Mengingat jalan yang terdapatpada areal pertambangan tidak dipergunakan untuk lalu lintas umum, maka alatberat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan lalu lintas umum tidak tepat jikamerupakan obyek pajak;bahwa menurut Pemohon Banding masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebutbersifat Lex Spesialis artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalamKontrak Karya berlaku khusus (kedudukannya dipersamakan dengan Undangundang),dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku

Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desembar 1988yang menyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakandengan Undangundang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam KontrakKarya diberlakukan secara khusus (special treatment/lex spesialis);2.

Pertambahan Nilaidan Undangundang Pajak Penghasilan hanya berlaku khusus untuk PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk PajakKendaraan Bermotor;e Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubarahanya mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaanpertambangan batubara dan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraanbermotor, sehingga tidak relevan dijadikan acuan dalam penentuan lexspesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan

Mengingat jalan yang terdapatpada areal pertambangan tidak dipergunakan untuk lalu lintas umum, maka alatberat dan alat besar yang tidak digunakan di jalan lalu lintas umum tidak tepat jikamerupakan obyek pajak;bahwa menurut Pemohon Banding masalah perpajakan di dalam Kontrak Karya tersebutbersifat Lex Spesialis artinya masalah perpajakan yang secara spesifik diatur di dalamKontrak Karya berlaku khusus (kedudukannya dipersamakan dengan Undangundang),dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku

Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desembar 1988 yangmenyatakan bahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan dan dipersamakan denganUndangundang, oleh karena itu ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karyadiberlakukan secara khusus (special treatment//ex spesialis);.

Pertambahan Nilaidan Undangundang Pajak Penghasilan hanya berlaku khusus untuk PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dan tidak berlaku untuk PajakKendaraan Bermotor;e Dalam Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubarahanya mengatur ketentuan yang berkaitan dengan pengusahaanpertambangan batubara dan sama sekali tidak mengatur pajak atas kendaraanbermotor, sehingga tidak relevan dijadikan acuan dalam penentuan lexspesialis;bahwa atas pendapat Pemohon Banding bahwa masalah perpajakan

2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasaatas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Januari 2013 Nomor 00004/277/13/064/15 tanggal15 Oktober 2015, atas nama PT OTP Geothermal ServicesIndonesia, NPWP 03.088.631.1064.000, beralamat di RecapitalBuilding Lantai 5, Jalan Adityawarman Kavling 55, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 4180/B/PK/Pjk/2019Januari 2013 Nomor 00004/277/13/064/15 tanggal 15 Oktober 2015,atas nama PT OTP Geothermal Services Indonesia, NPWP03.088.631.1064.000, beralamat di Recapital Building Lantai 5,Jalan Adityawarman Kavling 55, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.

Jasa Kena Pajak (JKP) dariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Januari 2013 sebesarRp311.780.032,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, data, buktidan penerapan hukum, karena pemenuhan dan penunaian kewajibanperpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak sesuai dengan prinsippriinsip hukummengenai hak dan kewajiban di bidang perpajakan

perjanjian, sehinggaatas jumlah penggantian biaya tersebut terutang PPN karena substansibukan merupakan pembayaran dalam rangka transaksi pemanfaatanjasa dari luar daerah pabean di dalam dareah pabean dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Terbanding, terdapat Peredaran Usaha yang dilakukan oleh PemohonBanding sebesar Rp.487.773.153,00 Pemohon Banding keberatan atas koreksi ini,dikarenakan koreksi ini dilakukan berdasarkan transaksitransaksi yang terjadi di sebelahkredit rekening koran bank Pemohon Banding,bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp447.099.022,00;bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Peredaran Usaha dengan alasan sebagai berike bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan

Koreksi peredaran usekarena setoran berdasarkan rekening koran tanpa disertai bukti pendukung sepefaktur dan sejenisnya;e bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan tersebut yatelah ditandatangani oleh Direktur Bambang R.D, Pemohon Banding menyatakbahwa usaha Pemohon Banding sudah tidak beroperasi sejak tahun 2008.

Faktur pembelian dan invoice ada (baru adafaktur pajak keluaran ada 10. transaksi dilakukan di luar sepengetahuan manajeroleh saudara Sunarto, S.E, posisi yang bersangkutan sebagai administrasi csekaligus bagian accounting dan selanjutnya Pemohon Banding menyerahkan SuTanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan nomor polisi Nomor Polisi :XII/2010/Sek.tebet tertanggal 16 Desember 2010;bahwa Terbanding telah mencatat keterangan Pemohon Banding pada Berita Ac:pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA265

membuktikan kebenaran transabahwa uang masuk pada rekening Koran dengan jumlah sebesar Rp487.773.153,bukan berasal dari penjualan melainkan berasal dari transaksitransakPemindahbukuan antar rekening Bank IDR dengan USD atas nama PemohBanding Pembayaran hutang/ piutang affiliasi antara Pemohon Banding selapemegang saham dengan Pemohon Banding dan Pembayaran dari Piutang Usaha 31 Desember 2007;bahwa dalam Pasal 28 ayat (1) Undangundang Nomor Undangundang NomotTahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79398/PP/M.VA/16/2016 tanggal 19 Desember 2016, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 795/B/PK/Pjk/20183.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2126/WPJ.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012Nomor 00040/207/12/029/14 tanggal 17 Juli 2014 atas nama PTTambang Damai, NPWP 01.614.652.4029.000, beralamat diJalan Alaydrus, Nomor 82, Kelurahan Petojo Utara, KecamatanGambir, Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan' yang berlakusehingga

berupapemecahan, disliming, konsentrasi dan penyaringan bahan galianmerupakan Barang Kena Pajak (BKP) sehingga proses penyerahanterutang PPN yang dapat dilakukan melalui mekanisme pengkreditan,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 2831/B/PK/Pjk/2018/99/2017 tanggal 3 Agustus 2017 terkait sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Lingkar Mega Kuningan Blok 62, Kuningan Timur, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Putusan Nomor 2831/B/PK/Pjk/2018karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 25ayat (6) huruf f dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga sertaPasal 36 ayat (1) huruf C UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan dan Pasal 1 angka 8, juncto Pasal 4 ayat (1) huruf adan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan Pasaal 10 ayat(1) huruf b dan huruf d UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89516/PP/M.IIIB/14/2017 tanggal 28 Nopember 2017 terkait sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00027/KEB/WPJ.29/2016 tanggal 01 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Orang Pribadi Nomor 00001/205/10/733/15tanggal 27 Februari 2015 Tahun Pajak 2010, atas nama AhmadDasuki, NPWP 14.040.242.1733.000, beralamat di Jalan MurakataRT 006 RW 003, Bukat, Barabai, Hulu Sungai Tengah, KalimantanSelatan 71351, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang

9.908.452.050Persediaan akhir Tahun 2010 Rp. 994.316.794Harga Pokok Penjualan Rp. 8.914.135.256Laba Kotor Rp. 1.565.873.594Biaya Usaha Rp. 1.346.523.975Penghasilan Netto Rp. 219.349.619adalah sudah tepat dan benar dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 2879/B/PK/Pjk/2018Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104714.16/2011/PP/M.IIIATahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali terkait sengketa a quo;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104714.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00258/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00046/207/11/056/14 tanggal 23 Desember2014, atas nama PT Adidas Indonesia, NPWP02.414.596.3056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 5, JalanJenderal Sudirman Kav 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

pembayaranpembebanan royalty dan merupakan cost allocation dari perusahaanafiliasi dijadikan sebagai cost center dan substansinya selebihnya telahdiuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenaiperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88887/PP/M.IVB/13/2017 tanggal 16 November 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/20183.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dandiberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena pembayaran bunga kepada Damiano Investment BV ofDomicile yang telah didukung dengan certificate of domicile dan FormDGT1 tertanggal 14 Desember 2013 dari otoritas perpajakan

, makakepadanya berhak atas penggunaan fasiltas pemilinan penggunaan P3Bdengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 11 ayat (2) P3BIndonesia Belanda dan Singapura juncto Pasal 32A

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT89523/PP/M.IIIB/16/2017, tanggal 28 November 2017 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 8 halaman.

01 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00015/207/10/733/15 tanggal 27 Februari 2015sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP06566/NKEB/WPJ.29/2016 tanggal16 Agustus 2016, atas nama Ahmad Dasuki, NPWP14.040.242.1733.000, beralamat di Jalan Murakata RT 006 RW003, Bukat Hulu Sungai Tengah, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

adalah persoalanteknologi digital karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban membayar PPN,sehingga Pajak Masukan (PM) dapat diperhitungkan untuk dikreditkandan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.108667.15/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 16 Juli 2018, terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon PeninjauanKembali:3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00199/KEB/WPJ.22/2016, tanggal 24 AgustusHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1875/B/PK/Pjk/20192016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00022/206/13/431/15, tanggal 25 Juni 2015, atasnama PT Fabienne Intimate, NPWP 02.387.691.5431.000,beralamat di Jalan Karanggan Nomor 31, RT 01 RW 04, DesaPuspasari, Citeureup, Bogor, 16810, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

antara perbedaan kurs pajak dengan kurs BI dan secaraautomatis terdapat perbedaan/selisin pada awal bulan dan akhir bulan,sehingga penilaian fakta dan pertimbangan Majelis Hakim memutussudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 2245/B/PK/Pjk/2018/12/2016 tanggal 26 Mei 2016 terkait sengketa a quo, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

December 2010, atas nama: PT.Saranagriya LestariKeramik, NPWP.01.674.557.2431.000, beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang KM,2Sukadanau, Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

pulasebaliknya bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali dapat membuktikan dalam persidang bahwa tidak sernuakoreksi dari ekualisasi pada PPh Badan menjadi obyek PPh Pasal 23dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonP e n n j a u a nKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 490/B/PK/Pjk/2018Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Desember 2004 atasnama But Lubrizol International Management Corporation, NPWP:01.668.911.9053.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

TermohonPeninjauan Kembali bukan Perusahaan Dagang Asing namunmerupakan Kantor Perwakilan yang kegiatannya hanya untukmemperkenalkan dan mempromosikan produkproduk Lubrizol yangbukan obyek pajak a quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008681.99/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019 tanggal 2 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S2623/WPJ.28/2018 tanggal 28 September 2018 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Keberatan Nomor S009/SJIMMETRO/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, atas nama PT Sinar JayaInti Mulya, NPWP 01.660.733.5321.000, beralamat di Dusun VI RT46 RW 13, Metro Utara, Metro, Lampung 34117 adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum

Putusan Nomor 1516/B/PK/Pjk/2020Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur Pasal 23 ayat (2) huruf c dan Pasal 32 ayat (1) danayat (3), ayat (4) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (UU KUP), Pasal 10 huruf d dan h UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi

XA/16/2017, tanggal 25 September 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2075/WPJ.04/2015 tanggal 15 Desember 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2009 Nomor 00029/207/09/064/14 tanggal 27 Agustus 2015, atasnama PT Danitama Niagaprima, NPWP 01.346.766.7064.000,beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 4748, Melawai, JakartaSelatan, 12950 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

oleh para pihak dihadapanMajelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukan pengujian, penilaian danpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisebagai Pengusaha Kawasan Berikat yang memperoleh fasilitasperpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang telahdidukung dengan dokumen kepentingan perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT80680/PP/M.XVIIIB/13/2017 tanggal 02 Februari 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

Adapunpersyaratan dalam memperoleh fasilitas perpajakan di antaranyadiperlukan Surat Keterangan Domisili (SKD), maka dengan melampirkanfotokopi Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasimerupakan lampiran kelengkapan SPT PPh Pasal 26 Masa PajakDesember 2011 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3ayat

(7) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal23/26 serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndangHalaman 5 dari 8 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90476/PP/M.VIIIA/16/2017 tanggal 18 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1569/KEB/WPJ.07/2015 tanggal 21 Oktober 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2012 Nomor 00217/207/12/007/14 tanggal 15 September 2014,atas nama PT Nagaraja Lestari, NPWP 01.870.955.0007.000,beralamat di Jalan Raya Pulo Gadung KIP, Rawa Terate, Cakung,Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang

Putusan Nomor 2479/B/PK/Pjk/2018yang memadai dan telah diyakini kKebenarannya dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 huruf cUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84889/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 19 Juli 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri :Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/20183.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

2015 tentangPembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1561/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00030/207/12/123/14tanggal 30 Juni 2014 Masa Pajak November 2012, atas nama PTVictor Jaya Raya, NPWP 01.531.965.0123.000, Alamat: JalanJamin Ginting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, MedanTuntungan, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Olehkarenanya keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 4 ayat (2) huruf dHalaman 5 dari 8 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57469/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3. 2.

Putusan Nomor 1104/B/PK/Pjk/2020undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3. 3.

karena in casu keempat dasar koreksi yaitu pembayarangaji, Accrued THR dan Bonus Medical Expenses serta FOH THRAllowance Bonus pada dasarnya tidak diperlukan penghitungan kembaliberdasarkan Kurs Menteri Keuangan, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42722/PP/M.III/16/2013 tanggal 15 Januari 2013, sepanjang terkait dengan koreksi yangtidak dipertahankan,karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang undangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

Putusan Nomor 1420/B/PK/Pjk/20192008Nomor 00001/407/08/734/10 tanggal 6 Mei 2010, atas namaPT Alamraya Kencana Mas, NPWP 01.789.815.6734.001,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

barang dengan benar, maka apabilamungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapatdilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan