No. 1671 K/PID.SUS/2013Dikembalikan kepada Terdakwa ;e Agar menghukum Terdakwa SRI YUNIARTI binti EFFENDI ARIF membayarbiaya perkara sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 44/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL. tanggal 10 April 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :281Menyatakan Terdakwa Sri Yuniarti binti Effendi Arif tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluhribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu No. 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL. tanggal 19 Juni 2013 yang amarlengkapnya sebagai berikut :3210111213Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu No. 44/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 10 April 2013.

Adityamulya Mitra Sejajar yang diserahkankepada Kejaksaan Negeri Mukomuko ;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Kejaksaan Negeri Mukomuko ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,00 (dua puluhjuta rupiah) ;Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mukomuko mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu tersebut ;36Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2013Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 juli 2015 ; Perpanjangan (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 21 Juli 2015 s/d tanggal 19 Agustus 2015 ;Halaman 1 putusan No: 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.

Perpanjangan (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sejaktanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 18 September 2015 ; Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal18 Agustus 2015 s/d 16 September 2015 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejak tanggal17 September 2015 s/d 15 Nopember 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Prof.Dr. YusrilIhza Mahendra,SH.,M.Sc., 2. Zulkarnain Yunus, SH.MH., 3. AgusDwiwarsono, SH.MH., 4. Dr. H.

(lima ribu rupiah);Halaman 133 putusan No : 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.Membaca berturutturut :Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Muda Tipikorpada Pengadilan Negeri Semarang, bahwa pada tanggal 18 Agustus2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 11 Agustus 2015 Nomor : 55/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg ;Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang,bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 kepada Jaksa Penuntut Umum,telah diberitahukan permintaan banding tersebut ;Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Pit.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal27 Agustus 2015 Nomor : W12.U1/2891/Pid.01.01/VIIV2015 kepadaTerdakwa ;Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Pit.Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal27 Agustus 2015

Nomor : W12.U1/2892/Pid.01.01/VIIV2015 kepadaJaksa KPK ;Memori Banding Penuntut Umum pada KPK tertanggal 3 September2015 dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 September 2015 danadanya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sahkepada Terdakwa pada tanggal 07 September 2015 ;Halaman 134 putusan No : 21/Pid.SusTPK/2015/PT.SMG.8.

Nurhasianta Manik, Apt yang merupakanPejabat Pembuat Komitmen pada Rumah Sakit Umum Sidikalang,untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penetapan Alkes;Bahwa prosedur penyelidikan sebagaimana acuan penetapanPemohon sebagai Tersangka tertanggal 2 Maret 2016, denganSurat Panggilan Nomor S.Pgl/306/IIV2016/Reskrim, yangditandatangani oleh Termohon (Ajun Komisaris Olma Fridoki/Nrp.84101429) yang telah memberikan keterangan pada tanggal 7Maret 2016 di Unit Tipikor Reskrim Polres Dairi;Bahwa kemudian pada

Sdk2.6.2.7.2.8.2.0.2.10.84101429) (Ajun Komisaris Olma Fridoki/Nrp. 84101429), untukdimintai keterangan lanjutan pada tanggal 13 April 2016 di UnitTipikor Polres Dairi;Bahwa selanjutnya dalam tahapan lebih lanjut, Pemohon kembalimenerima panggilan sebagai lTersangka dari TermohonPraperadilan yang ditandatangani oleh (Komisaris Polisi ElmanTambunan/Nrp. 65030082) untuk dimintai keterangan padatanggal 22 Nopember 2016, di ruang unit Tipikor Polresta Dairi,sebagaimana untuk upaya penyidikan dalam delik

pidananya perlu melihat tupoksi masingmasing, sebab pertanggungjawaban kesalahan dalam PengadaanBarang/Jasa masuk ke dalam beberapa kajian bidang hukum ;Bahwa dalam hal ini, harus dilihat dimana terjadinya perbuatan, atau ahliistilahkan letak titik apinya, apakah di PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)atau di Panitia Pengadaan, jadi harus melihat tupoksinya masing masing ;Bahwa kalau keputusan dibuat secara bersamasama, maka harusdipertanggung jawabkan secara bersamasama juga ;Bahwa dalam Pasal 2 UU Tipikor

unsur melawan hukum atau perbuatanmelawan hukumnya yaitu dengan maksud dan untuk sertatujuan,sedangkan Pasal 3 UU Tipikor menyangkut penyalahgunaan jabatan, jadidalam hal ini Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan denganpenyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara ;Bahwa mengenai kebenaran penetapan status tersangka Pemohon, bukanbidang ahli ;Bahwa tentang Pasal 3 UU Tipikor, terdapat unsur menguntungkan yaitusengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), jadi disini harus

Ahli, Surat (dokumen Pengadaan) danPetunjuk, lalu Pemohon diperiksa sebagai tersangka dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya kemudian juga melalui proses gelar perkaradilakukan penahanan atas diri Pemohon dan tembusan penetapanpenahanan atas diri Pemohon telah disampaikan kepada keluarganya, yangselanjutnya berkas perkara telah diajukan kepada Kejaksaan Negeri Dairidan telah dinyatakan lengkap atau P21 ;Bahwa terhadap Miko Lestari Marbun (Pemohon) dipersangkakan Pasal 2dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor

keuangannegara pada Program Rehabilitasi dan Pengelolaan TerumbuKarang/Coremap II bersumber dari dana hibah ADB (Asian DevelopmentBank) DIPA Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Kepulauan MentawaiNomor: 0421.0/03207.1//2006, dimana atas dakwaan in casu diputus olehPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang, PENGGUGATi.c EMILA BUSMERI dijatuhi hukuman pidanapenjaraselama1 (satu)Tahun berdasarkan Putusan Nomor: 715/Pid.B/2010/PN.PDG. tanggal 29April 2011 yang dikuatkan oleh Putusan Nomor: 07/TIPIKOR

Jadi dalam posita gugatan tersebut tidak ada kalimat yangtelah digunakan untuk mendakwa dan menuntut Penggugat diPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin;Jadi kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut jelasmerupakan ASUMSI, bukan fakta;Untuk itu sekali lagi Pembanding menegaskan, bahwa yang menjadi pokokperkara adalah Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(P21=T5); Pertama, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 60Tahun 2008, Pasal 49 ayat

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari2017;9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret2017;10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejaktanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017 ;11.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 s/dtanggal 19 Juni 2015 ;12.

Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017 masingmasing tanggal 11 April2017 dan 9 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya padapokoknya tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat)/oemidanaan yangdijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada PengadilannNegeri Tanjungpinang terhadap terdakwa JUNAIDI, S.Sos yang dirasakansangatlah ringan dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh majelis hakimtingkat

Februari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukandalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981yakni 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding PenuntutUmum dan Terdakwa memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang bahwa alasanalasan banding yang dikemukakan JaksaPenuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah penjatuhan hukuman(strafmaat)/pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor

19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020;Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambonsejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 16 juni 2020;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Rony Zadrach Samloy, SH,pada Kantor Hukkum RONY ZADRACH SAMLOY, SH & Partner beralamat diJalan Perumtel Gunung Nona, Benteng, Nusaniwe, Ambon berdasarkanHalaman 1 dari 86 Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT AMBSurat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019 yang telah terdaftar diKepaniteraan Tindak Pidana Tipikor

Bahwa Penuntut Umum tidak setuju dengan putusan MajelisHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri AmbonKelas A yang menghukum terdakwa untuk membayar uangpengganti sejumlah Rp. 500.576.797,00 (lima ratus juta limaratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuhrupiah) karena berdasarkan fakta persidangan danpenghitungan dari ahli Inspektorat kabupaten Maluku BaratDaya kerugian negara yang disebabkan oleh terdakwa adalahsejumlah Rp. 670.359.562 (enam ratus tujuh puluh juta tigaratus

dari Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telahterpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor

PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor33/Pid.SusTPK/2019/Pn Amb, tertanggal 16 Maret 2020, yang menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan Primair, tidak dapat dipertahankan dan harusdibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selakuJudex Factie akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti berikutdibawah ini;Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis HakimPengadilan Tipikor

,M.Hum., masingmasing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 April2020 Nomor 9/PID.SUSTPK/2020/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hariJumat tanggal 29 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri HakimHakim Anggotatersebut serta dibantu oleh JOSEPH HUKUBUN, S.H., sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi

juga tidak menyebutkan bahwa tindak pidanakorupsi merupakan tindak pidana jabatan;Bahwa ahli menyatakan kalau tidak diambil dalam peraturan perundangundangan maka tidak seharusnya ditafsirkan secara subjektif oleh pejabatNegara apalagi dijadikan sebagai dasar pejabat untuk memberhentikanseorang ASN/PNS;Bahwa ahli menyatakan dalam sistim pidana satu perbuatan pidana harusdiupload secara detail unsurunsur perbuatan mana yang ambil sebagaisebuah perbuatan pidana, dalam UU tipikor tidak disebutkan sama

seorang PNS artinya ketentuan PNS itu tidak bisaHalaman 43 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNdiperlakukan bagi yang bersangkutan karena statusnya belum sebagai PNStetapi terkait dengan posisi dia sebagai PNS maka dalam konteks perkaraini yang bersangkutan sudah diponis dari sebelum sementara putusanpemberhentian belum berlaku berarti putusan itu sudah memperlakukanyang bersangkutan sebagai PNS karena tahun 2010 yang bersangkutansudah diponis;Bahwa ahli menyatakan mencermati ketentuan tipikor

Bukti T8 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Sekretariat Daerah, Nomor : 800/224,tanggal, 24 April 2019, perihal : PermintaanNamaNama ASN Yang Terlibat Tipikor(Fotokopi sesuai dengan aslinya);9. Bukti T9 : Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,Sekretariat Daerah, Nomor : 182/243,tanggal, 3 Mei 2019, perihal : PermintaanPutusan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);10.

pidananya, (vide Bukti P7);4) Bahwa Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah mengirimkan SuratNomor: 182/225, Perihal: Pelaksanaan Keputusan Bersama, tanggal 24Halaman 67 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNApril 2019, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi, (vide Bukti T7);5) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, AsistenPerekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 800/224,Perihal: Permintaan NamaNama ASN yang terlibat Tipikor

, tanggal 24April 2019, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri MalukuTengah, (vide Bukti T8);6) Bahwa atas nama Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tengah, AsistenPerekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Nomor: 182/242,Perihal: Permintaan Putusan, tanggal 3 Mei 2019, yang ditujukan kepadaKetua Pengadilan TIPIKOR, (vide Bukti T9);7) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku TengahNomor: 880/433/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau

Menyangkutprosesnya, ada dua mekanisme yaitu : Yang pertama, bersifat final,contohnya tipikor, seluruhnya berdasarkan putusan pengadilan, atau tindakpidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya adminitrasilagi ; kedua, bersifat pembinaan, misalnya PNS tersebut dijatuhi hukumandisiplin ; Bahwa masih menjadi pertimbangan.

Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidakboleh tersangkut tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut tipikormaka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; Bahwa peraturanperaturan yang berlaku sebelum UU ASN, PP Nomor 32Tahun 1979 pasal 9 huruf a, UU Nomor 43 Tahun 1999 pasal 23 ayat (5)huruf e, UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) huruf d dan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 huruf b ;Bahwa pengangkatan dan kenaikan jabatan bagi PNS yang telah menjalanihukuman karena kasus Tipikor

Seandainya instansi pusat dan daerahjujur menyampaikan data kepada BKN kemungkinan PNS bersangkutantidak akan naik pangkat dan bahka tidak akan mendapat hak pensiunnya; Bahwa mengenai hak yang sudah dibayarkan dari rentang waktu 2010 s/dOktober 2018 ini menjadi pembahasan kemenpan dan kementriankeuangan sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dil.Jadi dari BKN hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya Saja ;Bahwa waktu inkracht putusan tipikor merupakan informasi tempuskejadian

. bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunyakeputusan ; Bahwa PNS sudah meninggal dunia di tahun 2014, kemudian SK PTDHterbit di tahun 2018. sesuai regulasi seharusnya sudah diberhentikan,kecuali meninggal sebelum putusan tipikor ; Bahwa berkaitan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 96 secara tegasmemuat norma yang mengatur tentang prosedur bagi ASN yang akandiberhentikan karena melakukan tindak pidana / penyelewengan, mulai darikewenangan presiden dan PPK yang mensyaratkan adanya usulan

Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016 1 (satu) Unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu SimpatiNomor : 082177390739; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE2023 BI beserta Kuncinya;Dinyatakan dikembalikan kepada pihakpihak yang berhak;Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu, Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BkI, tanggal 10 Juni 2013yang amar lengkapnya

Muhammad Said Ali tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/Pid.Tipikor/2013/PT.BklI, tanggal 12September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl, tanggal 10 Juni 2013 tersebut sekedar mengenai jumlahdenda yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H.

Tipikor.01.10/X/2013 tidak sama dengan suratyang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merujuk padaBerkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu yaitu tertanggal 10 Juni 2013 No. Reg. 04/Pid.B/ Tipikor/2013/PN.Bkl;2.

Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3Nopember 2017;8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 4 November 2017 sampaidengan tanggal 2 Januari 2017.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:Telah membaca dan memperhatikan:1.

Surat Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Timur Nomor W14.U/7892/HK.07/11/2017 tanggal 29 November2017, yang menyatakan telah menerima Kontra Memori BandingTerdakwa Nasar Syarifudin, S.T., M.T. tanggal November 2017 yangditerima diKepaniteraan Tipikor tanggal 29 November 2017;6.

adalah benarbenar untuk proses balik nama keatas nama PemerintahDesa Troketon, sehingga kamipun tidak menanyakan lagi kepada Tergugat Idan membacanya.Bahwa kami baru mengetahui apabila Tanah Sengketa beralih keatas namaTergugat IV karena jual beli setelah kami dipanggil oleh pihak KejaksaanNegeri Klaten untuk diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi atastanah sengketa dengan Terdakwa Tergugat I ( Kepala Desa Troketon saat itu ).Hingga akhirnya perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tipikor

Kepala Desa Troketon tentangpeminjaman/dibawanya Sertipikat Asli Nomor Bondo 85 Hak Milik no. 279, persil 30luas 1.900 meter persegi di Desa Sobayan, bahwa surat bukti tersebut oleh Majelis telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi tandabukti (P6) ;Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Sobyan Surat ukur No. 2265, Tahun1980,, bahwa bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan bermeterai cukup kemudiandiberi tanda bukti (P7)Foto copy Putusan perkara Tipikor

dijualhanya boleh ditukar guling.Bahwa BPD pernah mengadakan rapat satu kali tanggal 12 Juni 2012 dibuatdalam Berita Acara, yang menyepakati tanah kas desa boleh untuk ditukar gulingtetapi tidak untuk dijual.Bahwa pada saat itu ternyat Kepala Desa Ahmadi Tri Atmaja telah menjualtanah tersebut kepada Sony namun saksi tidak tahu berapa harganya dan saksitidak tahu digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut.Bahwa Ahmadi Tri Atmaja, akibat menjual tanah kas desa tersebut, telah dijatuhipidana di Tipikor

Suparti) hal ini sesuaibukti T. 2. 3. 4 III surat pernyataan antara Tergugat II dengan Tergugat IV.Menimbang bahwa, dari faktafakta di persidangan yang melakukan penjualantanah SHM No. 279 adalah Tergugat I kepada Tergugat IV.Menimbang bahwa, hal ini juga terbukti, dimana Tergugat I telah diadili dandiatuhi pidana di Pengadilan Tipikor Semarang dan di Pengadilan Tinggi Semarang,dimana Tergugat I sebagai Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi

Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014.C: Contoh 2 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 tetapi belum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017.d. Contoh 3 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.16.

Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dimana telah secarategas ditentukan Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatHalaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PBR.sebagai PNS yang melakukan tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat sejak tanggal 1 April 2014 Nomor : 30/Pen.Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal 15 April 2014 Nomor.42/PID.SUS.TPK/2014/PN.JKT.PST, sejaktanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ; 5.

AGUS JAYA PUTRA,SH Para Advokat padaKantor Hukum BSA Law Office, beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No.88 A ,baik sendirisendiri maupun bersamasama, bertindak mewakili pemberi kuasaberdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 24 April 2014 yangdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Nomor : 1000/leg/srt/2014 tanggal 02 Mei 2014 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPUS@t TErSEDUL 5 ona ome orn nnn rnin rnc omni nennne nnnnnenennnensennannensensansassTSlaR

Bahwa atas dakwaan tersebut Pemohon Kasasi dan kawankawan dijatuhipidana penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Kota Jambi dan kemudian Pemohon Kasasi dan kawankawanmengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jambi sebagaibagian dari keberatan Pemohon Kasasi dan kawankawan atas PutusanPengadilan Tipikor tersebut.Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 516 K/TUN/20172.3.2.4.aus2.6.2.7.2.8.Bahwa atas adanya status terdakwa dari Pemohon Kasasi, DPD PartaiDemokrat

PUTUSANNomor : 03/ PID/TPK/ 2014 / PT BABELDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.H. MALIKUL AMJAD Bin ABD.

Batin Tikal No. 185 Kota Pangkalpinang Provinsi BangkaBelitung, bertindak sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan suratkuasa tertanggal 04 Maret 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pangkalpinang.PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan tindak pidana korupsi(TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 03 Maret 2014,reg. perkara No. 12/Pidb/TPK

TIPIKOR / 2013 / PT.MAL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan TingkatBanding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atasnama Terdakwa :Nama lengkapTempat tanggal LahirUmurJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan HENDRIK J.M.ORAPLEANPasso56 tahun/ 31 Maret 1955Laki lakiIndonesiaAsrama Polisi TantuiKristen

25.000.000, ( dua puluh lima juta rupiah ) yang disita dariTerdakwa dirampas untuk Negara ;7 Membebankan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku pada hari RABU Tanggal 03April 2013. oleh SUTOYO, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagaiHakim Ketua Majelis, NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum danDrs.H.M.P.HARYOGI, SH.Sp.N, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor

Menghukum Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masingmasing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 10/TIPIKOR/201 1/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Palembang;Hal. 67 dari 80 hal. Put. No.1360 K/Pid.Sus/20122.

Tentang putusan batal demi hukumBerdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 197 (2) KUHAP judexfacti salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya yaitu tidak memuat pasal dari tindak pidana yangmenjadi dasar pemidanaan;Putusan judex facti pada halaman 68 berbunyi :Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 10/TIPIKOR/2011/PT.PLG tanggal 24 November 2011 yang menyatakan:*"Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1788/Pid.B/2011/PN.PLG

dilaksanakan menurut ketentuanUndangUndang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaituHakim Ad Hoc Tipikor

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah; Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka dana yang dihimpun olehbagian OBGIN PPDS FK UNSRI tidak termasuk Penerimaan Negara BukanPajak, sehingga dalam kasus a quo unsur kerugian Negara tidak terpenuhisebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidair, oleh karena ituHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung H.

,MH dan Leopold Luhut Hutagalung,SH.MH HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MarianaSondang Pandjaitan, SH.MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd/H. Surachmin, SH.,MH ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011, Jenis Penahanan Tahanan Kota.9. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 26 Desember 2011 s/d 24 Januari 2012.10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejaktanggal 25 Januari 2012 s/d 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniABDY YUHANA, SH.

MH &Associates yang berkantor di Jalan Sukabumi Dalam No. 161 Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011, sebagaimana terlampir dalamberkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan semua alat bukti yang diajukan didepan persidangan.Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Redquisitoirnya yangdibacakan di depan

Dasuki, Nastiyo dan Ruslanmakajika Terdakwa YUSI DWI HANOAYANI mengembalikan dana ke BPR SliyegIndramayu maka seharusnya terdakwa pun tidak ditetapkan sebagai tersangka dandituntut dan dihadapkan dimuka persidangan.Bahwa walaupun Pasal 4 UU TIPIKOR secara tegas dan jelas menyatakan"PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAUPEREKONOMIAN NEGARA TIDAK MENGHAPUSKAN PIDANANYAPELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2DAN PASAL 3" akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku di Kejaksaan NegeriIndramayu.Menimbang

RAMLAN COMEL, SH dartISKANDAR HARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimehakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal27 September 2011 Nomor : 69/Pid.Sus!

puluh delapan riburupiah) tertanggal 7 April 2011;. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang sebesarRp67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh limaribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat pada pekerjaannormalisasi PN/PM Mandiri perdesaan Desa Buntu;tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ibu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palu, Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor

Bahwa Pemohon /pembanding/Terdakwa setuju dan sependapat denganpertimbangan Judex facti yang menyatakan Dakwaan primair tidak terbuktidan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanprimair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (vide PutusanPengadilan tinggi Sulawes Tengah ) Nomor 11/Pid.Suys/Tipikor/ 2013/PT.Palu);3.