PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MsMrdKabupaten Pidie.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdRanie Sayulina. SHI. SKHPanitera Pengganti Rinaldi. SHIPerincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 390. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000.Jumlah : Rp.481.000, (empat ratus delapan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Muhammad Sukri adalahagama Islam;Hal. 5 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa agama yang dianut oleh istri, anakanak dan saudarasaudara Drs.Muhammad Sukri, adalah agama Islam;Bahwa anak almarhum Drs. Muhammad Sukri bin Ambo Gau yang bernamaAfiqah Dzatur Reski masih dibawah umur;Bahwa ibu dari Afiqah Dzatur Reski, yang masih dibawah umur yang bernamaKartini binti H. M. Rafi masih hidup;Bahwa anak almarhum Drs.

Muhammad Sukri, bapaknya bernama AmboGau dan ibunya bernama Indo Banri terlebih dahulum meninggal dunia;Hal. 6 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah beristeri selainKartini, S.Pd;Bahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah bercerai dengnanKartini, S.Pd ;Bahwa agama yang dianut semasa hidup Drs.

Muhammad Sukri,adalah agama Islam, begitupula dengan saudarasaudaranya;Hal. 10 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg Bahwa meninggalnya Drs. Muhammad Sukri karena sakit, bukan ulah dari istridan anakanaknya. Bahwa kedua anak almarhum Drs. Muhammad Sukri, masih di bawah umursedangkan ibu dari Annissa Disa Putri sudah meninggal lebih dahulu dansaudara almarhum bernama ST.

Rahmah binti Ambo Gau (Saudara)yn oa fF WNHal. 13 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Drs. Muhammad Suktri.4. Menetapkan Kartini binti H. M. Rafi sebagai wali dari Afiqah Dzatur Reskibinti Drs. Muhammad Sukri dan ST. Rahma binti Ambo Gau sebagai walidari Annisa Disa Putri binti Drs. Muhammad Sukri;5.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg

all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapenetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atasperkara permohonan yang diajukan oleh:Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang, tempat tanggal lahir Bulu, 10September 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantidak ada, bertempat kediaman Jin.

Bahwa anak pertama Besse Rahmaniar A lahir pada tanggal 28 Agustus 1997(19 Tahun lebih), dan anak kedua Baso Rahmat Fajar lahir pada tanggal 120Oktober 2001 (16 Tahun lebih), sehingga kedua anak tersebut belumHal. 1 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skgmencapai umur 21 tahun (belum cukup umur) untuk bertindak hukum, makaPemohon juga memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yangmasih di bawah umur.Bahwa Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg.

Saksisaksi :Hal. 3 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA SkgSaksi kesatu Sri Agustina binti Caco, umur 43 tahun, agama Islam, PendidikanSD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Ninnong No.62,Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupudua kali dengan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhumH.

Mamase telah meninggal duniapada hari Kamis, 15 Maret 2018;Hal. 8 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg3. Menetapkan sebagai berikut :1. Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang (istri);2. Besse Rahmaniar A binti H. Achmad, B.Sc (anak);3. Baso Rahmat Fajar bin H. Achmad, B.Sc (anak);adalah ahli waris almarhum H. Achmad, B.Sc.4.

Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg

Bahwa tanpa setahu penggugat, beberapa orangpengurus DPC PBR Kabupaten Nagan Raya pada tanggal18 September 2008 telah membuat rapat denganmengambil kesimpulan penggugat telah melanggar AD/ART partai dan harus dilakukan penggantian antar waktu(PAW).

Bahwa pengajuan PAW oleh tergugat berdasarkan suratnomor. 31/DPCPBR/NR/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008adalah tidak sah karena telah mendahului surat recallingyang dibuat oleh tergugat dengan nomor. 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008. Seharusnyamenurut ketentuan, tergugat harus mengajukan recallingdulu, baru kemudian mengajukan PAW. Maka dengandemikian jelas, ini semua adalah trik dan permainankotor yang dilakoni oleh tergugat.

Menyatakan pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW)penggugat belum dapat dilakukan sebelum adanyaputusan tetap (incrach) perkara ini;7.

Foto copy tanpa aslinya, surat DewanPimpinan Pusat Partai Bintang ReformasiNomor: 440/A/DPPPBR/X/2008 tanggal 10Oktober 2008, tentang rekomendasipengganti antar waktu (PAW) H. Chairil Anwarkepada Ir. Said Sabaruddin, setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda Surat P. 4;.

Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 14Oktober 2008 Nomor: 31/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengganti antar waktu(PAW), setelah diteliti bermaterai cukupdiberi tanda P.5.. Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 31Oktober 2008 Nomor: 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengesahan recalling sdr.

Anggaran Dasar Tidak mengatur dan tidakmemberi wewenang pada Pengurus PAW untuk mewakili Koperasi melakukantindakan di dalam dan di luar Pengadilan.

Mencermati maknayang terkandung dalam pasal ini maka Pengurus PAW Primkoppol resta Madiundalam mengajukan gugatan jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksuddalam pasal tersebut yaitu Pengurus PAW dalam melakukan tindakan danupaya yang di atasnamakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasiPrimkoppolresta (yaitu dalam mengajukan gugatan perkara a quo) tidakmenunjukkan adanya kesesuaian dengan rapat anggota.

Mencermati maknayang terkandung dalam pasal ini maka Pengurus PAW Primkoppol resta Madiundalam mengajukan gugatan jelasjelas tidak sesuai dengan apa yang dimaksuddalam pasal tersebut yaitu Pengurus PAW dalam melakukan tindakan dan upayayang di atasnamakan bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasiPrimkoppolresta (yaitu dalam mengajukan gugatan perkara a quo) tidakmenunjukkan adanya kesesuaian dengan rapat anggota.

Meskipunsebagai PAW (Pengganti Antar Waktu) tetapi statusnya tetap sebagaiPengurus, juga mempunyai hakhak dan kewajiban sebagai mana diaturdalam ketentuan tersebut diatas.a.

Sebagai pihakyang diberikan kewenangan penerbitan keputusan pengesahan PAW, Gubernur memilikikewajiban memastikan bahwa usulan PAW tersebut tidak terdapat cacat yuridis, yakniterkait kelengkapan berkas, kebenaran dan keabsahan berkas serta prosedur usulansebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

Terkait dengan kekuranganusulan PAW tersebut, maka Gubernur dapat mengembalikan berkas usulan PAW dengancatatan kekurangan yang ada (vide Keterangan Saksi Tergugat Dewa Putu Mantera);Bahwa memang benar perwujudan kehendak Gubernur dalam menerbitkankeputusan pengesahan PAW tidak sampai kepada mengubah usulan, yang artinyaGubernur tidak memiliki kehendak penuh untuk menentukan siapa yang diusulkan PAWserta alasanalasan untuk memberhentikan antar waktu.

Gubernur juga hanya bersifatpasif dan menunggu, yakni hanya akan memproses jika terdapat usulan pengesahan PAWdari Ketua DPRD melalui Bupati/Walikota, dan sebaliknya tidak akan memproses jikatidak terdapat usulan PAW.

Pelaksana Penelitian Admmistrasi PAW Provinsi Bali, panitia tidak mendapatiadanya surat usulan PAW dari pimpinan Partai PNBK Kabupaten Klungkung,hanyasurat Pengunduran diri Penggugat(vide bukti T1 dan keterangan Saksi Dewa PutuMantera) ; = 22 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnbahwa berdasarkan berita acara kelengkapan administrasi PAW tersebut kemudianGubernur Bali menerbitkan keputusan pengesahan pemberhentian antar waktuPenggugat tertanggal 18 Juli 2013 ;bahwa pada tanggal 31

DPC) PNBK Indonesia Kabupaten tanggal 11 April 2013 perihal Jawaban DPPPNBK Indonesia dan ucapan terima kasih menurut Majelis Hakim surat tersebut bukanmerupakan surat usulan PAW dari partai PNBK Indonesia melainkan berupa ucapanterima kasih partai kepada Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap bukti T 6 berupa berita acara hasil kelengkapanadministrasi PAW atas nama Penggugat yang di dalamnya pada pokoknya menyatakanbahwa kelengkapan berkas administrasi PAW atas nama Penggugat (komang Sumajaya)dinyatakan

ke Tergugat ;Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Pat.G/2018/PN Tte10.11.Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Ill tertanggal 138 September 2018tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab.

Halbar bernomor : B.2021/GOLKAR/X/2018 tertanggal 9Oktober 2018;Bahwa dalam mengeluarkan surat Persetujuan PAW Anggota DPRDKab.HalBar tersebut, Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratPemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar maupunpencabutan KTA, akan tetapi hanya menyetujui PAW Anggota DPRDKab.

Halbar ;Bahwa atas dasar surat persetujuan tersebut, Tergugat Il pada tanggal12 Oktober 2018 telah mengeluarkan surat nomor : 1.187/DPDGOLKAR/MU/X/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua danSekretaris perihal INSTRUKSI PAW Anggota DPRD, surat mana telahmenginstruksikan kepada Tergugat Ill untuk segera melaksanakanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Setelah melakukan verifikasicalon PAW, Tergugat IV kemudian menindaklanjuti pengusulan PAW keTurut Tergugat Il dan oleh Turut Tergugat II dikeluarkan surat No.69/HkmOrgs/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang PenyampaianUsulan PAW Anggota DPRD Kab.

Menyatakan Surat dari Tergugat Ill tertanggal 13 September 2018, No.018/DPD GOLKARHB/IX/2018 perihal Usulan PemberhentianKeanggotaan Partai Golkar dan PAW ke Tergugat adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar ;4. Menyatakan surat dari Tergugat No : B.2021/GOLKAR/X/2018tertanggal 9 Oktober 2018 tentang surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab. Halbar adalah tidak tidak sah dan batal demi hukum;5.

Muksana Zulfia Binti Mukhlis, Tempat/Tanggal lahirMeureudu / 02021986, agama :Islampekerjaan Bidan,Pendidikan :DIII,Alamat :JlJeurat Timoh Dusun DamaiGampong Pango Deah, Kecamatan UleeKareng,Kota Banda Aceh, sebagai PemohonIl;Hal 1 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi3. Muksa Chandra Yangsah Bin Mukhlis, Tempat/Tanggallahir :Suka Jaya / 16011991,agama:Islam,Pekerjaan Mahasiswa Pendidikan :DIII,Alamat :Gampong Suka Jaya, KecamatanMuara Tiga, Kabupaten Pidie, sebagaiPemohon III;4.

Muksa Irawansah, S.H.I Bin Mukhlis;Hal 2 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi1.2. Muksana Zulfia Binti Mukhlis;1.3. Muksa Chandra Yangsah Bin Mukhlis;1.4. Ade Sity Zhahara Binti Mukhlis;. Bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2018 telah meninggal duniaSuami Sapiah Binti Abdul Gani, yang bernama Mukhlis TUsman di Makkah Arab Saudi, dengan meninggalkan ahliwarisnya :2.1. Sapiah Binti Abdul Gani (Isteri);2.2. Muksa Irawansah, S.H.I Bin Mukhlis (Anak LakilakiKandung);2.3.

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uangtabungan atas nama Mukhlis T Usman pada Bank tersebutdiatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut denganAlmarhum Mukhlis T Usman;Berdasarkan alasanalasan yang telah Pemohonkemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepadaHal 3 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgiBapak Ketua Mahkamah Syariyah Sigli kiranya dapatmemeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagaiberikut

SaidSafnizar, SH., MH masingmasing sebagai Hakimanggota,penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis HakimHal 6 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgididampingi oleh hakimhakim anggota yang turut bersidangtersebut, dibantu oleh Izwar Ibrahim, Lc., LLM sebagaiPanitera pengganti dengan dihadiri oleh ParaPemohon/kuasanya;Ketua MajelisDrs. A. Aziz, SH., MH.Hakim anggota HakimanggotaDrs. Said Safnizar, SH., MH Drs. Ramli,.

(seratus tujuh puluh enamribu rupiah)Hal 7 dari 6 hal.PenCabut PAW No. 278/Pdt.P/2018/MsSgi

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIll/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdSeBahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. Xxx (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon I, Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon Ill sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebih dahulu meninggal dunaa ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim Anggota Ketua MajelisPanitera Pengganti XXXPerincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (Seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan

Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Hamid Metemempunyai Tabungan Tapemda dengan nomor Rekening 100201Hal. 2 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skg0000285421 dan Tabungan Tampan dengan nomor Rekening 1002080000003851 di Bank Sulselbar dan sehingga ahli Waris ingin mengambiluang tersebut namun pihak Bank menolak tanpa ada penetapan ahli warisdari pengadilan Agama;6.

Hamid Mete bukan karenaulah istri, anakanaknya, tetapi karena sakit;Hal. 4 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidupnya Hariyanto Hamid bin Drs. Hamid Mete satu kalimenikah, yaitu perempuan bernama Hildayani binti Paddupai;Bahwa dari pernikahan Hariyanto Hamid bin Drs.

Hamid Mete tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksudPasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;Hal. 9 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA SkgMenimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli warisadalah untuk mengurus pencairan tabungan Tapemda almarhum HariyantoHamid bin Drs.

Makka A.masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutHal. 10 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skgdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eviyani,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.Hakim Anggota,Drs. H. Asri, M.H.Drs. H. Makka A.Ketua Majelis,Dra. Hj.

Hasniati D, M.H.Panitera Pengganti, Eviyani, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skg

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

Remon Simatupang,M.Sc, dan Surat Tergugat dengan Nomor 006 /DPCPB/KM/III/2011 tertanggal 17Maret 2011 perihal atas Pemberitahuan Pergantian Antar Waktu ( PAW ), dalamrangka melakukan rapat internal Partai Buruh untuk dilakukan secaramusyawarah dan mufakat ;Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan keberatannya atas terbitnya SuratTergugat Nomor 006 /DPCPB/KM/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihalPemberitahuan Pergantian Antar Waktu ( PAW ) yang diterima Penggugat sendiripada tanggal 21 Maret 2011

Menyatakan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Medan Nomor 006/DPCPB/KMIIII/2011 tertanggal 17 Maret 2011 perihal ; Pemberitahuan PergantianAntar Waktu ( PAW ) Yo Surat dari Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Partai BuruhKota Medan Nomor : 01/DPCPB/KM/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal :Mohon memproses pergantian antar waktu ( PAW ) dari Sdr Ir. Remon Simatupang,M.Sc kepada Ir. Juliaman Damanik sebagai anggota DPRD Kota Medan dari PartaiBuruh tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;6.

Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tanda Bukti P18 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Timur Nomor : 1st/PRPB/IV/2011 tanggal 18 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPermintaan Peninjauan Kembali PAW Ir. Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnyadiberi tanda Bukti P19 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Deli Nomor : 001/PR PB/IV/2011 tanggal 20 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPeninjauan Kembali PAW Ir.

Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tandaBukti P20 ;Fotocopy Surat Pimpinan Ranting Partai Buruh Medan Helvetia Nomor : 001/PR PB/IV/2011 tanggal 19 April 2011 perihal : Permintaan Pencabutan dan atauPeninjauan Kembali PAW Ir.

Remon Simatupang, M.Sc, selanjutnya diberi tandaBukti P21 ;Fotocopy Surat Pengurus Komisariat Partai Buruh kelurahan pecan LabuhanKecamatan Medan Labuhan Nomor : 001/PkPB/IV/2011 tanggal 18 April 2011perihal : Permintaan Pencabutan dan atau Peninjauan Kembali PAW Ir. Remon Simatupang, selanjutnya diberi tanda Bukti P22 ;Asli Surat Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Buruh Kamiparho KSBSI KotaMedan tanggal 21 April 2011 Perihal : Dukungan dan Permintaan PeninjauanKembali PAW Ir.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdBahwa almh HJ.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd Bahwa Hj. Siti Maryam merupakan adik kandung dari ayah para Pemohonyang bernama Zainal Abidin dan M. Daud dan Hj. Siti Maryam tidakmempunyai anak ; Bahwa, Hj. Siti Maryam meninggal dunia 4 bulan yang lalu karena sakit, dansepengetahuan Saksi Almrh Hj.

PAW Nomor 0460/Pdt.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, membuktikanbahwa Hj.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perinal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

14/Pdt.G/2011/PAW

) terhadap diriPenggugat tanpa alasan yang jelas;Bahwa anggota DPRD hanya dapat dilakukan PAW bila yang bersangkutanmeninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukanperbuatan pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun ke atas dan telahberkekuatan hukum tetap dan semua rujukan aturan tersebut tidak ada yangdilanggar oleh Penggugat;Halaman 2 dari 15 hal.

terhadap Penggugat adalah tidaksah dan melawan hukum;Bahwa karena pengajuan PAW terhadap Penggugat cacat hukum makaPenggugat meminta kepada Tergugat Ill, IV, V dan VI tidak memprosespermintaan PAW yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II terhadapdiri Penggugat;Bahwa karena tindakan Tergugat dan Tergugat II yang mengajukan PAWterhadap Penggugat diawali dengan perbuatan melawan hukum oleh karenaitu permohonan Tergugat dan Tergugat II untuk melakukan pergantianantar waktu adalah tidak sah dan cacat

hukum;Bahwa karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana yangdiancam dengan hukuman di atas 5 (lima) tahun oleh karena itu Penggugattidak bisa dilakukan pergantian antar waktu (PAW) oleh Partai AmanatNasional;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar memberi putusan sebagai berikut:1.2.5.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menolak permintaan PAW yang diajukan Tergugat danTergugat II;.

Nomor 1387 K/Pdt.SusParpol/2017 Menyatakan menolak permintaan pergantian antarwaktu (PAW) yangdiajukan Tergugat dan Tergugat II; Menghukum Tergugat Ill, IV, V, dan VI untuk tidak melanjutkan prosespergantian antarwaktu (PAW) terhadap Penggugat; Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar ongkos perkarasecara tanggung renteng sejumlah Rp1.886.000,00 (satu juta delapan ratusdelapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa

Bahwa Pemberhentian Penggugat/Termohon Kasasi dari keanggotaanPatrai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan Keputusan Nomor:PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 PAN/A/Kpts/KUSJ/030/VIII/2014 yangditindak lanjuti dengan pengusulan PAW adalah beralasan hukum;b. Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah diundang secara patut olehDPD PAN (Tergugat I/Pemohon Kasasi) namun Penggugat/TermohonKasasi tidak pernah datang dan hal tersebut menunjukan sikapmembangkang terhadap partai;c.

Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPW PartaiSIRA Kabupaten Aceh Utara dalam membuat dan menanda tangani suratusulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara periode20092014 dan turut diketahui oleh Tergugat adalah tidak benar dantidak sah menurut hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill serta Tergugat yangmembuat dan menandatangani surat usulan PAW terhadap Penggugatsebagai Anggota DPRK Aceh Utara periode 20092014 adalah sebagaiperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat

Aceh Utara) ikut menjadiTergugat dalam perkara a quo dan memang berdasarkan fakta hukumTergugat V belum melakukan perbuatan hukum apapun terhadapproses PAW Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara pada saatgugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;.

Taleb, SE ) kepada Tergugat IV untuk tidakmenindaklanjuti pengantian antar waktu (PAW) terhadap diriPenggugat, dan berdasarkan bukti yang telah diterima Tergugat IV atasusulan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat dalampermasalahan tersebut Tergugat IV telah menerima salinan surat dariDewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA secara tertulis yang ditujukankepada DPRK ACEH UTARA Nomor 02/EKS/DPWAU/XII/2012Tanggal 04 Desember 2012 Perihal Penggajuan Pemberhentian danPenetapan PAW (Penggantian Antar

(Husaini Musa)sebagai Pengganti antar waktu;Permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauanInternal Partai SIRA, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW)kader Partai SIRA merupakan wewenang Internal Partai SIRA yangharus diselesaikan di tingkat Internal Partai SIRA dan tidak perlumelibatkan Tergugat IV sama sekali;Hal. 9 dari 19 hal Put. Nomor 485 K/Padt.SusParpol/20133.

Tentang Pemberhentian/Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat Sebagai Anggota Dpr Kabupaten Aceh Utara periode20092014.1.

Majene. karena usulan PAW Penggugat sudah berproses di DPRDMajene maka menurut hemat Tergugat 1 dan Tergugat 2 DPRD Majenepatut ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini.

Majene yangmempertegas tidak ada Pergantian Antar Waktu(PAW), surattersebut tidak sah adanya karena yang menandatangani surattersebut adalah M.

Majene atas Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab.

MAJENE NOMOR : 017/DPCPPNUI/MN/IX/2013 TANGGAL 19092013 PERIHAL PENEGASAPROSES PAW DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua/PIMPINAN DPRDKAB. MAJENE, tertanggal 19 September 2013, ditandatangani olehHAMASAN selaku Ketua dan ASRUDDIN selaku Sekretaris, T1.220;2421.Foto Copy SURAT Ketua DPRD KAB. MAJENE NOMOR : 323/DPRD/XII/2013TANGGAL 18122013 PERIHAL USULAN PAW ANGGOTADPRD KAB.

Majene tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat , danoleh karena surat itu DPRD Kab. Majene telah menindaklanjuti denganmenyurati Bupati Majene perihal usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene, danoleh karena itu Pula DPRD Majene patut ditarik sebagai pihak dalam perkaraini;Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa DPRD Kab.

atau surat kesalahan/pelanggaran;Bahwa bilapun Penggugat mendapatkan sanksi atas suatu kesalahan ataupelanggaran yang berat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, makaberdasarkan ketentuan Pasal 19 point (a) Anggaran Dasar Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan mengenai sanksi maka Penggugat haruslahmenerima peringatan terlebih dahulu;Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangandengan Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember2012 perihal Persetujuan PAW

No. 465 K/Pdt.SusParpol/2013Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDKI Jakarta, periode 20092014, hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan

(Pergantian Antar Waktu) dan digantikan oleh Prasetyo Edi Marsudi, S.Hberdasarkan surat DPP PDIP Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12Desember 2012 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh TermohonKasasi I dan Termohon Kasasi IT;Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut dilakukan tanpa alasan yangjelas dan dilakukan tanpa prosedur yang benar serta bertentangan denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2010, Bab

IItentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi,Khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) serta ayat (2)huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (f), huruf (g) dan huruf (i);Bahwa untuk mencari keadilan dan penyelesaian atas permasalahanPergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Pemohon Kasasi (d/h Penggugat)yang dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku tersebut, Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) mengirimkan surattertanggal

Oleh karena hanya mengenaipenggunaan hak bertanya untuk memperoleh penjelasan PAW atas dirinya,maka belum memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sebagai situasi dan kondisiyang harus dinilai bahwa telah terjadi perselisihan internal PDIP antaraPenggugat disatu pihak dengan PDIP maupun DPD DKI Jakarta yangmemerlukan penyelesaian secara internal partai seperti diamanatkan Pasal 32ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011;Menimbang bahwa sekiranya Penggugat keberatan akan PAW atasdirinya