Ditemukan 20445 data
123 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3719 B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 juncto142/PMK.010/2017;b.
15 — 6
dan tidakpernah kembali lagi kepada penggugat sejak itulah antara Penggugat danTergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama + 3tahun dan tidak pernah berkumpul kembali.Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapatdipertahankan lagi , sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalanPerceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.Bahwa oleh karena Penggugat berasal dari keluarga tidak mampusebagaimana Surat Keterangan dari kepala desa Ujungmanik No:267
132 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put. 05950/PP/M.111/16/2005 tanggal 21 Juli 2005 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikutMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputus an Dir ekt urJenderal Pajak Nomor : KEP0118/ WPJ. 07/KP.0209/2004 tanggal 9Juni 2004tent ang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nil ai Barang dan Jasa atas PemanfaatanJasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Paj ak Januarisampai dengan Desember 2000, Nomor : 00050/267/00/052/ 03t anggal 11.
66 — 2
bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadapdi persidangan di Pengadilan Negeri Pacitan, dimana oleh Hakim dibacakan suratpermohonan Pemohon tersebut diatas, atas permohonan mana Pemohon menyatakankebenaran dan tetap pada permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon di muka persidangantelah menyerahkan alat bukti surat, berupa :1.Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PacitanTanggal 25 Juni 2012 Nomor 475 / 267
232 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
importasi a quomerupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang atasimpornya dibebaskan dari pengenaan PPN dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 16 dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) danPasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
10 — 0
Surat:1.Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jembertanggal 03 Agustus 1999 Nomor 267/08/VIII/1999 (P.1) ;oes Surat Keterangan dari Kepala Desa WringinagungKecamatan Jombang Kabupaten Jember Nomor 580/ /19.2005/2009 Tanggal 23 Juli 2009 (P.2);B. Saksi Saksi:1.
13 — 0
No:018/Pdt.P/2013/PA.Kab.KdrFoto ljazah Sekolah Menengah Atas, atas nama ANAK KE 2PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMA Kabupaten Kediri,tanggal 13 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinyadan bermeterai cukup (P.4);Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5029/1/1993, tanggal6 Januari 1993, atas nama ANAK KE 3 PEMOHON, dikeluarkanoleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan KabupatenKediri, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteraicukup (P.4);Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 267
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3680/B/PK/Pjk/2020pembuatan pakan ternak yang atas impornya dibebaskan daripengenaan PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010
132 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1903/B/PK/Pjk/2020UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b.
164 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1566/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Vietnamese Tapioca Residue merupakan Bahan Pakan/MakananTernak dan Bahan Baku Pakan Ternak, dimana berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun2015, Peraturan Menteri Nomor 267/PMK.010/2015 dan Peraturan MenteriNomor 268/PMK.03/2015 apabila merupakan Bahan Kena Pajak Tertentuyang atas Impor dan/atau Penyerahan
21 — 9
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talakantara :PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya IWAN SETIAWAN,SH, Pengacara danPenasehat Hukum, yang bertindak berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 267
26 — 2
Bukti P7: berupa foto copy KUITPAN AKTA NIKAH Nomor:267/02/X1V/2012., tanggal 11 Desember 2012, atas nama suamiisteri MOHAMAD JASIR dan RUMINAH dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Gucialit;Bukti P7: berupa foto copy KARTU KELUARGA Nomor:35081 12608058652, dikeluarkan tanggal 07052012, atas namaKepala Keluarga H.
21 — 2
tinggal sekarang ci JKota Sukabumi.Bahwa kehendak nikah anak pemohon tersebut telah disampaikan/didaftarkan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum KotaSukabumi, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (ayah) dari calonmempelai wanita.Bahwa petugas kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumimenolak kehendak atau pendaftaran Nikah anak pemohon tersebutdikarenakan belum berumur 17 tahun atau belum dewasa sebagaimana suratPenolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan cibeureum,Nomor:B.267
319 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
17 — 0
tanggal 09 JUNI1994;Bahwa anak tersebut hasil perkawinan dari BAHARLIS binH.BUSRA dengan Hj.HAMIDAH binti H.DAHLAN;Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur sehinggamenurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum,maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untukditetapbkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikanhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaktersebut;Bahwa permohonan perwalian ini untuk mengurus jual beli sebidangtanah dengan luas 267
172 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1832/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 267/PMK.010/2015.b.
LILY WAHYUNI binti YUDAHAR
20 — 11
Asli Surat Keterangan Nomor 267/Kua.03.13.1/Pw.00/11/2016tanggal 17 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi,bukti P.4;5. Asli Surat Keterangan Nomor 140/162/SKEPTP/X/2016 tanggal18 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Padang Tinggi PiliangKecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, bukti P.5;B. Bukti Saksi1.
81 — 11
No.196/Pdt.P/2019/PA.Mrstanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri,menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (Sampai umuruntuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlahtergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaanberfikir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelishakim
16 — 7
Foto Copy Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kabupaten Kediri Nomor:474.2/267/418.85.12/VI/2012 tanggal. 25 Juni 2012, dan telah bermeterai cukup(P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksiyaitu;1.