berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,yang melakukanpercobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukanperbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negaraterhadapsaksi ARDIANSYAH (selaku Ketua Panitia Pekan OlahragaPenyandang Cacat (PORPC) dan saksiTAUFIEQ SUSANTO selakuBendahara Panitia Olahraga Penyandang Cacat (PORPC) (yangperkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Tipikor

Dalam putusannya, Mahkamahmenilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsurmerugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanyaakibat (delik materil).

Menurutnya Ahli bekerjahanya bersumber pada pemberi data dalam hal ini pihak Kantor KejaksaanTinggi Kalimantan Timur tanpa melakukan croscek and balance.Bahwa audit seharusnya dilaksanakan secara professional danindependent.Bahwa sifat kerugian negara dalam pasal 3 UU Tipikor harus bersifatactual lose sehingga pemeriksaan kerugian negara tentunya harusakurat.

TPK/2020/PT.SMRUndang No. 31 Tahun 199 jo UndangUndang No 20 Tahun 2001, jika frasaPasal 5 sampai dengan Pasal 14 dinyatakan inkonstitusional.Berdasarkan uraian di atas, memidana pasal 15 Tipikor dalam tindakpidana korupsi, hanya apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut:a.

Hal ini sejalandengan pendapat R Soesilo yang menyatakan bahwa rundingandan pembicaraan belum termasuk dalam pemufakatan meeting ofmindSementara fakta persidangan pertemuan antara saksi Ardiansyah(pelaku) hanya 1(satu pelaku) dengan terdakwa Sunar, terdakwaGumantoro dan terdakwa Arum Kusumastuti hanyalah Percakapandanperbincangan yang hanya diperkenalkan saja, yang tidakdisertai kesepakatan sehingga tidak masuk dalam rumusan delikpasal 15 Tipikor.3.

PRINT 2 / 0.5.22 / Ft.1 / 01 /2015 sejaktanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;4.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Pebruari 2015. No.28/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan 04 MaretHal dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13Pebruari 2015. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN .

Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Pebruari 2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Sby. tentang penujukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120);222225 =Bahwa memperhatikan butir tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwaunsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatanmelawan

Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI,SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAHMAD, SH. MH H.MOESTOFA, SH.MHTITI SANSIWI , SHPANITERA PENGGANTIHj ERNA PUJI LESTARI SH.MH.Hal 63 dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby

., tanggal 04 Juni 2013yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dari KejaksaanNegeri Demak dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 25 Maret 2013 No. 111/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Semarang yangdimintakan banding tersebut; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang dalam

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkanhukum atau melakukan kekeliruan karena terbukti telah membenarkan /menguatkan kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri TipikorSermarang merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidaklayak (onvoldoende gemotiveerd) yaitu hanya membenarkan danmengambil alin pertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpamemberikan pertimbangan seluruh keberatankeberatan dalam memoribanding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa.Hal

Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 6573 (VidePutusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang) khususnya pembuktianunsurunsur Tindak Pidana.Bahwa Pemohon Kasasi/ Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbanganhukum yang salah dalam putusan tersebut, seharusnya pertimbanganhukum dan penerapan unsurunsur dalam dakwaan Primair maupunSubsidiar adalah sebagai berikut:Unsurkesatu (1) setiap orang:Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur "setiaporang" dalam perkara A Quo "terbukti

No. 1863 K/Pid.Sus/2013Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terouka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMATSETYAWATI, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd ttdPROF.DR.H. ABDULLATIF,SH. M.HUM. DR.H.M.

ABDUL WAHAB ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh :Penyidik Polri, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 sampaidengan tanggal 8 Februari 2015;Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2015sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Januari 2015sampai dengan 27 Februari 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 28

Nomor 20/PID.SUSTPK/2015/PT.PBR6 Perpanjangan penahanan kedua oleh Pengadilan TinggiPekanbaru, sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan 27 Juni2015;7 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbarusejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015 ;8 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejaktanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;9 Permohonan perpanjangan penahanan Wakil Ketua PengadilanTinggi

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 20/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 15 September 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu Wipsal, Sm Hk.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

BPRSliyeg;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No.14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31Januari 2012 Nomor : 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. yang dimintakan bandingtersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana kurungan penggantidenda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti

Selain itu, bahwa alasankasasi Jaksa/Penuntut Umum di atas tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP ;Menimbang, bahwa oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum, makaputusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 yang telah menguatkan Putusan PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg., tanggal 31 Januari 2012, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanyapidana kurungan

pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uangpengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana KorupsiBandung No. 14/TIPIKOR/2012/PT.Bdg., tanggal 23 April 2012 dibatalkan, makaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, sebagaimana tertera di bawahini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan

Korupsi, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Indramayu tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi BandungNomor 14/TIPIKOR

Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. O3Februari 2014S/d 22 Februari 2014, dengan Jenis Tahanan Kota .6. Majelis Hakim Tipikor Tidak ditahan ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding PadaPengadilan Tinggi Jayapura Tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I.

tertanggal 10 Agustus2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuaidengan Akta tanda terima memori banding Nomor : 12/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah puladiserahkan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa padaHal 49 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPtanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Risalaah pemberitahuan danpenyerahan memori banding Nomor : 21/Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapuramasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan KetuaHal 52 .Put No: 23/Pid.SusTPK/2015/PT JAPPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor : 23/Pen.Pid,SusTPK/2015/PT JAP tanggal 28 September2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSenin , tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis didampingi HakimHakimAnggota tersebut dan dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG Panitera PenggantiPengadilan

Judex Facti pengadilan tinggi tipikor pada pengadilan tinggi jawa barat telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi. In casu menyatakan Pemohon Kasasi telahmenerima uang dari saksi H.

Nomor 1289 K/Pid.Sus/2017ditingkat pusat maupun di daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat tidakterpenuhi/tidak tercapai;Alasan Keberatan :Judex Factie Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratdi Bandung di dalam putusan Nomor = 1/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.

Usman Effendi, demikian juga JudexFacti Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas A KhususHal. 169 dari 194 hal. Put.

Suherwanto, halaman 300,putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Knusus Bandung No mor57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

TerbandingTerdakwa memohon agar kiranya berkenan Majelis Hakim Agung diMahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasiatas putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 1/TIPIKOR/2017/PT .Bdg. Tanggal 27 Februari 2017 jo.putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas A Khusus BandungNomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaHalaman 26 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputusoleh Pengadilan Tipikor

tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaeral. 22 nne anne nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enceHalaman 30 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkaraperdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi),tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang dibidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutusperkara di bidang kepegawaian karena memang bukankewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amarPutusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukumandisiplin berupa pemberhentian kepada

BahkanPenggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu.Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakanuntuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor denganHalaman 40 dari

Keberatan Penjatuhan HukumanBahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhnkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PIDTIPIKOR/2015/PT.BNA tanggal 14 September 2015, menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa ELFINA binti DJAKFAR N dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun adalah suatu putusan pemidanaan yang terlalu. ringansehingga tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang jelasjelasmerugikan keuangan Negara serta bertentangan dengan rasa keadilanmasyarakat, disamping itu juga

tidak hanya merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, akan tetapi juga telah merupakan pelanggaranterhadap hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, telahmenimbulkan keresahan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat,bangsa dan Negara sehingga telah digolongkan sebagai suatu kejahatanyang luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan secarameluas yaitu harus lebih berat dari tindak pidana lainnya ;Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatunkan olehPengadilan Tinggi/Tipikor

berdaya gunadan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakatumumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telahdilakukannya.> Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untukdiri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagiperbuatannya.Dengan alasanalasan hukum yang telah kami uraikan diatas jelasbahwa putusan yang telah diambil Judex Facti maka berdasarkankebenaran dan keadilan serta yurisprudensi tetap terhadap putusanPengadilan Negeri/Tipikor

Keberatan terhadap Uang PenggantiBahwa jumlah uang pengganti yang diputuskan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Aceh dengan Nomor : 23/PIDTIPIKOR/2015/PT.

Pengadaan PLTMHElelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga MikroHidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengantanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KHal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAPPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan Pengadaan ListrikTenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31 Oktober 2011sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentuantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

PN Jap dan permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patutHal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT JAPkepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 dan permintaanbanding Terdakwa tersebut telah pula diberitahnukan secara seksama dan patut kepadaPenuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkanpekerjaan pabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namunbarang barang tersebut sudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum KabupatenYalimo, atas dasar pemikiran itu Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yangdilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusanPengadilan Tindak Pidana Tipikor

tanggal 21 Januari 2009 perihalPembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Papua beserta lima lembar lampirannya;Dua lembar Surat Nomor: 523/22/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihalPeringatan atas Hasil Temuan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 33/TIPIKOR

perihalPembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPKRIPerwakilan Papua beserta lima lembar lampirannya;14 Dua lembar Surat Nomor: 523/22/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihalPeringatan atas Hasil Temuan BPKRI Perwakilan Provinsi Papua;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;6 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 8/Tipikor

Banding/2013/PT.JPR tanggal 11 Juli2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor: 33/Tipikor/2012/PN.Jpr, tanggal 20 Maret 2013 yangdimintakan banding tersebut;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam keduatingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi

Bahwa Pemohon Kasasi adalah termasuk dalam kategorimasyarakat tidak mampu;2 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pengadilan Klas IA Jayapura karena tidak meneliti berkastuntutan Perkara Nomor: 33/TIPIKOR/2012/PN.JPR Dalam pemeriksaanperkaranya Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan surat hasil auditinspektorat yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti. SuratKeterangan BPK dan KPK yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasibersalah.

SALINANPUTUSANNomor : 1/ PID / TPK/ 2017/ PTTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilanTinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang mermeriksa danmengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat bandingtelah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalam perkara TerdakwaNama Lengkap : AGUS FIRMANSYAH bin NIZOM SIRAJUDDINTempat Lahir : Teluk BetungUmur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 16 Agustus 1970;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal : Jl.

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya telah mengajukan pernyataan banding pada tanggal 23Desember 2016 No.24/Pid.SusTpk/2016/PNTjk., permintaan banding mana olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum pada hari Kamis, 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyatelah mengajukan Memori

Banding tertanggal 23 Desember 2016 yang diterimadi kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 18 Januari 2017 dan memoribanding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum berdasarkan RelaasPenyerahan Memori banding Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk. pada tanggal18 Januari 2017.Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umummengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Januari 2017 dan telahdiserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 1Februari

pemberitahuanmempelajari berkas perkara tanggal 20 Januari 2017;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang,oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 21/TIPIKOR/2016/PT.BDG. tanggal 2Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Singaparna dan Terdakwa ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Mei 2016 Nomor189/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Bdg

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :I.Kekhilafan Hakim dalam Menyebutkan Identitas Pemohon Kasasi(Terdakwa)Di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 21/TIPIKOR

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:21/TIPIKOR/2016/PT.BDG, tanggal 2 Agustus 2016, padapertimbangan hukum halaman 22 oleh Judex Facti seolaholah telahmempertimbangkan selurun keberatan Terdakwa dalam MemoriBanding dan Pelengkap (Memori Banding Tambahan) ;b.

Djisman Samosir, SH, MHpada halaman 109 point pertama, yang mengatakan bahwa : Bahwa kalau bicara gratifikasi, harunya berawalpenjelasan korupsi, karena sebenarnya gratifikasi itumasuk tindak pidana korupsi sebagaimana perubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011, jadi bagaimanapun saksiharus menjelaskan dulu apa yang dimaksud Tipikor, secaragramatikal kata gratifikasi berasal dari Bahasa Inggrisgratification, yaitu pemberian atau membuat seseorangmenjadi senang

Nomor 102 K/Pid.Sus/2017Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 21/TIPIKOR/2016/PT.BDG.,tanggal 2 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 16 Mei 2016 tersebut mengenai pidana kurungan penggantidenda, sehingga berbunyi sebagai berikut;1. Menyatakan Terdakwa dr. H.

PUTUSANNOMOR :725/PID.B/2014/PN.JKT.PST.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub. Industrial Jakarta Pusat yang memeriksadan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :1.Nama lengkap : TAUFIK HIDAY ATTempat lahir : JakartaUmur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Juli 1992Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

PUTUSANNomor 205/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang mengadili perkaraperkara Pidana pada Pengadilan TingkatBanding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaraTerdakwa;Nama lengkap : SUDIRMAN, DT aTempat lahir : Payakumbuh (Sumatera Barat) QRUmur/tanggal lahir : 67 Tahun / 28 September 1949 WYJenis kelamin : Lakilaki LYKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pramuka

tahun20142019;e Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periodetahun 20092014 dan Badan Anggaran DPRDKabupaten Bengkalis Priode tahun 2012;Pendidikan : 1 Pendidikan;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat PerintahPenetapan/Penahanan oleh :1 Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22,Desember 2015;2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2015sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Pebruari2016;4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPerkanbaru, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret2016;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;6 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal

2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;7 Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30Juni 2016;8 Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;9 Pepanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September2016;10 Perpanjangan Mahkamah Agung RI

,MH Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru Nomor: 38/PID.SUSTPK/2016/PT.PBR tanggal 22 Agustus 2016, Putusan mana pada hari dantanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadandidampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantu YUSNIDAR, S.H selakuPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri

No. 2349 K/Pid.Sus/2015Bahwa dalam putusan Pengadilan TIPIKOR Samarinda 206 sampai denganhalaman 210, yang kemudian telah diambil alin dan dijadikan pertimbanganhukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Samarindadipertimbangkan bahwa bilamana dihubungkan dengan perbuatan terdakwadalam kedudukannya yang mempunyai Jabatan sebagai Pejabat PembuatKometmen (PPK) terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana faktafakta hukumdibawah ini : Bahwa

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakanbanding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatunkan atasdiri Terdakwa, yang semula berdasarkan putusan Judex Facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor62/Pid.

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi /Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dendasebesar Rp100.000.000.00,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidanadenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganpengganti selama 3 (tiga) bulan. Bahwa selanjutnya Judex Facti MajelisHakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 62/Pid.

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebutsekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yangsemula berdasarkan putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr.tanggal 19 Maret 2015, Pemohon Kasasi / Terdakwa dihukum denganpidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah ) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan

Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 19Maret 2015 ;Hal. 115 dari 131 hal. Put. No. 2349 K/Pid.Sus/2015MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa Ir.

Terdakwa YohanesYance Mahuze.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09 September 2014sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Oleh Karena itukami memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untukmenolak alasan yang dikemukakan Majelis Hakim pada tingkat pertama.Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ada maka apa yangdikemukakan oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR tidak berdasar dan tidak sesuai denganfakta hukum yang ada oleh karena itu kami selaku Penuntut Umummemohon kepada Majelis Hakim pada tingkat Kasasi untuk menolakdasar hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada tingkatpertama

Mempertimbangkan dengan dijatunkannyapidana kepada YOHANES YANCE MAHUZE kiranya hal tersebut menjadipertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi.Atas uraianuraian inilah kami Penuntut Umum memohon kepada MajelisHakim pada tingkat Kasasi untuk menilai seadiladilnya terhadap segalapertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor:12/TIPIKOR/2014/PN JPR.Bahwa selain alasan Kasasi sebagaimana dijelaskan padauraiansebelumnya, Penuntut Umum mengajukan Kasasi karena alasan bahwacara mengadili

No. 728 K/Pid.Sus/2015pertimbangan yang dimuat dalam putusan Nomor 12/TIPIKOR/2014/PN.JPRtanggal 03 September 2014, atas nama Terdakwa Drs. MARKUS RECKYTEURUPUN dan memeriksa ulang perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusanpidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs.

No. 728 K/Pid.Sus/20155 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Marauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor: 12/TIPIKOR/2014/PNJPR tanggal 09September 2014;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs.

31Desember 2018 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11Januari 2019 dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.Hal. 13 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS44/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks, tertanggal 24 September 2018, kami JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan, telah mempertimbangkanfaktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan padasidang Pengadilan Negeri Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiHal. 18 dari 19 Putusan No.1/PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSMakassar selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakimhakim anggota serta Hj. DARMAWATI, SH.,MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdYANCE BOMBING, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.ttdH.

SHPANITERA PENGGANTISalinan yang sama bunyinya oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh d.t.oPit. PaniteraUSMAN.SHH. SAID SALEM. SH. MH.