Ditemukan 9042 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2020/PT JMB
Tanggal 27 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HERMANTONI, SPd.I Bin ABDULAH MAKI Diwakili Oleh : Advokat /Pengacara Indra Wahyu
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
190146
  • Memiliki Surat keterangan tidak pailit.19. Surat Pernyataan Kebenaran DokumenHalaman 11 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUSTPK/2020/PT JMB20. Pakta IntegritasOleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRA tidak bisamemperlinatkan dokumendokumen asli sebagaimana dipersyaratkan dalamLembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDY PUTRA digugurkan olehsaksi IMRAN ROSYADI (Ketua Pokja) dalam tahapan pembuktian kualifikasi, saatitu pihak PT.
Register : 02-10-2014 — Putus : 22-12-2008 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 27/Pdt.G/2008/PN.Ska
Tanggal 22 Desember 2008 —
9026
  • deposan dikembalikan dengan bunga 20% setiap tahun atau 1,6%/bulan dan dapat dikembalikan kepada Kospin Sari Mandiri;Bahwa benar selama saksi bekerja pada Kospin Sari Mandiri belum pernahada pergantian pengurus;Bahwa benar Kospin Sari Mandiri telah dinyatakan Kolap oleh KetuanyaLaurensia dan oleh karenanya maka terhadap bunga simpanan tidak69diberikan, hal tersebut adalah kebijaksanaan dari Pengurus Kospin SariMandiri;Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Kospin Sari Mandiri belumpernah dinyatakan pailit
Register : 30-04-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. Sejahtera Wastu Perintis
Tergugat:
1.Hendi A. Hermawan
2.Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
3.Muhammad Gobel
9031
  • Membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansiberwenang;Memperoleh izin usaha secara tidak sah;. Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam)a9bulan berturutturut ;dane.
Putus : 26-09-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MANOKWARI Nomor 83/Pid.B/2011/PN.Mkw
Tanggal 26 September 2011 — H. SANGKALA SUBAIR ALIAS SANGKALA
4921
  • untuk syarat dapat terlaksananya pengadaan barang dan jasa adalah daripihak pengguna barang dan jasa adalah dari pihak pengguna barang dan jasa adalahharus tersedia dana yang sudah ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD), dan untuk penyedia jasa adalah memenuhi ketentuan peraturanUndangundang untuk melakukan penyedia barang dan jasa (terkait dengan ijinusaha/terkait status hukum badan usaha), memiliki keahlian/pengalaman tehnis danmanagerial, tidak dalam pengawasan pengadilan/pailit
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 16 April 2013 — THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL vs ESA NURLAILA
10397 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1922 KUHPerdata).Hal demikian juga disampaikan sendiri oleh berbagai pengadilan yangmenyatakan bahwa bukti dapat dipertimbangkan, antara lain PutusanNo. 28/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2002, yangmenyatakan bahwa buktibukti yang aslinya tidak dapat diperlinatkanaslinya di persidangan, statusnya adalah sebagai permulaan buktisebagaimana dimaksud Pasal 1890 KUHPerdata;Dengan pertimbangan demikian, maka nilai kKekuatan pembuktianBukti P14 sama dengan akta otentik dan oleh karenanya
Register : 30-04-2013 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 25-06-2013
Putusan PTUN AMBON Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN
Tanggal 5 Juni 2013 — WILLIAM B. NOYA Dan DR. ADAM LATUCONSINA, M.Si Sebagai Penggugat Melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
12243
  • pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap;h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan,J. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atausecara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikanK@UANGAN NCQAIlA; =n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn name nn nanank. tidak sedang dinyatakan pailit
Putus : 21-09-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — PT. DEWI SAMUDRA KUSUMA VS 1. SULISTIYOWATI, DKK
7646 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 454 K/Pdt.SusPHI/2015Pasal 163 ayat (2), perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terusmenerus selama dua tahun Vide Pasal 164 ayat (1), Vide Pasal 164 ayat(4), perusahaan pailit (Vide Pasal 165), pekerja/ouruh memasuki masapensiun Vide Pasal 167 ayat (1), pekerja/ouruh mangkir selama lima hariberturutturut Vide Pasal 168 ayat (1).
Register : 17-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 4/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUSASHI PANGERAN BATARA Diwakili Oleh : MUSASHI PANGERAN BATARA
254121
  • memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.memiliki kKemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untukUsaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuanpada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecualliuntuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya,harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP).tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Register : 16-02-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/PDT.SUS.PHI/2015/PHI/PN.BDG
Tanggal 10 Agustus 2015 — SITI SURYATI; RENA AJENG FATIMAH; AISAH; SITI NURHASANAH; MENTARI, DKK; L A W A N; PT. DUA SEKAWAN RESPATI;
15321
  • yang dikualifikasi mengundurkan diri (Pasal 168);Gugatan diajukan oleh ahli waris Pekerja yang meninggal dunia misalnyaapabila perusahaan belum membayar pesangon kepada Pekerja yangbersangkutan;Gugatan PHK yang muncul akibat memasuki usia pensiun, misalnyasetelah pensiun baru mengajukan gugatan;Gugatan PHK terbukti karena adanya pelanggaranpelanggaran kerja;Gugatan PHK yang muncul akibat memasuki usia pensiun, misalnyasetelah pensiun baru mengajukan gugatan;Gugatan PHK diajukan setelah perusahaan pailit
Register : 07-06-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 85/Pid.B/2017/PN Mad
Tanggal 28 Agustus 2017 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
ANWAR SUBAGYO,ST,MAP Bin KAMAR PURWO SUDARNO
819
  • atau rekeninggiro khusus tidak cukup jadi tidak mencukupi untuk penarikan tersebut, Terdakwamenyatakan bahwa kalau yang harus dibayar Rp427.500.000,00 (empat ratus duapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka saldo tidak cukup untuk membayarsemen karena saldonya masih sekitar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga jutarupiah); Bahwa pembayaran semen tersebut tidak dibayar sesuai kesepakatansebelumnya dengan Catur Subekti dengan sistem pembayaran mundur 2 (dua)bulan karena keuangan Terdakwa sedang pailit
Register : 26-01-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
Buyung Suryadi
Tergugat:
1.PT.BPR Universal Kalbar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Turut Tergugat:
Irvan Ariyanto
17221
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.1.000.000.000,00(satu miliar rupiah); atauHalaman 64 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Ptkc. Bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang EksekusiPasal 6 UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal diatas,khususnya pasal 45 (b)maka terhadap lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, nilai limit ditetapkan olehPenjual.
Putus : 29-01-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Tjk
Tanggal 29 Januari 2019 — FELICIA FRANSIANA PRAMITHA Lawan BANK LAMPUNG PT.Bank Pembangungan Daerah Lampung
9442
  • Vil dan VIII, dalam perikatan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Il Rekonvensi FELICIA FRANSIANA PRAMITHA denganTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kedudukannya hanya sebatasjaminan perseorangan/ Personal quarantee yang hanya dikenal dalam perkarakepailitan.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terlebihdahulu menggugat agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi FELICIAFRANSIANA PRAMITHA harus dinyatakan pailit
Register : 06-12-2019 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1229/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat :
1.Sarosa Martha
2.Chandra Dewi
Tergugat :
1.PT Bank Mandiri Persero Tbk area Denpasar
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.Billy Susandhy
4.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
5.Kantor Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), Cq. Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Bali Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Denpasar
12559
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, danLelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dst...Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat telah melaksanakanpenentuan nilai limit lelang melalui Penilai Independen dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) rekanan Tergugat yang dapatdipertanggungjawabkan kompetensinya.c.
Register : 29-07-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 488/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
1.SISKA SARI W. MAULIDHINA
2.HALIM WIJAYA
Tergugat:
RUDI HARTONO BANGUN
27265
  • MdnBahwa sehubungan dengan pencalonan Tergugat sebagai calon KepalaDaerah Kabupaten Langkat, Tergugat memberitahukan kepadaPenggugat adapun salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagaicalon Kepala Daerah Kabupaten Langkat tersebut adalah tidak sedangdalam keadaan pailit dan tidak ada memiliki hutang ;Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sangatharmonis, maka Tergugat meminta kepada Penggugat agar mencarikanpinjaman atas nama Penggugat untuk digunakan selama masakampanye atau
Register : 26-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Jmb
Tanggal 9 Agustus 2018 — Pemohon:
1.TEGUH RIYANTO
2.DEDE IRWAN EFENDI
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Kement Keu Cq. Dirjen BEA Cukai Kanwil SumBagiTim Tipe Madya Pabean B Jambi
2.Pemerintah RI Cq. Kejagung Kejati Jambi Cq. Kejari Jambi
3.Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Jambi
7028
  • benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya;c. benda yang dipergunakan untuk menghalanghalangi penyidikantindak pidana;d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindakpidana; Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Pra/2018/PN Jmb hal 78 dari 82e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindakpidana yang dilakukan;Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa benda yang beradadalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit
Putus : 17-07-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Srg
Tanggal 17 Juli 2018 — INDRAWATI PATUH M ISWAN, SH
15554
  • BANK BNI (kondisi PT.JAPINDO KENCANA dalam pailit) kemudian pada tanggal 27 Nopember 2012saksi menebus dan melunasi hutangnya PT. JAPINDO KENCANA senilai Rp.1.689.000.000, (satu milyar enam ratus delapan pulh sembilan juta rupiah)sehingga pihak BANK BNI menyerahkan sertipikat atas nama PT. JAPINDOKENCANA dimaksud kepada saksi;Bahwa selanjutnya sehubungan saksi berniat membalik namasertipikattersebut maka saksi pun menyerahkan sertipikat itu kepada Sdri. INDRAWATIPATUH M.
Putus : 07-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — TONY SUDJIARTO
213139 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di mana Pengadaan Armada PT.MNA berupa Pesawat Boeing 737200 menggunakanDana Kredit Avtur dan hasil Revitalisasi DanaPenanaman Modal Negara sebesar Rp75 miliar ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi LawrenceSiburian di persidangan di bawah sumpah menyatakanbahwa TALG saat ini telah dinyatakan pailit olehPengadilan Chicago, sehingga tidak akan terjadipengembalian Security Deposit milik PT. MNA; Akibat perbuatan Terdakwa, PT.
Register : 01-04-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PELABUHAN INDONESIA II;
3831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 32 Ayat (1), (3), (3a) dan (4) serta penjelasan Pasal 32 ayat(4) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan sebagai berikut :Pasal 32 Ayat (1), (3) dan (4)"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal :a badan oleh pengurus;b badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani
Register : 05-08-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 249/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat:
Ir. Ahmad Hambali Hutasuhut SH
Tergugat:
1.KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Batam
2.PT. BPR LSE Manggala
3.Notaris / PPAT Andreas Timothy, H, MkN
4.BPN (Badan Pertanahan Nasional) Batam
5.Said Muhammad
15198
  • atas nama Pemegang Hak Ahmad Hambali,dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1943 dengan luas 72 m2 sebesarRp.220.000.000, (duaratus dua puluh juta rupiah) yangmana penetuan tersebutsetelah memperhatikan taksiran harga dari Kantor Jasa Penilai Publik TOTOSUHARTO & Rekan (vide bukti TI8) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51Dalampelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan(UUHT), Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai, danLelang Eksekusi Harta Pailit
Register : 09-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 81/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata: Pengugat: - Ny. Lily Mulyono Tergugat: - Tn. Andi Liem Alias Acien - PT. Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon - Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
8911
  • dalam Pasal 8 Peristiwa Kelalaian menyebutkan : BANKberhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian MEGA13.14.20UKM dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas darijumlahjumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan PerjanjianMEGA UKM, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanyapemberitahuan dengan surat juru sita atau suratsurat lain yang berkekuatanserupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/atau PENJAMIN :1 oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit