Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan WAGINEM (saksi korban) tertanggal25 Juni 2013 dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 total NJOP yang harus dibayar oleh WajibPajak WAGINEM (Saksi korban) adalah Rp. 100.000,(Seratus ribu rupiah)oleh Tergugat (MATARI) ditarik sebesar Rp. 2.050.000,(Dua Juta LimaPuluh Ribu Rupiah)..

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan RUKINEM (saksi korban) tertanggal25 Juni 2013 berdasarkan Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan Tahun 2013 total NJOP yang harus dibayar oleh wajibpajak RUKINEM (saksi korban) adalah Rp. 25.000,(Dua puluh lima riburupiah) oleh Tergugat Il (EDIK) ditarik sebesar Rp. 2.050.000, (Dua juta limapuluh ribu rupiah) ;.

obyek Pajak Bumidan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah), dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak BumiHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Kpj.dan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah)..

Bahwaberdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama PAIDI (Penggugat Il) obyek Pajak Bumidan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah), dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumidan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesar Rp.100.000,(Seratus ribu rupiah).10.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama WAGINEM (saksi korban) obyek PajakBumi dan Bangunan Luas 5.000 M2 Total NJOP Rp.100.000,(Seratus riburupiah) dan berdasarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumidan Bangunan tertanggal 16 Juli 2013 yang terbayarkan sebesarRp.100.000,(Seratus ribu rupiah).12.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah; Halaman 9 dari 37 halamanPutusan Nomor : 20/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU.4.

danBesarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah 2010 Provinsi SulawesiTengah, Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatura JalanBasuki Rahmat, Kode ZNT DE/DF, Kelas Bumi A14, Penggolongan NilaiJual Bumi Rp. 1.086.000,00. s/d Rp. 1.207.000,00. per M2 denganNilai Jual Objek Pajak Bumi Per M2 sebesar Rp. 1.147.000,00.

Wilayah kerja KPP Pratama dalam hal terdapat lebih dari satu KPPPratama dalam hal satu Kabupaten / Kota; Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dalam suatu Zona Nilai Tanah; 4.

Pasal 3 ayat (2), NJOP Bumi ditetapkan berdasarkan nilai indikasi ratarata dlam suatu Zona Nilai Tanah; 4.

Hasan Basri 51 RT.OOO RW.00 Temindung PermaiSamarinda Nilai NJOP per meter persegi adalah Rp10.000.

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp 10.000./m2 ;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp 87.500./m2 ;c. Harga pasaran pada umumnya Rp 300.000./m2 ;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp 132.500.

;Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode Tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi : Terendah adalah Rp4.000.000. luas tanah 500 m2, harga per meterpersegi adalah Rp8.000. dengan NJOP adalah Rp7.150. ; Tertinggi Rp 138.000.000. dengan luas tanah 19.235 m2 harga permeter persegi adalah Rp7.174 dengan NJOP adalah Rp7.150.

Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagaiKomponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke1. Olehkarenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada pasal 15 ayat (1) hurufA,yaitu. didasarkan path NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan, berlaku secara alternative sehinggatidak mutlak.

Sesuai dengan pakta yang muncul di persidangan serta sudahmenjadi pengetahuan Umum bahwa NJOP merupakan dasar penarikanpajak atas tanah dan bukan hargatanah yang riil di suatu daerah :.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.0062. NJOPTKP 5.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461 .586.8025. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.1729.

NJOP Bumi Produktif 11.987.647.817.006B. NJOP di luar Bumi Produktif 13.511.150.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 12.001.158.967.006NJOPTKP 5.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 12.001.153.967.0064. NJKP (40%) 4.800.461.586.802 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2020 5. PBB yang terutang (0,5%) 24.002.307.9346. PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB) 11.162.847.2477. Pokok/ Jumlah PBB yang masih harus dibayar 12.839.460.6878. Denda administrasi Pasal 10 UU PBB 3.209.865.11729.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60 % 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2 Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 364.500.000 + 2.295.000 x 1000 %2Jumlah = 366.795.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.183.397.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 596.500.000 + 21.000.000 x 100 %2Jumlah = 617.500.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.308.750.000,005. SHM NO. 2401 An.

Karsowijoyo alias KASIDI Luas 1.215 M2Tafsiran harga dari desa = 300.000 400.000 m2Harga NJOP. = 2.295.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 2.295.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.146.488.500,004. SHM NO. 1420 An.SAMAN Luas 5.965 M2Tafsiran harga dari desa = 100.000 150.000 m2Harga NJOP. = 21.000.000Harga Tafsiran = 486.000.000 + 21.000.000 x 60%2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.274.725.000,005.SHM NO. 2401 An.

SHM NO. 1603 An SUTRIS asal hak pemecahan M. 984 Luas 320 M2.Tafsiran harga dari desa = 150.000 200.000 m2Harga NJOP. = 4.480.000Harga Tafsiran = 48.000.000 + 4.480.000 x 100 %2Jumlah = 52.480.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.26.240.000,002.SHM NO. 1906 An. KUPAS LESTARI Luas 1.464 M2Tafsiran harga dari desa = 110.000.000Harga NJOP. = 39.270.000Harga Tafsiran = 161.040.000 + 39.270.000 x 100 %2Jumlah = 200.310.000 : 2Kredit dapat diberikan maksimal = Rp.100.155.000,003.

Hartono untuk membuat laporan tinjauan lokasi dengan data berupa hargataksir tanah dari desa dan NJOP dari SPPT (Surat Perintah Pajak Terhutang)dari Sdr.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp394.000,00;b.

Putusan Nomor 94 PK/PID.SUS/2017Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi danBangunan untuk Kota Manado Tahun 2006 sebesar Rp464.000,00;2.

lagi pula tidak adakepentingan Pemohon Peninjauan Kembali untuk merekayasa Nilai JualObjek Pajak (NJOP) karena pajak penjualan dipotong langsung olehPemerintah.

Oleh karena itu surat keterangan Lurah tentang pasaranharga tanah (bahasa Jaksa merubah harga NJOP) untuk kepentingankelengkapan administrasi BPK tidak relevan diterapkan dalam kasus in(kKhususnya pemohon Peninjauan Kembali) Karena Lurah tidak berhak dantidak punya kewenangan merubah NJOP sedangkan keputusan mengenaiharga jual tanah itu adalah hak bebas penjual (Pemohon PeninjauanKembali);NJOP ditetapkan oleh Pemerintah untuk penetapan pajak.

Dimana Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perkotaan dapat dipastikan lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Perdesaan.b. Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) tanah permeter persegi (M2) Tahun 2019 dan Tahun 2020 masingmasing adalah sebesar Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Rp.285.000,00. (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) Bukti SPPT PBB Tahun 2019 (No. 00139895) dan Tahun 2020 (No. 00139890) ada padOwes eeeeeeeeeeses.

Lampziran 1.Sedangkan harga pasar tanah pada umumnya nilainya dua sampai tiga kali(23 kali) lebih tinggi daripada NJOP tanah tersebut.

Pasal 87 ayat (3), dinyatakan bahwa Jika Nilai Perolehan Objek Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan,dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa Nilai harga ganti kerugian tanah tol ini terdapat kolerasi (berhubungan secara timbal balik atau sebab akibat) dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam menghitung

Dengan demikian, nilai harga ganti kerugian tanah tol yang digunakan seharusnya sesuai dengan harga pasar atau jika harga pasar tidak diketahui atau lebin rendah daripada NJOP maka yang digunakan dalam perolehan tanah adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa dengan datadata tersebut, Pemohon sangat yakin bahwa KJPP Febriman Siregar dan Rekan tidak melakukan koordinasi/konfirmasi dengan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terkait harga NJOP PBB di Kelurahan Indralaya Mulya, sehingga

yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan;Menimbang, bahwa Termohon menyatakan penghitungan nilai ganti rug!

dengan hargaRp30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalahRp1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp5.000,00Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi:terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m?

, harga per meterpersegi adalah Rp8.000,00, dengan NJOP adalah Rp7.150,00tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m2 harga permeterpersegi adalah Rp7.174,00 dengan NJOP adalah Rp7.150,00Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yangdilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT.PLN tahun 2007 sebesar Rp4.063.990.750,00 dengan rincian sebagaiberikut:Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 188 PK/PID.SUS/20131. Pembayaran yang dilakukan adalah:37.199 m?

PLN.e Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuaisurat keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP219/WPUJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnyaNilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi danBangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp10.000,00 sesuaipula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP64.72.030.007.0020138.0 dengan nama wajib pajak adalah H.

dengan hargaRp30.000.000,00 yang berarti harga per meter persegi adalahRp1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp5.000,00Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda llir periode tahun 2006,2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanahberalas hak sertifikat dengan nilai transaksi:e terendah adalah Rp4.000.000,00 luas tanah 500 m2, harga per meterpersegi adalah Rp8.000,00, dengan NJOP adalah Rp7.150,00e tertinggi Rp138.000.000,00 dengan luas tanah 19.235 m?

HasanBasri 51 RT.OOO RW 00 Tumindung Permai Samarinda nilai NJOP; Surat Keputusan Walikota No.: 590.83/02 I/HUK.KS/2005 tanggal 17Januari 2005 tentang Klasifikasi Dan Harga Dasar Tanah Serta Tarif Ganti RugiTanam Tumbuh Dalam Wilayah Kota Samarinda;e Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milikH.A.HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah,pemilik tanah dan pihak PT. PLN.

Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmjsudah didirikan bangunan oleh Tergugat sejak masa hidupnya pewaris (Alm.Nuradi Sidharta) dan Tergugat bersedia menyerahklan bagian warisan paraPenggugat dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi daripemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP );Bahwa kesediaan Tergugat menyerahkan bagian warisan hak para Penggugatatas Tanah Sengketa dalam bentuk uang tunai sesuai dengan harga resmidari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Penilai PublikSAPTO KASMODIARD & REKAN Penilai Properti dan Bisnis untukmenaksir harga pasar wajar atas Tanah Sengketa; Namun demikian setelah dilakukan taksiran oleh kantor jasa penilai publikdiatas, Tergugat tetap menolak melakukan pembayaran sesuai harga pasarwajar atas bagian warisan para Penggugat sebagaimana posita gugatan no 4di atas dan Tergugat tetap bersedia melakukan pembayaran bagian warisanpara Penggugat sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Nuradi Sidharta); Tergugat bersedia menyerahkan bagian warisan Para Penggugat dalambentuk uang tunai sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik; 8.

Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap bersedia memberikan uang penggantisesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuai dengan Nilai JualObyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomi Tergugat pada saatini kurang baik baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTergugat ReKONpensi ; n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHal. 10 dani 35 hal. Putusan No.43/Pdt.G/2015/PN.Lmj5.

Bahwa bilamana Penggugat Rekonepnsi telah melunasi seluruh uangpengganti baik kepada para Tergugat Rekonpensi maupun kepada TurutTerugat Rekonpensi sesuai dengan harga resmi dari pemerintah yakni sesuaidengan Nilai Jual obyek Pajak (NJOP) karena mengingat keadan ekonomiTergugat pada saat ini kurang baik, namun ada kekhawatiran para TergugatRekonpensi maupun Turut Tergugat Rekonpensi " menolak untuk menandatangani permohonan permohonan, surat surat / akta akta otentik yangdibutuhkan untuk balik nama

Apabila untuk membangun Rumah Susun Murah/Sederhana yang telahditetapkan dalam SIPPT dihibahkan (Konversi) maka perhitungan nilai:6% x Luas Efektif x (NJOP SIPPT Tefrt + NJOP Terakhir)Kedua:Nilai Kewajiban yang dikonversi dengan dana sebagaimana disebutkan padadiktum pertama huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.qKantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta;Ketiga:Nilai Kewajiban yang dikonversi dengan dana sebagaimana dimaksud padadiktum Pertama huruf b dihibahkan

SIPPT Terbit + NJOP Terakhir)2kepada Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta, Tidak jelas dari mana datangnya rumusan ini.

Bahwa menjadi pertanyaan, apakah dasar untuk membuat rumuskonversi sebagaimana tertuang dalam pengaturan Pertama KeputusanGubernur Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934 Tahun 2002.Dari mana datangnya angka 6% (enam persen) tersebut dan apa puladasar perhitungannya menempatkan patokan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) lahan ketika SIPPT diterbitkan ditambah dengan Nilai JualObyek Pajak (NJOP) Terakhir dan kesemuanya dibagi dengan angka 2sebagai angka pembagi tersebut.

Putusan Nomor 14 P/HUM/2017sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) terakhir ketika denda ditagihuntuk dibayar;. Bahwa dalam kasus yang dialami oleh pemohon (PT Cipta IndahMegah) yang dikenakan kewajiban untuk membayar konversi dalambentuk dana sebagai Pemegang SIPPT.

pada tahun 2016, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)lahan tersebut adalah Rp20.755.000,00 (dua puluh juta tujuh ratus limapuluh lima ribu rupiah).

Naik yang adapada catatan tersebut NJOP masih tahun 2007 sedangkan sekarangsudah masuk NJOP 2018, sehingga dihitung kembali dan saksi disuruhmencatat oleh terdakwa MIMING SAIMIN, dan saksi catatlah pada bukucatatan yang saya ambil dimobil tadi dengan catatan sebagai berikut :Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPkK/2018/PN.Bdg470 M x 450.000. = 211.500.0001.

adalah Nilai Jual Objek Pajak artinya dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan / Perkotaan, yang mana besarnyaNJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentudapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,dan penetapan besarnya NJOP tersebut ditetapkan dengan SK Bupati;Bahwa penentuan kenaikan tentang harga NJOP tersebut berdasarkanSurat Keputusan Bupati Bogor;Bahwa untuk harga NJOP tahun 2016 yang lalu besarannya Zona NilaiTanah untuk Desa Gunung

NIAN dengan dengan NOP : 32.03.140.002.0020015.0 tidakada kenaikan harga NJOPnya yang mana masih tetap sama sepertiharga NJOP tahun 2017 senilai Rp. 335.000. (tiga ratus tiga puluh limaribu rupiah).

Adapun aturan harga NJOP tahun 2018 sedang diprosesketetapannya, akan tetapi untuk Desa Gunung Putri sesuai dengananalisis Zona Nilai Tanah untuk Desa Gunung Putri belum ada kenaikanharga NJOPnya yaitu masih tetap;Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 971.11 / 60 / Kpts /Per UU / 2017 tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Obyek Pajak Bumidan Bangunan Menara serta Dokumen Biaya Komponen BangunanTahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 untuk harga NJOP menunjuk ObjekPajak an.

IEDFIL JAYA ANWAR diberitahu oleh Terdakwa MIMINGSAIMIN yang menyatakan bahwa terhadap tanah objek jual beli tersebut adakenaikan NJOP, sehingga dana yang diberikan oleh saksi Ir. IEDFIL JAYAANWAR kepada Terdakwa untuk proses jual beli tanah seluas + 470 M? yangterletak di Ko. Gunung RT. 002/008 Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab.Bogor tidak cukup. Atas adanya kenaikan NJOP tersebut, maka Terdakwakembali meminta biaya tambahan kepada saksi Ir. IEDFIL JAYA ANWAR.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nomor 31.71.000.000.044.8227.3, tanggal 30 April 2014, Tahun Pajak 2014 dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan sebesarRp2.323.390.800,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehHalaman

terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2085/WPJ.07/2015, tanggal 25 Juni 2015,tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) NOP 31.71.000.000.044.8227.3, tanggal 30 April 2014, TahunPajak 2014 oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena keputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) yangmenetapkan NJOP

Putusan Nomor 1680/B/PK/Pjk/2018Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp2.323.390.800,00 dengan perincian sebagai berikut: NJOP Per M2 Total NJOP(Rp) (Rp)Bumi 8.297.910.000 200 140 1.161.707.400.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.161.707.400.000,00Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk penghitungan PBB = 1.161.695.400.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 1.161.695.400.000,00 464.678.160.000,00PBB

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaanPBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dariObjek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) ( RP )1.

) atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani padaVariabelvariabel sebagai berikut :a.

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaanPBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dariObjek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp ) (RP)1k Pulau Biram dewa 48.000. 27.000Eks Istana kotaPiring.2.

sesuai dengan NJOP pemilik YuyunMustikawati minta Rp.150.000, /M?

untuk zonajalan Srikaton;Bahwanilai jual obyek pajak (NJOP) di daerah tanahyang dibebaskan tersebut terendah Rp. 48.000.tertinggi Rp. 64.000,Bahwa saksi ada menandatangani berita acara timpenilaian harga tanah sekitar bulan Oktober 2009 ;Bahwa pada tanggal 25 September 2009 ada suratpermohonan yang diajukan oleh panitia untuk informasipajak tentang NJOP untuk 5 wilayah yang termasukJl.Srikaton, kemudian kantor pajak membalas dengansurat Nomor : S128/WPJ.09/KP.07/2009 tanggal 08Oktober 2009 NJOP

Putusan Nomor 915/ B/PK/Pjk/2018peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.85122/PP/M.XIIA/18/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum banding sebagai berikut:Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding perhitungan SPPTTubuh bumi/2012 seharusnya adalah sebagai berikut:Perincian Perhitungan PBB menurut Wajib Pajak :Luas Obyek Pajak Areal Tubuh Bumi(M2) NJOP per M2 (Rp) 140NJOP sebagai dasar pengenaan

PBB (Rp)NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) (Rp) 12,000,000NJOP untuk penghitungan PBB (Rp) (12,000,000)NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) (Rp) 40% 0PBB yang Terhutang (Rp) 0.50% 0 Bahwa maka, berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum tersebut diatas, Pemohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat yang berwenang memeriksa perkara ini untuk memberikanputusan sebagai berikut:e Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;e Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP2414

VTA, Jakarta 12310, sehingga perhitungan PajakBumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 754.048.400.000,00Bangunan NJOP sebagai DPP 754.048.400,000,00NJOPTKP 12.000.000,00NJOP 754.036.400.000,00NJKP (40%) 301 614 560 000,00PBB TERUTANG (0,5%) 1.508.072.800,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan NJOP PBB Tahun Pajak 2012 sebesarRp/754.048.400.000,00; yang tetap dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan

PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.508.072.800,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Bumi 754.048.400.000,00)Bangunan +NJOP

PemberitahuanPajak Terutang PBB tahun 2013 bukan Surat Ketetapan Pajak;Keberatan Materi atas SKP PBBBahwa kenaikan kelas Bangunan dari 067 yang pada tahun 2012 dengan tarifRp920.000,/m2 menjadi kelas Bangunan 053 dengan tarif Rp 2.320.000,/m2pada tahun 2013, menurut Pemohon Banding kenaikannya terlalu tinggi,sehingga menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap bebanperusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha danpemanfaatan tenaga kerja;Bahwa menurut Pemohon Banding Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

NJOP ( 142) =Rp 22.591.119.004. NJOPTKP Rp 9.000.0005. NJOP untuk perhitungan PBB (34) =Rp 22.582.119.006. Nilai Jual Kena Pajak (NUKP) 40 % x (5) =Rp 9.032.847.6007.

tahun2013 dimana NJOP tahun 2013 telah mengalami kenaikandibandingkan dengan NJOP tahun 2012.Pasal 6 ayat (2) UU PBB No. 12 Tahun 1985Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untukdaerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangandaerahnya.Penjelasan:Pada dasarnya penetapan nilai jual obyek pajak adalah 3 (tiga) tahunsekali.

Namun demikian untuk daerah tertentu. yang karenaperkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jualobyek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkansetahun sekali.b) Kemudian bahwa NJOP ditetapkan setiap tiga tahun kembailiditegaskan dalam Penjelasan Nomor 3 Surat Direktur Jenderal PajakNo. S443/PJ.331/2013 tentang Usulan Stimulus Perpajakan.Penjelasan Nomor 3 Surat Direktur Jenderal Pajak No.

S443/PJ.331/2013.Pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pajak atas nama MenteriKeuangan telah menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sesuaidengan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumidan Bangunan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12Tahun 1994, yaitu menetapkan NJOP yang berlaku selama 3 (tiga)tahun, kecuali untuk Daerah Tertentu yang mengalami perkembanganpembangunan yang mengakibatkan NJOP mengalami perubahan,maka ditetapkan tiap tahun.Halaman 15 dari 18 halaman Putusan

., tanggal12 September 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.DALAM POKOK PERKARA:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.2 Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah Penggugat oleh Tergugatsebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebelum pajak, tidak sesuaiketentuan NJOP 2010.3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa ganti rugi hak atastanah seluas 19.424 M?

sebagai pertimbangan sendiri, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkanbahwa pihaknya memiliki tanah seluas 19.424 M2 dan terhadap tanah tersebut telahdibebaskan untuk kepentingan umum dan Penggugat telah menerima ganti rugi dariTergugat sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun Tergugat tidakmenjelaskan tentang besarnya ganti rugi dan pajak sehingga pembanyaran tersebut tidaksesuai dengan Nilai Jual Obyek pajak (NJOP

pembayarantersebut dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan yang dihadiri olehPenggugat, Panitia Pengadaan tanah;Menimbang, bahwa dengan demikian telah menjadi fakta hukum Penggugat telahmenerima ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Tergugatdalam rangka pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum, sehingga yangmenjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah pembayaran ganti rugiatas tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak( NJOP

Tanda terima uang dan bukti T.3 Berita acara pembayaran yang kesemuanyaditerima oleh Penggugat, Menurut Pengadilan Tinggi besarnya ganti rugi tersebutberdasarkan kesepakatan atau musyawarah antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena besarnya ganti rugi didasarkan pada musyawarah,maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi sesuai NJOP tidakdapat dibenarkan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat

NJOP, karenasebelumnya terdakwa Drs.

Maka berapa penghasilan yang didapat dari hotel tersebut,dapat menentukan NJOP nya ;Bahwa harga NJOP ditetapkan 1 tahun sekali per Januari ;Bahwa dalam menentukan NJOP datadatanya diambil dari datadata transaksiyang bisa berasal darimanapun, utamanya dari laporan PPAT seperti Camatatau Notaris sesuai dengan pasal 21 UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) yang menyatakan pejabat yang terkait langsungdengan jual beli tanah wajib melaporkan tiap bulan ;Bahwa menurut Ahli, NJOP tidak

NJOP tanah matang lebih mahal karena ada perhitungan biayapematangannya ;Bahwa menurut Ahli antara tanah yang telah bersetifikat dengan tanah yangtidak bersetifikat, harga NJOP nya tidak ada perbedaan. Sama saja, karenadidalam aturan pasal 1 ayat 3 (6) UU No. 12 tahun 1985, NJOP tersebut adalahharga ratarata.

,harga NJOP nya, berapa ? Dan harga standard pemerintahnya berapa ?, tinggaldibagi 3.

dan sampel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)SPPT PBB berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) a.n. Syamsu Nur di Komplek Perumahan Korpri Blok A1,dengan NJOP sebesar Rp. 103.000/m?

x380 = Rp456.000000,00 sehingga total harga NJOP adalah sebesarRp585.626.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluhenam ribu rupiah) dan jauh di bawah harga Taksiran Tergugat II sebesar101112Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Akta PemberianHak Tanggungan Pertama Nomor 824/Lw/2002 tanggal 20 Desember 2002sebesar Rp437.500.000,00 dan Pemberian Hak Tanggungan kedua sebesarRp162.500.000,00 maka dengan demikian sangatlah bertentangan dengan azazkepatutan dan

dansangat jauh di bawah harga pasar/umum;Bahwa Para Penggugat melalui gugatan ini, sehubungan dengan adanyaPerbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IIIdapat memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat selisih harga Pokok LelangRp287.000.000,00 dengan harga umum di atas harga NJOP sebesarRp1200.000.000,00 sehingga kerugian harga tanah dan bangunan yang dideritaoleh Para Penggugat adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 287.000.000,00 =Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas

juta rupiah);Bahwa Turut Tergugat sebagai Pemenang Lelang yang beritikad baik patutmenduga dan pastilah mengetahui sebelum membeli objek sengketa, bahwaharga limit pokok lelang jauh di bawah harga NJOP yaitu: harga tanahRp394.000,00/m?

yang terletak JalanBorubudur selatan Nomor 40 Kota Malang dahulu tertulis atas nama Agustinadan dibalik namakan atas nama Ambar Pawitri di bawah harga NJOP danjauh di bawah harga pasar umum adalah perbuatanmelawan hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III Melaksanakan lelang atas tanah danbangunan SHM Nomor 1157 Kelurahan Mojolangu seluas 329 m?

yang terletakJalan Borubudur Selatan Nomor 40 Kota Malang dahulu tertulis atasnama Agustina dan dibalik namakan atas nama Ambar Pawitri di bawahharga NJOP dan jauh di bawah harga pasar umum adalah perbuatanmelawan hukum;3 Menyatakan perbuatan Tergugat III melaksanakan lelang atas tanah danbangunan SHM Nomor 1157 Kelurahan Mojolangu seluas 329 m?

Nomor 20/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRBahwa tugas dari Tim Penilai Harga tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukKepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :a Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan ataudiserahkan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.b Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) harga pasar,dan Kondisi lahan.Bahwa Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan Dra. Suryatati A.

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang, lalu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjungpinangmengirimkan surat balasannya kepada Walikota Tanjungpinang dengan suratNomor : S128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkanbahwa Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep68/WPJ.02/2008 tentang

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi (Rp NJOP terendah) (RP )1.

M2( enam puluh empat ribu ) rupiahper Meter persegi, selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah sertamempedomani nilai jual Objek Pajak ( NJOP ) dan harga pasar serta biayapengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemiliktanah/pengolah tanah dengan tim penilai harga tanah, maka tim penilai harga tanahKota Tanjungpinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud adalahsebesar Rp.85.000. ( delapan puluh lima ribu ) rupiah per Meter persegi, dengandemikian ganti

Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasarpengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari ObjekPajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah Kota Tanjungpinang adalahsebagai berikut : NO LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendah (RP )(Rp)1.

NJOP untuk perhitungan PBB (i j) 1.804.695.000.000,00. NJKP (40% x k) 721.878.000.000,00m.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) Rp 2.864.290.000.000,002. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp 8.000.000,003. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 angka 2) Rp 2.864.282.000.000,004. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5. NJKP (angka 3 x angka 4) Rp 1.145.712.800.000,006. PBB yang terutang Rp 5.728.564.000,007. Pengurangan Rp 0,008. PBB yang telah Dibayar Rp 0,009.