Ditemukan 12306 data
12 — 3
berdasarkanpasal 125 HIR dapat dkabulkan dengan verstek ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0813/Pdt.G/2016/PA.BkI, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 8
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukunnikah terdiri dari :1) Calon suami;2345) Calon isteri;) Wali nikah;) Dua orang saksi dan) ljab dan kabul;Hal. 9 dari 12Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi HukumIslam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukan oleh ahli figh darikalangan mazhab Syafiiy dalam kitab AlFiqh alaa AlMazaahib AlArbaahkarangan Abd Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :Jdy 409
12 — 4
terhadapTermohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yangmengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, junctoSurat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 409
27 — 0
terhadap Termohon di depan sidangPengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
43 — 13
AgamaKecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tanggal 29 Agustus 2005,Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telahdinazegelen, dan diberi tanda P.5;Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Saiful Bahri Nomor1114051604120001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, Bukti tersebut telah dicocokkandengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dan diberi tandaP.6;Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 1114052027/409
16 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Putusan MA RI No. 409 K/Sip/19832. Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/19843. Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.NiagaJkt.PstC. Bagan Yurisprudensi dan Putusan MABerikut bagan yurisprudensi dan putusan MA.Noe tte Te.)
Definisi dan Unsur Keadaan Force MajeureDari yurisprudensi maupun putusan MA dapat diambil kesimpulan bahwa definisiforce majeure atau overmacht adalah keadaan memaksa diakibatkan oleh suatumalapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi(Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).
Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 115Tidak terpenuhinya perjanjian karena force majeure dan bukan karena kelalaiandebitur (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983).Tidak ada lagi kemungkinankemungkinan/alternatif lain yang legal atau tidakmelanggar peraturan bagi pihak yang terkena force majeure untuk memenuhiperjanjian (Putusan MA RI No.
Baik PN maupun PT menyatakan bahwatergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa 1 1 912/13/2010 11:40:29 PM Rev3Final Setting Buku Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.iA 1204. kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukullambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);5. keadaan darurat (Putusan MA RI No.
Dalam kasus di atas, Direksi Perusahaan Aspal Negara adalahpihak yang berkontrak karena yang diangkut adalah aspal Perusahaan AspalNegara dengan trayek Banabungi/Buton ke Tanjung Priok/Jakarta, sepertitelah disebut dalam Charter Partij.Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam perkaraPerusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim melawan Rudy Suardana,menguatkan tentang akibat force majeure sebagai suatu peristiwa yang tidakterduga, yang tidak
58 — 12
Buku Wajib Pajak tahun 1986 No. 180, Persil 18 a, kelas d.1, Luas : 409 M2,atas nama : BUAH Cs, diberi tanda P 3;4, Sertifikat Hak Milik No. 548/Desa Ketapang atas nama 1.
LASMOENTI SARIJAH;Menimbang, bahwa bukti bertanda P2 di atas merupakan catatan bukuLetter C Desa merupakan bukti awal adanya penguasaan tanah, namun bukti initidak dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan atas tanah, melainkan harusdidukung dengan buktibukti yang lain;Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 berupa Buku Wajib Pajak tahun1986 No.1 18a, kelas d.1, Luas : 409 M2, atas nama : BUAH Cs;Menimbang, bahwa bukti bertanda P3 di atas sama dengan bukti P2berupa Catatan dari buku desa (letter C) tidak
LASMOENTI SARIJAH, Bahwa sebagian tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo, seluas seluas kurang lebih 404 m2 (empat ratus meter persegi) dikuasaioleh Para Tergugat, Bahwa pada tahun 1985 ketika ada glasiran untuk mengetahui wajib pajakyang ada di Desa Ketapang, atas tanah obyek sengketa tercatat dalam bukuletter C Desa No. 180, kelas d.1, Luas : 409 M2, atas nama : BUAH Cs,kemudian tanah obyek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik olehBadan Pertanahan Kota Probolinggo
1.Susiati
2.Zumrotun
3.Sarjini
4.Lusianah
5.Sri Astuti
6.Palupi Setiyani
7.R. Tri Hardaningsih
8.Maria Ratna Ningsih
9.Sriyanti
10.Ani Sri Mustanti
11.Umi Nurhayati
12.Tutik Nafiati
13.Mariyem
14.Dwi Aryanti
Tergugat:
1.Panitera Muda PPHI Pada Pengadilan Niaga Hubungan Industrial Semarang
2.Lukas A Sipayung
296 — 569
Bukti T 11Shoes melalui PT Bank Mandiri (Persero) TbkCabang Ungaran);Fotokopi Surat Kuasa dari Lukas A Sipayungkepada Maria Ryna Wulandari tertanggal 14 Mei2020 dengan lampiran KTP Pemberi Kuasa danPenerima KuaSa;Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran PerjanjianBersama melalui Bipartit Nomor3364/Bip/PHI/2020/PN Smg, tertanggal 14 MeiFotokopi Surat Keputusan Panitera PengadilanNegeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang NomorW.12.U1/409/KP.07.01/09/2018 tanggal 5September 2018 tentang Pendelegasian SebagianTugas/ Kewenangan
berdasarkan bukti T1tersebut telah terbit Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama MelaluiBipartit Nomor : 3364 /Bip/PHI/2020/PN.Smg, tertanggal 14 Mei 2020yang dikeluarkan oleh Panitera Muda PPHI Pada Pengadilan Negeri/Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang yang menjadi objeksengketa dalam perkara in litis;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam menerbitkan objek sengketa,Tergugat mendasari kewenangannya berdasarkan Surat KeputusanPanitera Pengadilan Negeri/ Niaga /HI /Tipikor Semarang Nomor:W12.U1/ 409
117 — 5
Menyatakan tanah terperkara seluas 70 x 409 M, sebagaimana tercantum didalam point 05 posita gugatan, yang terletak di gampong Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dengan batas-batas : Utara dengan guru Dahlan/ rencana jalan ; Selatan dengan H. Daod Dariyah; Timur dengan Main : Barat dengan Hasan ;adalah sah sebagai hak milik Penggugat ;d.
96 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KetuaMuda Pidana tanggal 08 September 2015 Nomor : 409 / 2015 /$.119.TAH /PP /2015 /MA., para Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06September 2015 ;Terdakwa II dan Terdakwa III :1.Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal19 September 2014;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2014sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengantanggal 13 Desember 2014;Hakim Pengadilan
KetuaMuda Pidana tanggal 08 September 2015 Nomor : 409 / 2015 /$.119.TAH /PP /2015 /MA., para Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06September 2015 ;Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri BauBaukarena didakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa SURIMA binti LA NDERA bersamasama denganTerdakwa II MUNARTI alias MUNA binti MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA aliasMUTI binti MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN(keduanya diajukan sebagai
15 — 2
Penggugat dengan NIK xxx, tanggal 18 November 2012 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Purwakarta ;Bahwa pada tanggal 01 Desember 2007, Penggugat dengan TergugatHalaman 1 dari 25 halaman, PutusanNo.275/Pdt.G/2019/PA.Pwk1)2)melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Bojong,Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxx Nomor 409
peraturanperundangundangan yang berlaku;Jika pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex Aequo et Bono).Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa:Fotocopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama PENGGUGAT, NIK3214114404910002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, telah diberi meterai cukup dandisesuaikan dengan aslinya ( Bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 409
57 — 9
Zainuri Bintang Utama (Tergugat ) untuk pembelianRuko tersebut dan juga Penggugat sebagai pembeli menandatanganiAkta Jual Beli tanggal 20 Februari 2008 No. 409/2008 dihadapan TurutTergugat Il dan Tergugat Il sebagai penjual dengan persetujuan TurutTergugat sebagai istri dari Tergugat Il ;8.
Foto cooy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli tanggal 20 Februari2008 =No. 409/2008 dihadapan Syafril Lubuk, SH, Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat antara Penggugat sebagai Pembelidan Tergugat Il sebagai penjual, dengan persetujuan Turut Tergugatsebagai istri dari Tergugat Il, bukti P3 ;4. Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Setoran No. 04460 sebesarRp. 5.000.000, tertanggal 7 Desember 2006 dari Tergugat Il, bukti P4 ;5.
9 — 4
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengaturtentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, juncto Surat KetuaMuda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 409
13 — 2
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/17/IX/2006, tanggal 09September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Simokerto, Kota Surabaya, telah dicocokkan dengan aslinya,bermeterai cukup, diberi tanda P1;2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578112207870002 atas namaXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P2;3.
14 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;DALAM REKONVENSI : Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak ;DALAM KONVENSI/ REKONVENSI:Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang hingga kini sebesar Rp201.000, (dua ratus satu riburupiah ) ;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiJawa Tengah di Semarang dengan putusannya Nomor : 409/Pdt/2010/
33 — 7
Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 409/Desa Mojosari,Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, denganSurat Ukur No. 16/Mojosari/2012, selanjutnya diberi tanda9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama NomorKk.13.12.08/KS.02/185/2012, tanggal O05 Oktober 2012,selanjutnya diberi tanda P9; 10.Foto copy Surat Keterangan Nomor474/449/431.515.9.5/2012, tanggal O04 Oktober 2012,selanjutnya diberi tanda P10;11.