Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut kami, Terdakwa tidakmelakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum,kami berpendapat bahwa Terdakwa berada dalam suatu keadaan bujuk rayu dan tipumuslihat, sehingga kami berkesimpulan tidaklah patut Terdakwa dituntut sedemikian rupasebagaimana yang tertuang dalam dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11Januari 2012.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkanNarkotikaGolongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinyaapabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinyadianggap telah terpenuhi, sehingga tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;Menimbang, bahwa Pengertian Narkotika menurut Pasal butir Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obatyang berasal dari

barang buktidalam perkara a quo disita dari Terdakwa dan setelah barang bukti tersebutdilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata adalah Positif (+) Metamfetamintermasuk Narkotika golongan Nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor35 tahun 2009) yang telah diterbitkan di Bengkulu tanggal 08 Juni 2020 olehKepala seksi pengujian kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1001;Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti a quo pada Terdakwaternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,maka jelas keberadaan barang bukti dalam perkara ini pada Terdakwa adalahmelawan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalahtanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan ataupenggunaan dari suatu barang.

adalah milik PiherTarigan, dan sebelum ditangkap terdakwa dan Piher Tarigan juga adamenggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Piher Tarigan 5 (lima) kali hisapsedangkan Terdakwa 2 (dua) kali hisap;Hal. 31 dari 36 Halaman Put.No.410/Pid.Sus/2015/PNStb(Narkotika)Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakimberpendapat perbuaatan Terdakwa telah memenuhi unsur Mengusai NarkotikaGolongan bukan Tanaman;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1)Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi,maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umumyang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus ataupeniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehinggaberakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkanperbuatannya

uang saksi Fadlulah sejumlah Rp. 200,000, (dua ratus ribu rupiah) danuang terdakwa Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), kKemudian terdakwa dan saksiFadlulah ditangkap sekitar jam 17.00 wita pada hari itu juga;Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli danmenggunakan shabushabu tanpa alasan yang sah dan tanpa seijjin dari pihakHalaman 33 dari 20 Putusan Nomor 174 /Pid.Sus/2020/PN DglHK HAI HAITI Paraf yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yangdilarang oleh Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tanpoa hak dan melawanhukum.Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;3.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa kata tanoa hak atau secara melawan hukum dapatdisamakan pengertiannya dengan tanpa mendapat jjin dari Pejabat yangberwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan denganperaturan perundang undangan;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yangberhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan danpelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan

PDM 125/Cimah/04/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PengadilanNegeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusansebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa YANA SURYANA Alias MARKO Bin ASEPbersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan HukumMenyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalamBentuk Tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111ayat (1) Undang undang Nomor : 35 Tahun 2009 (dalam dakwaan).2 Menjatuhkan

shabu shabu bukanlah miliknya terdakwa akantetapi miliknya Anang Arsin Bin Hasan sehingga dengan demikian maka berdasarkanuraian pertimbangan diatas maka unsur menawarkan ataupun menjual dalam hal initidak terbukti ;Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidakterbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair yang selanjutnyaakan dipertimbangkan unsur dakwaan subsideir dimana dalam dakwaan subsidairterdakwa disangkakan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang

undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur unsurnya sebagaiberikut :1 Setiap Orang ;452 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan narkotika golongan I ;Ad.1 Setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang mempunyai pengertian yang samadengan barang siapa dimana dalam hal ini unsur tersebut telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim dan telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan hukum diatassehingga secara mutatis mutandis unsur ini tidak perlu dipertimbangkan

sering kali menghindari untukdilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalampenegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentangPenyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggarPasal 127 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya terhadapTerdakwa bukan dikenakan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidanganadalah Pasal 127 Ayat (1) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelishakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut umum yaituDakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

PARULIAN SIAHAAN adalah benarPositif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan nomorurut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut Majelisberpendapat bahwa narkotika jenis shabu yang dibawa dan disimpan olehterdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalahHalaman 30 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Plwtermasuk Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana yang dimaksuddalam ketentuan Pasal 112 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 yangdalam penguasaan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telahsecara tegas dilarang oleh Undang Undang yang memberikan pengecualianpenggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi karena narkotika golongan hanya dapat diserahkan/disalurkanoleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untukkepentingan pengembangan Iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorangpedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang

Kinnit Diana Sp.PK mengetahui sesuaidengan Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaZat Amphetamine dan Metamphethamine masuk dalam NarkotikaGolongan merupakan Narkotika yang paling berbahaya dayaadiktifnya sangat tinggi, Golongan hanya di gunakan untuk penelitinadan pengetahuan saja dan mempunyai potensi ketergantungan.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebuttelah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalamPasal

Bahwa dengan mendasari pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan tentang kepemilikan mobilToyota Avanza Nopol : B1628TKI serta pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pasal127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dimana Terdakwa hanya menggunakan mobil Toyota Avanza Nopol : B1628TKlsebagai tempat bukan sebagai alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabushabu.Oleh

Pasal132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.

mengulangi lagi perbuatannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:1.

dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula terhadapa diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktru terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu berisi lk.0,65 gram serta alat alat untuk menghisap sabu-sabu oleh karena

saatHalaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2018/PN Minsejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika terdapat kebijakan baru dalam pemberantasan Narkotikasebagaimana tertuang dalam tujuan Undang Undang Narkotika yakniMenjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagiPenyalahguna dan Pecandu Narkotika Tujuan tersebut kemudianditegaskan dalam Pasal 54 Undang Undang Narkotika yang menyatakanPecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalanirehabilitasi

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalampemberantasan peredaran narkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dalam persidanganMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang

Undang Nomor:35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor: 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

2009 tentang Narkotika pada dasarnyamenentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika ini adalah tanpaseizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia;Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatanTerdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkanoleh Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakeseluruhan unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair dariPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika

Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika Jo. UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana Anak.

keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkandi persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari persesuaianantara keterangan Saksi Dede Sopyan, keterangan Terdakwa dan bukti suratseperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwasebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalah gunanarkotika golongan bagi diri sendiri telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1)Huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan kedua;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui penasehathukumnya sebagaimana tersebut dalam nota pembelaannya, majelis hakimsudah mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruhunsurunsur tindak dalam dakwaan kesatu akan tetapi memenuhi seluruh unsurunsur dalam dakwaan kedua

kehendaknya sendiri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yangdimaksudkan dalam pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksuddalam pasal 88 KUHPidana, pengertian permufakatan jahat dalam pasal 88KUHPidana adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukanHalaman 26 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Dumperbuatan jahat telah memenuhi pengertian permufakatan jahat, sedangkanpasal 1 angka (18) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkanpermufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkolatau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut sertamelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasisuatu tindak pidana narkotika;Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sebagaimana pasal 1angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahatsebagaimana