Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 03-10-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Krs
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ARDIAN JUNAEDI SH
Terdakwa:
ANDIKA WIKA PUTRA al ANDIK bin M. HALIL
937
  • Halil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
    HALILbersalan melakukan tindak pidana Memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaanpertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA WIKA PUTRA alANDIK bin M.
    Paiton Kab.Probolinggo, atau setidaktidaknya di Suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan carasebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa
    ,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,pasal 98 ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh PeraturanPemerintah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menjual pilwarna kuning jenis Dextro dan pil warna putih jenis Trihexypenidly kepadasaksi HENDRA yang
    Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakim akanmembuktikan sebagai berikut:Ad.1.1.
    Halil terbuktisecara sah dan meyakinkan ~ bersalah melakukan tindakpidanaMemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar.1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesarRp.1.000.000, (satu juta rupian dengan ketentuan apabila denda) bulantidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1(Satu) bulan ;2.
Register : 18-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN MALANG Nomor 639/Pid.Sus/2015/PN Mlg
Tanggal 16 Desember 2015 — MIFTAHUL UBAIDILLAH als SINYO
322
  • Menyatakan terdakwa MIFTAFUL UBAIDILLAH Alias SINYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.3.
    didakwa oleh JaksaPenuntut Umum dalam Surat Dakwaan No.Reg Pkr : PDM 49/Batu/Ep.2/11/2015 sebagaiberikut :Kesatu :Bahwa ia terdakwa, MIFTAHUL UBAIDILLAH als SINYO pada hari Senin tanggal 14September 2015 sekira jam 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2015, bertempat di rumah JIn Jeruk No.02 Dsn Binangun Ds Bumiaji Kota Batu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMalang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    diatur dan diancam dengan ancaman pidana dalampasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKedua :Bahwa ia terdakwa , MIFTAHUL UBAIDILLAH als SINYO pada hari Senin tanggal 14September 2015 sekira jam 18.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2015, bertempat di rumah Jln Jeruk No.02 Dsn Binangun Ds Bumiaji Kota Batu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMalang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Menyatakan terdakwa MIFTAFUL UBAIDILLAH ALIAS SINYO bersalah melakukantindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan" sebagaiman pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentangkesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAFUL UBAIDILLAH ALIAS SINYOdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanadengan perintah terdakwa tetap ditahan.3.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3);Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsurunsur dimaksud adalah sebagaimanapertimbanganpertimbangan dibawah ini ;1.
    Menyatakan terdakwa MIFTAFUL UBAIDILLAH Alias SINYO telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan dan denda Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua)bulan penjara.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.4.
Register : 12-03-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN Btl
Tanggal 30 Mei 2018 — Penuntut Umum:
UGIK RAMANTYO, SH
Terdakwa:
WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMIN
4221
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi.
    Menyatakan terdakwa WAHYUDI Als YUDEK BinNGATEMIN.bersalahmelakukan tindak pidana yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana diaturdalam dakwaan pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2)UU RINo. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan.2.
    Pajangan Kab, Bantul atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeriBantul, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak ada memilik ijin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2 ) dan ayat (3) Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitarpukul 20.00 Wib, Mangir kidul , Rt. 004, Ds.
    Y sebanyak 600 (enamratus)butir dan terdakwa memesan lagi 200 (duaratus) butir lagi , darijumlah pembelian sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil Y dengantotal harga Rp. 1.100.000, (Satu juta seratus riburupiah) dan 3(tiga) Plastik klip bening yang tiap plastik berisi 10 (Sepuluh ) pilwarna putih berlambang uruf Y adalah sisa dari pesanan yang 200(duaratus) butir.Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan) Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi, Pemerintah, rumah sakit, danlembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasilainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi,Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi, Pemerintah kepada rumahsakit pemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.
    melakukan kejahatan dan masihmemiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara.Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Btl (Kesehatan)Mengingat, pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, KUHAP danperaturanperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan :NO6.MENGADILIMenyatakan Terdakwa WAHYUDI Als YUDEK Bin NGATEMINterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi
Register : 24-11-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 1057/Pid.Sus/2016/PN DPS
Tanggal 9 Januari 2017 — NI WAYAN SUDIARMINI
3317
  • Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sudiarmini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 2 (dua) bulan ;3 ..................
    Menyatakan terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 yo pasal 106 ayat(1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana DakwaanPenuntut Umum;2.
    ;Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa NI WAYAN SUDIARMINI dantidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa ahli adalah bekerja di Balai Besar POM Denpasar dan jabatan ahliadalah sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, dan keahlian yang ahli milikidibidang farmasi karena latar belakang pendidikan ahli adalah Apoteker;Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Balai Besar POM Denpasar, ahidiperlinatkan barang bukti berupa
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1. Unsur Setiap orang ;Menimbang, bahwa Setiap orang adalah orang perorangan, kelompokorang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individualatau korporasi.
    Unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1):Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.
    Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sudiarmini, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 5(lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama: 2 (dua) bulan ;3.
Register : 14-12-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Februari 2018 — SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm).
8619
  • Menyatakan Terdakwa SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    Landasan Ulin Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi yaituFIRDAUS TARIGAN dan HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapanterhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PANO (Alm) karena diduga melakukantindak pidana mengerdarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpaijin edar;e Bahwa yang mana penangkapan tersebut berawal pada hari jumattanggal 20 Oktober 2017, pada saat saksi melakukan penyelidikandiwilayah hukum Polres Banjarbaru;e Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang
    Bahwa semua kesediaan Farmasi yang diedarkan harusberada dalam pengawasan tenaga kefarmasian pada sarana kefarmasianyang legal, keilmuan dan wewenang merupakan syarat dalam mengedarkansediaan farmasi.
    Bahwa tidak semua toko obat dan setiap orang dapatmenjual obatobatan tersbut, tetapi hanya boleh menjual obat bebas danbebas terbatas serta dalam jumlah yang dibatasi oleh ketentuan tentang obatwajib Apotek, dan toko obat harus memiliki izin dari Dinkes setempat sebagaitoko obat, memiliki penanggungjawab Asisten Apoteker dan Barangbersumber dari PBF (Perdagaan Besa Farmasi) yang legal.
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad.1.
    , bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsurdalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 Jo.
Register : 31-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
TYA GITA PRASTIWI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASORI bin ARIPI
296
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basori Bin Aripi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan menjadi Perantara Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi
    dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:LsMenyatakan terdakwa MUHAMMAD BASORI bin ARIPI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerimamenjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman* dan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    HUNEN; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi tetap!
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki jjin khnususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunanatau perubahan kesadaran, hilangnya rasa
    MOCHAMMADHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN BilCHOIRUDIN di Jalan Halmahera Gg.9 Rt.01 Rw.06 Kelurahan gadingrejoKecamatan gadingrejo Kota Pasuruan; Bahwa Terdakwa berkerja dibidang swasta bukan apoteker atau pedagangfarmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :10828/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. Dra.
Register : 21-03-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 10-06-2019
Putusan PN MALANG Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Mlg
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LILIS SURYAWATI,S.H.
Terdakwa:
MOCHAMMAD BASRI BIN SAFII
275
  • plastik berisikankristal warna putin dengan berat netto 0,0287 dan bukti nomor12506/2018/NNF berupa 1 (satu) buah pipiet kaca masih terdapat sisa kristalwarna putin dengan berat netto,0.005 gram milik MOCHAMMAD BASRI BINSAFII setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalahbenar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa Narkotika golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi
    tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawanhukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.2.
    tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawanhukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.3.
    tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikianperbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawanhukum karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.Menimbang
    setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar kristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Bahwa Narkotika golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkanterdakwa bukanlah termasuk pedagang besar farmasi dan juga bukanmerupakan lembaga ilmu pengetahuan,
Register : 27-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
GALUH MARDIANA, SH
Terdakwa:
MOKHAMAD FERI BIN MUIN
293
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD FERI BIN MUIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu , sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah
    Jombang menerangkanbahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCI harus didapatdari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan,sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dariapotek berdasarkan resep dokter.coeneneencenn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UU R.I.
    Jombang menerangkanHalaman 22 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Jbgbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HClharus didapat dari Sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
    Menyatakan Terdakwa MOKHAMAD FERI BIN MUIN tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu , sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Putus : 07-06-2012 — Upload : 23-04-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 189/Pid.Sus/2012/PN.Bgl
Tanggal 7 Juni 2012 — MARKASAN Bin SAMIDI
407
  • - Menyatakan terdakwa MARKASAN Bin SAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ( 2 ) dua bulan ;- Menetapkan masa penahanan yang telah
    kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut :PERTAMA :Bahwa ia terdakwa Markasan Bin Samidi, pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari2012, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanPebruari 2012, bertempat di depan sebuah warung di Dusun Kajar Kuning DesaKedawung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    perbuatantersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Pebruari 2012, sekira jam 20.30 Wib terdakwaditelpon oleh saksi David dengan maksud ingin mendapatkan tablet warna putih logo Y,saat itu melalui telepon terdakwa mengatakan kepada saksi David bahwa terdakwa saat ituada persediaan tablet warna putih Logo Y yang dimaksud oleh saksi David, selanjutnyaterdakwa yang tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan dengan caramenyerahkan sediaan farmasi
    ) UndangUndang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;ATAU:KEDUA:Bahwa ia terdakwa Markasan Bin Samidi, pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari2012, sekira pukul 20.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanPebruari 2012, bertempat di depan sebuah warung di Dusun Kajar Kuning DesaKedawung Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Pebruari 2012, sekira jam 20.30 Wib terdakwaditelpon oleh saksi David dengan maksud ingin mendapatkan tablet warna putih Logo Y,saat itu melalui telepon terdakwa mengatakan kepada saksi David bahwa terdakwa saat ituada persediaan tablet warna putih Logo Y yang dimaksud oleh saksi David, selanjutnyaterdakwa yang tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan dengan caramenyerahkan sediaan farmasi
    Lab. : 0887/NOF/2012 dengan nomor bukti No. 0970/2012/NOF tanggal 14 Desember 2011 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :0970/2012/NOF berupa 10 ( sepuluh ) butir tablet warna putih logo Y dengan beratnetto 2,510 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HC ( tidaktermasuk Narkotika, Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ) ;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, maka unsur dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau
Register : 13-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Bgr
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
FITRIA NELLY, SH.
Terdakwa:
WARHAN alias SULE Bin MAKMUN
546
  • yakni tidak adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang untukmelakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum (wederrechtelijk dalamhukum pidana) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangandengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangandengan hak yang ada pada dirinya (zonder bevoedgheid) ;Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3Tahun 2005 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan PelaporanNarkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
    mengatur: Peredaran Narkotika,Psikotropika dan Prekursor Farmasi terdiri dari penyaluran dan penyerahan.Penyaluran adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika danPrekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehaan atau kepentingan ilmupengetahuan (Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun2005 dan penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika,Psikotropika dan Prekursor Farmasi dalam rangka pelayanan kesehatan ataukepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 1 ayat 5
    Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 3 Tahun 2005) ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ditentukan: penyaluranNarkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi wajid memenuhi cara distribusiobat yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
    Pasal9 mengatur: penyaluran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi hanyadapat dilakukan berdasarkan a) surat pesanan; b) laporan pemakaian danpemantauan obat (LPLPO) untuk pesanan dari Puskesmas) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwabukanlah lembaga farmasi yang diberikan izin untuk mengedarkan danmengdistribusikan Narkotika Golongan I, dengan demikian Terdakwa tidakberhak untuk melakukan jual beli Narkotika Golongan jenis tembakau sintetis ;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 16-02-2011 — Putus : 12-04-0201 — Upload : 03-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 86/PID/2011/PT.MDN
Tanggal 12 April 0201 — MIMI
5321
  • Damai Indah Komplek Damai Mas No. 7 Medan, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, .......keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (20) dan ayat (3) berupa kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) pcskosmetik Natural 99, yang dilakukan dengan
    Damai Indah Komplek Damai Mas No. 7 Medan, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan, dengan sengaja memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) berupa kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) pcs kosmetikNatural 99, yang dilakukan dengan cara:e Bahwa Terdakwa MIMI pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira 16.00Wib di Jl.
    Menyatakan terdakwa MIMI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalahmelakukan perbuatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UURINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu; memproduksi danmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalamdakwaan kedua; dan tidak memasang label dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) UURINO
    Menyatakan terdakwa MIMI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : memproduksidan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar persyaratan dan pemproduksi dan mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan tidakmemasang label;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;3.
    Menyatakan Terdakwa MIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR12PERSYARATAN DAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN SEDIAANFARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IWIN EDAR DAN TIDAKMEMASANG LABEL ;2.
Register : 09-12-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 542/Pid.Sus/2014/PN Mjk
Tanggal 18 Februari 2015 — SUGENG RIYANTO als. BOTOL Bin SLAMET RIYONO
4511
  • Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias BOTOL , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.,- ( lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ; Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa
    PERKARA :PDM175/MKRTO/EP.3/1 1/2014 ; sebagai berikut Bahwa ia Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BOTOL pada hari SABTUtanggal 27 September 2014 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di depan Gang RumahTerdakwa tepatnya di Dusun Betro RT.04 RW.O1 Desa Betro Kec.Kemlagi Kab.Mojokerto atau disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Mojokerto , telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYANTO alias BOTOL bersalah telahmelakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi dan atau alat Kesehatan tanpa memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    Unsur dengan sengaja mengedarkan/ menyalurkan sediaan farmasi ;Berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan , terdakwamendapatkan pil dobel L dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksiNURDIANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) melalui sms ke HP terdakwadengan maksud untuk memesan tablet double L sebanyak 100 butir , laluterdakwa membalas sms saksi NURIYANTO dengan mengatakan janjianbertemu didepan gang rumah terdakwa.
    pembelian tablet double L dan setelah itu terdakwamenyerahkan tablet double L sebanyak 100 butir sesuai pesana sambilmemberikan uang kembalian sebesar Rp.20.000,0 (dua puluh ribu rupiah)kepada saksi NURIYANTO dan setelah transaksi selesai kemudian terdakwadan juga saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut , dengandemikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ; 3.Unsur tanpa izin edar ; 2202220 02222 enn nee en eneBahwa perbuatan terdakwa telah mengedarkan / menyalurkan sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa SUGENG RIYANTO Alias BOTOL , terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000., ( lima ratus riburupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengankurungan selama 2 (dua) bulan;3.
Register : 19-08-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli
Tanggal 27 Agustus 2020 — Yusuf Arifin als. Degleng bin Yasir Arifin
6827
  • Bahwa pembelian kedua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribuRupiah) yang seluruh uangnya berasal dari teman Terdakwa;Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang dibeli kedua kali ini belumsempat dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;Bahwa Terdakwa mau membanitu teman Terdakwa membelikannarkotika jenis sabu karena Terdakwa dijanjikan dapat ikutmengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, penelitiilmiah maupun pedagang besar farmasi
    Bahwa pembelian kedua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribuRupiah) yang seluruh uangnya berasal dari teman Terdakwa; Bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang dibeli kedua kali ini belumsempat dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa; Bahwa Terdakwa mau membantu teman Terdakwa membelikannarkotika jenis sabu karena Terdakwa dijanjikan dapat ikutmengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, penelitiilmiah maupun pedagang besar farmasi
    Bahwa pembelian kedua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribuRupiah) yang seluruh uangnya berasal dari teman Terdakwa;Bahwaterhadap narkotika jenis sabu yang dibeli kedua kali ini belum sempatdikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;Bahwa Terdakwa mau membaniu teman Terdakwa membelikan narkotikajenis sabu karena Terdakwa dijanjikan dapat ikut mengkonsumsi narkotikajenis sabu tersebut;Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiahmaupun pedagang besar farmasi
    , pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.(2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemilikiizin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, maka perbuatan menjual Narkotika Golongan hanya berhak danberwenang dilakukan oleh industri farmasi, pbedagang besar farmasi, dan saranaHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor
    221/Pid.Sus/2020/PN Plipenyimpanan sediaan farmasi pemerintah telah memiliki izin kKnusus penyaluranNarkotika dari Menteri Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, penelitiilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untukmengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwamenjadi perantara jual beli sabu adalah dilakukan tanpa hak, dan dengandemikian cukup beralasan
Register : 03-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Pol
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
YANUAR FIHAWIANO
Terdakwa:
HASANUDDIN Alias WISNU Bin BAHARUDDIN
2723
    1. Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau boje yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
    Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau Boje yang tidak memiliki jinedar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal106 Ayat (1) UndangUndang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;2.
    YarindoFarmatama tanggal 27 April 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut,Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis TrihexyphenidylTablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebutkepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dankewenangan mengedarkan sedian farmasi dan melakukan pekerjaankefarmasian.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Jo.
    Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan /Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki in Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur tersebut sebagai berikut :Ad. 1.
    danmelakukan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki toko obat yangmendapatkan jin dan tidak memilik apotek;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaanprimair Pasal 197 Jo.
    Menyatakan Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihnexyphenidyl atau boje yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan primar;2.
Register : 05-03-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KANDANGAN Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Kgn
Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD JAKA TRISNADI, SH
Terdakwa:
JOKO WIDODO Als JOKO Bin HAPNI
513
  • HAPNI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan kumulatif;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak
    Menyatakan terdakwa JOKO WIDODO Als JOKO Bin HAPNI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang dilakukan bersama dengan EVAMISLINA Als EVA Binti (Alm) H.
    Artinya, jika salahsatunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional serta kosmetika;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 Ayat (1) UndangUndangNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dijelaskan bahwa sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
    Dengandemikian, maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan telah terpenuhi;3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahuibahwa Sdri.
    Dengan demikian, maka unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;3.
    HAPNI tersebutdiatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindakpidana turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijinedar dan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan kumulatif;2.
Register : 04-06-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN WONOSARI Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Wno
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.OPIK BARLIA, SH
2.RINDI ATMOKO, SH
Terdakwa:
HARTANTO Bin NGATEMIN
3612
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa HARTANTO BIN NGATEMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI
    Hakim Nomor : 83/Pid.Sus/2018/PN Who tanggal 4Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan Suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa HARTANTO Bin NGATEMIN terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidanaMengedarkan Sediaan Farmasi
    Gunungkidul atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriWonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul21.00 WIB ketika saksi YUDA ARDIYANTO Bin SUTADI diamankan olehsaksi MUHAMMAD DIMAS PRABOWO
    BINTANG Alias TATANG (DPO) adalah untukdijual Kembali dan mendapat keuntungan.Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil Trinexypenidyl tersebut tidakmemiliki jin edar dari pihak yang berwenang yaitu Direktorat JenderalBina Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NomorPM.01.01.105.05.18.4448 tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan olehhalaman 4 dari 28, Putusan No.83/Pid.Sus/2018/PN WnoBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta danditandatangani oleh
    Mulai Bulan Februari 2018 sebagai staf Bidang Pengujian Ternakokodi Balai Besar POM Yogyakarta.Bahwa sesuai dengan pasal 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika.Bahwa Trihexyphenidyl adalah termasuk golongan obat keras/daftar G.Obat keras hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter.Trinexyphenidyl sebagai obat anti parkinson.
    UNSUR DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL106 AYAT (1) (YANG BERBUNYI SEDIAAN FARMASI DAN ALATKESEHATAN HANYA DAPAT DIEDARKAN SETELAH MENDAPATIZIN EDAR);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.Ad.2.UNSUR SETIAP ORANG;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orangadalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukunghak
Register : 27-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Cbn
Tanggal 26 Juni 2019 — Masruhin Alias Boim bin Sarip lawan Penuntut Umum : Mustika D, SH
1108
  • Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.
    Said, Apt bin Saleh Jagladi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa obat obatan Pil jenis Tramadol sebanyak 85 (delapan puluh lima)butir yang diedarkan Terdakwa harus ada ijin dari yang berwenang karenaobat Tramadol, termasuk obat keras yang harus memakai resep dokter;Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menjual Pil Tramadol karenatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang berhak menjual obatobatan Farmasi adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;Bahwa untuk
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3.
    Said, Apt Bin Saleh Jagladi, bahwa Pil sebanyak85 (delapan puluh lima) butir didalam bekas bungkus rokok merek DjarumSuper yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar Pil Tramadol;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
    dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihubungkan faktafakta dipersidangan maka dapat ditarik intisari yang pada pokoknya PilTramadol dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan danharus memenuhi standar atau mutu;Menimbang, bahwa keterangan ahli Drs.
    Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.
Register : 07-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdw
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMAD SANUSI bin ANWAR
2.AZAHAR bin ANWAR
6433
  • Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.
    Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lIembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanhalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdwdan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika
Register : 05-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 21 Agustus 2017 — ZOGI SUKARTA als DOGI
373
  • Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU; 2.
    2017tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa oleh ZOGI SUKARTA ALS DOGI bersalahmelakukan tindak pidana tanoa memiliki keahlian dan kewenangan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009,tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Awalnya terdakwa didatangi oleh saksi ANGGI EKA SAPUTRA alsANGGEK karena sebelumnya saksi
    Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya,TRIHEKSIPHENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakathanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil doubleL tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan
    Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAKDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 19-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ACHMAD JAYA MUHIDIN
Terdakwa:
HERU KURNIAWAN Bin MIRAN
232
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu
    Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin MIRAN bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
    Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.