Meterai Rp. 6.000,JumlahRp. 241.000, (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)Rangkasbitung, 4 Juli 2011Salinan putusan ini sesuai dengan aslinyaPanitera,Ubed Sutisna, S.AgRangkasbitung, 4 Juli 2011Salinan putusan sesuai aslinyaPanitera,Ubed Sutisna, S.Ag.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin Perceraian dari atasan Pemohon Nomor: 800/73/UPTKEC/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak UPT Cirintentanggal 12 Oktober 2010; Menimbang, bahwa

Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak UPT Cirinten tanggal 12Oktober 2010 maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannnya, sesuai denganketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun1990 jo.

Alexsius Halim selaku dokter umumpada UPT.

AlexsiusHalim selaku dokter umum pada UPT.

Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor441/318/SKET CATIN/PKMTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas tanjungHalaman 8 dari 21Penetapan Nomor 2/Padt.P/2022/PA.TSeSelor. Bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukuptelah dinazagelen kemudian diberi kode P.12;. Saksi: 1.

Anggie Adella Saputri saat ini berusia 16(enam belas) tahun 10 (Sepuluh) bulan dan Mangun adalah calon suami anakPemohon yang berusia 34 (tiga puluh empat) tahun 3 (tiga) bulan yang berartianak Pemohon belum genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun yangmerupakan batas minimal usia perkawinan;Menimbang bahwa bukti surat P.8 (Asli Surat Keterangan KesehatanCalon Pengantin) telah bermeterai cukup dan dinazagelen dikeluarkan olehDokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas tanjung Selor oleh karenanya buktitersebut

cepatmenjalar lalu membakar kawasan hutan; Bahwa pada saat kejadian tersebut, cuaca dalam kondisi kemaraudengan disertai angin kencang; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : SK.3310 / MenLHKPKTL / KUH / PLA.2 / 7 / 2016menetapkan Kawasan Hutan Lindung pada Kelompok Hutan Lewotobi lleMuda (RTK.106) seluas 5.932,88 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh duadan delapan puluh delapan perseratus) hektar; Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli PURIN ARAN PETRUS S,Hut, dari UPT

meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannyamenyebabkan kebakaran hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telahterbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman pidana, MajelisHakim memandang perlu untuk menguraikan pertimbangan yang bersifatkhusus dalam penjatuhan hukuman, karena pada tanggal 15 Maret 2021Majelis Hakim, Penuntut Umum, bersama UPT

Bahwa setelah kejadian sebagaimana tersebut pada point 6 diatas Pemohon8.pernah bicara kepada Termohon untuk bercerai saja agar Termohon bebasberhubu ngan dengan lelaki idaman lain Termohon,namun baru saat iniPemohon berkesem patan mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Talakkepada Termohon ;Bahwa sebelumnya termohon juga pernah mengajukan ijin cerai ke dinaspendidikan Kabupaten Pekalongan melalui UPT. Kec. Kesesi, tapi entahmengapa tidak dilanjutkan ;9.

danberdiri ada jarak, Pemohon pulang dan tanya siapa itu lalu Termohon jawaborang jauh dari Wiradesa dari rumah adiknya, selanjutnya Termohon mintamaaf malan itu juga Pemohon dan Termohon masih tidur bersama; Bahwa posita permohonan Pemohon pada point 8, adalah benar pada tahun2015 karena emosi Pemohon tidak pulang kerumah dan anak Pemohon danTermohon yang kelas VI selalu menangis diejek teman sekolahnya kalaubapaknya kawin lagi dan benar Pemohon pernah mau mengajukanperceraian tapi hanya sampai di UPT

Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama Gadis Irma, tertanggal06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. PuskesmasAmpelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuaidengan aslinya (Bukti P.8) ;i.

Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, tertanggal21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT PuskesmasAmpelgading, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (buktiP.10);Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini,merupakan bagian yang tak terpisahkan

MEDY INDRASWORO, SE membuat surat dengan nomor:35/II/FMISby/Ext/2009 tanggal 12 Agustus 2009 perihal Legalisir tanda daftarpenangkar benih bina dan surat keterangan memproduksi bibit mangga arumanis143 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian UPT Pengawasan dan SertifikasiBenih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) yang beralamat di jalanGayung Kebonsari 175 A Surabaya.

Selanjutnya Kepala UPT PSBTPH membuatSurat Keterangan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yangisinya menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah telah terdaftar sebagaiprodusen pengedar benih bina di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur sejak tahun2007 dan PT. Fajar Mekar Indah telah mengajukan sertifikasi benih manggavarietes arumanis 143 sebanyak 200.000 batang dan menyerahkan kepada R.MEDY INDRASWORO, SE. Selanjutnya R.

No. 109 PK/Pid.Sus/2016143 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian UPT Pengawasan dan SertifikasiBenih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) yang beralamat di jalanGayung Kebonsari 175 A Surabaya. Selanjutnya Kepala UPT PSBTPH membuatSurat Keterangan Nomor: 520.21/763/113.24/2009 tanggal 21 Agustus 2009 yangisinya menerangkan bahwa PT. Fajar Mekar Indah telah terdaftar sebagaiprodusen pengedar benih bina di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur sejak tahun2007 dan PT.

PENETAPANNomor 2/Pdt.P/2022/PN Bin.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan:HARUNA, lahir di Sukun tanggal 1 Juli 1972, pekerjaan mengurusrumah tangga, bertempat tinggal di UPT Angsana RT006 Desa Angsana Kecamatan Angsana KabupatenTanah Bumbu.

Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DukcapilKabupaten Kudus, tanggal 23 Desember 2009 yang telah bermaterai cukup,dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya oleh majelis hakim diberitanda bukti P.5 ;Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus DinasKesehatan UPT PUSKESMAS Gribig tanggal 28 Febuari 2012 telahbermaterai cukup, selanjutnya oleh majelis hakim diberi tanda buktiBahwa selain mengajukan bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksisaksi

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suamianak Pemohon sudah sedemikian eratnya, pergi kKemana mana selaluberdua bahkan anak Pemohon sekarang sudah mengandung dengan usiakandungan sekitar + 4 bulan, sesuai Surat Keterangan PemerksaanKesehatan dari UPT PUSKESMAS Wanareja I, tertanggal 15 Oktober2020.6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminyatersebut bukan saudara atau sesusuan karenanya tidak ada laranganuntuk melakukan pernikahan.7.

Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT

SAKSI Il, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS UPT, tempatkediaman di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ;Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksiadalah Sepupu Pemohon; Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suamiistri sah dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. ANAKPERTAMA, umur 18 tahun, 2. LULUK MAHZUROH, umur 16 tahun,3. ANAK KETIGA, umur 12 tahun, 4.

SALINANPENETAPANNomor 0014/Pdt.P/2016/PA.KtbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan Namadalam Akta Nikah yang diajukan oleh:HASMIAH binti ASNAWIE, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Jalan Sepagar, RT.01, DesaSepagar/UPT Subur Makmur, Kecamatan Pulau Laut Barat

dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

noewonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT

PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan Maret2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran...tanda tanganPetugas Yang Memeriksa/Mengukur atas nama MARKUM, SekretarisDesa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala Urusan Pemerintahan adalahPALSU.Surat Tanah Tanggal 17 Januari 2008, Nomor: 15/SKT/Pem.Ba/2008 AtasNama: YUSWARDI, Jenis kelamin

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa Bandar Agung dandiusahakan untuk tanaman perkebunan dan sayuran. Pada bulan MaretHalaman 47 dari70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2014/PN.Spt2003 dibangun Kebun Kepala Sawit oleh PT. Makin. Dimana surat menyurat tanah belum dibuat.

Riwayat Tanah SecaraBeruntun: Tanah tersebut adalah tanah restan Desa Bandar Agung/SPIVH (Eks Transmigrasi UPT Parenggean IVH) yang dikerjakan terusmenerus sejak Tahun 2000 oleh warga/penduduk Desa BandarAgung .., ... tanda tangan Petugas Yang Memeriksa/Mengukur atas namaMARKUM, Sekretaris Desa Bandar Agung dan LEGIMAN, Kepala UrusanPemerintahan adalah PALSU.A quo suratsurat pembuktian kepemilikan sebagai mana Pasal 570KUHPerdata juncto Pasal 572 KUHPerdata terdapat pemalsuan untuk ituhingga saat

DharmaWira Wijaya berbatasan langsung dengan kawasan hutanTahura Ngurah Rai Kelompok Hutan Prapat Benoa(RTK.10) dan tidak terjadi pelanggaran (peta terlampir).4) Berdasarkan Berita Acara Hasil pengukuran oleh Tim DinasKehutanan Propinsi Bali, UPT Tahura Ngurah Rai dan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Nomor: 81/BA/X/2017, tanggal 2Oktober 2017 terhadap lokasi hak atas tanah dari pemohon An.

DharmaWira Wijaya; sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor: 473/00251.03.200/XI/2017 Tanggal 22 September 2017, makaKepala UPT. Tahura Ngurah Rai mengluarkan Surat KeteranganNomor: 522/366/UPT.Tahura.Dishut yang menyatakan bahwalokasitanah hak milik Nomor SHM 3820 berbatasan dengan Kawasan HutanTahura Ngurah Rai (RTK.10) diantara pal batas hutan B./THR.167,B.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 544/KptslI/1993, tanggal25 September 1993 tentang Perubahan Fungsi Kawasan TamanWisata Alam Prapat BenoaSuwung (RTK. 10) di KabupatenDaerah Tingkat Il Badung Propinsi Daerah Tingkat BaliHal 42 dari 69 Halaman Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Dps.seluas 1.373,50 Ha menjadi Taman Hutan Raya.Kawasan Tahura Ngurah Rai dikelola olen Pemerintah Provinsi Bali cq.Dinas Kehutanan Provinsi Bali melalui UPT Tahura Ngurah Rai.

I/2003,tanggal 24 Maret 2003 tentang Penyelenggaraan Tugas PembantuanPengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.800/Menhut1/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Bali, termasuk didalamnya kawasanTaman Hutan Raya (Tahura) seluas + 1.373,50 Ha.Gubernur Bali membentuk UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Provinsi Bali, termasuk UPT Tahura Ngurah Rai, terakhir diatur denganPeraturan

UPT Tahura Ngurah Rai. Sampai dengan saat ini TergugatVI tidak pernah menerima pemberitahuan tentang SHM bagian dari SHMyang overlaping dengan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai.

Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Khoiril Lukman, Nomor:440/0091/100.02.20, tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Bidanyang menolong pada UPT Puskesmas Trauma Center Loa Janan Ilir,bermeterai cukup dan sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tandabukti P.2;3. Fotokopi Kartu.

;wonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT