2014, perihal: Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW) Syafrizal/Penggugat oleh DPD Golkar Kabupaten Kampar,dan Surat Ketua DPRD Nomor 170/DPRD/2014/69 Perihal PAW Syafrizalsebagai Anggota DPDRD Kampar) tidak pernah sampai ke tanganPenggugat, artinya patut diduga bahwa ada upaya tidak baik (curang) yangdilakukan oleh pihakpihak yang tidak Penggugat ketahui dengan tujuanagar Surat/Putusan PAW Penggugat sebagai anggota DPRD Kampar tidakbisa digugat di Pengadilan Negeri oleh Penggugat;Bahwa sebelum diterbitkan

melakukan pembelaan diri, telah mengusulkan tanpa alasan dandasar hukum yang jelas adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kabupatan Kampar kepada saudara Drs.

) selakuAnggota DPRD Kampar, yaitu dengan menerbitkan Surat DPD Partai GolkarKabupaten Kampar Nomor B13/GOLKARK/I/2014 tanggal 29 Januari 2014,perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) An.

Akan tetapi dalam proses PAW terhadap Penggugatjangankan diberi kesempatan untuk membela diri, dipanggil dan ditegurpun tidakpernah, baik oleh Tergugat maupun oleh DPRD Kampar melalui BadanKehormatan;Bahwa sesuai dengan Surat Gugatan dan Replik yang Penggugat ajukanbahwa Penggugat sama sekali tidak pernah menerima surat apapun dariTergugat terkait dengan Teguran, Panggilan, Pemberhentian sebagai AnggotaPartai Golkar maupun suratsurat yang berkaitan dengan PAW atas diriPenggugat dan seluruh proses

pemberhentian Penggugat sebagai AnggotaPartai Golkar dan PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Kampar adalahproses yang sama sekali tidak melibatkan Penggugat sebagai pihak yangdiproses sehingga dengan demikian proses PAW Penggugat menjadi cacathukum dan tidak sah;Hal. 13 dari 15 hal.

Dewi Sundari Sudarman binti Nungki Sudarman (Anak KandungPerempuan) Umur 26 Tahun (Bandung 02 September 1990), Agama Islam,Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan AsepBerlian No.50 Gg.Bp AEN RT.002 RW.006 Kelurahan Cikutra KecamatanPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.1Cibeunying Kidul Kota Bandung; NIK: 3273144209900004, Selanjutnyamohon disebut sebagai Pemohon III;.

Bahwa baik Pewaris maupun Ahli Waris semua beragama Islam, sehinggatidak ada halangan untuk menetapkan Ahli Waris secara Hukum Islam;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.47. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alamarhum Bapak (NUNGKISUDARMAN bin HOLIL D P) juga meninggalkan harta warisan berupaDeposito di BANK BNI dengan No Seri PAB 015587 dengan No Rek.0362940226 an. Nungki Sudarman;8.

MUHAMAD IFAN SEFTIAN bin NUNGKI SUDARMAN, (Anak KandungPerempuan);Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.53.

Nungki Sudarman;Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg.8 Bahwa Nungki Sudarman dan Leni Herawati adalah pasangan suami isteri,mereka menikah tahun 1983di Bandung; Bahwa dari pernikahan Nungki Sudarman dan Leni Herawati dikaruniaiempat orang anak. Bahwa semasa hidupnya Nungki Sudarman tidak pernah berpoligami dantidak pula bercerai dengan Leni Herawati. Bahwa Nungki Sudarman meninggal dunia pada 20 April 2016.

Kamaludin, M.H.Panitera Pengganti,ttdIda Frieda Djufri, S.Ag., M.H.Pntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 15Perincian biaya : 1. Pendaftaran Rp 30,000,2. Biaya Proses Rp 50,000,3. Panggilan Rp 70.000,4. Meterai Rp 6,000,5. Redaksi Rp 5,000,Jumlah Rp 161,000,Terbilang : seratus enam puluh satu ribu rupiahPntpn PAW nomor 326/Pdt.G/2016/PA.Badg. 16

Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada Tergugat II tanpa melalui Badan Kehormatan, Bidang Hukumdan Tim Pergantian Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Partai HANURA sebagaimana yang diatur oleh AD / ART dan PO.Partai5. Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Maluku selalu menjalankan tugasnya dengan baik sesuaidengan ketentuan dan = perundang undangan~ yangberlaku.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD ProvinsiMaluku dan Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat Il adalah merupakan tindakan sewenang wenang danmerupakan perbuatan melawan4. Menyatakan Surat Pemberhentian atas Penggugat dari AnggotaDPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) kepadaTergugat I yang ditetapkanMelalui :4.1.

Bahwa Tim P2 PAW tersebut memiliki prosedur atau tahapan tahapan dalam proses pengusulan Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW)YaltU ! 2 nnn nnn nnn nnn nn neem ene nen enennsa. Tahap Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antarb. TahapPemberkaSan. nnn nnn nnn nnn nnerc. Tahap Pembahasan dan Keputusan Rekomendasi Kepada DPPPartai HANURA.;d. Keputusan DPP Partai.

Penggugat tidak membantu pada saat proses verifikasipartai.; Bahwa berdasarkan laporan tersebut diatas dan keterangan yangdidapat dari Ketua DPD Provinsi Maluku dan Korwil, maka Tim P2 PAW melakukan tahap berikutnya yaitu tahap pembahasan dankeputusan rekomendasi sesuai dengan fakta yangCia Pat jase sere eee etBahwa pada tanggal 16 dan 23 Mei 2012, Penggugat telah diundangoleh Tergugat melalui Tim P2 PAW untuk dimintai keterangannyaterkait usulan PAW untukPE NQQUQ AL, jaeseesee eee ene re eee eteBahwa

kepada Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu (P2 PAW) Dewan Pimpinan Pusat di Jakartauntuk memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan terkait21.22.23.24.aos26.pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yangdiajukan oleh DPD Provinsi Maluku. ; Bahwa berdasarkan keterangan dan bukti dari DPD Provinsi Maluku,Tim Pertimbangan Penentuan Pergantian Antar Waktu (P2 PAW)memutuskan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Tim P2 PAWuntuk DPP Partai HANURA sebagai pertimbangan dalam

Yon Sobri, S.S,sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi PenggantianAntar Waktu (PAW) dari Sdr. Yon Sobri, S.S, Kepada Sdr.

Isa Ansori, AR. sebagaiAnggota Partai Bintang Reformasi dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari nama Sdr. Isa Ansori, AR. kepada Sdr.

) kepada Dewan Pimpina Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan Nomor 082/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober2013 Perihal: Permohonan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) angota DPRDKab.

Usman, S.E, dan SuratNomor 083/A/DPCPBRMURA/X/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 Perihal:Permohonan Proses Pergantian Antar waktu (PAW) angota DPRD kab. MusiRawas dari Sdr. Isa Ansori, AR, S.H, .

YonSobri, S.S, dan Rekomendasi PAW Sdr. Yon Sobri, S.S, kepada Usman, S.E, danSurat Nomor 313/A/DPWPBRSUMSEL/IX/2013 Tentang Mohon PersetujuanPencabutan status keanggotaan Sdr. Isa Ansori AR, S.H, . Sebagai AnggotaPartai Bintang Reformasi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Sdr. IsaAnsori AR, S.H,Kepada Sdr.

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017Pergantian Antar Waktu (PAW) atas kedudukan Penggugat sebagai anggotaDPRD Manggarai Barat yang sedang aktif menjalankan fungsinya;Bahwa adapun alasan instruksi PAW oleh Tergugat adalah Penggugattelah mengingkari kewajibannya untuk membayar iuran atau infaq kepadaTergugat ;Bahwa terhadap instruksi PAW Tergugat , Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat atau Tergugat II dengantanpa terlebih dahulu meminta Klarifikasi dari Penggugat ataumembahasnya

PBB Nusa Tenggara Timur segera melakukan koordinasi melanjutkanproses PAW.

Surat A.017/DPW NTTSek/VIII/2016 tertanggal 11 Agustus 2016,berperihal Instruksi PAW, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai BulanBintang Manggarai Barat;b. Suratnya bernomor B.014/DPW NTTSek/X/2016 tanggal 18 Oktober2016 berperinal Penegasan PAW ADPRD yang ditujukan kepada KetuaDPRD Kabupaten Manggarai Barat;Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017c.

Nomor 1343 K/Padt.SusParpol/2017Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas maka tuntutan provisionalPemohon Kasasi untuk menunda proses PAW di DPRD dan KPUDKabupaten Manggarai telah memiliki alasan, kejelasannya dan tidakmemasuki bagian dari gugatan pokok perkara dimana hal itu digambarkanoleh ketidaktahuan Pemohon Kasasi akan proses PAW atas dirinya dan bilaproses PAW berlanjut maka akan bertentangan dengan Undang UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehinggapertimbangan hukum Majelis

Nomor 1343 K/Pdt.SusParpol/2017yang pada intinya mohon penyelesaian kasus PAW atas dirinya oleh MPCdan BKC.

DPC PNIM/ Kr.Asem/ VII/ 2013 ;Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) yangdikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telah disebutkan pada pointangka 5 di atas, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem bersurat kepada Tergugat( Gubernur Bali ) melalui Bupati Karangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114/DPRD tanggal 15 Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas nama Penggugat ;Bahwa selanjutnya tanggal

29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme juga mengeluarkanSurat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yakni SK.Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI M /VII/2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW ) saudara I Wayan Putra Tanaya, S.H. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRDKabupaten Karangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus Pidada Sindhu,S.H. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 ;Bahwa pada tanggal 11 Agustus

DPP PNI Marhaenisme tentangPergantian Antar Waktu (PAW ) terhadap Penggugat oleh DPP PNI Marhaenisme ,maka tugas, kewajiban dan keberadaan Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem tetap berjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lain seyogyanya tidakada permasalahan ;3 Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SK PembatalanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata pada tanggal 7 Oktober 2013Tergugat

;Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur BaliNomor : 2000 / 04A / HK / 2013 tanggal 7 Oktober 2013 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, SH.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini ;Atau :5.

Putusan Nomor. 556 K/TUN/2014.Agustus 2013, adalah tentang Mencabut dan menyatakan tidak berlaku SuratKeputusan DPP PNI Marhaenisme Nomor : 0146/KEP.PAW/DPP PNIM/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara IWayan Putra Tenaya, S.H.

Bahwa kedua orang tua kandung almarhum Masni bin Masrah danalmarhumah Ratna binti Mulud telah meninggal dunia terlebih dahulu;Bahwa dengan meninggalnya almarhum Masni bin Masrah danalmarhumah Ratna binti Mulud, maka yang menjadi ahli waris adalahsebagai berikut :Page 3 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clg11.12.13.Ichsan bin Masni (anak kandung) ;Hj.

Ichsan bin Masni (anak kandung) ;Page 4 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. ClgeA S PSHj. Masrah binti Masni (anak kandung) ;Sodeli bin Masni (anak kandung) ;Masitoh binti Masni (anak kandung) ;Mastikah binti Masni (anak kandung) ;Ahmad Suradi bin Masni (anak kandung) ;Muhamad Nasir bin Masni (anak kandung) ;6.

Bukti tersebut telah sesuai aslinya,bermaterai cukup dan dinazegelen, diberi tanda P2 ;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yanto/Masitoh, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon,Page 5 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clgtanggal 15 November 2011. Bukti tersebut telah sesuai aslinya,bermaterai cukup dan dinazegelen. Diberi tanda P3 ;.

Penggantungan Baru, RT.003 RW. 014, KelurahanPage 6 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. ClgJombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Biaya materai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 691.000,(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Page 14 of 14 PAW. Nomor 252/Pdt.P/2017/PA. Clg

Bahwa setelah mendapat berita tersebut, Penggugat mengajukan suratKeberatan dan Pembelaan diri atas Keputusan tentang Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat, tanggal 10 April 2012 yangditujukan kepada Tergugat 4, selaku Ketua Umum DPP Partai HANURA;.

Nomor 261 K/Pdt.SusParpol/20137.10.Bahwa terhadap surat Disposisi No: 333/ KETUM / DPPHANURA/ IV /2012, tanggal 12 April 2012, tidak diindahkan oleh Para Tergugat, tanpamenunggu hasil dari maksud dan tujuan dikeluarkannya surat DisposisiNo:333/KETUM/DPPHANURA/IV/2012, tanggal 12 April 2012 olehTergugat 4, para Tergugat tetap melanjutkan proses Penggantian AntarWaktu (PAW) terhadap diri Penggugat;Bahwa Keputusan untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap diri Penggugat sebagai Anggota DPRD

) terhadap diri Penggugat tanpa alasan yang patut adalahPerbuatan melawan Hukum dan dinyatakan tidak sah;15.Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan para Tergugat yangberusaha untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap diriPenggugat yang menjadi objek gugatan dinyatakan batal atau tidak sah,maka beralasan hukum apabila para Tergugat diperintahkan untuksegera mencabut dan membatalkan semua suratsurat yang berkenaandengan upaya pergantian Antar Waktu (PAW) tehadap Penggugat;Hal. 5 dari 21

Bahwa menurut saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yang disumpah yaituH.Wahyudi pihak Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mengetahi kalauProses Penggantian Antar Waktu (PAW) telah berjalan dan baru diketahui setelah saksi memberi tahu setelah mendengarnya secara tidakHal. 13 dari 21 hal Put.

Berliana Kartakusumah itu adalah menjadiresiko dari seseorang yang akan di PAW itu sendiri;.

PBR Propinsi SumateraSelatan; Perihal: Rekomendasi PenggantianAntarWaktu (PAW) Anggota DPRD KabupatenLahat Atas Nama Jalaludin kepada Sdr.

Surat Nomor: 105/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal:Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Sdr. ALGUN ASDIANTO Kepada Sdrl.Defie Risthy R;c. Surat Nomor: 106/B/DPCPBRLHT/V/2012 tertanggal12 Jumadil akhir 1433/03 Mei 2012; Perihal:Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Lahat Sdr.

Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat di bahas dalamRapat pengurus Harian Dewan Pimpinan Partaisesuai tingkatannya yang khusus di adakan untukitu ;4.

;

Antar Waktu (PAW)terhadap diri Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;16.

surat dari Tergugatl, Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011, tanggal 15 Oktober2011 tentang Pemberitahuan PergantianAntar Waktu (PAW), dan Tergugatllltentang Persetujuan Pergantian AntarWaktu).

tindakan TergugatIllmenerbitkan Surat PersetujuanPergantian Antar Waktu (PAW), dengansurat tanggal 14 Oktober 2011, Nomor1401/IN/DPP/X/2011, kepada Tergugatl,menyangkut terhadap diri Penggugat/Lazuardi, SE. sebagai PerbuatanMelawan Hukum;Menyatakan Surat Pemberitahuan dariTergugatl Nomor 165/IN/DPC26.03/Xx/2011, tentang Tindakan danPemberitahuan Pergantian Antar Waktu(PAW), terhadap diri Penggugat/Lazuardi,SE. sebagai Anggota DPRD Kota Binjaiadalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Menyatakan

Menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkanSurat Pemberitahuan kepada Ketua DPRD Kota Binjaitertanggal 15 Oktober 2011 Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011 tentang Tindakan dan PemberitahuanPergantian Antar Waktu) (PAW) terhadap diriPenggugat/Lazuardi, SE. sebagai Anggota DPRD KotaBinjai dan perbuatan Tergugat Ill yang menerbitkanSurat Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW)dengan surat tanggal 14 Oktober 2011 Nomor 1401/IN/DPP/X/2011 kepada Tergugat menyangkut terhadapdiri Penggugat/Lazuardi SE. adalah

Menyatakan Surat Pemberitahuan dari Tergugat kepada Ketua DPRD Kota Binjai tertanggal 15 Oktober2011 Nomor 165/IN/DPC26.03/X/2011 tentangtindakan dan pemberitahuan Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap diri Penggugat/Lazuardi, SE. sebagaiAnggota DPRD adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;4.

diri;Bahwa saksi belum pernah melihat Rapat Paripurna untuk pergantian anggotadewan;Bahwa sepengetahuan saksi yang mengkaji surat dari partai Gerindra saksitidak tahu;Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait surat PAW atas nama PenggugatDeddy Yulianto;Bahwa saksi mengetahui adanya PAW terhadap Sdr.

Negeri mengenai PAW tersebut adalah yangmenentukan dilaksanakannya PAW, sehingga apabila belum ada KeputusanMenteri Dalam Negeri mengenai PAW terhadap Sdr.

Bangka Belitungdari Partai Gerinda dan PAW Anggota Fraksi Partai GerindraDPRD Kep. Bangka Belitung Atas nama Sdr.

adanya PAW terhadap Sdr.

Deddy Yulianto dan saksi juga ikut menandatangani suratPermohonan PAW tersebut" telah pula bersesuaian pula dengan bukti surat berupaSurat PAW Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:02.004/DPD.GERINDRA/2019 atas nama Sdr.

/DP/015/X1/2013, tanggal 12November 2013, perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Luwu Utara, yang pada101112pokoknya merekomendasikan kepada Tergugat I untuk melakukan pengusulan PAWPara Penggugat sebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa selanjutnya Tergugat I tanpa meneliti secara cermat dan saksamarekomendasi dari Tergugat III tersebut, Tergugat I mengajukan PAW ParaPenggugat sebagai Anggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara,sebagaimana dengan surat DPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 19/DPK

/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25 November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepadaPenggugat I in casu Pilosopis Rusli sebagai Anggota DPRD Luwu Utara dan SuratDPK PDK Kabupaten Luwu Utara Nomor 20/DPK/PDK/LU/XI/2013, tanggal 25November 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah, yang pada pokoknya, mengusulkan PAW kepada Penggugat II incasu Muhammad Ibrahim sebagai Anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa

/DP/015/X1/2013, tanggal 12 November 2013, sebagaimana dengan dalil ke6 di atas,ditandatangani oleh saudara Rafiuddin Hamarung selaku Wakil Ketua DewanPertimbangan PDK, padahal usulan pemberhentian sebagai anggota PDK danpengusulan PAW terhadap anggota DPRD harus ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPN, sehingga dengan demikian surat tersebut cacat hukum dan tidakdapat dijadikan dasar untuk mengajukan Pengusulan PAW terhadap Para Penggugatsebagai anggota DPRD Luwu Utara;Bahwa pemberhentian Para

Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten dan Kota dari PDK;e Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/DPDPN/O1/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Edaran tentang PAW anggota DPRD;f Kebijakan Partai sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor PDK/A/KDP/ 03/VII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang Penegasan Proses PAW AnggotaDPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari PDK;Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seharusnya sadar akanperbuatan hukum yang dilakukan beserta segala

PAW) terhadap Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaianggota DPRD Luwu Utara kepada Ketua DPRD Luwu Utara sebagaimana denganbukti P.3, tidak disertai dengan alasanalasan yang sah dan tidak sesuai denganHal. 11 dari 15 hal.

Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2017, Surat Nomor : 02/MP/8/2017Mahkamah Partai telah Mengklarifikasi Kepada Pimpinan DPRDKabupaten Gowa di Sungguminasa dan agar segera melaksanakanusulan PAW dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, namunTergugat tetap tidak melaksanakan PAW sesuai Amanat yang disampaikan oleh Partai Politik atas nama Mahkamah Partai Demokrat.11.

terhadap ANDI LUKMAN, MM., malah tidak menghendaki untukdilakukan PAW terhadap yang bersangkutan.

Untuk itu, sangatlah keliru jikaJudex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa malah menyalahkanTergugat serta membebankan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat atastidak dilaksanakannya PAW terhadap ANDI LUKMAN, MM., sementara tidakdapat dilakukannya PAW terhadap yang bersangkutan karenaDewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa selaku pihakyang berwenang mengusulkan PAW tidak menghendaki untuk dilakukan PAWterhadap kadernya tersebut;KEBERATAN KEEMPAT:Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa

Bahwa putusan pengadilan negri Ssungguminasa yang dimohonkanbanding tersebut sudah benar karena Tergugat/Pembanding selaku pribadiberusaha menghalangi proses PAW atas nama Penggugat/Terbandingwalaupun sudah diputuskan dalam rapat pimpinan tetapiHlm 22 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mkstergugat/pembanding tetap tidak melakukan tindakan dan tidak melanjutiproses PAW tersebut;ll.

Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2017, Surat Nomor : 02/MP/8/2017Mahkamah Partai telah Mengklarifikasi Kepada Pimpinan DPRDKabupaten Gowa di Sungguminasa dan agar segera melaksanakanusulan PAW dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, namunTergugat tetap tidak melaksanakan PAW sesuai Amanat yang disampaikan oleh Partai Politik atas nama Mahkamah Partai Demokrat.3.

Bahwa ketidak jelasan Gugatan Penggugat terlinat dengan tidak memintaatau mencantumkan, baik dalam Posita maupun Petitum agar Penggugatdinyatakan sebagai Pengganti PAW yang sah menurut Hukum ;6.

Karenanya tidak ada yang salahdengan Surat Tergugat I tersebut ;Bahwa selain itu, Surat Tergugat diatas juga tidak menyebutkan siapa yangakan mengganti dalam Proses PAW Sdri. DERWANA FARMEI GOLLES JN.Tergugat sesuai mekanisme meminta Tergugat II untuk memproses siapacalon pengganti PAW. Penyebutan nama Pengganti dalam PAW Sari.DERWANA FARMEI GOLLES JN kepada Sdri.

JN yang mengundurkan diri Karena pindah partaidengan surat Nomor : 41/HM.03.5SD6303/KpuKab/I/2019 tanggal 22Januari 2019 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPI.2.

Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Partai PKPIdapat diketahui bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan PAW anggotaDPRD Kabupaten Banjar an.

Bahwa berdasarkan uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukumPerbuatan yang mengusulkan PAW Anggota DPRD Kabupaten Banjar dariPartai PKP Indonesia dan Tergugat Il yang mengajukan nama PAW AnggotaDPRD Kabupaten Banjar dari Sdri Derwana Farmei Golles.JN kepada sdriAPRIANA, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum; Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 23 dari 4056.

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrdPendidikanPekerjaanTempat Tinggal5.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggalTempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggallsTempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal8.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal: SLTA: Mengurus Rumah Tangga: Gampong Manyang Lancok, Kec.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd9.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal10.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal11.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat Tinggal12.Tempat/ Tgl. LahirPendidikanPekerjaanTempat TinggalNama : Marwan Bin Abdullah Ahmad: Manyang Lancok, 18 November 1978: SLTA: Pedagang: Gampong Manyang Lancok, Kec.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrdDaerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli karena sakit. Dengan meninggalkanAhli Waris sebagai berikut;Faudhiah Binti M.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa semasa hidupnya Alm. Abdullah Ahmad adalah sebagai PegawaiNegeri Sipil dan beliau ada pinjaman di Bank Mandiri KCP Ulee Gleedengan menggadaikan SK yang belum diambil ; Bahwa keperluan mengambil SK tersebut para Pemohon perlupenetapan ahli waris dari Mahkamah Syariyah Meureudu ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrdSalinan yang sama dengan bunyi aslinya. Diberikan untukdan atas nama permintaan para Pemohon.Meureudu, 15 Mei 2019Panitera Mahkamah Syariyah Meureudu,Badriyah. SH. MHHal 15 dari 15 hal. PAW Nomor 27/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiBeureuneun dengan nomor Rekening 08102410128805 atas namaFitri Irmayani;4.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1107KM110320190004 atasnama Fittri Irmayani tertanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pidieber materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tandaP6;7.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan paraPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;Menimbang bahwa para Pemohon telah dipanggil secarasah dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadappanggilan mana para Pemohon hadir dipersidangan secarainperson, halmana sesuai dengan maksud pasal 145 R.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiBahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi buku kutipan aktaNikah atas nama P1) adalah merupakan bukti bahwaPemohon 1 adalah suami sah dari alm.

PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.SgiA. Biaya RedaksSi..............ccccceseseeeeeeeeeeees Rp. 10.000,5. Biaya mMaterail............... eee e sees e sees ee eees Rp. 6.000,ribu rupiah)Hal 14 dari 15 hal. Pen. PAW No. 120/Pdt.P/2019/Ms.Sgi

para Tergugat untuk menghentikan sementarawaktu proses PAW yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat darikeanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow periode 20042009sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini yang berkekuatan hukumtetap.DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan secara hukum bahwa Permohonan Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimohonkan oleh Tergugat agar keanggotaan Penggugatselaku anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow digantikan olehTurut Tergugat adalah tidak sah dan tidak berdasar pada hukum.3. Menghukum kepada para Tergugat untuk menghentikan proses PergantianAntar Waktu terhadap Penggugat.Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 886 K/Pdt.Sus/20094. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusanperkara ini.5.

Gubernur Sulut itusangat tidak beralasan/keliru/salah karena Tergugat 5 Gubernur Sulutsampai dengan gugatan oleh Penggugat didaftarkan di Pengadilan NegeriKotamobagu Tergugat 5 yakni Gubernur Sulut belum menerbitkan Suratsurat apapun yang berkaitan dengan proses Pergantian Antar Waktu(PAW) yang dimaksud oleh Penggugat.3.

Bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dari Penggugat kepadaTurut Tergugat di awali dan internal Partai Politik yaitu Partai Peloporsehingga menurut hemat Tergugat 5 dan kiranya Hakim sependapatbahwa sengketa dimaksud adalah sengketa Internal Partai Politik, makaadalah berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim menolak memeriksaperkara ini karena Pengadilan tidak berwenang berdasarkan EdaranMahkamah Agung R.

Bahwa kasus a quo adalah sengketa proses Penggantian Antar Waktu(PAW) dari Penggugat (Termohon Kasasi) kepada Turut Tergugat yangberkaitan dengan keputusan dari DPP dan DPD Partai Politik (PartaiPelopor) untuk pengusulan dan proses PAW ;2.

PAW Nomor : 0020/Pdt.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd4. Pemohon IV (Anak Kandung/Pemohon IV)5. Pemohon V (Anak Kandung/Pemohon V)6. PEMOHON VI (Ayah Kandung/Pemohon VI)5.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd3.2. Pemohon Il (Anak Kandung)3.3. Pemohon Ill (Anak Kandung)3.4. Pemohon IV (Anak Kandung)3.5. Pemohon V (Anak Kandung)3.6. PEMOHON VI (Ayah Kandung Almarhum)4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.5.

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 94/2009/RB/I/2017, An.PEMOHON VI, tertanggal 03 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh KeuchikGampong Xxx. Kecamatan Xxx. Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya olehKetua Majelis Hakim diberi kode P.2 ;3. .

PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrdPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses :Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 200. 000,Biaya redaksi Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0020/Pdt.P/2017/MSMrd

PAW Nomor : 0015/Pdt. P/2017/MsMrd3. NamaTmpt/TglLahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamat. NamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamat. NamaTmpt/Tgl LahirAgamaPendidikanPekerjaanAlamatPEMOHON III.Xxx 15071973.Islam.SMEA.Wiraswasta.Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Pidie Jaya..Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ;PEMOHON IV.Medan 05 Agustus 1975.Islam.STM.Anggota TNI.Jalan Alamanda Gg.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd6. NamaTempat/Tgl Lah :AgamaPendidikanPekerjaanAlamatPEMOHON VI.Xxx 25051987.Islam.SMA.Anggota POLRI.Gampong Xxx Kecamatan Xxx, KabupatenPidie Jaya.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdsurat permohonan hanya ditanda tangani oleh Pemohon , Ill danPemohon V saja.. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Muhammad binWalad yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUAKecamatan Xxx pada tanggal 29 Juli 1971 sesuai dengan SuratKeterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Xxx nomor K.18/Pw.01/271/1994, tanggal 23 Juli 1994..

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdAceh. Kabupaten Pidie Jaya, telah dinazegelin oleh Pegawai Pos dandilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syariyah Xxx kemudian dicocokkandengan aslinya dan terbukti cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakimdiberi kode P.3 ;4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 163/203/MB/02016, tanggal01 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Xxx, dan diberikode P.4 ;5.

PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrdDra. Rubaiyah M. Syauqi. SHI. SH. MHMuzhirul haq. SAgPanitera PenggantiDrs. A. MuthalibPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 150. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.241.000, (dua ratus empat puluh satu riburupiah) ;Hal 14 dari 14 hal. PAW Nomor : 0015/Pdt.P/2017/MSMrd