Wali Kota (dalamhal ini Kendari) sebagai Pejabat Negara hanya berstatus mewakiliPemerintah Kota (dalam hal ini Kota Kendari), dimana dalam ajaranperwakilan terdapat prinsip bahwa orang yang mewakili bertindak untukdan atas nama orang yang diwakili, sedang yang bertanggungjawab atasorang yang diwakili, tetap pada orang yang diwakilinya.

+ 97 m2 sertifikat Hak Milik Nomor2047 tercatat atas nama Nyonya Lies Arifah yang terletak di Desa/Kel.Kecamatan Serengan Kota Suakarta/Solo Propinsi Jawa Tengahsebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14082009;Bahwa Tergugat I dan II perlu untuk ditarik serta dijadikan pihak dalamgugatan ini adalah selain untuk lengkapnya pihak dalam perkara ini danguna tunduk pada putusan perkara ini dan juga dikarenakan berdasarkanfungsi tugas maupun kewenangan yang melekat pada Turut Tergugat Isebagai Pejabat

Negara yang mempunyai hak dan berwenang melakukanpelelangan dan Turut Tergugat II sebagai Pejabat Negara yang berwenangmelakukan peralihan / balik nama Obyek Sengketa apabila terjadipenyimpangan, dimohon untuk tidak melakukan dan tidak melayani segalabentukpermohonan dari siapapun yang bertujuan untuk mengalihkan hakkepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini ;Bahwa untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari yangberkaitan dengan permasalahan tersebut di atas maka perlu adanyaputusan

., makaPenghuni adalah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan,berdasarkan peraturan ini pun Para Penggugat masih secara sahmempunyai dasar hukum untuk menghuni rumah dinas tersebut danbukan sebagai penghuni liar yang dengan mudah digusur dan di mintauntuk di kosongkan secara semenamena tanpa prosedur yang benar ;Bahwa berdasarkan halhal diatas dan tidak ada halhal yang sangat mendesaktentang permintaan pengosongan rumah dinas tersebut serta tidak adanyakepentingan umum yang terganggu, maka melalui

Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanahdari Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Dan yang termuat pula dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur JawaTimur Nomor 51 Tahun 2012 tentang tata cara penggunaan bangunanrumah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berbunyi : penghuniadalah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Pimpinan DPRD dan atauPNS, Pensiunan PNS, janda/duda pensiunan PNS yang ditunjuk menempatirumah daerah dan memiliki SIP Dengan

dinyatakan sebagai waliadhal;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, maka Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Sumbersari (setempat) selaku Pegawai Pencatat Nikah(PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelaiwanita;Mengingat ketentuanketentuan syarI sebagaimana hadits riwayat Abu Dawud :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (antara wali dengan anak wanitanya), makashulthanlah (hakim/pejabat

negara yang ditunjuk) yang menjadi wali bagiorang yang tidak mempunyai wali; (H.S. riwayat Abu Dawud);Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas, Majlis patutmenunjuk Kepala Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) padaKantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember sebagai wali hakimyang berwenang menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon serta mencatatpernikahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;Berdasarkan pertimbanganperimbangan

., selaku pejabat Negara yang berwenang untuk mengelurkan aktakatatersebut, akan menjadi preseden yang buruk dan melanggar hokum yang berlaku. Haltersebut karena yang bersangkutan sebagai pejabat Negara telah disumpah danmempunyai peraturan dan kode etik profesi, dan segala akta yang dikeluarkan olehmereka adalah Akta Otentik, yaitu bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna didepan persidangan.

Yaman dengan Tergugat III telah sah secara hukum dengan BuktiPelunasan berupa AJB Nomor 216/2008 yang dibuat oleh Edwin Subarkah, SH., PPAT diSidoarjo Pejabat Negara yang berwenang membuat AJB tersebut ;.

itu, karena Penggugat juga memohonkan pembatalan atas segala peralihankepemilikan dari SHM No.55/ Sidoarjo, maka hal tersebut berarti pembatalan terhadapAkta Perjanjian Jual Beli No.104 dan Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat NotarisSujayanto, SH., serta Akta Jual Beli No.216/2008 yang dibuat oleh Edwin Subarkah, SH.Jka hal tersebut dikabulkan, maka pembatalan terhadap Aktaakta tersebut diatas secarasepihak tanpa mendengar keterangan dari Notaris Sujayanto, SH dan PPAT EdwinSubarkah, SH., selaku pejabat

Negara yang berwenang untuk mengelurkan aktakatatersebut, akan menjadi preseden yang buruk dan melanggar hokum yang berlaku.

Haltersebut karena yang bersangkutan sebagai pejabat Negara telah disumpah danmempunyai peraturan dan kode etik profesi, dan segala akta yang dikeluarkan olehmereka adalah Akta Otentik, yaitu bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna didepan persidangan.

YUDI ;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenangdalam mengedarkan dan menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa : (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisishabu, yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untukmemperkuat pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti suratberupa

YUDI ;= Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yang berwenang dalammengedarkan dan menguasai shabushabu tersebut;= Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCab. Surabaya No.

Wolasi Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesitenggara, atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadiliperkara ini, setiap Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN,Anggota TNI/Polri, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuatkeputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara atau keadaan sebagai berikut :Berawal ketika pasangan calon

Pasal 71 ayat (1) UU No.10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan walikota Menjadi UndangUndang.Bahwa unsur delik dari ketentuan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 Jo.Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 telah secara terang, jelasdan lengkap terurai bahwa Setiap Pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, danKepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang dengan

Bahwa berdasarkan pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaradisebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabiladiangkat menjadi pejabat negara dan pengaktifan kembalidilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.;I.

PadaOktober 2014, yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara(Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas).Setelah menjadi pejabat negara, yang bersangkutan diberhentikansementara sebagai PNS;17. Bahwa sekalipun status kepegawaian Prof. BambangPermadi Brojonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. sedang diberhentikansementara sebagai PNS karena menjadi pejabat negara, tidak sertamerta diikuti dengan pemberhentiannya sebagai Dosen UI, sekalipunsedang menjadi Menteri.

BambangPermadi Brojonegoro tidak memenuhi syarat sebagai anggota MWAUI karena berstatus sebagai pejabat negara adalah keliru;18. Bahwa Tergugat telah menetapkan Sri Mulyani Indrawati,S.E., M.S., Ph.D. menjadi anggota MWA UI periode 20192024mewakili Dosen. Yang bersangkutan telah menjadi Pengajar UI sejak1986 dan pada 1987 diangkat menjadi Dosen PNS. Dalam kedudukanUl sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, maka statuskepegawaian yang bersangkutan di UI adalah sebagai PNS yangdipekerjakan.

Bahwa sejak Juli 2016 sampai sekarang, yang bersangkutandiangkat menjadi pejabat negara (Menteri Keuangan). Setelahmenjadi Pejabat negara, yang bersangkutan diberhentikan sementarasebagai PNS. Bahwa sekalipun status kepegawaian Sri MulyaniIndrawati, S.E., M.S., Ph.D. sedang diberhentikan sementara sebagaiPNS karena menjadi pejabat negara, tidak serta merta diikuti denganpemberhentiannya sebagai Dosen UI.

Jadimenurut Ahli jabatan itu mempunyai fungsi, tugas dan wewenangtertentu yang dimiliki oleh seorang pejabat sesuai dengan visi danmisi yang diembannya, dapat kita bayangkan ketika seorang menterimenjadi anggota MWA padahal dia sudah repot dengan jabatannyasebagai pejabat negara apakah masih dalam batas penawaran yangwajar untuk dia menjadi anggota MWA dan apakah dia masih dapatmempunyai waktu untuk mengurus atau untuk menjalankan tugasdan wewenangnya dalam rangka mencapai fungsi tersebut di dalamperaturan

pelaksanaan pembongkaran tersebut akan dipantau oleh Tim Penerbitan IzinTerpadu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;Bahwa para Penggugat menerima surat tanggal 17 Desember 2008 jam 15.30wib (sore hari) maka keesokan harinya tanggal 18 Desember 2008, para Penggugatmenemui Sekda Aceh Besar (yang menandatangani surat tersebut) dengan tujuan mohonditangguhkan pembongkaran atas toko sengketa karena harus diselesai terlebih dahulusecara hukum sebab negara kita adalah negara hukum dimana semua tindakan daritingkat pejabat

negara hingga warganya harus sesuai dengan hukum, namun oleh Sekdamenjawab bahwa apa yang dilaksanakan oleh Sekda adalah pemerintah Bupati (atasnama Bupati ) yaitu Tergugat;Bahwa mendengar jawaban demikian dari Sekda, para Penggugat mencobamenemui Tergugat, ternyata Tergugat tidak bisa dihubungi karena sedang bertugas diluar kota yaitu Kalimantan;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, satu dari tiga pintu toko telahdihancurkan dengan menggunakan alat berat (bemo) oleh orangorang yang tidak paraPenggugat

pembongkaran tersebut akan dipantau oleh Tim Penertiban IzinTerpadu Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;Bahwa Para Penggugat menerima surat tanggal 17 Desember 2008 jam 15.30wib (sore hari) maka keesokan harinya tangal 18 Desember 2008, Para Penggugatmenemui Sekda Aceh Besar (yang menandatangani surat tersebut) dengan tujuan mohonditangguhkan pembongkaran atas toko sengketa karena harus diselesaikan;Terlebih dahulu secara hukum sebab negara kita adalah negara hukum dimanasemua tindakan dari tingkat pejabat

negara hingga warganya harus sesuai denganhukum, namun oleh Sekda menjawab bahwa apa yang dilaksanakan oleh Sekda adalahperintah Bupati (atas nama Bupati) yaitu Tergugat ;Bahwa mendengar jawaban demikian dari Sekda, Para Penggugat mencobamenemui Tergugat, ternyata Tergugat tidak bisa dihubungi karena sedang bertugas diluar kota yaitu Kalimantan;Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, satu dari tiga pintu toko telahdihancurkan dengan menggunakan alat berat (beco) oleh orangorang yang tidak ParaPenggugat

yang dimaksud dengan kerugiankeuangan negara atau yang dapat merugikan perekonomiannegara tertera pada penjelasan umum di Undang Undang No,31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UndangUndang No. 30100Tahun 2002 yaitu) bahwa yang dimaksud Keuangan Negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yangdipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karenaa) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik yang di tingkat pusatmaupun daerah;b) Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum danperusahaan yang menyertakan modal negara atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomiannegara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri

Negara adalah pejabat Negara ditingkat daerah yaitu) Gubernur Jawa Tengah ;Menimbang, bahwa atas pengajuan 2 ( dua ) buahproposal bantuan dana oleh Terdakwa kepada Gubernur JawaTengah, yang telah disetujui namun ternyata fiktif, danayang telah diterima oleh terdakwa secara keseluruhanberjumlah Rp. 100.000.000, ( seratus juta rupiah ) namunyang masih tersisa yang disita dari saksi Priyadi sebesarRp. 1.000.000, ( satu) juta rupiah ) dan yang masihtersisa di rekening terdakwa dan berhasil disita sebesarRp

pertimbangantersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaanini ;Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum di UndangUndang No, 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UndangUndang No. 30 Tahun 2002 yang dimaksud dengan KeuanganNegara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena, salah satunya yaituberada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik yang di tingkat pusat maupundaerah ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang termasukkeuangan Negara adalah segala bagian kekayaan Negara dan113segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalampenguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatNegara yang tingkat pusat maupun di daerah , dalam kasusini Pejabat Negara yang dimaksud adalah pejabat Negara ditingkat daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah ;Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan didalam unsur secara melawan hukum

Negara;Bahwa berdasarkan Pasal 122 UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, disebutkan Pejabat Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 121 yaitu :a.

dari pengertian diatas, Jelaslah kedudukan Tergugat Ibukanlahsebagai Pejabat Negara maupun Pejabat Pemerintahan;Bahwa kemudian, dimanakah Kedudukan DPRD ic.

Negara;Bahwa berdasarkan Pasal 122 UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, disebutkan Pejabat Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 121 yaitu :a.

65 dari 138 halaman Putusan Nomor : 139/G/2020/PTUN.BDGBahwa dari pengertian diatas, Jelaslan kedudukan Tergugat , Il bukanlahsebagai Pejabat Negara maupun Pejabat Pemerintahan;Bahwa kemudian, dimanakah Kedudukan DPRD ic.

Negara.

Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat NegaraDari ketentuan yang disebutkan diatas, bahwa Rumah Negara Golongan Illdapat dialihkan haknya hanya kepada Penghuni bukan kepada orang lain.Penghuni Rumah Dinas dimaksud mencakup Pegawai Negeri, PensiunanPegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri, Pejabat Negara/Duda PejabatNES eee eee eee ea ASE. Bahwa dari dan berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Penggugat adalahpenghuni Rumah Dinas Pemprovsu.

Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri,Janda/Duda Pegawai Negeri Janda/Duda,Pahlawan, Pejabat Negara atau janda/dudapejabat Negara. Dalam hal penghuni telahmeninggal dunia, surat izin penghunian diberikankepada anak sah yang ditetapkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;13 Pasal 17 ayat (1) ..........Pasal17 ayat(1) : Persyaratan Penghuni yang dapat mengajukanhuruf b permohonan pengalihan hak rumah NegaraGolongan Ill sebagai berikut :b. Pensiunan Pegawai Negeri :1.

ataupengosongan rumah sebagaimana maksud objek sengketa aquo ;Bahwa tindakan Penggugat tidak menyerahkan penguasaan dan pengusahaanrumah Dinas tersebut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera selaku pemilik yanghak pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat merupakan pelanggaran nyataterhadap ketentuan dan atau peraturan penghunian terhadap rumah dinas/ rumahNegara dan dengan demikian penerbitan surat yang menjadi objek sengketatersebut telah memberikan bukti atas pembangkangan Penggugat terhadapperintah pejabat

negara, padahal Penggugat sebagai seorang intelektual danmengetahui secara jelas aturan hukum mengenai rumah Negara sebagaimanadiuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut patut mengetahui rumahdinas tersebut masih akan dipergunakan untuk sarana pelayanan umum dalammenjalankan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga tindakan Tergugatdimaksud bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum dan atau asasasas umum pemerintahan yang baik melainkan merupakan tindakan yangtepat dan dibenarkan hukum

., adalah Pejabat Negara/PNS yangTIDAK TAAT HURUM 5 anneeccceeneeneeeo ners eneeesneerremenennennoeetemae Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH.,MH., adalah Pejabat Negara/PNS yangtelah MENCEDERAI dan MELECEHKAN PENEGAKAN DANSUPREMASI HUKUM ; 22222oeonnne cee nn nee ce eens Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH.,MH., adalah Pejabat Negara/PNSMELAWAN PERINTAH PRESIDEN RI ; 22202= Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH., MH., adalah Pejabat Negara/PNSMELAWAN PERINTAH Tergugat sebagai atasannya ; Prof. Dr. Donald Rumokoy, SH.

,MH., adalah Pejabat Negara/PNS dengansengaja menimbulkan rangkaian perbuatan melawan hukum dalammelaksanakan tugas dan jabatannya selaku Rektor Unsrat Manado, antaralainnya mempertahankan jabitan Sdr.

,MH, dalam jabatannya sebagai Rektor Unsrat (pejabat negara)tidak menghormati dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat(3)10.Konstitusi Negara UUD 1945, yang menurut ketentuan Peraturan PemerintahNo. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Prof. Dr. Donald Rumokoy,SH.,MH., telah melanggar Pasal 10 angka 2, 3, 5, 7, 11, 13. dan Pasal 13angka 1, 6, 10, Peraturan Pemerintan No. 53 Tahun 2010, dimana berdasarkanketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 53/2010, Tergugat selakuATASAN Prof. Dr.

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;6. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;7. Menteri ;8. Gubernur ;9. Hakim ;10. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan ;11.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaranegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang,bahwa pengertian Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara adalah seorang warga negaraIndonesia yang diangkat oleh yang berwenang dengan suatu Surat Keputusan untuk mendudukisalah satu jabatan tertentu atau sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,legeslatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan

Import barangbarang kami sudah tidak dikenakan pada waktu barangbarangtersebut dikeluarkan dari daerah Pabean, dan pada waktu Perusahaan kamidiaudit oleh Dirjen Bea & Cukai di Semarang maupun oleh Kanwil Bea Cukai diJakarta juga tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, terlampirfotocopy disposisi Kakanwil pada Surat Edaran No : Se09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukankesalahan kami, masalah akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepadakami, hal inilah

negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan ataspenghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangandaerah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan, yang antara lain menyebutkan bahwakelebihan penyetoran PPh Pasal 21 PNS Daerah oleh PemerintahDaerah sebagai akibat diberlakukannya UndangUndang Nomor 17Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Menyusun perubahan tarif PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan olehPemerintah Kabupaten Langkat sebesar 10% bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru ;b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPTsehingga kelebihnan pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2001 dan 2002Hal. 2 dari 52 hal. Put.

Yasin &Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaianperubahan SPT atas PPh Pasal 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10% bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal tahun2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5% berdasarkanSurat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departeman KeuanganRepublik Indonesia Nomor 49/A/2002 tanggal 5 April 2002 ;b.

Perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut :1.Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran DirekturJenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia NomorSE49/A/2002 tentang Perubahan Tarif PPh Pasal 21 yang ditanggungpemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan ataspenghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangandaerah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor

Menyusun perubahan tarif PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan olehPemerintah Kabupaten Langkat sebesar 10% bagi pejabat negara,pegawai negeri sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru ;b.

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima ataumenyerahkan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SFApt, selaku Plt.

Satu) buahkorek api gaS warna kuning ditemukan dilantai dua rumah Saksi ELGASAPUTRA Als EGA, setelah ditanyakan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGAmengakui memiliki semua barangbarang tersebut, dan Terdakwa mengakui1 (Satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastikbening berklip tersebut milik Terdakwa ASRYADI Als YADI, selanjutnyaTerdakwa dan Saksi ELGA SAPUTRA Als EGA beserta barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP20.107.99.20.06.0455.K tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF, Apt, selaku Plt.

YULIRAHAYU,selanjutnya Sdra.JUNAIDI Als JUN sendiri yang menyimpan,menyembunyikan barang itu di Samping rumah tempat kejadian danakhirnya ditangkap petugas polisi; Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdri.YULI RAHAYU danSdra.JUNAIDI Als JUN membeli, menerima 2 (dua) paket plastik beningberklip berisi narkotika jenis shabu tersebut;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sdri.YULI RAHAYU danSdra.JUNAIDI Als JUN tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atauInstansi Negara yang berwenang dalam hal membeli, memiliki

negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menyerahkan, menjual, mMenyimpan, menguasai 2 (dua)plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi menjelaskan bahwa peranan Saksi dalam perkara ini adalah :Saksi yang membeli, menerima shabu dari Sdra.

untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara kedua pihak.Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13121958, No. 4 K/Sip/1958 ;e Bahwa dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidakmenyebutkan dan atau melampirkan Suatu Keputusan Tertulis21(Beschikking) yang dikeluarkan oleh Tergugat, akan tetapitentang perbuatan dari Tergugat yang jelas melawan hukum danmerugikan Para Penggugat, sehingga berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung, apabila perbuatannya yangdilakukan oleh Pejabat

Negara tersebut adalah PerbuatanMelawan Hukum (Berdasarkan Yurisprudensi : 1.

Perbuatanmelanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara tundukpada yurisdiksi Pengadilan Negeri/Umum. 2.

Sumbawa Baratmenerangkan bahwa benar Hadijah Amin memiliki tanah dengan NOP52.07.030.007.00700601040 Blok Bengkalong Kelurahan Bugis;Yang berbatasan dengan:Sebelah Timur : Tanah H.M.Nur Pudu;Sebelah Barat : Tanah PLN/ Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;Sebelah Utara : Tanah Ali Basari;Sebelah Selatan : Tanah Haji Supatmun;Dan bukan tanah atas nama Hamid Bin Maras dan Halimah Bin Hamid diNOP SPPT PBB tersebut;Bahwa selain dari novum tersebut di atas, terdapat juga bukti autentikyang dikeluarkan oleh Pejabat

Negara yang tidak terbantahkan yaituberupa:1.Keterangan dari M.Jafar Sando tertanggal 10 Februari 2009 sebagaimantan Kepala Kampung Dalam, Desa Dalam Kecamatan Taliwang;Keterangan dari Abdurahman tertanggal 14 Oktober 2009 sebagai mantanKepala Desa Dalam, Kecamatan Taliwang periode 1999 s/d 2007 yangintinya menyatakan:a.Tanah seluas 30 are atas nama Siti Hawa Neng, yang tahun 2006berubah menjadi atas nama Hadijah Amin, lokasi Blok Panto DagangWatasan, Kampung Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Taliwang

KepalaDusun, Desa Dalam, Kecamatan Taliwang periode 1997 s/d 2005 yangpada intinya menyatakan tidak pernah ditemukannya nama Hamid BinMaras Nomor Pas 54 dan Halimah Binti Hamid Nomor Pas 554 di BlokDagang Persil 25 A SI pada Buku Peta Blok Desa Dalam, KecamatanTaliwang;Keterangan dari Nurdin, S,Pt tertanggal 14 April 2014 sebagai Lurah Dalamyang pada intinya menerangkan kedudukan H.A Rahman R, Supriadi Sus,Abdurahman memang sebagai aparatur Negara, sehingga keteranganketerangan yang dikeluarkan oleh pejabat

negara merupakan bukti autentik;Dan adapun bukti / novum yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya tidakada kaitannya dengan perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkankarena dikeluarkan oleh instansi yang tidak berwenang yaitu Kepala PajakHasil Bumi Sumbawa Besar;Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagiMajelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RINomor 375 PK/PDT/2012 tanggal 12 November 2012 tersebut;2.

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum(yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan