Ditemukan 17793 data
19 — 2
Fotokopi Resume Medis dari BLUD UPT Puskesmas Dersalamtanggal 30 Juli 2019, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, bukti P.6;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi,yaitu:1. Rohmat bin Kasiran, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di Dukuh Kragan RT.04 RW. 03 Desa Gulang,Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus;2.
SITI PURNAMA SARI
81 — 15
nama atauidentitas sepenuhnya menjadi kehendak atau keinginan orang yang bersangkutansepanjang hal tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan atau prosedur yang telahditetapbkan dalam peraturan perundangundangan, dan perbaikan, perubahan ataupenambahan nama atau identitas yang dikehendaki oleh yang bersangkutan tersebuttidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kesusilaan;Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon serta bukti P.1 dan P.2,diketahui bahwa benar Pemohon saat ini berdomisili di UPT
WIRANI
73 — 23
dikabulkan;w Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1)Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratandan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkanbahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
9 — 0
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugattelah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun telah dipanggilsecara resmi dan patut; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehizin cerai dari atasannya dengan surat Nomor 800/57UPT/2012 tertanggal 12 Juni 2012,yang dikeluarkan oleh Kepala UPT
168 — 89
SAKSI : PATILIMBIS WASSAHUA : (Dibacakan) Bahwa Saksi adalah PNS pada Kantor UPT Dinas Perhubungan Maluku Tengah diPelauw dengan jabatan Petugas lapangan pada Dermaga Penyeberangan WairiangDesa Kailolo sejak tahun 2005 sampai sekarang ; Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan penjualan karcis kepada pengguna jasaangkuta Ferry dan setelah selesai melaksanakan penjualan karcis, maka saya kembalimelaksanakan tuga di Kantor UPT di Pelauw; Bahwa pada tahun 2011 ada pekerjaan rehabiltasi dermaga pada tahun
2011 dariDinas Perhubungan Provinsi Maluku, tapi saksi tidak tahu siapa kontraktor yangmengerjakan sebab kantor UPT Pelauw tidak terlibat didalmnya; Bahwa saksi melihat ada pekerjaan untuk bangunan : Atap zink diganti baru seluruhnya ; Kaca gedung ganti baru ; Pintu jendela serta kusen diganti baru ; Plafon gedung secara keseluruhan di ganti baru ; Talud dermaga diprbaiki yang rusak saja ; Tempat parkir diaspal ; Pengadaan 10 (sepuluh) buah kursi kayu diruang tunggu ; Kursi sofa di ruangan Kepala
UPT ; 1 (satu) buah wireless ; 4 (empat) buah meja dan kursi (bahan kayu) bahwa Saksi jelaskan bahwa ada juga pekerjaan catwalk dimana pekerjaan tersebutmenaqgunakan besiyang bagian atasnya dicor semen;TANGGAPAN TERDAKWA : Tidak keberatan.28VIII.
SAKSI: ADRIAN LEATOMU: (dibacakan Saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan dari Kejaksaan sehubungandengan dugaan Penyalagunaan dana Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan ,bangunan, talud dan areal parkir Desa Wairiang Pulau Haruku Kabupaten MalukuTengah tahun anggaran 2011 ;29Saksi sebagai Kepala UPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKecamatan P.
Haruku Kab Maluku Tengah namun saya lupa nomar dan tangalnya ;Bahwa tugas dan tnggung jawab saksi sebagai Kepala UPT Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kecamatan P.
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 718 K/Pid.Sus/201 1050/04/IX/UPT/2009 tanggal 16 September 2009 kepada penyedia jasakontruksi untuk mengikuti Pelelangan Penataan Lingkungan PembangunanGedung Kantor DPRD Kota Sukabumi dengan pagu anggaran3.100.000.000, (tiga milyar seratus juta rupiah) pengadaan dilaksanakanmelalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi Jawa Baratmuiai tanggal 17 September 2009.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 dilakukan pembukaan surat penawaranyang dituangkan dalam Berita Acara pembukaan penawaran
,M.Si. selaku PPK dansaksi AJANG SURYANA, SH. selaku PPTK mengadakan rapat koordinasiyang belum menghasilkan atau keputusan dikarenakan beberapa panitiapengadaan berhalangan hadir sehingga rapat koordinasi tersebut harusdijadwalkan kembali dengan waktu dan tempat yang memungkinkan danmenunjang kelancaran jalannya rapat.Bahwa selanjutnva pada tanggal 03 Nopember 2009 diadakan rapat kembaliyang bertempat di UPT Pengadaan Barang dan Jasa kantor BAPPEDA KotaSukabumi bahwa panitia pengadaan untuk keseluruhan
No. 718 K/Pid.Sus/201 1 pembangunan Gedung Kantor DPRD Bahwa untuk melaksanakan penataan Lingkungan Pembangunan GedungKantor Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Sukabumi tahun anggaran 2009panitia pengadaan barang dan jasa meiaksanakan pengumuman pengadaandi surat kabar Media Indonesia dengan nomor pengadaan050/04/IX/UPT/2009 tanggal 16 September 2009 kepada penyedia jasakontruksi untuk mengikuti Pelelangan Penataan Lingkungan PembangunanGedung Kantor DPRD Kota Sukabumi dengan pagu anggaran3.100.000.000
KARIADI
34 — 19
yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Muhamad Ifan
30 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
AGUS SUGIONO
40 — 26
yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
NURMA SULISTYOWATI
24 — 2
hendakmemperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Nico Dwi Hermoko
60 — 17
Ngbwonnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
SUGENG RIYADI
32 — 2
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1)(2)Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
ADILLA AMIN BADRES
23 — 2
Nomor 9 Tahun 2016 tetang Percepatan PeningkatanCakupan Kepemilikan Akta Kelahiran membuka ruang bahwa instasnipelaksana atau UPT Instansi Pelaksana, dalam hal ini Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil tempat penduduk berdomisili dapatmenerbitkan Akta Kelahiran kedua akta kelahiran sebagai pengganti kutipanakta kelahiran yang hilang/rusak;Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan perubahan namaadalah berdasarkan pelaporan dari penduduk berdasarkan penetapanpengadilan yang memberi persetujuan
43 — 6
Dan terdakwa pada saat ditangkaptidak dapat menunjukkan bukti atau tanpa dilindungi suratsurat yang sah dariDepartemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dengan maksud dan tujuanterdakwa bahwa Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk digunakan atau dikomsumsitidak dalam rangka pengobatan atau perawatan dokter ;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Sket/230.1/1X/2013/UPT LABUJI NARKOBA Basdan Narkotika Nasional tanggal 17 September 2013 dengan uji z:Hasil positif Metamfetamina.Telah
CICILIA SANTIANO YUNITA LANDOWERO
26 — 23
; wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
186 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan PidanaMATI:Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang bukti berupa: 1.019 (seribu sembilan belas) bungkus plastik yang berisiNarkotika golongan jenis Methampetamina (shabu) dan setelahditimbang seberat bruto + 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuhribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram, setelahdikurangi sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Nomor425 AN/II/2018 UPT
26 — 6
Tabaci, Kalideres, JakartaBarat, dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dimana terdakwa dalamkepemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yangberwenang dan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No.99 B/U/2013/UPT/ LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2013 disimpulkanbahwa barang bukti daun ganja kering dengan berat netto 1,8542 gram (sisa Labkrimdengan berat netto 1,7679 gram) adalah benar Ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan
11 — 6
Asli Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama Fitri Anggriani yangdikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Penanae, Kota Bima,tanggal 11 Oktober 2017, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuaidengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P.4);Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonanPemohon dan memohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan
11 — 1
SALINAN PUTUSANNomor : 5153/Pdt.G/2013/PA.Clp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdatadalam Tingkat Pertama dengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara antara: PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Perangkat Desa UPT, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, memberi kuasa kepada AGUSCHANDRA,SH. dari Kantor Konsultan Hukum ,Mediasi dan Advokat berkantor
PEDELIS MAHADAN
31 — 11
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT