Ditemukan 17795 data
20 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan barang bukti berupa :. 10 (sepuluh) lembar surat keterangan ternak yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Boyolali atas nama Kepala DisperindagsarKabupaten Boyolali Kepala UPT Pasar.b. 9 (sembilan) lembar surat kesehatan hewan yang dikeluarkan olehKepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali.Hal. 5 dari 15 hal. Put.
sebagaimana didakwakanoleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Kedua ;Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum ;Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya ;Memerintahkan agar supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanansetelah putusan diucapkan ;Menetapkan barang bukti Penuntut Umum berupa :1. 10 (sepuluh) lembar surat keterangan ternak yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Boyolali atas nama Kepala DisperindagsarKabupaten Boyolali Kepala UPT
28 — 1
terjadiperselisinan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukunlagi dalam berumah tangga;Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mengajukan perceraiandengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran terusmenerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkanlagi; Bahwa Penggugat pada saat ini dalam keadaan tidak mampu untuk diizinkan berpekara secara CumaCuma (Prodeo) berdasarkan SuratKeterangan Tidak Mampu Dinas Sosial Pemerintah Kota SukabumiNo.460/087RSos/UPT
acara yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untukdapat bercerai dengan Tergugat;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapatdidengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan.Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebin dahulu Majelishakim memeriksa permohonan berperkara secara Cumacuma (prodeo) yangdiajukan oleh Penggugat dan sesuai dengan berdasrakan Surat KeteranganTidak Mampu dari Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Sukabumi Nomor :460/2994C/UPT
WINARTI, S. ST
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
178 — 113
Kepala Puskesmas Muara Jawa denganSurat penunjukan Nomor. 440. 824/820/SKRT/2009 telah diangkatmenjadi Kepala UPT.
Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Jawa sesuaidengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/IIl. 1 2077/BKD/2011 ;Bahwa pada tanggal 8 September 2011 Penggugat dilantik menjadiKepala UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Muara Jawa berdasarkanKeputusan Tergugat Nomor. 821.2/III.120177/BKD/2011, lama berkarirsebagai PNS kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun Penggugat belumpemah dijatuhi hukuman disiplin ;Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat mendapatkanbanyak Penghargaan dan Sertifikat dan dapat dikatakan
108 — 37
nama XXXXXXXxX berdasarkanAkta Kelahiran Nomor: 1704LT230920140028, tanggal 23 September2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil xxxxxxXxXxx XXxxX, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4; Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Catin dengan Nomor:440.19/727/PKMTK/KAUR/XI/2020, tanggal 21 November 2020, atas namaXXXXXXXX (anak Para Pemohon) dan XXXXXXXxX (calon istri anak ParaPemohon), yang dikeluarkan oleh UPT
Akta Kelahiran atas nama anakPara Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Pemohon II adalahsuami istri dan memiliki anak yang bernama XXXXXXXxX yang lahir padatanggal 07 Oktober 2002 atau berusia 18 tahun O1 bulan, sehingga belummencapai usia 19 tahun minimum menikah sebagaimana yang diatur dalamPasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh UPT
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
JAMHURI Alias EYI Bin SAHIDIR
81 — 26
Yosianti Alias Defi Binti Syahrir (Alm)dan saksi Jessica Defany Putri Binti Wika Rifani dengan membawa kunci kontaksepeda motor milik saksi korban Defi Yosianti Alias Defi Binti Syahrir (Alm).Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Defi Yosianti Alias Defi Binti Syahrir(Alm) mengalami Iluka lecet dan memar pada bagian betis dan paha kaki sebelahkanan dan tidak bisa sama sekali melakukan aktifitas seharihari, hal ini berdasarkanhasil Visum Et Revertum Nomor 440/379/PKMUM/2018 tanggal 7 November 2018dari UPT
Penuntut Umum mengajukan barang buktiberupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja R warna hijau BG 3223 PK; 1 (satu) buah pijakan kaki (bordes board) sepeda motor Yamaha Mio Sporty; 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Sporty;Barang bukti mana di persidangan telah diperlinatkan dan dibenarkan baikoleh saksisaksi maupun Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara turut dilampirkan bukti suratberupa: Hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/379/PKMUM/2018 tanggal 7November 2018 dari UPT
12 — 10
Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan,Nomor B060/Kua.13.35.09/PW.01/02/2021, tanggal 26 Pebruari 2021 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Pujon, Kabupaten Malang, bermeterai cukup (bukti P.8);Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/01/35.07.103.102/2021, atas namaNurul Indayani, tanggal 24 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan UPT.
Puskesmas Pujon, bermeterai cukup (bukti P.9);Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor 440/56/35.07.103.102/2021, atas namaAhmad Bahrudin, tanggal 24 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan UPT.
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
putih;Dirampas untuk dimusnahkan.Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pid.SusAnak/2016/PN.Sby tanggal 21 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk Anak untukmelakukan persetubuhan dengannya;Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh dengan pidana Pembinaan dalamLembaga di UPT
Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan Anak wajibmenjalani Pelatinan Kerja di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial AnakNakal dan Korban Napza (UPT REHSOS ANKN) milik Dinas Sosial ProvinsiJawa Timur;3. Menetapbkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.
1.Deni Hartanto, S.H.
2.RAHMAT HIDAYAT HASIBUAN, S.H.
3.Muhamaad Fikri,S.H.,M.H.
4.RAHMAT HIDAYAT HASIBUAN, S.H.
Terdakwa:
KAKE Als PAPA INGIN Bin MAMBO (Alm)
43 — 32
sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 9 kg Ikan campuran berjenis Ikan Pali dan Ikan Lolosi;
- 1 (satu) buah kacamata renang;
- 3 (tiga) buah pecahan karang;
- 5 (lima) lembar asli Hasil Uji Organoleptik oleh UPT
Dimusnakan;
SUMITRA
21 — 17
P/2018/PN Ptsyang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 18 UPT IV Silat Kabupaten KapuasHulu, diberi tanda P7 ;Menimbang, bahwa foto copy surat surat bukti tersebut diatas telah diberimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehinggamerupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapatdipertimbangkan dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwab selain mengajukan bukti surat tersebut diatas,Pemohon juga menghadirkan saksi saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan
27 — 6
shabu yang dibungkus 1 (satu) lembar uang kertas Rp.2.000, (dua ribu rupiah)oleh Sdr HERDI (DPO) Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor satuanReserse Narkoba Polres Kota Tangerang guna proses penyidikan lebih lanjut danmaksud dan tujuan terdakwa menyimpan .memiliki Narkotika jenis shabu tersebuttidak ada izin dari Departemen Kesehatan / Pihak yang berwenang mengeluarkanizin Sesuai perbuatan terdakwa dan berdasarkan cek laboratoris dengan BeritaAcara pemeriksaan Laboratoris No. 226 JI X/2013/UPT
103 — 46
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Maret2017 Nomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN Pmk, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.Menyatakan Anak Herlianto Bin Mat Suo telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERKOSAANMenjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga kepada Anak berupakewajiban mengikuti program pembinaan dan rehabilitasai sosial yangdiselenggarakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT
Darmansah Kendi
35 — 10
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Rizqi Sadiya
23 — 4
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Ari Yanto
20 — 4
kesatuan dengan penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa tujuaan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Cindi intan aprini
47 — 5
6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 241Pdt.P/2020/PN MetMenimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknyasebagai tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
17 — 12
Pemohon II tidak terdapat halangan untukmenikah secara Islam; bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak; bahwa Pemohon dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukanperceraian dan tetap beragama Islam;halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Tsebahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II belum memperoleh BukuKutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;Nandi bin Saprowi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Jalan UPT
58 — 38
Bahwa Barizal meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 30 Desember2020 di Puskesmas Koto Baru Kabupaten Dharmasraya sesaui denganSurat Keterangan Kematian Nomor: 800/ /Kepeg2021 yang dikeluarkanDokter UPT Puskesmas Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, KabupatenDharmasraya, tertanggal 05 Januari 2021;9. Bahwa selama hidup Barizal, masih memiliki utang kepada Yurnalis,adik Barizal sebagai imbalan jasa membangun rumah sebesar Rp.35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah);10.
75 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sunarsi berdasarkan Surat Keterangan Nomor 440/489/431.202.7.1.14/2019 tanggal 10 Oktober 2019 dikeluarkan UPT PukesmaArjasa, 1 (satu) orang mengalami luka berat yaitu Sunarsih berdarkanVisum et Repertum Nomor 34/FORENSIK/RSUD/2019 tanggal 17 Juni2019 dan 1 (satu) orang mengalami luka ringan, yaitu Dila MaulanatusZahro, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 35/FORENSIK/RSUD/ 2019tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Suparnodokter pada RSUD dr.
S NUR HALIMAH
25 — 6
Pengadilan akan mempertimbangkanpembuktian yang diajukan oleh pemohon;Menimbang, bahwa perbaikan tanggal dan tahun kelahiran anakPemohon dalam akta kelahirannya tersebut dimaksudkan agar tidak adakerancuan mengenai identitas diri dari anak Pemohon yang sebenarnya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) PeraturanPresiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara PendaftaranPenduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT
Dwi Hardianto
26 — 2
Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 68 ayat (1) Kutipan AktaPencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d.perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT