MAYA PERKASA ABADI yang semula beralamat di Jalan SoekarnoHatta No. 481 Kota Bandung yang bergerak di bidang usaha Pertambangan,Pengangkutan (transportasi) dan rental alat berat, terdaftar sebagai Wajib Pajakpada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees pada tanggal 29Mei 1993 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.612.034.7424.000 dandi kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga pada tanggal 29 Mei1993, dimana kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT.

No. 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah diubah dengan UU.

2008 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor0057/WPJ.09/KP.0405/RIKSIS/2011 tanggal 20 Juli 2011 untuk Tahun Pajak2009;Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari KPP Pratama BandungKarees yang menyimpulkan bahwa Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTTahunan Wajib Pajak Badan dan SPT masa PPN Tahun 2008 dan Tahun2009, maka diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitupemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentangadanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di bidang Perpajakan

MAYA PERKASA ABADI adalah sebesar Rp.2.830.557.986, (Dua milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus limapuluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);Perbuatan Terdakwa SJACHRUL ABIDIN tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i UndangUndang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas UndangundangNo. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Menyatakan terdakwa SJACHRUL ABIDIN terbukti bersalah melakukantindak pidana perpajakan, melanggar pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf iUndangUndang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan ;2.

Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als Bing Tjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan Dengan sengaja menerbitkan atau membantu melakukan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;3.

PadmaSemarang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa danmengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu melakukan beberapa perbuatan yangada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagaiperbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak,atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukanatau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Jadi Jaya 20102013 124Makmur 2.373.205.600Jumlah 3.325.439.742 222 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BINGTJONG Alias BING TJOENG bersamasama dengan ABDUL CHALID AliasTENGKU tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negaradari sektor perpajakan sekurangkurangnya sebesar jumlah PajakPertambahan Nilai (PPN) dalam masingmasing faktur pajak yang tidakberdasarkan transaksi yang sebenarnya selama tahun 2010 sampai dengantahun 2015, yaitu sebesar Rp. 3.325.439.742, (tiga

Perkara : PDS11/0.3.10/Ft.2/12/2017 tanggal 05 Maret2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan NegeriSemarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan1Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo alias OH Bing Tjong alias BingTjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan secarabersamasama atau turut serta melakukan perbuatan berlanjut dengansengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya

Nomor 28 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang R.I. Nomor 16 Tahun2009 Jo.

Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als BingTjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana di bidang perpajakan Dengan sengaja menerbitkanatau membantu melakukan faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut;2.

Selviah Kornelisterbukti bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan Pasal 39 ayat (1)huruf g UU No. 16 Tahun 2000 jo.

RW002, Kelurahan Siring Agung, Kecamatanllir Barat , Kota Palembang;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta (Direktur PT Srikandi Agung);Terdakwa tersebut berada di dalam Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2018 ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembangkarena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diaturdan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telahdiubah sebanyak empat kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalembang tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:1.

No. 2569 K/PID.SUS/2018Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyakempat kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANTOWI JAUHARI Bin M.

jahat dari Terdakwa sehingga pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa sudah tepat dan adil :Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telahdiubah sebanyak empat kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI

Indonesia;Tempat tinggal > Jalan Jambu 2 No.182 Rt.006/ Rw.007Kranji Bekasi Barat Bekasi;Agama > Khatolik;Pekerjaan : Karyawan Swasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negarasejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriJakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 A huruf a Juncto Pasal 43Ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan

Menyatakan Terdakwa Ambrosius Ronald Manulang terbukti secarasah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana turut sertamelakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut :Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2789 K/Pid.

Sus/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakanTerdakwa Terdakwa Ambrosius Ronald Manulang terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan Tindak Pidana Perpajakan secara berlanjut dan oleh karenaitu.

PromosiPowerindo Abadi atas 43 perusahaan berpotensi menimbulkankerugian pada pendapatan Negara dari sector perpajakan padakurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 sekurangkurangnyasebesar Rp10.640.864.811,(sepuluh miliar enam ratus empat puluhjuta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sebelasrupiah); Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalammelakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadapkemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yangdilakukannya, dan

. : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Dan;Kedua =: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf gUndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Dan;Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf Hal. 1 dari 11 Hal.

No. 278 PK/PID.SUS/2017UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64ayat (1) KUHP; Dan;Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf b UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Menyatakan Terdakwa Rabain Syukur telah terbukti melakukantindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah disetor dan dipungutsehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf g UndangUndang Nomor 16 Tahun2000 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 39Ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP;2.

Menyatakan Terdakwa Rabain Syukur, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan;2.

10RW 03, Jelambar Grogol Petamburan,Jakarta Barat;Atau;Jalan Kemang IB Nomor 26, KelurahanBangka, Jakarta Selatan;Agama : Kristen;Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Aneka NiagaTunas Sejati);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaBarat karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perobuatan Terdakwadiatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

junctoPasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39A huruf aUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 55 hal.

perbuatanberlanjut, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atauketerangan yang Isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkandan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, buktipemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

juncto Pasal 39Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39A huruf aUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaUndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANTON TEDJAselama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah supaya

junctoPasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39A huruf aUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor14

Menyatakan terdakwa ABDUL FARID, S.Sos.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Perpajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 ayat (1) huruf c; i UU No. 28 Tahun2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, yang telah diubah dengan UUNo. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PerpuNo. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempatatas UU No. 6 tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan ;2.Menjatuhkan

atas pemenuhankewajiban perpajakan yaitu pelaporan danpenyetoran dan terjadi perubahan yang signifikandalam jumlah setoran PPh Pasal 21 yangmengindikasikan wajib pajak tidak menghitung PPhPasal 21 dengan benar dan/atau tidak menyetorPajak Penghasilan (PPh Pasal 21) yang telahdipotong dengan benar ke Bank Persepsi atau KantorPOS 7 SRR SR SR i I SR SnBahwa setelah adanya temuan tersebut, dilakukanperingatan atau teguran dengan Surat No.

Melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuaihasil resume bimbingan dan konsultasi sebagaimanadisampaikan dengan Surat Kepala KPP Pratama RabaBima Nomor S1456/WPJ.31/ KP.0208/2009 tanggal 15Juli 2009 ;Bahwa terhadap peringatan tersebut tidak adatanggapan dari terdakwa selaku Bendahara PemegangKas Sekretariat DPRD Kabupaten Bima NPWP00.037.734.1912.000 dan tetap tidak menyampaikanSPT Masa PPh Pasal 21 bulan Januari s.d Desembertahun 2009 dan melakukan penyetoran atas PPhPasal 21 yang dipotong dengan

Bima NPWP 00.037.734.1912.000 untuk tahunpajak 2009 telah tidak menyetor ke Bank Persepsiatau Kantor Pos Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21)sebesar Rp. 199,476,400, (seratus sembilan puluhsembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribuempat ratusrupleh) pf SesPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 39 ayat (1) huruf (c); (i) UndangUndang No.: 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang No. 6Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,yang telah

sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan ~~~ >>Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL FARID, S.Sos sebagaiseorang bendahara, mulai bulan Januari 2009, bulan Pebruari2009, bulan Maret 2009, bulan April 2009, bulan Nopember 2009dan bulan Desember 2009 bertempat di Kantor Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kab.

Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UndangUndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 43 ayat (1)Undangundang Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. UU Nomor26 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata CaraPerpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Dheri Hero Rianto bersalah bersamasamamelakukan tindak pidana Perpajakan secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 (1) huruf b dan c UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Dheri Hero Rianto terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan secaraberlanjut:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pidana denda sebesarRp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dengan ketentuan palinglama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap apabilatidak dibayar maka harta benda PT.

TrimustikaPerkasa pada tahun 2007 dan 2008 terbukti tidak pernah melaporkanatau menyampaikan kewajiban pelaporan perpajakan perusahaanmiliknya yakni PT.

Sus/2018Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d UndangUndang RI Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang RI Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 43 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2000 tentangPerubahan Kedua atas Undangundang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UndangUndang RINomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMAATAUKEDUAdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo.Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana diubah beberapa kali terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2000 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 2929 K/Pid.Sus/2018Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut:1.

Menyatakan Terdakwa Ivan Noviar terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan yangdilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ahuruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndangNomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan PenuntutUmum dalam dakwaan pertama;2.

Flaskdisk berisi video rekaman pengakuan dankesediaan DWI alias DWI ANGGIA PERMADI untukmenyelesaikan masalah perpajakan sebanyak 1 (satu) lembar;h. 1. Foto kopi Himbauan ke1 Nomor S.Himb625/WPJ.08/KP.0308/ 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;2. Foto kopi Himbauan ke1 Nomor = S.Himb625/WPJ.08/KP.0308/ 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;3: Foto kopi Himbauan ke2 Nomor S.Himb972/WPJ.08/KP.0308/ 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;4.

Putusan Nomor 2929 K/Pid.Sus/2018UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan jo.

Joncto Pasal 43 Ayat (1) UndangUndang Nomor 06tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Menyatakan Terdakwa Efral Sembiring Meliala alias Efral bin TarenSembiring Meliala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Perpajakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 06 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo.

Pasal 43 Ayat (1)UndangUndang Nomor 06 tahun 1983 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.2.

Dalam hukum pajak yang diutamakanadalah penyelesaian administrasi perpajakan dalam arti adanyapembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dibanding denganpemberlakuan hukum pidana pajak kepada wajib pajak yang dikenal denganistilan Ultimum Remidium,Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Efral Sembiring Meliala Bin TarenSembiring Meliala selaku pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara initelah melunasi kekurangan pajak yang menjadi kewajibannya kepadaNegara, sehingga secara administrasi perpajakan tidak

Perbuatan yangdemikian sangat merugikan Negara di bidang perpajakan sehingga perlupemidanaan yang proporsional:;10.

3.923.690.302 3.923.690.302 Sehingga kerugian pada pendapatan negara berupa PPh dan PPN tersebutadalah sebesar Rp4.205.992.902,00 (empat miliar dua ratus lima juta sembilanratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah), berdasarkan LaporanHasil Pengitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara Nomor LAP01/WPJ.13/2015 tanggal 7 Desember 2015 atas nama Yulianto;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumDan Tata Cara Perpajakan

Menyatakan Terdakwa Yulianto terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalamsurat dakwaan;2.

Keterangan ahli Ardiyanto Basuki, S.E., M.Com AhliPeraturan Perpajakan;1.1.1.8. Keterangan ahli Teguh Setyobudi Suwondo, Ak,M.Ec, Ahli Perhitungan Kerugian pada PendapatanNegara;Hal. 67 dari 98 hal. Put. Nomor 1806 K/Pid.Sus/20161.2.1.3.1.1.1.9.

tidak diterapbkan sebagaimana mestinya,karena Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan TataCara Perpajakan menentukan bahwa ancaman pidananya adalahHal. 68 dari 98 hal.

penjara sehinggaamar lengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi PemohonKasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Putusan No. 2583 K/PID.SUS/2016UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan juncto Pasal 39 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 28Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 39Ahuruf a UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaUndangUndang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;.

Ketika orang tersebutmau melakukan perbaikan maka kita menganggap mens rea menjadi tidakada dan yang kedua kewenangan untuk penyidikan menjadi tidak benardalam konteks perpajakan. Kapan seseorang sah masuk ke dalam ranahtindak pidana perpajakan?

undangundang perpajakan karna proses administrasi dalam penyelesaian itu dimungkinkan, salah satu contohnya Pasal 8 UndangUndangPajak.

adalah bentuk menambah pendapatan negara.Dikaitkan unsur mens rea dalam undangundang perpajakan bagaimanaHal. 86 dari 138 hal.