Selanjutnya terdakwa serta barangbuktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan Penyelidikanlebih lanjut.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda mengalami kerugian materi atau uang yang jumlahnyasekitar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) pertahunnya.Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2)KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengertidan

Selanjutnya terdakwa serta barang5buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan Penyelidikanlebih lanjut.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda mengalami kerugian materi atau uang yang jumlahnyasekitar Rp.1.400.000, pertahunnya.

KabupatenMojokerto, dan menemukan barang bukti berupa (satu) unit truk mobil NopolS9705QA dengan Noka MHCNKR66LSC000930, Nosin W950930, 2 (dua)STNK kendaraan Nopol S9705QA yang diduga palsu dan STNK NopolS8230UF, (satu) kunci ramor, (satu) eksemplar Buku Uji Bekala yangditerbitkan di Mojokerto dan 3 (tiga) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/7BBNKB dan SWLDKLJJ No.08709697, No.08709697, No.02951704 danNo.11340608.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda

THOMAS ALFA EDISON,MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPTD Dispenda Provinsi Kaltim Nunukan di Nunukan;Foto Copy Surat Pemberhentian Sdr.

Kepala Seksi PKB/BBNKB I dan II UPTD.Nunukan di Kabupaten Nunukan pada Dispenda Prov. Kaltim;25.26.21.28.29.30.31.461 (satu) Lembar Surat Peryataan Pelantikan yang diterbitkan oleh BadanKepegawaian Daerah Prov.

KaltimNomor : 821/502/PendaI/2009 Tanggal 4 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Sdr.Drs.H.M.Thomas Alfa Edison,MM terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009 di sampingjabatannya sebangai Kepala Seksi Pendaftaran dan penetapan UPT Dispenda Prov.Kaltim Nunukan di Nunukan juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPT Dispenda Prov.

KaltimNomor : 821/502/PendaI/2009 Tanggal 4 Mei 2009 yang menyatakan bahwa Sdr.Drs.H.M.Thomas Alfa Edison,MM terhitung mulai tanggal 1 Mei 2009 disampingjabatannya sebangai Kepala Seksi Pendaftaran dan penetapan UPT Dispenda Prov.Kaltim Nunukan di Nunukan juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KepalaUPT Dispenda Propinsi Kaltim Nunukan di Nunukan;1 (satu) Lembar Foto copi Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:821.2/III.24516/TUUA/BKD/2010tanggal 17 Mei 2010, berserta 1 (satu) Lembardaftar

Nunukan di Kabupaten Nunukan pada Dispenda PropinsiKaltim;(satu) Lembar Surat Peryataan Pelantikan yang di terbitkan oleh BadanKepegawaian Daerah Provinsi Kaltim Nomor:821.2/II.13191/TUUA/BKD/2004Tanggal 28 Mei 2004 yang menyatakan bahwa Sdr Drs.H.M.Thomas AlfaEdison, MM telah dilantik pada Tanggal 28 Mei 2004 dalam Jabatan sebagai96Pj.Kepala Seksi PKB / BBNKB I dan IT UPTD Nunukan di Kabupaten Nunukanpada Dispenda Propinsi Kaltim oleh Sekda Provinsi Kaltim di Samarinda;26. 1 (satu) Lembar Foto Kopi

tangga di Babadandirumah orang tua Tergugat; Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarangikut Penggugat; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonisnamun sejak akhir tahun 2012 mulai tidak harmonis; Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalahkarena masalah ekonomi, Penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluargasehingga Penggugat pergi ke Batam untuk Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dispenda

dilaksanakan sekitar tahun 2004 yangBahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumahorang tua Tergugat;Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarangikut Penggugat;Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonisnamun sejak 1 tahun yang lalu mulai tidak harmonis;Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalahkarena Penggugat pergi ke Batam untuk bekerja; Bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Dispenda

Awalnya rumah tangga ini harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 mulaisering terjadi berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, penghasilanTergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat pergi kerja keBatam, sedangkan Tergugat sebagai PNS di Dispenda Kabupaten Sleman, jadi merekasudah pisah rumah lebih dari setahun lamanya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Pihakkeluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal pada hari Jumat Sabtu tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul21.30 Wib, saksi J.Simanjuntak, saksi M.Sirait, saksi Ilham Umar, saksiMHD.Hanan Arifin, saksi Fahri Muhammad dan saksi Fresly Simanjuntak(masingmasing petugas Kepolisian pada Polresta Pelabuhan Belawan) telahmemperoleh informasi bahwa di Jalan Serbaguna Pasar IV Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang terletak disekitarlingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda

dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN LopBerawal pada hari Jumat Sabtu tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul21.30 Wib, saksi J.Simanjuntak, saksi M.Sirait, saksi Ilham Umar, saksiMHD.Hanan Arifin, saksi Fahri Muhammad dan saksi Fresly Simanjuntak(masingmasing petugas Kepolisian pada Polresta Pelabuhan Belawan) telahmemperoleh informasi bahwa di Jalan Serbaguna Pasar IV Desa HelvetiaKecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang terletak disekitarlingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda

Hanan Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 21.30 wibsaya bersama rekan mendatangi kamar yang ditempati oleh SYAHRILRAMADHAN POHAN, AMD di Jalan Serbaguna Pasar IV Desa Helvetia KecLabuhan Deli Kab Deli Serdang yang terletak disekitar lingkungan KantorDinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara setelahsebelumnya melakukan penyelidikan didaerah Desa Helvetia Kec LabuhanDeli Kab Deli Serdang Bahwa saksi

Kemudian saksi dan rekan melakukanHalaman 8 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Loppencarian disekitar lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)Provinsi Sumatera Utara namun upaya saksi dan rekan untuk menangkapSYAHRIL RAMADHAN POHAN, AMD tidak berhasil dilakukanBahwa kemudian Saksi dan rekan kembali ke dalam kamar yang ditempatiSYAHRIL RAMADHAN POHAN, AMD dan memanggil Security / Satpamyang pada saat itu sedang bertugas untuk menyaksikan penggeledahanyang akan dilakukan kembali.Bahwa

kemudian saya berhenti dan saya langsungdibawa kedalam mobil kemudian petugas polisi menunjukkan Surat PerintahPenangkapan terhadap saya sehubungan karena ditemukannya narkotikajenis shabushabu di dalam kamar tidur yang saya tempati oleh petugaspolisi yang kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Agustus2016 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Serbaguna Pasar IV Desa Helvetia KecLabuhan Deli Kab Deli Serdang tepatnya di dalam kamar tidur yang sayatempati yang terletak di lingkungan Kantor Dispenda

) berkepentingan kepadaBadan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) untukmengetahui data jumlah menara di kabupaten Muara Enim, untukmenetapkan jumlah besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)menara tersebut;Bahwa Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) tidak pernah memintadata jumlah IMB menara tersebut dari BPMPT dan sebaliknya BPMTtidak pernah pula mengirim data IMB menara kepada DispendaKabupaten Muara Enim.

PlgIMB menara tersebut, masih diperlukan NJOP SPPT PBB P2 yangdikeluarkan Dispenda;Bahwa prosedur selanjutnya, Dispenda mengirimkan surat yang berisi datajumlah SPPT PBB P2 menara telekomunikasi kepada Kominfo barulahkominfo dapat menerbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) untukmenara telekomunikasi tersebut;Bahwa sampai dengan sekarang, data 40 (empat puluh) Izin MendirikanBangunan (IMB) yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan PerizinanTerpadu (BPMPT) tersebut, belum diterbitkan SPPT

Penetapan retribusi hanya bisa dibuatkalau ada NJOP PBB dari Dispenda sebagai dasar penetapan danperhitungan retribusi.

Selanjutnya, kepada perusahaan provider (pemilik) menaratelekomunikasi dikenakan pula kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunanmenara telekomunikasi yang ditetapbkan oleh Dinas Pendapatan Daerah(Dispenda) Kabupaten Muara Enim, yang mana di dalam Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) PBB Menara Telekomunikasi tersebut adamencantumkan Nilai Jual Objek Pajak.

Ill) dalam rangkamenjalankan tugasnya untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalianmenara telekomunikasi sudah berupaya mencari data dengan mengirimkansurat kepada BPMT dan kepada Dispenda serta sudah bekerjasamamenggunakan jasa konsultansi dengan pihak ketiga PT.

ILHAMUDDIN, S.Sos.bahwa lokasi tidak dalam sengketa;e) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa Nomor528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;f) 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kabupaten Maros PermohonanPenerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.1atas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa KecamatanMandai Kabupaten Maros seluas + 140.000 M? tertanggal 11 Mei2016;g) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak BaruAn. H.

ILHAMUDDIN, S.Sos.bahwa lokasi tidak dalam sengketa;e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Bontoa Nomor528/XIV/IB/2016, tanggal 11 Mei 2016;f. 2 (dua) lembar Blangko Dispenda Kabupaten Maros PermohonanPenerbitan SPPT PBB atas nama wajib pajak CV. KASPAM K.R.1atas lokasi di Lingkungan Tete Batu Kelurahan Bontoa KecamatanMandai Kabupaten Maros seluas + 140.000 M? tertanggal 11 Mei2016;g. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak BaruAn. H.

Kelayan Tengah Kec.Banjarmasin Selatan KotaBanjarmasin.Agama > el@ri:.....Pekerjaan PNS (Kantor Dispenda Prov.Kalsel);Il. Nama lengkapMUHDAR;===Tempat lahirBanjarmasin;Umur atau tanggal lahir:KebangsaanIndonesia ;Tempat tinggal35 Kel.TengahBanjarmasin;AgamaPekerjaanKalsel);NOVAL Bin34 tahun/25 MaretLakiJalan Simpang Sei Mesa Rt.08 No.Sebrang Mesjid Kec.

BanjarmasinKota(Kantor Dispenda Prov.Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumahtahanan negaradi Banjarmasine Penyidik, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggalMeie Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2013Sampai dengan tanggal 23 Junie Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengantanggal 09 Julie Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 03 Juli2013 sampai dengan tanggal 01 Agustuse Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejaktanggal O02

Kertae Bahwa saksi Basuni Bin Muhammad dari Kantor Dispenda Prov.Kalsel melakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajakkendaraan bermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannyamenyatakan bahwa Notice tersebut adalahe Bahwa dengan adanya penggunaan Notice pajak palsu tersebutdapat menimbuikan kerugian pada Dispenda dalam halpendapatan pajakkendaraan. 22 nnn enone nnn nnn enn nnn ene en Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) kelBahwa

Kertae Bahwa saksi Basuni Bin Muhammad dari Kantor Dispenda ProvKalsel melakukan pemeriksaan terhadap lembaran Notice pajakkendaraan bermotor tersebut dan dari hasil pemeriksaannyamenyatakan bahwa Notice tersebut adalahe Bahwa dengan adanya penggunaan Notice pajak palsu tersebutdapat menimbuikan kerugian pada Dispenda dalam halpendapatan pajakKONG Af ad 1) ,~~~ nn nnn nn nnn nnn tenn nnn nennn ne nnane snesn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo

Bahwa dengan tidak diumumkan lewat Koran Nasional pelaksanaan Lelangtersebut dan dengan Nilai Limit yang sangat rendah yang jauh dar Nilai JualObyek Pajak secara Pasar umum yang ditetapbkan DISPENDA KabupatenBojonegoro adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yangsangat merugikan PENGGUGAT ~ sehingga segala suratsurat/ risalahlelang maupun surat dalam bentuk apapun juga yang dikeluarkan olehTERGUGAT Ill adalah tidak sah dan cacat Hukum;.

Bahwa oleh karena Perbuatan PARA TERGUGAT sangat merugikanPENGGUGAT dan melanggar hak subyektif PENGGUGAT, maka sudahpatut dan sepantasnya bahwa PARA TERGUGAT untuk dihukummengembalikan Obyek Hak Tanggungan Kepada PENGGUGAT atausetidak tidaknya TERGUGAT membayar kekuangan Nilai Jual Obyek PajakHalaman 5 dari 14 Perkara Nomor 08/PDT/2018/PT SBY9.10.11.Secara Pasar yang ditetapbkan oleh DISPENDA Kabupaten Bojonegorokepada PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp.300.000.000, ( Tiga Ratus jutarupiah ) kepada PENGGUGAT

LimitYang sangat Rendah adalah merugikan PENGGUGAT adalah perbuatanmelawan hukum;Menyatakan Meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Hak TanggunganSertipikat Hak Milik No.394 / Kelurahan Ngrowo, seluas 53 M2 berikutBangunan ruko yang berdiri diatasnya yang tercatat atas nama PANNAYKUSTIAWAN yang terletak di Kelurahan Ngrowo Kecamatan BojonegoroKabupaten Bojonegoro yang telah dibeli oleh TERGUGAT ;Menghukum TERGUGAT untuk membayar kekuangan Nilai Jual ObyekPajak Secara Pasar yang ditetapbkan oleh DISPENDA

Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) PPJB dan Adendum pembelian tanah dari Notaris IRAWATI JALESPERDANI, SH ; 1 Bandel copy legalisir bukti penerimaan uang oleh Terdakwa NOORILAHI ; 1 (satu) lembar copy pembayaran BPHTB palsu ; 1 (satu) Bandel copy putusan PTUN ; Surat keterangan lurah Pondok Cabe Udik ; Surat Keterangan dari PTUN Serang ; Surat keterangan dari Dispenda Tangerang Selatan ;

Cabe Surat keterangan dari PTUN Serang Surat keterangan dari Dispenda Tangerang Selatan Surat keterangan dari Bank BJUB Cab.

dijatuhkan ;Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) PPJB dan Adendum pembelian tanah dari Notaris IRAWATIJALESPERDANI, SH ; 1 Bandel copy legalisir bukti penerimaan uang oleh TerdakwaNOORILAHI ; 1 (satu) lembar copy pembayaran BPHTB palsu ;Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 103/PID/2017/PT BTN 1(satu) Bandel copy putusan PTUN ; Surat keterangan lurah Pondok Cabe Udik ; Surat Keterangan dari PTUN Serang ; Surat keterangan dari Dispenda

Menetapkan agar barang bukti berupa :1 (satu) PPJB dan Adendum pembelian tanah dari NotarisIRAWATI JALESPERDANI, SH ;1 Bandel copy legalisir bukti penerimaan uang oleh TerdakwaNOORILAHI ; 1 (satu) lembar copy pembayaran BPHTB palsu ; 1 (satu) Bandel copy putusan PTUN ; Surat keterangan lurah Pondok Cabe Udik ; Surat Keterangan dari PTUN Serang ; Surat keterangan dari Dispenda Tangerang Selatan ; Surat keterangan dari Bank BJB Cab.

Juli 2008;Usulan Kegiatan Untuk Mendapatkan SPD TU Nomor.1697/SP.BL1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;Buku Kas Umum tg 31 Juli 2008;Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab700/005/1/2010Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran danPenerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 padaPemkab Kukar;Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab700/205/V/2008 Perihal TindakLanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester ITA 2007;Surat Dispenda

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS;179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.23Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas

SP.BL1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;Buku Kas Umum tgl 31 Juli 2008;Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab700/005/1/2010Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran danPenerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 padaPemkab Kukar;175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.63Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab700/205/V/2008 Perihal TindakLanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester ITA 2007;Surat Dispenda

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal SuratTeguran Disiplin PNS;Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal SuratTeguran Disiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;Tanda Terima Surat Keluar

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS;Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;Tanda Terima Surat Keluar

Ciska Brand;- Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Ciska Brand; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda An. Ciska Brand;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Ciska Brand;4.

Ciska Brand; Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an.

Ciska Brand; Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;.

K/KR/1965.tanggal 8 Juni 1966).Bahwa dari Fakta fakta yang terungkap di Persidangan uangretribusi karcis tidak pernah berada di tangan Terdakwa karena olehKepala UPTD langsung disetor Ke Dispenda dan yang bertugasmenagih uang retribusi dari sopir ada petugas khusus di lapanganselanjutnya menyetor ke Dispenda bukan oleh Terdakwa, tapidilakukan oleh petugas yang berwenang untuk itu, sehingga tidak adaperobuatan Terdakwa yang melawan hukum, dalam arti bertentangandengan UU atau bertentangan dengan kepatutan

Persidangan tidaksatupun bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa adamendapat untung dengan menggunakan uang sebesar Rp.551.501.000, dan tidak ada pula menguntungkan orang lain atausuatu koorporasi, kapan, dimana serta bagaimana cara Terdakwamelakukannya tidak pernah terungkap di Persidangan dansebagaimana keterangan semua saksi di Persidanganmenerangkan uang retribusi karcis yang didapat baik dari Posmaupun dari terminal tidak pernah diserahkan atau diterimaTerdakwa tapi langsung disetor ke Dispenda

harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyaikesengajaan (opzet) untuk melakukan perbuatan penyalahgunaanwewenang tersebut dan apakah memang Terdakwa menghendakidan mengetahui (met wille en wetens) bahwa perbuatan itudilarang tetapi tetap dilakukan.Bertitik tolak dari teori teori dan ketentuan hukum diatas danberdasarkan dari fakta fakta yang terungkap di Persidanganbahwa kewenangan untuk membagikan karcis dan menagih uangretribusi kepada para sopir kendaraan, Bus, Tronton, Truk, dllserta menyetor ke Dispenda

bukanlah wewenang Terdakwa tetapikewenangan Komandan regu/ Kepala Kelompok sertakewenangan Kepala UPTD (Rusli Lazim) untuk menyetorkan uangke Dispenda, sehingga tidak ada perbuatan penyalah gunaanwewenang yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkanNegara dirugikan.

Nomor : 33 / Pid.C/2019/PN GinCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan NegeriGianyar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana ringandengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:Nama lengkap : INYOMAN SEMBARIANA ALIAS PONDOK ;Tempat/tanggal lahir : Gianyar / 06 Februari 1989;Jenis kelamin : Laki Laki;Kewarganegaraan : Indonesia;Agama : Hindu;Pekerjaan : Pegawai Kontrak Dispenda Gianyar ;Alamat : Lingkungan Roban, Kelurahan Bitera, KecamatanGianyar, Kabupaten Gianyar

PENETAPANNomor : 1561/Pdt.G/2011/PA.SitBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan ceraiantara:a PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.2 PGSD,pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Kecamatan Besuki,Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat;MELAWANwonnn= TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaanPNS (Dispenda

KetetapanPajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48557/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1884/02/Dispenda

Membatalkan selurunh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46557/PP/M.XI11/04/2013, yang diucapkan pada tanggal 28 November 2013;MENGADILI SENDIRIMembatalkan Seluruh Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48557/PP/M.X11/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang menyatakan menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1884/02/Dispenda tanggal 03 Desember 2012, mengenaiPermohonan Keberatan atas Pengenaan PKB atas nama PT NewmontNusa Tenggara, NPWP 01.061.573.0091.000, Alamat

PUTUS ANNomor 0194/Pdt.G/2013/PA AGMBISMILLAHIRRAHM ANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah memutusperkara cerai gugat yang diajukan oleh : PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil di Dispenda Kabupaten Mukomuko,bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO,selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 29

Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidangyang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor0194/Pdt.G/2013/PA AGM tanggal 16 Mei 2013 ternyata Tergugat telah dipanggildengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan olehsesuatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dispenda

No. 321 K/Pid.Sus/2009 Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor : 492/BTD/2001 yang salahsatu isinya menetapkan uang perangsang / upah pungut sebesar 5 %dari bunga deposito maka Asisten Ill (Terdakwa Editiawarman, SE)memerintahkan Kepala Dispenda (Amril KS, SE) untukmenganggarkan dalam APBD tahun 2002 uang perangsang untuk timpengelola dan rekayasa keuangan daerah yang diambil dari bungadeposito dan bunga giro dan Kadispenda (Amril KS, SE)menganggarkan dalam APBD tahun 2002 uang perangsang (upahpungut)

pengelolaan deposito lebih kurang Rp.200.000.000, (duaratus juta rupiah).Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 Kepala Dispenda (Amril KS, SE)membuat telahaan staf perihal pencairan upah pungut bunga depositoyang isinya antara lain sampai dengan 18 Juni 2002 bunga depositotelah terealisir Rp.2.300.000.000, (dua milyar tiga ratus juta rupiah)dan dapat dikeluarkan upah pungut 5 % sebesar Rp. 115.000.000,(seratus lima belas juta rupiah).Bahwa untuk menentukan besarnya jumlah uang yang diterima oleh14 orang

,Jumlah Rp.115.456.902, Bahwa dasar Kepala Dispenda membuat daftar namanamapenerima upah pungut yang direalisasikan tanggal 16 Agustus2002 adalah sejumlah Rp. 115.456.902, berpedoman kepadadraft upah pungut yang dibuat oleh Terdakwa Editiawarman, SE.Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002 Kadispenda membuattelahaan staf perihal pencairan upah pungut triwulan Il yang...... /BTD/2002,tanggal .....

Bahwa dasar Kepala Dispenda membuat daftar namanamapenerima upah pungut yang direalisasikan tanggal 16 Agustus2002 adalah sejumlah Rp. 115.456.902, berpedoman kepadadraft upah pungut yang dibuat oleh Terdakwa Editiawarman, SE. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002 Kadispenda membuattelaahan staf perihal pencairan upah pungut triwulan Il yangditindak lanjuti dengan SK Bupati Nomor . ......./BTD/2002,tanggal ..... Desember 2002 yang menetapkan personil penerimaHal. 22 dari 46 hal. Put.

Sekretariat Staf Sekretariat Rp. 3.300.907,Jumlah + ll Rp.126.800.907, Bahwa dasar Kepala Dispenda (Amril KS, SE) membuattelaahan staf untuk pencairan upah pungut Triwulan Il yang2002 sejumlah Rp.126.800.907, termasuk untuk dana taktis Bupati sejumlah Rp.direalisasikan tanggal 31 DesemberHal. 24 dari 46 hal. Put.

PENETAPANNomor: 128/Pdt.G/2011/MS Lsm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah = Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa danmengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan olehPEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Dispenda, beralamat di xxxxKecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,selanjutnya disebut Pemohon

IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/406/Tahun 2016 tanggal 9Desember 2016, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juni 2016Nomor 973/1114/DISPENDA tanggal 11 Juli 2016, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, beralamat di Plaza 89 Lantai 5,Jalan HR.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/406/Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Juni 2016 Nomor973/1114/DISPENDA

1.100.000,00Pajak GU 2.500.000,00Koran 7.030.000,00Direktur 15.000.000,00Bendahara Penerimaan 670.650,00Jumlah 113.756.750,00Vil 111.884.725,00 PLN 18.965.100,00Direktur 30.000.000,00Hutang Alat Kebersihan 3.200.000,00SPPD 32.494.250,00Honor Tim Pengadaan 5.400.000,00ATK 2.300.000,00Pajak GANTI UANG (GU)VI 1.700.000,00Duan 1.000.000,00Edi 500.000,00Staf Dispenda 1.100.000,00Alat Listrik 77.000,00Obat/BHP 4.112.000,00Bendahara Penerimaan 11.036.375,00Jumlah 111.884.725,00Vill 113.958.700,00 Direktur

70 Perkara Nomor 71/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn EdiDispendaPajak GUATKHutang ObatDaniHutang BengkelBangunan ParkirBon FakturObat Untuk Pasien MilanoAdiMinyak AmbulanceWak GunturHutang Toko MujurDirekturBendahara Penerimaan500.000,001.100.000,002.500.000,004.695.800,0012.725.000,002.000.000,005.790.000,005.726.000,00100.000,00162.000,002.500.000,001.000.000,005.000.000,0010.000.000,005.000.000,004.159.900,00 113.958.700,00 IX 108.045.594,00 ATK 41.750.000,00Pajak 3.800.000,00Dispenda 1.100.000,00Pajak Dispenda

Besaran UP Rincian Pembayaran Jumlah(Rp)1 114.063.000,00 Dispenda 1.100.000,002 Bendahara Pengeluaran 1.000.000,003 Edi Feriansyah 500.000,004 Hutang pengeluaran tgl.2 Jan 14.618.912,00s/d 16 Mar 20145 Direktur RSUD 90.000.000,006 Koran bin 1,2,3 4.920.000,007 Wifi bin 3 373.500,008 Bendahara Penerimaan 1.550.588,00Jumlah 114.063.000,00 Bahwa terhadap penggunaan dana operasional sebesar Rp.1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta SeratusTujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah

Besaran UP Rincian Pembayaran Jumlah(Rp)1 114.063.000,00 Dispenda 1.100.000,002 Bendahara Pengeluaran 1.000.000,003 Edi Feriansyah 500.000,004 Hutang pengeluaran tgl.2 Jan 14.618.912,00s/d 16 Mar 20145 Direktur RSUD 90.000.000,006 Koran bin 1,2,3 4.920.000,007 Wifi bin 3 373.500,008 Bendahara Penerimaan 1.550.588,00Jumlah 114.063.000,00 Halaman 38 dari 70 Perkara Nomor 71/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa terhadap penggunaan dana operasional sebesar Rp.1.650.177.806,00, (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh