No. 21/G/2019/PTUN.PLKe.Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat PenyampaianData PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, menyampaikandata PNS yang terlibat tipikor melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan

No. 21/G/2019/PTUN.PLKbiasa atau umum bukan tindak pidana tipikor. Sehingga dalilPenggugattersebutsama sekali tidak benar.. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 15, angka16, angka17 Tergugat ajukan jawaban sebagai berikut ;a. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Barito Utara tersebut dasarnyaadalah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor :56/Pid.B/ 2008/PN.

tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopisesuai dengan asli) j2e nner ree ere: Notulen Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian Daerahpembahasan tentang Tindak Pidana Korupsi oleh PNS danPelanggaran Disiplin PNS, tanggal 20 Desember 2018(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;: Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Kepegawaian DaerahKabupaten Barito Utara Nomor : 862/250/BKPSDM tertanggal21 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan asili) ;Format Contoh 1 Keputusan Pembementian Tidak DenganHormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor

tanggal 27 Juni 2015sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;4 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampaidengan tanggal 11Agustus 2015;5 Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungpinang, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29Agustus 2015;6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Agustus 2015sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal27 Nopember 2015;8 Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/TipikorTingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampaidengan tanggal 27 Desember 2015;9 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;10 Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai

Dalam hal iniTurut Termohon (BPKP) selaku auditor belum memiliki bukti yang cukup,kompeten dan relevan untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangannegara dalam perkara dugaan tipikor tersebut.Bahwahal tersebutsesuai dengan Peraturan Kepala Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor PER1314/K/D6/2012 TentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) yang mengatur bahwa:7) Untuk audit dalamrangka penghitungan kerugian keuangan negara berlakuketentuan sebagai berikut:(5) Permintaan

Bahwa dilanjutkan atau tidaknya proses penyidikan atas perkara tipikor tersebutsepenuhnya adalah kewenangan Penyidik dan tidak terikatpadaadatidaknyaHal 26 dari 46 Putusan Praperadilan No 10/Pid.

termasuk sebagai korban ataupun Pelapordalam perkara tindak pidana korupsi yakni negara yang sudah diwakili olehKejaksaan.Bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Jo PPNo 71 Tahun 2000 tidak mengatur hak gugat (legal standing) dari Pemohonsebagai lembaga swadaya masyarakat yang telah mempunyai persyaratansebagai Perkumpulan Masyarakatan Anti Korupsi Indonesia, sehinggaPemohon tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengajuan gugatanPraperadilan atas terbitnya SP3 terhadap dugaan tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut;Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

PUTUSANNo. 2327 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : dr.

MATHEUS REMANG,SE.6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Pontianak No. 02 / Pid.Sus /TP.Korupsi/ 2013 / PNPTKtanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr. FADLY PERSI MARS, tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa dr.

keputusan yakni tidak mempertimbangkansama sekali alasanalasan kami dalam mengajukan Bandingsebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;e Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas atasringannya penjatuhan pidana rhadap Terdakwa sehingga PutusanPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PontianakNomor : 02/Pid.sus/Tipikor

PUTUSANNo. 1389 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : HALOMOAN alias LOMO;Tempat lahir : Sipirok;Umut / tanggal lahir : 47 tahun / 03 Agustus 1964;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Perumahan Wira Asri IT Kampung Baru,Kecamatan Rantau Selatan, KabupatenLabuhan Batu;Agama : Islam;Pekerjaan :

,Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehNy. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua,ttd./ Timur P. Manurung, S.H.,M.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

Terdakwa telah dilakukan penahanan RUTAN oleh: Penyidik sejak tanggal28 Maret 2013 s/dtgl16 April 2018 ; Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013sid tgl 26 Mei 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejaktanggal27 Mei 2013 s/dtgl26 Juni 2013; Penuntut Umum dalam sejak tanggal, 25 Juni 2013 s.d tgl14 Juli 2013; Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejaktanggal15 Juli 2013 sid tgli3 Agustus 2013 ; Hakim Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal, 25 Juli 2013 2013 s.d tgl 23Agustus 2013; Perpanjangan Penahanan oleh KPN Tipikor Bandung sejak tanggal. 24Agustus 2013 s.d 22 Oktober 2013 ; Perpanjangan Penahanan oleh KPT Bandung tahap sejak tanggal 23Oktober 2013 s.d 21 Nopember 2013 ;Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat HukumnyaSUBARYONO, SH dan IMAN NURHAEMAN, SH, para Advokatl Konsultan Hukumpada SUBARYONO, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Otto IskandardinataNo. 207 Subang, berdasarkan Surat Kuasa

oleh:1.Penyidik Polres Kotabaru sejak tanggal 2 Pebruari 2014 s/d tanggal 21 Pebruari2014;Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak 22 Pebruari 2014 s/d tanggal 2April 2014;Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik Polres Kotabaru sejak tanggal 3 April2014;Penahanan oleh Penyidik Polres Kotabaru sejak tanggal 4 September 2016 s/dtanggal 2 Oktober 2016;Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Kotabaru sejak tgl. 15September 2016 s/d tanggal 4 Oktober 2016;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016.Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d tanggal 20Januari 2017.PUTUSAN NOMOR : 3/Pid.SusTPK/2017/PT.

., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebut beserta H.

., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan dibantu olehPurwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonPeninjauan Kembali : Terpidana dan Jaksa/Penuntut UmumHakimHakim Anggota : Ketua:tid./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH. ttd./Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH. Untuk salinanPanitera Pengganti ; MAHKAMAH AGUNG R.1ttd./ a.n.Panitera,Purwanto, S.H., M.H.

PUTUSANNomor 98/ PDT / 2017/ PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara perkaraperdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :1. ABID ARIEF, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan MadongLubis No. 26G, Keluruhan Panda Hulu 1, KecamatanMedan Kota, Kota Medan Sumatera Utara. Dalam halini memberikan kuasa kepada Zulfikar Sawang,S.H.

,M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor BandaAceh Nomor 98/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 9 Nopember 2017, putusantersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 pada persidanganterouka untuk umum oleh Hakim Ketua hadiri oleh Hakim Anggota tersebut,Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisSuyadi, S.H. Ardy Djohan,S.H.Muhammad Nur,S.H.

Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 27Agustus 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 28 Agustus2016 s/d tanggal 26 Oktober 2016;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 Nopember 2016;. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tahap 2 sejak tanggal26 Nopember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember2016;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari2017;Halaman 1 dari 102. Putusan. Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 20179.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejaktanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;10.

Nomor 4/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRKeputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenangmemeriksa dan memutus perkara ini secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

termasukdalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kec.Batang Cenaku Kab.Inhu atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsidan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022/KMA/ SKI/II/2011 tanggal 7Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atausetidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Faisal Aswan, NIKNo.1471071612800021;Bahwa barang bukti Nomor 1, 5 dan 7 telah berkekuatan hukum tetapberdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Pekanbaru Nomor : 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 20 Mei2013 dalam perkara atas nama Ir.

Roem Zein, M.Pdi. masingmasing membayarbiaya perkara sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 23/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR. tanggal 29 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa . Syarif Hidayat, SH, Terdakwa II. Adrian Ali danTerdakwa Ill. Drs. Mohd.

No. 118 PK/PID.SUS/2014Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru di atas telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarudengan memutuskan menyatakan Pemohon PK Drs. Mohd.

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, telah salah memberikan keputusan, karena putusantersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidakbenar dan bertentangan satu dengan lainnya yang menimbulkanketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,mengakibatkan Drs.

Suhadi, S.H., M.H. dan Leopold Luhut Hutagalung,S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota; Ketua Majelis;ttd. ttd.H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H.

baik baik saja ;e Tergugat memang tidak terbuka dalam hal keuangan kepadaPenggugat, itu Tergugat lakukan karena Tergugat sangat menyayangiPenggugat, Tergugat ingin Penggugat tidak mengalami beban pikiran,Ssupaya Penggugat dapat hidup tentram yang mengingat usia Penggugatyang masih muda, karena jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa yangsangat banyak resiko terutama oleh para lawan politik yang inginmenjatuhkan kedudukan Tergugat ;e Sampai detik ini pun Tergugat yang saat ini sebagai Terdakwaperkara Tipikor

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Acehberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dengan suratKontra Memorinya tertanggal 24 September 2018 Nomor3/Pdt.G/2018/PN Bkj sebagai berikut:1.

., dikembalikan kepada Orang Tua Siswamelalui Kepala Sekolah Dasar Sd Kalapa Kembar dan melalui KepalaSekolan Dasar Sd Nusa Indah, selengkapnya sebagaimana dalamTuntutan Penuntut Umum ;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 19/TIPIKOR/2019/PTBDG, tanggal 4September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:le2,Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

PUTUSANNomor 278/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama > Yanuar Hengki Als Hengki Bin Azuardi;Tempat lahir : Jakarta;Umur / Tgl. Lahir : 37 Tahun / 06 Januari 1981;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl. M. Husni Thamrin RW. 004 Kel.

001RW 014, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Agama Islam ;Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi bertugas di Dinas Badan Kepegawaian Pendidikan DanPelatihan (BKPPN) menjabat Kabid evaluasi kinerja disiplin dan kesejahteraanpegawai; Bahwa BKPP pernah mengeluarkan surat pemberhentian sementara ketikaPenggugat di tahan dalam kasus operasi tangkap tangan oleh PolrestabesBandung; Bahwa saksi pernah meminta salinan putusan ke Pengadilan Tipikor

atasperkara Penggugat; 7 Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukumbanding ; Bahwa saksi beserta team melakukan rapat dan hasil rapat dituangkandalam nota dinas; Bahwa dasar pemberhentian Penggugat adalah pertimbangan dari BPPKkarena Penggugat telah di vonis pada Pengadilan Tipikor;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan tanggal 15Agustus 2019 telah menyerahkan kesimpulan yang untuk selengkapnya terlampirdalam Berita Acara Persidangan ; Halaman 19 dari 31 halaman Perkara Nomor.

Panitera Muda Tipikor pada PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanNegeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Juli 2012 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juli2012 ;Membaca suratsurat yang

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./M.S. Lumme, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.Panitera Pengganti :ttd.