Dengan tidak ada hubungan hukum antara Pelawan dengan Sertifikat HakMilik Nomor 2666/Desa Ciwaruga, maka dimana letak kejujuran dan iktikatbaik Pelawan;Demikian pula dalil Pelawan pada dalil perlawanan Nomor 3:melainkan dilaksanakan sendiri oleh Turut Terlawan sebagai Penjualberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanketentuan Pasal 6 UndangUndang

Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga atas nama lwanSetiawan (Terlawan);Sertifikat Hak Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga adalah merupakan hartalwan Setiawan (Terlawan) yang dibeli melalui lelang yang diadakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (Turut TerlawanI) yang kemudian diterbitkan Sertifikatnya dan atau dibalik keatas namaTerlawan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tanggal25 April 2012 dengan Daftar Isian Nomor 4535;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Pejabat

Negara,sehingga Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Turut Terlawan adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara, demikian pula peralihanSertifikat kKeatas nama Terlawan oleh Badan Pertanahan juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara;Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksaperkara a quo mengingat: Pelawan sudah tidak mempunyai hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor2666/Desa Ciwaruga sejak dibalik namakan Sertifikat tersebut kepadaTerlawan oleh Badan Pertanahan; Perbuatan

;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanHal. 11 dari 27 Hal.

Advokat yang menjadi pejabat Negara, tidakmelaksanakan tugas profesi Advokat selama memangku jabatantersebut. (Vide: Pasal 20 Ayat 1, 2 dan 3 UU No. 18 Tahun 2003Tentang Advokat).4. Bahwa Sdri. Reni Susilawati, SH dan Sdr. Amrirudin Rahman, SH.Seharusnya tidak menjalankan profesi Advokat sepanjang yangbersangkutan menjabat sebagai Anggota Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak menyesatkanmasyarakat yang sedang mencari keadilan di Kabupaten Sukabumi.5.

Advokat dilarang memegang jabatan lain yang memintapengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokatatau. mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalammenjalankan tugas profesinya;2S: Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakantugas profesi Advokat selama memangku jabatan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pasal 20 ayat 1 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat dihubungkan dengan kedudukan KuasaPenggugat saat ini sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenmaka

Negara adalah :1.

Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undangundang;Menimbang, bahwa kedudukan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen di dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sebagai quasi yudisialakan tetapi di dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen tidak menyebutkan anggota Badan PenyelesaianSengketa Konsumen adalah sebagai Pejabat Negara sehingga dalil Tergugatdan Turut Tergugat Il yang menyatakan Advokat yang merangkap sebagaiAnggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding akanmenghubungkan unsur unsur tersebut denganfakta fakta yang diperoleh dalam dipersidangan ;Unsur ke1 yaitu : Pegawai Negeri / Pejabat Negara :26Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negerisebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah ....adalah: setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang27Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,adalah :Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri,Gubernur,Hakim,An fF wo NP PpPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,de Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagaisubyek hukumnya adalah terdakwa ABD.

dalam UU tentang Kepegawaian, dimaksud dalam KUHP, orangyang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah , orangyang menerima gaji atau upah dari suatu koperasi yang menerima bantuandari kKeuangan negara atau daerah atau orang yang menerima gaji atau upahdari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negaraatau masyarakat sebagaimana tertuang pada Pasal 1 angka 2 UU No. 31Tahun 1999, sedangkan pengertian penyelenggara negara pada Pasal 2 UUNomor 28 Tahun 1999 adalah pejabat

negara pada lembaga tertinggi negara,pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubemur, hakim,pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangyang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangandapat diketahui secara jelas bahwa yang telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa

Bahwa Penggugat Prof.Dr.Drg Gede Winasa saat ini,sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor : 131.61/987 tanggal 30 Oktober 2005 TentangPengesahan Pemberhentian dan Pengesahan PengangkatanBupati Jembrana adalah sebagai Bupati Kepala DaerahKabupaten Jembrana, yang sehari harinyamelaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Jembrana,jadi kedudukan Prof.Dr.Drg Gede Winasa saat iniadalah sebagai Pejabat Negara yang baru akanberakhir masa jabatannya tanggal 16 November 2010dan bukan bekerja sebagai

KabupatenJembrana, yang telah memangku Jabatan sejakdilantik tanggal 16 Nopember 2005 untuk masajabatan 5 (lima) Tahun dan akan berakhir padatanggal 16 Nopember 2010, ini artinya bahwakedudukan Penggugat saat ini masih sebagai PejabatNegara (Bupati Jembrana) ;12.Bahwa....12.Bahwa dalam posita 2 Gugatan Penggugat , Penggugatjuga mengakui kedudukannya sebagai Kepala DaerahKabupaten Jembrana, yang semestinya menghormati KPUKabupaten Jembrana sebagai Lembaga Negara dan KetuaKPU Kabupaten Jembrana sebagai Pejabat

Negara yangsah dan samasama melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang undangan yangberlaku, bukan malah sebaliknya selalu) = menghambat32kinerja KPU Kabupaten Jembrana dan Penggugat yangsaat ini masih menjabat sebagai Kepala DaerahKabupaten Jembrana (bukan pekerjaan sebagai Bupati)berkewajiban membantu) memberikan fasiltas khususnyamasalah anggaran di dalam penyelenggaraan PemiluKada oleh Tergugat;13.

Bahwa tidak benar Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Jembrana Nomor 04 Tahun 2010 tersebutadalah Surat Keputusan tentang penundaan Pemilu KadaKabupaten Jembrana Tahun 2010, tetapi Keputusantersebut mengatur tentang Penetapan Tahapan, Programdan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten jembrana Tahun 2010, pascadicabutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenJembrana Nomor : 01 Tahun 2010 sebagai akibatdari ulah Penggugat sebagai pejabat Negara(Bupati Jembrana

dan saat itu Terdakwa menjawab Siantar, Simalungun, GMNI, GMKI,Himmah, BEM dan lain lain. mengutuk tindakan refresif Oknum Polri,copot Kapoldasu; Bahwa setelahmemperoleh screenshoot percakapan grub Whatsapp Barubara tersebutkemudian Saksi langsung membuat surat kuasa kepada Aiptu Akhiriantoagar membuat laporan pengaduan ke Piket SPKT Polda Sumuatera Utarakarena Saksi merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa; Bahwa Saksimemang merupakan seorang pejabat Negara yang sah, yang manajabatan Saksi saat

ini adalah sebagai Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor: Kep/1184/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018; Bahwa Saksimerasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa karena perbuataTerdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi,kelompok, organisasi dan pejabat Negara yang sah, perbuatan Terdakwadapat memprovoksi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacuan kamtibmas diwilayah Poldasu dan secara pribadiSaksi

tanggal 5 Nopember 2018 sekirapukul 08.40 WIB, Saksi menerima screenshot percakapan grup whatsappBerita Batubara Online tersebut, kemudian setelah mendapat screenshottersebut Saksi membuat surat kuasa kepada Saksi Akhirianto agarmembuat laporan karena Saksi merasa keberatan atas perbuatanTerdakwa tersebut;Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis Bahwa Saksi Agus Andrianto, SH, MH, merasa perbuatan Terdakwadapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi, kelompok,organisasi dan pejabat

Negara yang sah, perbuatan Terdakwa dapatmemprovoksi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacuan kamtibmas diwilayah Poldasu dan secara pribadiSaksi merasa harkat dan mertabatnya telah direndahkan oleh Terdakwa; Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE yaitu Mohammad FadlySyahputra, Bsc.Msc, Ahli ada melakukan analisa menggunakan error outpostingan adalah benar tidak ada rekayasa dan editan pada gambarpostingan Terdakwa dan perbuatan tersebut memenuhi unsurmenyebarkan dan mentransmisikan

sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, makaoleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data tentangnama Pemohon II yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam bukti P2, P3 dan P4 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi(akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah /pejabat

negara yangberwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon

Pengadilan patutmemerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor UrusanAgama Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul untuk mengubah,membetulkan atau meralat biodata Pemohon sebagaimana tertulis dalam AktaNikah Nomor : XXX 1980, disesuaikan bunyi dictum amar penetapan dibawahini;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebutsangat merugikan hak keperdataan pemohon, oleh karena itu pemerintahberkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, dankelalaian pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agartidak merugikan kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengambil dalisyariah, atau sependapat dengan kaidah figh, serta mengambil alih menjadipendapat Majelis, sebagai berikut:arboodb lboygic ac ,JI se pL VI 9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum yang

kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti Surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data / nama ayahPemohon dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya haruslah samadengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yangtercatat dalam bukti P2 dan P3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohondengan suaminya dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabatpencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon dan tahunlahir Pemohon (bukan atau tidak mengenai data

permohonan Permohon mengenai penetapan perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah Jember (setempat)sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan namanya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dari suamiPemohon almarhum SSS;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan UmbulsariKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

atastindakan perselingkuhan Termohon di rumah nenek Pemohon yangdihadiri oleh Pemohon,Termohon, adik kandung Pemohon yangbernama Martua Pandapotan, adik sepupu Pemohon yang bernamaAsrol, Surni Ati Hakki, anakanak Pemohon dan Pemuka adat(Hatobangon) serta Paman (Tulang) Termohon, yang mana dalamsidang keluarga tersebut Termohon telah mengakui bahwa Termohontelah selingkuh dengan lakilaki yang bernama Kuspil dan Termohonjuga telah meminta maaf pada saat sidang adat tersebut;Bahwa mengingat Pemohon merupakan Pejabat

Negara dan Termohonyang juga seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas KesehatanKota Padangsidimpuan, Pemohon tidak ingin tindakan perselingkuhanTermohon yang merupakan aib diketahui oleh khalayak umum sehinggaPemohon mengambil tindakan untuk menceraikan Termohon;Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak ridhountuk beristerikan Termohon yang telah berlaku nusyuz (durhaka)kepada suami, sehingga Pemohon sebagai suami sudah berketetapanhati untuk menceraikan Termohon di Pengadilan

mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / namaPemohon I, nama ayah (bin) Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yangsebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatat dalam Kutipan AktaNikah dengan apa yang tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah)(bukti P2) tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi(akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Fotokopi Surat Tanda TamatBelajar (ljazah) SD atas nama Pemohon

tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan PatrangKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

TPS)Bersifat Individual: Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.Bahwa Surat yang dijadikan Obyek Sengketa adalah Surat biasa yangbersifat Dinas, yang ditujukan kepada suatu Pejabat Negara yaitu MenteriKehutanan RI yang memegang suatu Departemen yaitu DepartemenKehutanan.Oleh karena Surat Tergugat yang dijadikan Obyek Sengketa dan ditujukankepada Pejabat Negara yaitu Menteri Kehutanan RI, maka dengan demikianSurat tersebut tidak

TPS) yang ditujukan kepada MenteriKehutanan R.1 : Bahwa oleh karena Surat yang dijadikan Obyek Sengketa ditujukankepada Menteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, adalahsangat keliru kalau Penggugat menyatakannya Surat Tergugat tersebutmerupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ; Oleh karena Surat Tergugat yang ditujukan kepada Pejabat Negarasehingga tidak dapat dikatakan Keputusan Tata Usaha Negara, olehkarena tidak ada kepentingan Penggugat terhadap Obyek Sengketatersebut ;5.3.Sejauhmana

Putusan Nomor 40 K/TUN/2013antara Tergugat yang dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara denganMenteri Kehutanan RI yang merupakan Pejabat Negara, tidak adakerugian secara langsung maupun tidak langsung yang dialami olehPenggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka adalahberdasar hukum apabila Pengadilan menyatakan Gugatan tidak diterima ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor34/G/2011/PTUNSMD, Tanggal 12

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkandipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuHalaman 41 dari 59 halaman.

Bahwa definisi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkanHalaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 40 K/TUN/2013dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatuperkara atau sengketa antara para pihak. Maka untuk itu diharapkanputusan hakim yang dijatunkan hendaknya mencerminkan nilai Keadilandan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima khususnyaoleh kedua belah pihak;7.

Timurdengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran atas namaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudiandihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperolehfakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayahPemohon, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti suratberupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan AktaKelahiran semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentangidentitas Seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu)yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena nama

fakta bahwa kebebasan akademik di Unsrat telah dibatasi olehTergugat untuk mengungkapkan halhal yang baikbaik saja dari kebijakanTergugat, dan merupakan kebebasan yang tidak boleh mengungkapkan halhal yang jelekjelek dari kebijakan Tergugat, dan hal ini sudah terbuktidengan adanya 2 (dua) kali penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukanTergugat secara membabibuta dan semenamena kepada Penggugat dandilakukan secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan pula padahal Tergugat adalah Pejabat

Negara yang mempunyaifungsi strategis dimana dalam melakukan tugas dan wewenangnya didalammelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKNsebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, danTergugat wajib melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 1 (fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan), angka 2 (menaati asasasasumum penyelenggaraan negara

Hal ini nyatanyata bertentangandengan Asas Legalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, danAsas Profesionalitas;Objek Gugatan02 diterbitkan berdasarkan pemeriksaan Tim BINAPyang anggotaanggotanya berpangkat lebih rendah dari yang diperiksa.Hal ini nyatanyata bertentangan dengan Asas Legalitas, Asas TertibPenyelenggaraan Negara, dan Asas Profesionalitas;ObjekObjek Gugatan a quo diterbitkan oleh Pejabat Negara yang antikritik.

Hal ini nyatanyata bertentangan dengan AsasLegalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan AsasProfesionalitas;ObjekObjek Gugatan a quo diterbitkan oleh Pejabat Negara yangmeminjam ketentuan peraturan perundangundangan untuk tujuanmenindas bawahannya (Penggugat).

Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 TentangPerjalanan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak TetapDalam Lingkungan Pemda, yang menyebutkan bahwaoembayaran dinas dapat di berikan dalam batas pagu yang tersediadalam DPASKPD Bahwa setelah semua anggaran biaya kegiatan disiapkan laludimulailah realisasi sub kegiatan akselerasi workshop/bimtekpembinaan bidang pertambangan ke propinsi Banka Belitungyang dimulai dari tanggal 4 April 2013 sampai dengan tanggal 6April 2013.

Pasal 10 Peraturan Bupati No. 1 tahun 2013 Tentang PerjalananDinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam LingkunganPemda berbunyi :(1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajibmenyampaikan laporan perjalanan dan pertanggungjawabanpenggunaan biaya perjalanan dinasHalaman 22 dari 90 halaman Putusan Nomor 37/PID.SUSTPK/2021/PT PBR.(3)Dokumen pertanggungjawaban tersebut seperti : Visum SuratPerintah Perjalanan Dinas (SPPD), laporan perjalanan dinas, tiket,boarding pass serta airport

Nomor 1 Tahun 2013 Pasal10 tentang Perjalan Dinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai TidakTetap Dalam Lingkungan Pemda Jo Lampiran Permendagri No 37Tahun 2012 romawi Ill No 2 huruf b angka 2 Tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2013 dan berdasarkan DPA SKPD Dinas ESDM KabupatenKuantan Singingi, antara lain meliputi persyaratan Surat PerintahTugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) maupunpersyaratan selektifitas, kompetensi, relevansi, serta merealisasikankegiatan

Negara,PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkungan Pemda Jo.

Pasal 10 Peraturan Bupati No 1 tahun 2013 Tentang PerjalananDinas Pejabat Negara, PNS, Pegawai Tidak Tetap Dalam LingkunganPemda yang berbunyi :(1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalan dinas wajibmenyampaikan laporan perjalanan dan pertanggungjawabanpenggunaan biaya perjalanan dinas(3) Dokumen pertanggungjawaban tersebut seperti : visum SuratPerintah Perjalanan Dinas (SPPD), laporan perjalanan dinas, tiket,boarding pass serta airport tax.

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehinggadapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / nama ayah(bin) Pemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yangtercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam AktaKelahiran dan Kartu Keluarga (bukti P2 dan P3) tersebut, karena buktitersebut Samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah Fotokopi AktaKelahiran dan Kartu Keluarga atas nama

kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapatditerima sebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas, ternyata ada perbedaan data tentangnama ayah Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon Il yang sebenarnyaharuslah sama dengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikahdengan apa yang tercatat dalam bukti P2 tersebut, karena bukti tersebutsamasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah /pejabat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang;Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah Pemohon II dan tanggallahir Pemohon II yang tertulis