nnn ennaMenghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamPEPKAMa, IDI 5 ~~~~

• 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 6560 PAW merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA melalui JPU;

1. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

AGUS STEVEN LEONARDOMANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumah TerdakwaSAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepeda motor masingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik Terdakwa SAHAT PERNANDOZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW. Kemudian sekira pukul 22.00 wibTerdakwa 1. SAHAT PERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.

AGUS STEVEN LEONARDOMANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumahTerdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepedamotor masingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik TerdakwaSAHAT PERNANDO ZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW; Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa 1. SAHATPERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.

AGUS STEVENLEONARDO MANURUNG bersama RAFLI (DPO) bertiga bergerak dari rumahTerdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA dengan mengendarai sepeda motormasingmasing, dimana saat itu sepeda motor milik Terdakwa SAHATPERNANDO ZEBUA merk Honda Revo BK 6560 PAW;Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Terdakwa 1.SAHAT PERNANDO ZEBUA Terdakwa 2.

Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) goni plastik warna putin yang didalamnya berisikan buahbrondolan kelapa sawit dengan berat seluruhnya 80 Kg.Dikembalikan kepada PTPN IV Kebun SAL yang terletak di Desa BanjaranJaya Kecamatan padang Tualang Kabupaten Langkat. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BK 6560 PAW merah.Dikembalikan kepada Terdakwa SAHAT PERNANDO ZEBUA melalui JPU;6.

berat hati Para Penggugat ataspermintaan Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat melakukanpernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD KabupatenSeram Bagian Barat, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten SeramBagian Barat mengusulkan pemberhentian antar waktu kepadaTergugat melalui Bupati Seram Bagian Barat dan untuk menindaklanjuti Surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat,Bupati Seram Bagian Barat melalui Suratnya Nomor: 214/40tanggal 22 juli 2013 menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu(PAW

Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga GugatanPenggugat kabur (obsucur libel) karena secara jelas dan tegas telahmenggunakan sumber hukum dan atau produk hukum yang SALAH dan atauFRE LIF es cee cana een asain eae a te4) Bahwa yang menjadi sumber hukum dan atau Dasar HukumTergugat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram BagianBarat dalam memproses Pemberhentian dan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat DaerahTentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorBerdasarkan uraian diatas maka secara jelas Gugatan Para Penggugatsebagaimana dalildalilnya yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2011 pasal 103 sebagai sumber hukum dan atau dasar hukum untukmenyatakan proses Pemberhentian dan PAW telah menyalahi secaraProsedural dan substansi telah memenuhi unsur Gugatan Yang Kabur

Bahwa yang perludipahami benar dan sungguh oleh Para penggugat, bahwa yangTergugat sangat teliti dan cermat serta menjunjung kepastianHukum sehingga dari 6 (enam) orang yang diresmikanpemberhentiannya ( Keputusan Gubernur nomor 198 Tahun 2013tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram BagianBarat) tetapi hanya 5 (lima) orang anggota DPRD KabupatenSeram Bagian Barat yang diresmikan PAW ( KeputusanGubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 30

Hal ini diakibatkan berkas PAW atas Nama Julius.M. Rutasow tidak lengkap dan tidak usulkan Partai Pengusahadan pekerja Indonesia sehingga adalah tidak benar dan melawanhukum jikalau Tergugat melakukan PAW atas nama JULIUS MRUTASOW karena calon Penggantinya tidak memenuhi dan tidakmelengkapi syarat administrasi sesuai ketentuan peraturanperundangundangan. Untuk itu dalildalil Para penggugat harusditolak dengan keras dan tegas atau dikesampingkan, karenatidak berdasar dan mengada7.

Memerintahkan Para Turut Tergugat untukmenangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW)Para Tergugat oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan PengunduranDiri dalam perkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusanpengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);3.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena SuratPengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo olehPara Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde);3.

Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Samarinda Nomor054/DPC/HANURA/SMD/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 PerihalPermohonan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD,ditujukan kepadaPlmpinan DPRD Kota Samarinda Prov.Kaltim;6. Surat Sekretaris DPRD kota Samarinda Nomor 171.3/1215/020 tanggal 1November 2018 perihal laporan proses pemberhentian Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Golongan Karya ditujukan kepada WalikotaSamarinda;7.

Bukti T7 : Foto kopi dari foto kopi SuratDewan Pimpinan Pusat, Nomor : B.2063/GOLKAR/X/2018,Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Mashari Rais,S.H., KepadaPLT Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timurtertanggal 29 Oktober 2018;8. Bukti T8 : Foto kopi seSuai asli SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III,Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda , kepada Walikota Samarinda, tertanggal 31Oktober 2018;9.

Bukti T11 Foto kopi dari foto kopi SuratGubernur Kalimantan Timur, Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III,Hal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD KotaSamarinda, kepada Walikota Samarinda, tertanggal 26November 2018;12.

Bahwa dari rangkaian di atas, yakni knusus yang menjadi dasartentangadanya DUALISME KEPEMIMPINAN di PKP INDONESIA, menyebabkanPenggugat mendapat tindakan administrasi dengan keluarnya SuratNomor : 043/SUPAW/DPK.PKPI/B/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Bengkalisdari kubu Ketua Umum Prof. DR. AM.

Pada pertemuan itupula disepakati bahwa persoalan PAW atas Penggugat tidak dilanjutkandan saya diminta untuk menyelesaikan tugas sebagai Anggota DPRDBengkalis hingga 2019 dan senantiasa memperjuangkan aspirasi PKPINDONESIA di Kabupaten Bengkalis;13.

Surat tersebut kemudian dikirimkan kepada DPK Kabupaten melaluiDPP Provinsi; Bahwa berkaitan dengan proses PAW Penggugat, diawali dengan adanyasurat usulan dari DPK PKPI Kabupaten Bengaklis kepada DPP PKPIProvinsi Riau. Kemudian pada sekitar bulan Mei atau Juni 2017 DPP PKPIProvinsi Riau mengundang DPK PKPI Kabupaten Bengkalis untukmenanyakan kenapa ada usul PAW atas nama Penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, DPP PKPI Provinsi Riaumenyetujui usulan tersebut dan kemudian mengirim surat pada DPN PKPI; Setelah surat usulan PAW tersebut diterima oleh DPN PKPI, kemudianDPN PKPI menginstruksikan Mahkamah Partai bersidang dan kemudianMahkamah Partai memutuskan mencabut keanggotaan PKPI atas namaPenggugat dan merekomendasikan DPN PKPI untuk memberhentikanPenggugat sebagai anggota partai dan memproses usulan PAW atas namaPenggugat; Bahwa selama proses PAW tersebut, tidak pernah

Kemudian padasekitar bulan Mei atau Juni 2017 DPP PKPI Provinsi Riau mengundang DPKPKPI Kabupaten Bengkalis untuk menanyakan kenapa ada usul PAW atas namaPenggugat. Dalam pertemuan tersebut, DPK PKPI Kabupaten Bengkalismenjelaskan bahwa Penggugat telah melanggar AD/ART Partai yaitu tidakHalaman 64 dari 68 halaman Putusan Nomor : 40/G/2018/PTUN.PBRmembayar iuran anggota partai.

Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menangguhkan/menundapemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat olehdan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalamperkara a quo oleh Para Tergugat sampai ada putusan pengadilanberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde);113.

Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat oleh dan karena SuratPengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo olehPara Tergugat sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde);3.

Surat DPP Partai Nasdem nomor 115SE/DPPNasdem/VIII/2018tanggal 01 Agustus 2018 perihal Usulan PAW (an. H. Akhmed RzaFachlevi), ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda Prov. Kaltim;4.

Akhmed RezaFachlevi telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Nasdem dan sudah terdaftar dalam DAFTARCALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarindadari PARTAI GERINDRA maka dengan terdaftarnya Penggugat sebagaiDCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra tersebut makasecara otomatis PAW Sdr.

Akhmed Reza Fachlevi harus diusulkan olehPengurus Partai Nasdem untuk dilakukan PAW; bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepadaMajelis Hakim Yang Mulia, bahwa diterbitkannya Surat KeputusanTergugat In Litis tersebut sifatnya hanya meresmikan saja.

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Illuntuk menghentikan proses PAW (Penggantian Antara Waktu)terhadap Penggugat dan tidak melakukan tindakan apapun terhadapPutusan Mahkamah Partai PAN sampai gugatan ini memperolehkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);Dalam KonvensiDalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Mahkamah Partai PAN Nomor014/PHPU/MPPAN/II/2016, yang memerintahkan PenggantianAntara Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenSumenep periode 20142019 dengan segala akibat hukum yangmenyertainya;4. Memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditanggung secarabersamasama atau ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat IIdan Tergugat III;5.

hal ini PengadilanTinggi Jawa Timur yang menguatkan Pengadilan Negeri Sumenep telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat denganTergugat in casu termasuk dalam klasifikasi sengketa partai politik yangtunduk pada Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Bahwa sehubungan dengan keputusan Para Tergugat untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Yang memilikilandasan yuridis untuk tidak diproses PAW nya bila ada proseshukum dimaksud hanya berlaku bagi mereka yang tetap beradapada partai yang sama (tidak pindah partai), Akibatnya makna"agar menghentikan seluruh proses PAW" menjadi kabur dantidak jelas;POSITA DAN PETITUM YANG TIDAK BERHUBUNGAN :23a.Bahwa, Surat Gugatan yang dibuat Penggugat telah kelirukarena antara Posita dengan Petitum tidak be rkolerasi, denganalasan sebagai berikut:Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat berdasakanTergugat

Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Juni 2013 No. 141/Kpts/DPWPBR/SS/VI/2013 Hal ; Usulan Pengajuan PAW, yang ditujukankepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi43Sulawesi Selatan (tidak disertai asli), selanjutnya diberi tandadengan Bukti P2 ;.

Foto copy Surat Pimpinan Fraksi Ummat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal3 September 2013 No.09/F.Ummat/DPRD/X/2013, Perihal : Peninjauan terhadapproses administrasi PAW sdr.

Foto copy Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Juni 2013 No. 141/Kpts/DPWPBR/SS/VI/2013 Hal ; Usulan Pengajuan PAW, yangditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Sulawesi Selatan (tidak disertai asli), selanjutnya diberitanda dengan Bukti P2 ;12.

Foto copy Surat Pimpinan Fraksi Ummat DPRD Provinsi Sulawesi Selatantanggal 3 September 2013 No.09/F.Ummat/DPRD/X/2013, Perihal : Peninjauanterhadap proses administrasi PAW sdr.

;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013yang telah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto

;Foto copy surat DPD PKS tanggal 15 Juli 2013 perihal PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 927/IV/Tahun 2013 yangtelah disahkan sesuai aslinya ;Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada Bupati LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomot 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten LuwuTimur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto

Nomor 95 K/PID.SUS/2017> Termasuk perjalanan dinas apabila melaksanakan tugasperjalanan dinas ;Bahwa saksi mengetahui adanya proses Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Luwu Timur dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) an.

Nomor 95 K/PID.SUS/2017itu tidak menyetujuinya dan melakukan protes namun prosesPAW tersebut tetap berjalan ;Bahwa atas usul PAW dari Partai PKS tersebut, saksi pernahmenanyakan kepada Ketua PKS Luwu Timur yaitu Sdr.

Nomor 95 K/PID.SUS/201785.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.Foto copy surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 171.3/5106/B.Pemda tanggal 11 September 2013 yang ditujukan kepada BupatiLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat Bupati Luwu Timur Nomor 171/303/Pem/2013 tanggal07 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenLuwu Timur perihal Pelantikan PAW Anggota DPRD ;Foto copy surat DPD PKS Kabupaten Luwu Timur Nomor 03/K/AS09PKS/III/1435 tanggal 14 Januari 2014 tentang

Nomor 88 K/Pdt.SusParpol/2019Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatanbalik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada PengadilanNegeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima gugatan Rekonvensi seluruhnya;Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang PAW Anggota DPRK Pidie Jaya dari PPPP, dan Surat Nomor005/SK/DPW/IV/2018, tanggal 3 April 2018 tentang Pemberhentiansementara sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan sah dandapat

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Sgi, tanggal 14 Agustus 2018,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi:Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Dalam Rekonvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Rekonvensi;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018, tanggal 2 Mei 2018tentang PAW

berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telahsalah menerapkan hukum yaitu) melanggar tertio hukum, dimanasengketa atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugatberdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (1)Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perbuahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sepenuhnya masihmerupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik, sehingga sejakditerbitkan Surat Nomor 28/DPC/PPPPJ/V/2018 tanggal 2 Mei 2018tentang PAW

tentu saja seluruh Anggota D.P.R.RI maupun Anggota D.P.R.Ddiseluruh Indonesia akan khawatir juga di berhentikan dan di PAW pula,Karena akan menjadi yuresprudensi pengadilan terhadap perkara yangsama;Bahwa, semua Suratsurat yang dibuat oleh D.P.C.

Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat juga tidak sah pula, karena ParaTergugat tetap memprosesnya padahal Para Tergugat tidak mengikutiaturan sesuai UU.No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Jo.

R.I maupunAnggota D.P.R.D diseluruh Indonesia tidak mengikuti agendareses dikarenakan alasan yang sama, apa jadinya kalau PutusanPengadilan menyatakan agenda reses menyebabkan Penggugatdiberhentikan dan di PAW ? tentu saja seluruh Anggota D.P.R.RImaupun Anggota D.P.R.D diseluruh Indonesia akan khawatir juga diberhentikan dan di PAW pula, Karena akan menjadi yuresprudensipengadilan terhadap perkara yang sama;.

Bahwa, semua Suratsurat yang dibuat oleh D.P.C P.K.B KabupatenPaser Terbanding II (satu) yang berkaitan dengan masalahPemberhentian Pembanding sesuai SKNo:037/DPC03/IV/A.1/X/2016 dari Terbanding dan surat No:035/DPC03/IV/A.1/X/2016tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) ini, baik suratyangditujukan ke D.P.W. P.K.B Propinsi Kalimantan Timur TerbandingIl (dua), maupun surat yang ditujukan ke Dewan Pimpinan PusatHal. 39 dari 50 hal. Put. No. 85/PDT/2018/PT.SMR(D.P.P.

Bahwa, demikian juga oleh karena pemberhentian terhadapPenggugat dari keanggotaan PK tidak sah dan cacat hukum(Surat No.037/DPC 03/IV/A.1/X/2016 tidak ada tanggalnya ), makatindak lanjut Surat Nomor : 171.4/217/DPRD/2016 dari Ketua DPRDKabupaten Paser kepada Ketua KPUD Kabupaten Paser pun adalahtidak sah dan cacat hukum, karena surat pemberhentian yang cacathukum tersebut yang notebene menjadi dasar syarat dari PergantianAntar waktu (PAW), maka Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPembanding juga

No.18/Pdt/2017/PT SMGdan melakukan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaanDPRD Kabupaten Rembang, adalah termasuk lingkup perkaraperdata yang menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri Rembanguntuk memeriksa dan mengadilinya ;bahwa, salah satu pihak Tergugat yakni Tergugat III DPD PartaiNasDem Kabupaten Rembang beralamat/berkedudukan di Jl.Pemuda Km.3 Rembang yang masih termasuk wilayah kekuasaan(Yurisdiksi) Pengadilan Negeri Rembang, maka sesuai ketentuanpasal 118 H.I.R. gugatan diajukan ke Pengadilan

No.18/Pdt/2017/PT SMG14.15.Muhammad Bahaud Duror, S.Pi dan atas usulan tersebut TergugatIl menerbitkan Surat Rekomendasi DPW Partai NasDem JawaTengah bernomor : Nomor : 023SI/DPWNasDem Jateng/2016tanggal 4 Maret 2016 yang di kirim kepada Tergugat danselanjutnya DPP Partai NasDem (Tergugat I) pada 1 April 2016dengan surat Nomor : 013UND/DPP.NasDem/IV/2016 Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir di kantor DPP Partai NasDempada tanggal 13 April 2016 dengan agenda Klarifikasi atasPermohonan PAW atas

No.18/Pdt/2017/PT SMG26.27.28.yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan bunyi peraturanperundangundangan ;Bahwa, oleh karena tindakan/perbuatan Para Tergugatmengusulkan memberikan rekomendasi dan menjatuhkan sanksiPemberhentian/ Penggantian Antar waktu (PAW) terhadap Sadr.Muhammad Bahaud Duror, S.Pi (Penggugat) tidak disertai denganalasan PAW yang sah sesuai ketentuan bunyi pasal 405 ayat (1)huruf c dan ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jo.

Muhammad Bahaudduror, S.Pi kepadaKetua DPRD Kabupaten Rembang, maka untuk menghindarikerugian yang lebih besar pada diri Penggugat akibat tindak lanjutsurat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan putusanProvisi agar Pengadilan Negeri Rembang menangguhkanPelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) sdr. MuhammadBahaud Duror, S.Pi sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembangsampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdee zaak) ;Hal 18 putusan.

Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat Ilmemberikan Rekomendasi Usulan PAW anggota DPRDKabupaten Rembang atas nama Sdr. Muhammad Bahaud Duror,S.Pi (Penggugat) melalui surat Nomor : 023SI/DPWNasDemJateng/2016 tanggal 4 Maret 2016 kepada Tergugat tanpaalasan yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) ;4.

) yangsebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasanmaupun dasar bagi pemecatan penggugat baik sebagaiAnggota partai maupun PAW penggugat sebagai AnggotaDewan;e Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupunPAW karena Dugaan perbuatan Asusila tersebut juga sangatsangat merugikan Penggugat selain dipecat dari KeanggotaanPartai yang sangat Penggugat cintai juga harus kehilangankesempatan berbakti kepada bangsa dan Negara juga rakyatdan konstituen melalui lembaga DPRD Kab.

Pemecatan darikeanggotaan partai, usulan PAW dari DPRD Kab. Langkat danjuga Usulanusulan pemecatan maupun PAW dari tergugat Ildan Tergugat Ill dengan tanpa alasan, dasar, maupun faktahukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrecthmatigedaad);Ill. KERUGIANKERUGIAN PENGGUGATAkibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat Penggugat mengalamikerugian yang japat dirinci sebagai berikut:A.

Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) yang diusulkan Tergugat diTolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,dan pernyataan ini juga dinyatakan berlaku bagiPihak Ketiga yang berkepentingan untuk itu;. Menyatakan menolak juga Usulanusulanterdahulu dari Tergugat Il Nomor : 048 / Int / B /Il / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga SuratDPC PPP Kab. Langkat i.c. Tergugat III No: 0254 /INT / B. Il / XI / 2012, tertanggal 28 November2012;.

Bahwa oleh karenanya usulan penggantian antar waktu (PAW)terhadap kedudukan dan keberadaan Tergugat dr (Penggugat dk)sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai PersatuanPembangunan yang diajukan oleh Penggugat Ill dr (Tergugat III dk)melalui Surat Nomor : 0286 / EXT /B.II / V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenLangkat Periode 2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.SUCIPTO, cukup beralasan menurut hukum.8.

Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugatdr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkatdari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan olehPenggugat III dr (Tergugat III dk) berdasarkan Surat Nomor :0286 / EXT / B.Il / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal UsulanPengganti Antar Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.SUCIPTO, adalah sah dan berkekuatan hukum.8.

) yangsebenarnya sangat sangat premature untuk dijadikan alasanmaupun dasar bagi pemecatan penggugat baik sebagaiAnggota partai maupun PAW penggugat sebagai AnggotaDewan;e Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupunPAW karena Dugaan perbuatan indisipliner tersebut jugasangat sangat merugikan Penggugat selain dipecat dariKeanggotaan Partai yang sangat Penggugat cintai juga haruskehilangan kesempatan berbakti kepada bangsa dan Negarajuga rakyat dan konstituen melalui lembaga DPRD Kab.Langkat

Pemecatan darikeanggotaan partai, usulan PAW dari DPRD Kab. Langkat danjuga Usulanusulan pemecatan maupun PAW dari tergugat Ildan Tergugat Ill dengan tanpa alasan, dasar, maupun faktahukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrecthmatigedaad);Ill. KERUGIANKERUGIAN PENAkibat Perbuatan Melawan hukum Tergugat Penggugat mengalamikerugian yang japat dirinci sebagai berikut:A.

Menyatakan Usulan Pengganti Antar Waktu(PAW) yang diusulkan Tergugat diTolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,dan pernyataan ini juga dinyatakan berlaku bagiPihak Ketiga yang berkepentingan untuk itu;. Menyatakan menolak juga Usulanusulanterdahulu dari Tergugat Il Nomor : 049 / Int / B /Il / 2013, tertanggal 20 Maret 2013 dan juga SuratDPC PPP Kab. Langkat i.c. Tergugat III No: 0255 /INT / B. Il / XI / 2012, tertanggal 28 November2012;.

Bahwa oleh karenanya usulan penggantian antar waktu (PAW)terhadap kedudukan dan keberadaan Tergugat dr (Penggugat dk)sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai PersatuanPembangunan yang diajukan oleh Penggugat Ill dr (Tergugat III dk)melalui Surat Nomor : 0287 / EXT /B.II / V/ 2013 tanggal 01 Mei 2013perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenLangkat Periode 2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.MUHAMMAD SYAHYAN,S.Ag, cukup beralasan menurut hukum..

Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugatdr (Penggugat dk) sebagai anggota DPRD Kabupaten Langkatdari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan olehPenggugat III dr (Tergugat Ill dk) berdasarkan Surat Nomor :0287 / EXT /B.Il / V / 2013 tanggal 01 Mei 2013 perihal UsulanPengganti Antar Anggota DPRD Kabupaten Langkat Periode2009 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan an.MUHAMMAD SYAHYAN,S.Ag, adalah sah dan berkekuatanhukum.8.

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan; atau menjadi anggota partai politik lain.27.Bahwa berdasarkan Pasal 241 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal15 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun2014 tentang Tata Tertib, pemecatan dan pemberhentian Penggugat dariKeanggotaan PDIP dan telah dilakukan upaya PAW

Oleh karenaitu, mohon Pengadilan menghukum Tergugat dan Tergugat II untukmembayar ganti kerugian material sebesar Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah), karena untuk menjadi Calon Anggota DPR Rlsebagaimana diketahui dan dialami semua Calon Legislatif biaya yangdikeluarkan tidak sedikit, serta pemecatan Penggugat dan dilakukanupaya PAW mengakibatkan Penggugat harus mengeluarkan biaya kedaerahdaerah untuk mengurus klarifikasi atas tuduhan pencurian suaraatau pemindahan suara, yang katanya Penggugat

KPU KabupatenEnde selaku Turut Tergugat V sebagai Penyelenggara Pemilu turutdigugat agar dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi sehubungantuduhan Tergugat dan Tergugat II bahwa Penggugat telah melakukanpencurian suara atau penggelembungan suara, agar terhadap putusanini Turut Tergugat I, Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, Turut TergugatIV dan Turut Tergugat V dapat mematuhi dan melaksanakan isiputusan, serta tidak melakukan perbuatan apapun dalam rangkamelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Pimpinan DPR RI harus ikut digugat supaya tidak serta merta meresponspermohonan Pergantian Antar Waktu (PAW).Bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRl) selaku Turut Tergugat XIlIl sebagai Lembaga Tinggi NegaraRepublik Indonesia turut digugat, karena Pimpinan DPR RI lah yangnantinya akan berwenang melanjutkan proses PAW Anggota DPR RIdari PDIP Dapil NTT atas nama Sdra. Honing Sanny (Penggugat) keatas nama DR.

Memerintahkan dan menghukum Tergugat IV untuk membatalkan SuratKeputusan Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014 tertanggal 21 September2014 dan tidak melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW);4. Menyatakan Keputusan Tergugat IV Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014tertanggal 21 September 2014 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum5.

Tidak lama turunlah suratDPP Nomor 139/INT/DPP.PD/VIII tertanggal 12 Agustus 2010 tentangpenundaan Proses PAW, ditandatangani oleh Ketua Umum yang baru BapakAnas Urbaningrum, lalu Penggugat I dan Penggugat II mencabut gugatan;f Saat Penggugat I dan Penggugat II diberhentikan oleh Partai, atas permintaanDPC Partai Demokrat Kota Tangerang, Herry Rumawatine adalah juga KetuaDPRD Kota Tangerang, meminta Fraksi Partat Demokrat untuk tidakmemperbolehkan Penggugat I dan Penggugat II ikut kegiatan Fraksi

danPartai Demokrat, tidak boleh ikut Pansus dan alat kelengkapan lain (waktuitu Penggugat I di Badan Anggaran dan Penggugat II di Badan Musyawarah),kecuali kegiatan komisi saja;gSetelah adanya surat penundaan porses PAW, kasus Penggugat I dan PenggugatI dan rekanrekan lainnya diverifikasi kembali.

Putusan Nomor 466 K/TUN/2014Setelah turun surat penundaan proses PAW, Penggugat I dan Penggugat IImeminta agar DPP Partai Demokrat mengembalikan hakhak Penggugat I danPenggugat II sebagai anggota partai dan sebagai anggota Fraksi PartaiDemokrat DPRD Kota Tangerang.Berhasil;Penggugat I dan Penggugat II kembali bekerja seperti biasa serta mendapatkanhakhaknya, termasuk :(1) Menjadi pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, sesuaisuratkeputusan DPP Nomor 54/SK.DPP.PD/DPD/IV/2012 tertanggal 13 Juli2011

Gubernur mengeluarkan keputusan PAW anggota DPRDdalam keadaan aktif, menyetujui mekanisme PAW anggota DPRD.Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/Tergugat telah menerbitkan objeksengketa untuk meresmikan pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II padaHalaman 27 dari29 halaman.

Hakim tidak mau menerimagugatan yang objeknya keputusan peresmian PAW anggota DPRD hanya karenaGubernur sebagai pejabat yang meresmikan.Unsurunsur yang ditegaskan dalam Pasal angka 3 UndangUndang PTUN sudahmemenuhi keputusan peresmian PAW sebagai pangkal sengketa TUN.