Ditemukan 61386 data
22 — 4
Menyatakan Terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN ISWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Keahlian Dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan;2.
Menyatakan Terdakwa ANDRI KURNIAWAN Bin ISWANDI secara sah dan meyakinkanterbukti bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan keamanan sebagaimana dalam suratdakwaan yaitu pasal pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang undang RI Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan2.
Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannyasebagai berikut:Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa yang padadasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadianyang
manfaat obat LL tersebut untuk menenangkanpikiran serta dosis yang Terdakwa minum adalah 23 butir untuk sekali minum adalah rangkaiangambaran dari adanya suatu wetens (pengetahuan) dan willens (kehendak) yang memberikankeyakinan kepada Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yaitu membeli danmenjual kembali pil dobel L tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan akankepastian, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terbukti;Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
farmasi tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan mengedarkan obatobatan makaTerdakwa jelas tidak mempunyai kewenangan dan ternyata rumah/tempat tinggal Terdakwa bukanmerupakan gudang sarana sediaan farmasi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKrimmnalistik bahwa obat double L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasukDaftar Obat Keras dan obat double L digunakan untuk pengobatan Parkinson yang mempunyaireaksi untuk menenangkan pikiran
Menyatakan Terdakwa ANDRI KURNIAWAN BIN ISWANDI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Tanpa Keahlian DanKewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi PersyaratanKeamanan, Khasiat Dan Kemanfaatan;2.
NURDHINA HAKIM, SH, MH.
Terdakwa:
M. SHOLIKHUDDIN alias MBAH bin M. SOLEH ABIDIN
30 — 5
ditangkap dan dilakukan penggeledahanditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket shabu dengan beratkeselurunan 0.51 gram yang pada saat itu ada disaku celana depansebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (Satu) HP merk Nokia warna hitam, 2(dua) buah pet alat suntik;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasimasyarakat dan terdakwa juga sebagai Target Operasi (TO) Polda Jatim; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker terdakwa berkerja dibidang swasta danpekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi
ditangkap dan dilakukan penggeledahanditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan beratkeselurunan 0.51 gram yang pada saat itu ada disaku celana depansebelah kiri yang dipakai terdakwa, 1 (Satu) HP merk Nokia warna hitam, 2(dua) buah pet alat suntik;Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasimasyarakat dan terdakwa juga sebagai Target Operasi (TO) Polda Jatim; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker terdakwa berkerja dibidang swasta danpekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi
Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai denganketentuan Undangundang ini;(2).
Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki jin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GITA SUWARSONO dan saksiBRYAN DICKY FRASETYO serta dari keterangan terdakwa dipersidangan, diperolehfakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatuzat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotikaatau bukan dan pula terdakwa bukan petugas
yang mendeteksi suatu zat/bahan/bendayang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika ataubukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yangmemiliki jin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijinserta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian danpengembangan yang memiliki iin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabushabu bukan dari lembaga yang memperoleh jin untuk menyalurkan
Agung Setyolaksono Atmojo, S.H.
Terdakwa:
M. Rafi'i Bin M. Yamani
28 — 14
Yamani, bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 197Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rafii Bin M.
Bahwa tujuan terdakwa membawa dan memiliki sediaan farmasi berupaobat Zineth atau Carnophen tersebut untuk dijual kembali kepada LakiPepe yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa.e Bahwa obatan jenis Zenith atau Carnophen tersebut didapatkan olehterdakwa dari seorang penjual obat di Gg. Swadatani Jl.
Bahwa tujuan terdakwa membawa dan memiliki sediaan farmasi berupaobat Zineth atau Carnophen tersebut untuk dijual kembali kepada LakiPepe yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa. Bahwa obatan jenis Zenith atau Carnophen tersebut didapatkan olehterdakwa dari seorang penjual obat di Gg. Swadatani Jl.
Tambak Aji No. 1Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secarasengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukanpemutihnan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antaraPedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. ZenithPharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotek dimana hal initelah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No.
Yamani telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dalam dakwaan alternativekedua ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidakdibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;3.
TWENTY PURANDARI, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ZAINURI ABIDIN Bin IMAM
30 — 3
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainuri Abidin Bin Imam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00
Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINURI ABIDIN Bin IMAMterbukti bersalahn secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KeduaPenuntut Umum.2.
Lumajang, atau setidaktidaknya padasuatu. tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalampasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracarasebagai berikut : Bahwa berawal dari saksi DIKO RIZA R. dan saksi TUNGGUL JATI A.
Lumajang, atau setidaktidaknya padasuatu. tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriLumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berawal dari saksi DIKO RIZA
Unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standard/ atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu.Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif apabila salah satuunsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secarautuh.
Menyatakan Terdakwa Muhammad Zainuri Abidin Bin Imam telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadalam dakwaan alternatif Kedua;2.
30 — 16
ZUHRI PRAJA SAPUTRA Als KUBUT Bin SUPIAN PAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama
ZUHRI PRAJA SAPUTRA Als KUBUTBin SUPIAN PAHRI bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kamimelanggar pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No: 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.
Jendral Sudirman Rt.014Rw.001 Kel.Ulu Benteng Kec.Marabahan Kab.Batola atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwadengan cara : e Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, Terdakwamembeli obat jenis Carnophen sebanyak 3 (tiga)
dalam menjual obatobatan jenis Carnophentersebut serta mengetahui bahwa obatobatan jenis Carnophentelah dicabut ijin edarnya oleh pemerintah;halaman 4 dari 17 halamanPutusan Nomor.255/Pid.Sus/2017/PN.Mrh.e Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT.
; wo Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pasal 106 Ayat (1)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkanbahwa Sediaan farmasi dan alat kKesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar maka kini Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah obatobatan jenis carnophen yangTerdakwa jual kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwaterdapat izin edarnya atau tidak?
ZUHRI PRAJA SAPUTRA AlsKUBUT Bin SUPIAN PAHRI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidanadenda sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) denganketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3.
30 — 9
ASNAWI bersalah1.melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi YangTidak Memiliki Iijin Edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaanTUNGGAL Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMANSYAH als.
Abi SURYA WAHYUDL S.Si Apt Bin AMRAH MUSLIMIN.Bahwa pada saat ini, ahli bekerja dan bertugas selaku Kepala Seksi Alat Kesehatandan Litbang pada bidang Farmasi dan Alkes di Dinas Kesehatan KabupatenKotabaruBahwa saksi memperoleh keahlian pada bidang kefarmasian dan peraturannya yangberlaku di Indonesia dari bangku Kuliah ketika mengambil gelar Sarjana SaintApoteker dan selama ahli bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten KotabaruBahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional
, dan kosmetika.Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah segala sesuatu yangberhubungan dengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obat tradisional),bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat kesehatan dan kosmetikameliputi produksi dan distribusi (termasuk perijinan serta pengawasannya)Bahwa yang berhak mengeluarkan sediaan farmasi adalah untuk golongan obatbebas dan obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko obat yang mempunyaiijin yang dikeluarkan oleh
No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsurunsurnya adalah:1.DeSetiap orang ;Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut dipertimbangkan sebagai sebagaiberikut :Ad.1.
ASNAWItersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR;152. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti denganpidana kurungan selama (satu) bulan;3.
25 — 3
Pid.Sus/2017/PN JmrWIB atau setidak tidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidak tidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2017 bertempat dilapangan sepak bola dusun KebonanDesa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yangdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZANo.PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal PetunjukTeknis Mekanisme sektor pelayanan Milik Pemerintah.Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN JmrDengan adanya aturan diatas obat Dekstrometorphan sediaan tunggalyang masih beredar merupakan obat yang ilegalBahwa, Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan di saranakesehatan yang berizin di bidang farmasi sedangkan Terdakwa mengetahuijika obat jenis Tryhexyphenidil (Trex
Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;3.
Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu) pelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2017/PN Jmrpukul 20.30 WIB Petugas di tempat kerja Terdakwa di bertempat dilapangansepak bola dusun Kebonan Desa Gumukmas
Menyatakan Terdakwa BABUN Bin MISRAN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan tanpa haksengaja mengedarkan sediaan farmasi;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BABUN Bin MISRAN oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlahRp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;3.
59 — 13
Menyatakan Terdakwa Fajar Romadhon als Jacob Bin Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara ;3.
sediaan farmasi berupapil koplo/ iwak (pil warna putih berlogo bernama Triheksifenidil HCl)sebanyak 1 botol/ 1 plastik berisi 1000 butir tablet, yang ditawarkan denganharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah).
Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
Unsur Sengaja Memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2016/PN.MIgMenimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan dilarang untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat bahanobat tradisional dan kosmetik sedangkan yang dimaksud dengan obat adalahbahan
Lowokwaru Kota Malang berawalpada saksi Sanggar Ngesti Lintang Pranawa bin Suharno ditelepon olehTerdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki sediaan farmasi berupapil koplo/ iwak (pil warna putih berlogo bernama Triheksifenidil HCl)sebanyak 1 botol/ 1 plastik berisi 1000 butir tablet, yang ditawarkan denganharga Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Sanggar NgestiLintang Pranawa bin Suharno dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir Jl.Renang Kel. Tasikmadu Kec.
Menyatakan Terdakwa Fajar Romadhon als Jacob Bin Yasin terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 500.000.000,(lima ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidanaselama 6 (enam) bulan penjara ;3.
35 — 14
ANCAH Bin MARHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
ANCAH Bin RAHMAN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIANSYAH Als.
KalimantanSelatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dimanaperbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2017/PN TjgBahwa benar Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 09.00 WITAterdakwa menerima telephon dari yang mengaku sebagai kenalan darinama IPIT yang merupakan
Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 Ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad. 1.
SAPAWI ALI sudah dicabut izin edarnyaberdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dariBadan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia telah dicabut IzinEdarnya, sehingga seharusnya obat tersebut sudah tidak ada lagi di pasarankarena sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor,maka menurut MajelisHakim,Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur keduaterpenuhi menurut hukum;Menimbang
ANCAH Bin MARHAN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar";2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
LAKSMI HAYU PAWERTI, SH
Terdakwa:
IDA SUKMAWATI Binti UNTUNG BUDI UTOMO
104 — 30
MENGADILI :
- Menyatakan Terdakwa IDA SUKMAWATI BINTI UNTUNG BUDI UTOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
Menyatakan Terdakwa IDA SUKMAWATI Binti UNTUNG BUDI UTOMOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN KInpidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiizin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197Undangundang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sesuai dengandakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.2.
Wedi, Kab.Klaten, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatandilakukan oleh Terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa awalnya Terdakwa membeli produk kosmetika merk Ratu BeautyCenter
Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;ad.1.
adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, berdasarkan PP RI No. 72tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, yangdimaksud dengan peredaran adalah serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan, baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, izin edarmerupakan bentuk persetujuan registrasi produk untuk dapat diedarkan diwilayah Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan POM Jakarta.
Menyatakan Terdakwa IDA SUKMAWATI BINTI UNTUNG BUDI UTOMOtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (LimaJuta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;3.
31 — 5
Menyatakan terdakwa SUTIONO Alias AMBON Alias NEGRO BIN SUROTOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "TindakPidana dengan sengaja tanpa keahlian clan kewenangan mengedarkansediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal196 Undangundang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telahdiuraikan dalam surat dakwaan kami.2.
Bahwa, Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyaiHal 7 dari 16, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.Kdrkeahlian dalam hal farmasi/obatobatan serta tidak mempunyaikewenangan / tidak ada ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupapil double L;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semuaketerangan saksi tersebut benar ;4.
kembali ;Bahwa, Saksi sudah 3 kali di titipi pil dobel L oleh terdakwa SUTIONOAlias AMBON Alias NEGRO Bin SUROTO, yang pertama sekira akhirbulan agustus 2015 sebanyak 50.000 butir, yang kedua pertengahanpuian september 2015 sebanyak 70.000 butir, yang terakhir hari jum'attanggal 02 Oktober 2015 sebanyak 80.000 butir, yang mana saksimendapatkan upah Rp. 50.000, untuk setiap kali mengantarkan pil dobelL kepada terdakwa ;Bahwa, Terdakwa bukanlah sebagai Apoteker dan tidak mempunyaikeahlian dalam hal farmasi
Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarkemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1 .
apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatanlainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan juga Terdakwa tidakmemiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidangkesehatan maupun kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;Hal 12 dari 16, Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN.KdrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan seorang tenagakesehatan dan tidak ada kapasitas untuk melakukan pekerjaan kefarmasian,dalam hal ini melakukan pelayanan sediaan farmasi
45 — 12
Borneo(Dpo) bukanlah sales obat yang berwenang untuk mengedarkan obatobatan tetapi hanya sebagai tenaga honorer di bagian farmasi di RSUDPetala Bumi, terdakwa tetap mau membantu Suryadi Als. Borneo (Dpo)mengantarkan obatobatan ke rumah saksi Faizal Jamal yang dilakukanterdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwadalam bulan November 2014, saat itu Suryadi Als.
Borneo berjalan keluar dengan jaketnya yang penuh danterpasang restleting sampai ke atas dan tangan kanannya menahanbarang di dalam jaketnya dari luar jaketnya kemudian langsungmenuju parkiran sepeda motor.Bahwa petugas gudang farmasi biasanya bekerja pagi dan siang hari.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan.6.
Bahwa saksi mengetahui penjualan obatobatan harus ada izin resmidan melalui pedagang besar farmasi. Bahwa obat yang saksi terima dari Suryadi Als. Borneo yakni Novomix,Novorapid, Herbesser 100, Norestil, Symbicort, Cendo Phitalmic,Flagyl, Pamol 125. Bahwa Weri Darta mau membeli obatobatan dari saksi karenaharganya dibawah harga resmi.
Borneo (Dpo) ke rumah saksi Faizal Jamal bukan alat servis TVmelainkan obatobatan dan terdakwa juga mengetahui pekerjaan Suryadi Als.Borneo (Dpo) bukanlah sales obat yang berwenang untuk mengedarkan obatobatan tetapi hanya sebagai tenaga honorer di bagian farmasi di RSUD PetalaBumi, terdakwa tetap mau membantu Suryadi Als.
Borneo (Dpo) bukanlahsales obat yang berwenang untuk mengedarkan obatobatan tetapi hanyasebagai tenaga honorer di bagian farmasi di RSUD Petala Bumi, terdakwa tetapmau membantu Suryadi Als.
M. SYARAN JAFIZHAN, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ROBIKA Als ROBET Bin AHIM
46 — 32
M E N G A D I L I
- Menyatakan terdakwa ROBIKA Als ROBET Bin AHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang
) dan jika obat tersebut diberikan melebihi dosis terapi atautidak sesuai dengan indikasi maka akan memberikan efek yang dapatmembahayakan kesehatan bahkan dapat menimbulkan kematian,apalagi orang yang memberikan obat tersebut bukan yang berwenangdibidang farmasi atau tenaga farmasi; Bahwa golongan yang ada pada obat ada 4 (empat) macam yaitu:1).
Tahapannyasebagai berikut produsen atau industri farmasi harus mendaftarkanperusahaannya terlebih dahulu ke Kementrian Kesehatan denganmelengkapi persyaratan yang ditetapkan Jika persyaratan tersebutlengkap maka Kementrian Kesehatan akan mengeluarkan surat izinproduksi kepada perusahaan tersebut. Industri tersebut wajib memenuhipersyaratan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB).
Setelah itu barulahprodusen atau industri farmasi mendaftarkan produk yang akandiproduksi dan diedarkan ke Badan POM dengan memenuhi persyaratanyang telah ditetapkan.
Berdasarkan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 106 dan Pasal 197dinyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar; Bahwa sebagaimana yang dijelaskan penyidik kepada Ahli sdrROBIKA Als ROBET Bin AHIM tidak mempunyai latar belakang sebagaitenaga teknis kefarmasian, sesuai dengan Pasal 108 UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa bahwa praktikkefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu,sediaan farmasi
Menyatakan terdakwa ROBIKA Als ROBET Bin AHIM telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganPutusan Pidana No. 34/Pid.Sus/2021/PN Mtk Halaman 28 dari 30 halamansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam Dakwaan Tunggal:;2.
39 — 8
Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ; 2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman; 3. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; 4.
Menyatakan terdakwa SUMARTO Bin TARMIDI, telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dalamPasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dakwaankesatu primair;2.
sungai Pesantunan DesaPesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau atau setidaktidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tegal berwenangmengadili perkara terdakwa tersebut karena sebagian besar saksi yangHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017/PN Tgl.dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempatkedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itudilakukan (pasal 84 ayat(2) KUHAP), dengan sengaja memproduksi dan/ataumengedarkan sediaan farmasi
Dan yangberhak dan berwenang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupaobat TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg yang tergolong sebagai obat keras /daftar G adalah pedagang besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakitdan Apotek .berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik CabangSemarang Nomor Lab : 335/NOF/2017 Tanggal 27 Februari 2017 yangditanda tangani oleh 1. AKBP. SAPTO SRI SUHARTOMO, 2.
Dan yangberhak dan berwenang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupaobat TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg yang tergolong sebagai obat keras /daftar G adalah pedagang besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakitdan Apotek berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri LaboratoriumForensik Cabang Semarang Nomor Lab : 335/NOF/2017 Tanggal 27 Februari2017 yang ditanda tangani oleh 1. AKBP.
(PBF) , RumahSakit dan Apotek;Bahwa sediaan farmasi berupa semisal Trihexyphenidyl yang tergolongobat keras/daftar G tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar dari instansi yang berwenang, yang mana hal tersebut diaturdalam UndangUndang Kesehatan Pasal 106 ayat 1 tentangpengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 46 /Pid.Sus/2017/PN Tgl.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangantersebutMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan
36 — 17
Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan mengumpulkan sabudengan cara menyisihkan dari setiap paket sabu yang diantarnya dariRAMADAN Alias KAI tanopa sepengetahuan RAMADAN Alias KAImaupun pembeli sabu tersebut, dan dari hasil yang berhasildikumpulkan sudah pernah dijual oleh Terdakwa seharga Rp.100.000, (Seratus ribu Rupiah);Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, danhasilnya positif mengandung Methamphetamina;Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
mendapat upahsebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu Rupiah);e Bahwa, Terdakwa sudah sejak 3 (tiga) bulan mengumpulkan sabudengan cara menyisihnkan dari paket sabu yang diantarnya dariRAMADAN Alias KAI, dan Terdakwa sudah pernah menjual hasilsabu yang disisihkannya tersebut seharga Rp. 100.000, (Sseratus ribuRupiah);e Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa, danhasilnya positif mengandung Methamphetamina;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
Dan Pasal 39 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika juga menyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan olehindustri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah,Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatdisimpulkan
bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, meniual,membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakannarkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 377/Pid.Sus/2017/PN Pli Halaman 21 dari 31Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai
peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketikadilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan 12 (dua belas) plastik kliptransparan berisi sabusabu serta alat hisap sabu, sehingga Terdakwa tidaktergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk mengedarkan,menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabusabu,dengan demikian sabusabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebutadalah diluar kewenangannya sehingga keberadaan sabusabu tersebut
RISKA DIANA,SH
Terdakwa:
1.TRI YOGO DWI SAPUTRA BIN HARMINTO TRI WIDODO
2.BIMO ADI NUGROHO BIN HENDI SUKRISNO
59 — 5
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa I Tri Yogo Dwi Saputra Bin Harminto Tri Widodo dan Terdakwa II Bimo Adi Nugroho Bin Hendi Sukrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Tri Yogo Dwi Saputra Bin Harminto Tri Widodo dan Terdakwa II Bimo
Bimo Adi Nugroho bin Hendi Sukrisno terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)(sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar) mereka yang melakukan, dan yang turut sertamelakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan jo
Ciriciriobat yang resmi dari farmasi sebagai berikut :1 Ada terdaftar dibalai pom.2 Ada aturan pakal3.
Ada expired4 Ada tulisan merah Bahwa sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik;Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Mad Bahwa cara peredaran sediaan farmasi termasuk pil eximer/trinxypenidil harus memperoleh ijin edar dari BPOM dan untuk mendapatnya tidakdapat dilakukan secara bebas, hanya dapat dibeli dengan resep dokter diapotek berijin Sesuai peraturan perundangundangan
; Bahwa Pil eximer/trinxy penidil merupakan obat yang mengandungtrineksifenidil (HCL) sebagai obat anti Parkinson, pil ini tergolong obat kerasyang peredarannya tidak dapat diperoleh secara bebas hanya menggunakanresep dokter dan dibeli pada apotek berijin; Bahwa Orang yang berhak mengedarkan sediaan farmasi pileximer/trinxy penidil adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian dan mempunyai ijin apotek resmi; Bahwa perbuatan orang yang mengedarkan sediaan farmasi berupa pileximer
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitusediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.
Budi Setyawan,SH.MH
Terdakwa:
Slamet Priyanto Alias Jembeng Bin Inworo
75 — 6
Menyatakan Terdakwa SLAMET PRIYANTO Alias JEMBENG Bin INWORO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET PRIYANTO Alias JEMBENG Bin INWORO tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetaokan dengan PeraturanPemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanKesatu.2.
2018 tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:KESATUBahwa terdakwa SLAMET PRIYANTO ALIAS JEMBENG BIN INWOROpada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.40 Wib atau pada suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Dusun Campursari RT 03, RW 05, Desa Caturanom,Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung atau setidaktidaknya di Suatu tempatlain dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu setiap orang yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obatserta ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi
dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang dilakukan dengancara: Bahwa Saksi WELLY FRAN SETIAWAN dan kawankawan yang merupakananggota Polres Temanggung awalnya menangkap Saudara SETYO ADIIRAWAN al.
adalah obat,obat tradisional dan kosmetika.Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa"setian orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat dan "ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang
ALI SOEGIONO, SH.
Terdakwa:
SUHERMAN
30 — 4
MENGADILI:
1. Menyatakan terdakwa Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
Jadi kalau Terdakwa mau menemui Yudi mencaridi sekitar Jogging Track Magersari Kota Mojokerto biasanya Yudi menjaditukang parkir disana;Bahwa Terdakwa tidak pernah menempuh pendidikan khususnya dibidang tenaga kesehatan (apoteker);Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian serta ijin untuk mengedarkan pildouble L atau sediaan farmasi;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya;.
dan alatkesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandiatas, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 20.00wib di sebuah koskosan di Desa Jombatan, Kecamatan Jombang, KabupatenJombang, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengedarkan pil double L kepadasaksi Ulfa Indahsari.
Dengan merujuk pada ketentuan pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dikaitkan dengan fakta hukum yangterungkap dipersidangan Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telahmelakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai mengedarkanpersediaan farmasi dengan cara memberikan pil double L kepada saksi UlfaIndahsari.
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pil double L yangdiedarkan Terdakwa kepada saksi Anggi merupakan Obat Keras yang termasukdalam kategori Sediaan Farmasi;Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwaTerdakwa dalam membeli pil double L tersebut tidak menggunakan resepDokter. Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin resmidari Pejabat yang berwenang.
35 — 13
Marilahkita kaji ketentuan pasal 12 dan pasal 14dimaksud.Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaranhanya dapat dilakukan oleh : 1) Pabrik obat, 2)pedagang besar farmasi, 3) sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah,1) Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.2) Pedagang besar farmasi kepada pedagang besarfarmasi lainya, apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah,
rumah sakit, dan / ataulembaga penelitian, dan/atau lembaga pendidikan.3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahkepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balaipengobatan pemerintah.
Menjalankan tugas di daerah terpencil yangtidak ada apotek (vide pasal 14 ayat 16).Memperhatikan ketentuan pasal 12 dan pasal 14undang undang psikotropika tersebut diatas nampakperbedaan perbuatan mana yang termasuk kriteriaperbuatan menyerahkan dan perbuatn menyalurkan.Dilihat dari pelaku atau siapa yang diberikanwewenang untuk melakukan penyaluran adalah 1)pabrik obat, 2) pedagang besar farmasi, 3) saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah.
Sedangkandilihat kepada siapa penyaluran itu ditujukanyaitu) hanya ditujukan kepada1) Pedagang besar farmasi atau antar pedagangbesar farmasi,2) Apotek,3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,4) Rumah sakit,5) Lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan,6) Puskesmas, dan7) Balai pengobatan pemerintah.Sedangkan siapa yang diberikan wewenang untukmelakukan penyerahan adalah 1) apotek, 2) rumahsakit, 3) puskesmas, 4) balai pengobatan, dan 5)dokter, dan kepada siapa penyerahan itu ditujukanyaitu
Demikian juga apabila didapatipsikotripika ada pada sipelaku, maka dipandangsebagai miliknya, tidak perlu) membuktikan hal itumilik siapa, dari mana ataupun baga i manamendapatkannya.Bahwa dari segi pelaku dalam halini adalah Terdakwa yang telah melakukan tindakantersebut di atas tidaklah tepat apabila Terdakwadiidentikan/disamakan dengan : 1) pabrik obat, 2)pedagang besar farmasi, 3) sarana penyimpanansediaan farmasi pemerintah, yang termasuk dalampasal 12 sebagai tindakan menyalurkan, tetapiTerdakwa
55 — 8
hari sidang ,Berkas perkara atas Hama terdakwa HARIYANTO ALIAS JOLENG BinBAMBANG JUNAEDI beserta seluruh lampirannyaTelah mendengar dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksisaksidan Terdakwa ;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidanganTelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan terdakwa Hariyanto Alias Joleng Bin Bambang Junaedibersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi
Dengan sengaja3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksudPasal 98 ayat (2) dan (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikutAd..
adalah sediaan farmasi, karena pil tersebut adalah obat, danpil Trihexyphenidyl termasuk obat keras dan kegunaannya untuk obat antiParkinson. Sehingga untuk pelayanan dan pengedaran obat jenisTrihexyphenidy!
harus dengan resep dokter dan harus melalui apotek, karenayang diperbolehkan melakukan pelayanan sediaan farmasi adalah apotek.Sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmengedarkan pil tersebut, mengingat terdakwa pekerjaannnya seorangpenjual minyak wang, bukan seorang apoteker.
JOLENG Bin BAMBANGJUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan"2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan3.