Kewenangan absolut;Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta Pembatalan Akte Jual BeliNo. 668/2004 dan Akte Jual Beli No. 399/2005, dimana Akte tersebutmerupakan produk Pejabat Negara yaitu Notaris, serta Penggugat memintapembatalan Sertifikat Hak Milik No. 415, dimana Sertifikat tersebutmerupakan produk Pejabat Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional, makadalam hal ini bukan merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan seharusnyamenjadi kewenangan

No. 2399 K/Pdt/2010Oleh karena Penggugat meminta Pembatalan Akte Jual Beli dan Sertifikatyang merupakan produk Pejabat Negara, maka dalam hal ini seharusnyaPenggugat tidak berhak mengikut sertakan Tergugat dan Tergugat II dalamperkara a quo karena Tergugat dan Tergugat II bukan Pejabat Negara danbukan Pembuat Akte dan Sertifikat. Untuk itu Gugatan Penggugat haruslahditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Bukti T & T Il3);3.

.: Pembayaran penghasilan pejabat negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.143.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKep Kepolisi@n seseusemwsexaneveespen:Peri3.

negara,Per pasal 28......... cece aTer nKe, apel nPei703.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunan733.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia serta773.

(Satu) paketNarkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di Sakubelakang sebelah kiri celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yangTerdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000, (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) unit handphone merk Samsung warna merahhitam di saku depan sebelahkanan celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yang gunakan, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1(satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Kemudian Terdakwa danbarang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut; Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa ada menguasaiserta menjadi perantara jualbeli Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negarayang berwenang dalam menguasai 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN SagTerhadap keterangan Saksi

Jarot; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal menerima, menguasai 1 (Satu) paketyang diduga berisi Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisianketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsiNarkotika jenis shabu

. /2016/PN Str.tanaman yang berbalut dengan kertas Koran dibawah tilam di dalamkamar Rumah tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti saksi HELMIZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI serahkan ke Polsek PermataPolres Bener Meriah, selanjutnya terdakwa MULIA DARMAWAN dansaksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memilikiyang diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman tidak memilikiIzin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium

Negara yangberwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016dikeluarkan oleh AKBP Dra.

buahpipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timahrokok yang telah digulung, dan 1 (satu) buah korek mancis, selanjutnyaterdakwa dan barang bukti saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRIMAWARDI serahkan ke Polsek Permata Polres Bener Meriah, kemudianterdakwa MULIA DARMAWAN dan saksi ANDI HAMJALAH (dilakukanpenuntutan secara terpisah) memiliki yang diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman dan Gol bukan tanaman untuk tidak memiliki Izindari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016dikeluarkan oleh AKBP Dra.

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika Gol dalambentuk tanaman;1 (satu) paket pelastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol bukan tanaman;1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild;4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar

Memang berdasarkan pasal 40 UU tersebut dinyatakan bahwapenggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26sampai dengan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saatini belum ada peraturan presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yangmengatur tentang penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presidendan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya.

Memangberdasarkan Pasal 40 Undang undang No.24 tahun 2009 tersebut dinyatakanbahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 sampai Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat inibelum ada Peraturan Presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmiPresiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.Perprestersebut

Negara Lainnya, dan belum menggunakan bahasaIndonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHP atau dalambahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Negara Lainnya, dan belummenggunakan bahasa Indonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHPatau dalam bahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Sebagai imbalannya Fatoni IndraGunawan Bin Gunaryo diberi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi ganjaBahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaksesual dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai dan menjadi perantara ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatandan membenarkannya.Saksi QOSIM RIYADI:Halaman 7 dari 20Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN MIgBahwa

Sebagai imbalannya Fatoni IndraGunawan Bin Gunaryo diberi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi ganjaBahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaksesual dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai dan menjadi perantara ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan..

buah handphone merksamsung warna putih nomer Indosat 085848733989; Bahwa benar saksi mendapatkan barang berupa narkotika jenisganja tersebut dari terdakwa; Bahwa benar terdakwa menitipkan 1 tas punggung warna birukombinasi hitam berisi 1 bungkus besar lakban warna coklat berisiganja dan 3 bungkus sedang lakban warna coklat berisi ganja; Bahwa benar saksi mengetahui kalau isi tas tersebut adalah ganja; Bahwa benar saksi menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenangdalam menguasai ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa:e 1 (satu) kotak plastik warna kuning berisi biji dan daun ganja serta 2 (dua)kemasan kertas rokok merk mars brand;e 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam nomor simpati082244666691Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sahsehingga dapat dipergunakan

Negara yang berwenangdalam menguasai ganja tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa terdakwa FARIS ROMADHON Bin M.HASAN pada hari Kamistanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumahTerdakwa di JI.

Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.b. Hakim pada badan peradilan, atau ;c.

Negara, karena faktanyaPenggugat bukanlah Pejabat Negara, hal ini sesuai ketentuan Pasal 350ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2019 yangbunyinya: Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap menjabatsebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.

Penggugat juga tidaksedang menjadi pejabat Negara sebagaimana yang telah Penggugatjelaskan, selanjutnya karena Penggugat saat ini menduduki jabatanHalaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor : 214/G/2021/PTUN.

JKTb. diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau ;c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.Alasan Tergugat menghentikan tunjangan sertifikasi dosen adalahkarena Penggugat telah diangkat menjadi pejabat Negara, dalam halini Tergugat harusnya memperhatikan landasan hukum tentangpengertian dari Pejabat Negara sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, dan selain daripada itu

JKTPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13Tahun 2019 bahwa : Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkapmenjabat sebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya jo.Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara bahwa Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b.

Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor00015/KE P/AZ/12019/19 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama Nurhayati,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala SubDirektorat Pensiun Pejabat Negara dan J anda/dudanya. Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tandaP.5.;6.

kandung dari almarhum eee yang bernansmeninggal dunia pada tahun 1978 dan ibu kandung dari almarhum Sanusi binSeman yang bernama i meninggal dunia pada tahun 1980.Buktibukti tersebut memperkuat fakta bahwa orang tua kandung almarhumSanusi bin Seman telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum S anusibin Seman;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi SuratKeputusan Pembayaran Pensiunan J anda yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Negara Kepala Sub Direktorat Pensiun Pejabat

Negara danJ anda/dudanya yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memperkuat kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan AhliWaris yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Nunukan Tengah yang telahbermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanbahwa Pemohon adalah ahli waris tunggal dari almarhurnRen, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama atau dengan kata lain Judex Facti telahmengesampingkan ketentuan tersebut tanpa menyatakan dalampertimbangannya apa yang menjadi dasar untuk mengesampingkanketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwa penerimaanganda tersebut

MEMBAYAR LUNAS PEMBELIAN ASSETASSET TERSEBUTSEBAGAIMANA BUKTI KWITANSIKWITANSI YANG DIAJUKANDIPERSIDANGAN DAN SAKSISAKSI YANG DIAJUKAN OLEHPEMOHON KASASI SERTA TELAH ADANYA SERAH TERIMA OBJEKTERSEBUT KEPADA PEMOHON KASASI/PEMBANDING /PEMBANTAH);Bahwa berdasarkan fakta dan datadata/buktibukti yang outentik yang telahdibuktikan di persidangan tingkat pertama yang ada ternyata proses PemohonKasasi/Pembanding/Pembantah membeli tanah tersebut adalah sebagai pembeliyang beritikad baik yang dilakukan hadapan Pejabat

Negara (Notaris/PPAT), danmelalui prosedur hukum yang benar yang telah ditentukan oleh Undangundang.Jadi dengan demikian, harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tetap dan berlaku, bahwa Seorangpembeli yang beritikad baik menurut hukum harus dilindungi.

telah dengan jelasmenyatakan dan membuktikan secara outentik yang tidak dapat dibantahkanbahwa transaksi jual beli atas objek sita tersebut telah selesai dengan adanyapembayaran secara lunas dan penyerahan assetasset tersebut serta Penguasaanassetasset tersebut oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah, maka dari ituseharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Pembantah dikategorikan sebagaipembeli beritikad baik dan karenanya haruslah dilindungi hukum dikarenakantelah sesuai prosedur hukum dan dihadapan Pejabat

Negara (Notaris) yaitusebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata;Bahwa Judex Facti Pengadian Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh PengadilanTinggi telah keliru dalam pertimbangannya pada halaman 18 yang pada intinyabahwa PPJB bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi baru merupakan perjanjianawal.

Hal inilah yang dikatakan keliru dikarenakan bahwa perjanjian jual belitersebut (PPJB) yang dilakukan dihadapan pejabat Negara (Notaris) dan telahlunas pembayarannya merupakan suatu UndangUndang bagi para pembuatnyadan perlu di garis bawahi bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi sangat keliru dan dangkal pemikirannya dengan tidakmemahami dan menggali isi dari bantahan Pemohon Kasasi/Pembanding /Pembantah maka dari itu pertimbangannya hukum tersebut sangatlah keliru

Memang berdasarkan pasal 40 UU tersebut dinyatakan bahwapenggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26sampai dengan Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saatini belum ada peraturan presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 yangmengatur tentang penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presidendan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya.

Memangberdasarkan Pasal 40 Undang undang No.24 tahun 2009 tersebut dinyatakanbahwa penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 sampai Pasal 39 diatur melalui Peraturan Presiden, namun hingga saat inibelum ada Peraturan Presiden yang mengatur keseluruhan pasal tersebut.Hanya ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmiPresiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya.Perprestersebut

Negara Lainnya, dan belum menggunakan bahasaIndonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHP atau dalambahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Negara Lainnya, dan belummenggunakan bahasa Indonesia resmi dari pemerintahan diantaranya yaitu KUHPatau dalam bahasa resminya adalah Wetbok van Strafrecht(WvS) yang merupakanwarisan kolonial Belanda yang hingga kini masih berlaku di Indonesia tanpaterjemahan resmi dari pemerintah.

Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebihdahulu setiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani olehPenggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentukAkta Notarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) dan Tergugat untukmembaca dan mengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan AktaPerjanjian Kredit.Hal tersebut juga tidak berkolerasi dengan isi dari petitum yang tidakmemuat pernyataan pembatalan

sengketa ini terdapat subyek hukumyang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat.Bahwa didalam Posita Penggugat Nomor 8 menyatakan Penggugatmenganggap Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Debitur an.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2018/PT YYKYosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebin dahulusetiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani oleh Penggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentuk AktaNotarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat

Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) untuk membaca danmengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan Akta Perjanjian Kredit.Bahwa seharusnya di dalam perkara ini penggugat memasukkan pulaPinhak Notaris yang membuat Akta Perjanjian Kredit sebagai salah satuTergugat atau Turut Tergugat.Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa di dalam perkara inimasih terdapat pihakpihak yang menjadi subyek hukum yang tidakdimasukan sebagai pihak dalam perkara yaitu sebagai Tergugat

Mlgdan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa; Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak Sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut)dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.

suruhan UCHIELD, setelah beberapa saat mencari kemudianterdakwa menemukan satu bungkus happytos yang berisi 1(satu) bungkuslakban warna cokelat berisi ganja, setelah ganja tersebut ditemukankemudian terdakwa menelpon orang suruhan UCHIELD(belum tertangkap)dan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa ;Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat

negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut)dan tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dantekhnologi.Atas keterangan saksi saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dantidak keberatanMenimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018sekira jam 14.30 Wib, di rumah kost JI.

suruhan UCHIELD, setelah beberapa saat mencari kemudianterdakwa menemukan satu bungkus happytos yang berisi 1(satu) bungkuslakban warna cokelat berisi ganja, setelah ganja tersebut ditemukankemudian terdakwa menelpon orang suruhan UCHIELD(belum tertangkap)dan menyampaikan bahwa ganjanya sudah dibawa terdakwa, setelah ituganja tersebut dibawa pulang ke kos terdakwa;Bahwa terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku (mempunyai izindari pejabat

negara yang berwenang dalam menguasai ganja tersebut) dantidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum mengajukanbarang bukti yaitu:a. 1 plastic clip berisi batang ganja dengan berat bersih 7,34 gram ;b. 1 timbangan electronik warna putih ;c. 1 HP android warna putin nomor Axis 083834070538 ;Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sahsehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara pada pasal 122 huruf m disebutkan bahwa Bupati/Walikota dan WakilBupati/Wakil Walikota merupakan Pejabat Negara .+.

Bahwa tergugat melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 122 hurufm yang berbunyi : Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaituBupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota karena tergugat seharusnyatidak memposisikan Wakil Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan sebab WakilBupati itu merupakan Pejabat Negara;5.

YEK untuk Terdakwa konsumsi sendiri dirumah;Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTKBahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh

dalam laci lemari pakaian kamar Terdakwa, 1(Satu) Buah alat hisap Sabu (Bong), 1 (Satu) Buah jarum sabu, 1 (Satu) BuahSendok sabu terbuat dari pipet Plastik warna putih yang Terdakwa simpan didalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat dari kertas yang ditemukan di bawah mejakamar Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna putihdi temukan di atas meja kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTKmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

putih yang Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat darikertas yang ditemukan di bawah meja kamar Terdakwa dan 1 (Satu) unithandphone Lipat merk Samsung warna putih di temukan di atas meja kamarTerdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kapuasuntuk proses lebih lanjut;Bahwa maksud Terdakwa membeli dan memiliki 3 (tiga) kantong plastikberklip narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut adalah untuk Terdakwakonsumsi/pakai sendiri;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin(shabu);Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

No.1799 K/Pid.Sus/2012menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042005 bersamasama dengan H. SALEHUDDINBin RACHMAN SIDIK; Drs. SUTOPO GASIF. SPd, MPd; HMUS MULYADIBin H JAMHARI; G.ASMAN GILIR; MARWAN, SP. Bin MUHAMMAD ALI; H.SURIADI, S.Hut. Bin H.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa," Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama Padahal sama pula sebagaimanayang dinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK149/2005,Hal. 67 dari 99 hal.

No.1799 K/Pid.Sus/201276menerapkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu. yang sama., atau dengan kata lain Judex Facti telahmengesampingkan ketentuan

SYAHRIL MAHMUD, M.Si., (ahli yang diajukanoleh Terdakwa) yang menyatakan bahwa :Bahwa sepengetahuan ahli pengertian lumpsum hanya adadalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/KMK.02/2003tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap dan merupakan satusatunya peraturan yangmengatur definisi lumpsum;Hal. 79 dari 99 hal. Put.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama., dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan

putusan lain yang seadiladilnya(ex a quo et bono)Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohonhadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilanNomor: 4321/Pdt.G/2015/PA.BL telah dipanggil secara patut namun tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil ataukuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa Pemohon memberi keterangan lain, kepada Majelis Hakim,Pemohon sudah bukan lagi Pejabat

Negara, dan sekarang menjadi orang biasadan bersedia menanggung segala resiko, sebagai mana Surat Pernyataannyatertanggal 13 Januari 2016, yang telah terlampir dalam berita acara sidang ini:Putusan Nomor 4321/Pdt.G/2015/PA.BL.

keterangan saksisaksi Pemohon menyatakan tidakkeberatan ;Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon putusan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halinwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yangisinya, Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Pejabat

Negara, serta akanmenanggung segala resiko yang akan timbul atas perceraian ini ;Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan olehPemohon yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam makaberdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo.

No.1801 K/Pid.Sus/2012menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama dengan Drs. SUTOPOGASIF, S.Pd, M.Pd; H MUS MULYADI Bin H JAMHARI; G. ASMAN GILIR;MARWAN, SP Bin MUHAMMAD ALI; SUDARTO, BA Bin KASAN ANWAR;Hj. MAHDALENA. HA Spd.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu yang sama.

No.1801 K/Pid.Sus/2012KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama, atau dengan kata lain Judex Facti telah mengesampingkanketentuan tersebut tanpa menyatakan dalam pertimbangannya apa yangmenjadi

di atas oleh karenanya tidak ada alasanbagi Judex Facti untuk tidak: menerapkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 71KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 TentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuan yangmemperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukan olehTerdakwa.

Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, danPasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

No. 982 K/Pid.Sus/201374yang berasal dari pos biaya penunjang kegiatan dilakukan secara rapelkemudian setelah kegiatan dilakukan, akan tetapi Judex Facti tidakmenerapkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali

Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, danPasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarayang berbunyi, Keuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

padahari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 13.15 witadan hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 07.19wita atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulanSeptember tahun 2018 atau setidaktidaknya pada waktu laindalam tahun 2018 bertempat di Dusun Bina Karya DesaSaptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap pejabat

negara,pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lainyang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukantindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupeserta pemilu dalam masa kampanye, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan Caracara sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum(KPU) Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 10 September 2018, tentangpetunjuk teknis fasilitasi metode kampanye dalam pemilihanumum

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara,dan kepala desa atau sebutan lain;2. Dengan sengaja membuat keputusan dan ataumelakukan tindakan yang menguntungkan' ataumerugikan salah satu peserta pemilu;3.

Dalam masa kampanye;Unsurunsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, dan kepala desa atau sebutan lain;Menimbang, bahwa unsur setiap pejabat negara, pejabataparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain yangdimaksud ditujukan kepada subyek hukum yaitu) manusia(natuurlikke personen) sebagai penyandang hak dan keawajibanserta Mampu mempertanggungjwabkan perbuatan yang telahdilakukannya;Menimbang, bahwa Kepala Desa adalah sebutanpemimpin