Ditemukan 4372 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-10-2015 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk Tanggal 15 Maret 2016 — ARDIANSYAH, DKK LAWAN PT BUMI HUTANI LESTARI
276 — 91
276 — 91
Oleh karena itu, menurut ahli, frasa belum ditetapkanmenimbulkan kerancuan penafsiran dari hakim, khususnya yangselama ini bertanggung jawab memeriksa kasuskasus terkaitperselisinan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harusdipertegas dengan menggunakan preseden yang sudah ada sajayaitu ketika P4, P4D maupun P4 Pusat (P4P) ada, di mana upahproses itu sampai putusan yang inkracht van gewijsde;.
Putus : 30-07-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 30 Juli 2012 — PT PERTAMINA (Pesero), yang diwakili oleh Direktur Utama, Karen Agustiawati, dkk vs KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
601 — 1227 — Berkekuatan Hukum Tetap
601 — 1227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon juga menjelaskan:Pembentukan hukum Civil law dilakukan melalui undangundangdan kodifikasi sedangkan Common law melalui Preseden (Judgemade law) (Sebagaimana yang dikutip dari Hadjon, Philipus M,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentangPrinsipPrinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan DalamLingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilanAdministrasi, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 72)Prof.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
861 — 523 — Berkekuatan Hukum Tetap
861 — 523 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya, Temohon menggugat bahwa ROE yanglayak untuk suatu perusahaan adalah 2035% yang mana hal ini tidakdidukung oleh preseden atau analisa ekonomi, akan tetapi hanyaberdasarkan dugaan belaka. Malahan, berdasarkan catatan analisa,adalah tidak mungkin untuk menyarankan bahwa terdapat tolak ukuryang layak untuk ROE dari sebuah perusahaan yang terdaftar padatolak ukur ekuitas internasional seperti halnya Telkom yang merupakaninduk perusahaan dari Turut Termohon IX.c.
Penulusuran Teknis Impor Gula, dalam rangka melaksananakanperaturan perundangundangan maka berdasarkan Pasal 50 huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1999, ketentuan dalam undangundang tersebut tidakdapat diterapkan terhadapnya".Bahwa yurisprudensi tersebut di atas memutuskan suatu hal yangmengandung kesamaan dengan perkara a quo, tepatnya soal kepatuhanterhadap peraturan perundangundangan tidak dapat dihukum, karenadikecualikan berdasarkan ketentuan pasal 50 huruf a UndangUndang No.5/1999.Bahwa asas preseden
Register : 01-04-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.Bgr Tanggal 20 Agustus 2014 — MUHAMMAD AGUS MASRIE,SH,MM al M.AGUSTINUS MASRIE al ABI RAMDHANI bin MASRIE BUSTARIE
159 — 55
159 — 55
sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1)KUHAP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnyaakan ditentukan dalam diktum putusan nanti;Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar oputusan ini perludipertimbangkan terlebih dahulu halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan :Halhal yang memberatkan: Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merusak pandangan masyarakatterhadap proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri; Bahwa selaku Kepala Cabang Pembantu terdakwa menimbulkan preseden
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
372 — 1074
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
372 — 1074
Bahwa saksi minta Fenny Steffy Burase membuat RAB untukdikonsultasikan ke Kemendagri dan disetujul masuk ke dalamanggaran yang dilakukan dengan swakelola yaitu Rp. 10 Milyardari Dispora dan Rp. 3 Milyar dari BPKS Sabang; Bahwa anggaran tidak bisa turun pada bulan Mei 2018 dankebijakan saksi waktu itu. adalah menunda kegiatan AcehMarathon tetapi tidak bisa ditunda karena yang mendaftar sudahlihat kalendernya dan akan menjadi preseden yang buruk untukAceh karena ini baru pertama kali diadakan kegiatan
Register : 17-01-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 10-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG Tanggal 5 Juni 2014 — IKE WIJAYANTO
419 — 221
419 — 221
Tindak Pidana Pencucian Uanghingga pada akhirnya mempertanyakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yangberkaitan dengan itu, dimana pernyataan Penasihat Hukum tersebut sebagai berikut :Putusan atas perkara TPPU yang dituntut KPK telah menjadi yurisprudensitidak bisa lagi dipersoalkan dapat dikatakan nasi telah menjadi bubur,namun tetap menyisakan masalah hukum mendasar, apakah negara bolehmenuntut warga negaranya tanpa alas hukum yang sah sehingga putusan MARI dalam perkara aquo akan menjadi preseden
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009 MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
522 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap
522 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Perdata A quo merupakan preseden yang buruk kepastian berinvestasidi Indonesia.Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kami mohon agar Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat dalam memeriksa danmengadili perkara a quo dapat melihat permasalahan ini dengan perspektifsuatu rangkaian peristiwa hukum yang panjang secara utuh bukan sepotongsepotong (piece meal) sebagaimana yang diuraikan oleh PARA TERMOHONKASASIdahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam Gugatan aquo.
Gugatan Perdata A quo merupakan preseden yang buruk kepastian berinvestasidi Indonesia.Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kami mohon agar Majelis HakimMahkamah Agung Yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat melihat permasalahan ini dengan perspektif suatu rangkaianperistiwa hukum yang panjang secara utuh bukan sepotongsepotong (piecemeal) sebagaimana yang diuraikan oleh PARA TERMOHON KASASVdahuluPARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo.
Gugatan Perdata A quo merupakan preseden yang buruk kepastian berinvestasidi Indonesia.Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, kami mohon agar Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung Ri yang terhormat dalam memeriksa danmengadili perkara a quo dapat melihat permasalahan ini dengan perspektifsuatu rangkaian peristiwa hukum yang panjang secara utuh bukan sepotongsepotong (piece meal) sebagaimana yang diuraikan oleh PARA TERMOHONKASASIdahulu PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam Gugatan aquo.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
324 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 — 234 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun hukum Indonesia tidak mengenal preseden sebagai sumber hukumyang mengikat, putusanputusan terdahulu dari Mahkamah Agung dapatdijadikan sebagai panduan bagi Hakim di setiap tingkat persidangan, termasukHalaman 121 dari 487 hal.
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1850 — 1703
1850 — 1703
Apabilamelihat yurisprudensi, sudah cukup banyak penuntutanperkara TPPU yang dilakukan oleh KPK seperti dalamkasus Djoko Susilo, kasus Lutfi Hasan Ishak, kasusFatonah, kasus Rudi Rubiandini, kasus defiandri, kasusWaode Nurhayati, dan perkaraperkara tersebut sudahada yang incracht di tingkat Mahkamah Agung, jadimenurut ahli sudah cukup banyak preseden bahwaKPK berwenang melakukan penuntutan. Selain itu ahlijuga mengutip pendapat Prof.
putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2014/PN.JKT.PST812saja bukan menyamarkan atau menyembunyikan hasildari tindak pidana ;Bahwa menurut ahli, yang dapat dilakukan oleh hakimyang menyidangkan perkara pidana dimana penuntutumum pada KPK tidak berwenang melakukanpenuntutan, yaitu. bahwa harus menyatakanpenuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum KPKtidak dapat diterima karena dilakukan oleh institusiyang tidak berwenang, karena sudah ditentukan olehperundangundangan ;Bahwa prinsip stare decisis ataupun preseden
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
754 — 2399
754 — 2399
Namun saksi baca dari berbagai dokumen dari tahun1997 istilah tambahan kontribusi preseden hukumnya sudah ada;Bahwa terkait dengan rapat resmi yang dilakukan, sepengetahuan saksimasingmasing anggota Balegda yang hadir bebas mengemukakanpendapatnya;Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa dalam rapat Balegda yangmengatakan tentang konversi, saksi tidak mengetahui bahwa adanyakeberatan dari pimpinan fraksi, karena dalam Balegda tidak membawanama fraksi;Bahwa dalam pembicaraan di Balegda, saksi tidak mengetahui
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1648 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 Nopember 2014 — H.M. RUSLI ZAINAL
217 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
217 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
digunakan untukmengurus dana APBN melalui DPRRI menurut Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi juga merupakantindakan yang merusak sendisendi pemerintahan yang baik, yaitu untukmelaksanakan yang dipercayakan oleh Pemerintah Pusat kepadaProvinsi Riau sebagai Penyelenggara PON XVIII akan tetapi dalammempersiapkannya dinodai dengan perbuatan yang melanggar hukum.Menurut Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi apa yang dilakukan Terdakwa tersebut menjadi preseden
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2415 — 4121 — Berkekuatan Hukum Tetap
2415 — 4121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apabila tindakan Judex Facti tersebut tetap dibenarkan,maka selain hal itu merupakan penyimpangan dari prinsip negarahukum yang demokratis, juga merupakan preseden buruk yangdilakukan oleh aparat penegak hukum karena telah mengajarkankepada masyarakat untuk melakukan penyimpangan hukum, sertaHal. 1266 dari 1717 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2014memperlihatkan tidak adanya suatu kepastian hukum di Negarayang berdasarkan hukum.2.
Penuntut Umum pada KPK dapat melakukan penuntutanTindak Pidana Pencucian Uang karena pada hakekatnya JaksaPenuntut Umum itu adalah satu dan tidak terpisahkan (eenondeelbaar), adalah argumentasi hukum yang keliru, tidak tepatdan salah secara hukum.Bahwa apabila kita mengikuti pola pikir Judex Facti yang dalampertimbangannya memberikan kewenangan Penuntut Umumpada KPK untuk melakukan penggabungan tindak pidana korupsi(tindak pidana asal) dan tindak pidana pencucian uang, maka halini dapat menjadi preseden