Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Penuntut Umumpada tanggal 6 Desember 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W11.U1/6921/HK.07 /XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, dan Surat Nomor W11.U1/6919/ HK.07/XII/2021,tanggal 2 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriBandung Kelas IA Khusus, telah memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum perihal Mempelajari Berkas Perkara Tipikor

Totoh Gunawan selaku penyedia paketsembako bansos untuk menyisihkan sebesar 6% dari total keuntungan bagiterdakwa jelasjelas bertentangan dengan fakta hukum di atas.Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR dan Dakwaan Kedua Pasal 12 Huruf B tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan oleh karena tidak didukung oleh

Memori Banding tertanggal25 Nopember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal 12Hurui UU TIPIKOR

berikut :Bahwa Terdakwa tidak bersalah tidak terbukti melakukan seluruh dakwaan.Bahwa pidana tambahan yang dijatunkan kepada Terdakwa termasuk didalamnya pencabutan hak politik dan pemberatan harus dikesampingkan,Halaman 97 dari 104 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.TPK/2021/PT BDGBahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang lahir dari proses persidanganyang fair dan obyektif, kiranya secara terang benderang terbukti bahwaseluruh hal yang didakwakan kepada Terdakwa baik dakwaan kesatu Pasal12 Hurui UU TIPIKOR

atas,Penuntut Umum telah mengajukan Kontra MemoriBanding tertanggal 14 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan tanggapan (kontra) sebagaimana yang telah diuraikandi atas, Penuntut Umum Komsi Pemberantasan Korupsi berpendapatbahwa dalildalil atau alasan banding yang diajukan PemohonBanding/Penasihat Hukum Terdakwaharuslah ditolak dan dikesampingkankarena sama sekali tidak beralasan hukum, dan selanjutnya kami memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Erfpacht Vervording Nomor 172 yang terletak diBukit Bekicut bukanlah wewenang Pengadilan Tipikor Padang Pada Pengadilan NegeriKelas I A Padang untuk memutuskannya, melain merupakan wewenang Pengadilan TataUsaha Negara, proses permohonan sertifikat dimaksud serta dengan keluarnya SuratRekomendasi dan terbitnya Sertifikat Nomor : 92 Tahun 2007 terdakwa oleh BPN Kab.Solok merupakan surat keputusan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam haldimulai sejak pembuatan alas hak dari terdakwa, hingga

Solok dan diatas masuk dalam ruang lingkup Keputusan Pejabat Tata Usaha Negarayang bersifat ; Kongkret, Individual, Final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan Hukum Perdata, dan dalam proses dan/atau penerapannya telah sesuai denganaturan perundangundangan yang berlaku (yurisdiksi/wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara/Administrasi).Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Tipikor Padang Pada Pengadilan NegeriKelas I A Padang memeriksa dan mengadili perkara a quo terlebihlebih berdasarkan

sampaikan dan jelaskan, dimanaterlihat/terbukti, dengan memperhatikan kwalitas /profesionalisme penyidik dan JaksaPenuntut Umum dalam bekerja, yang selanjutnya telah pula melahirkan surat dakwaanHlm. 15 Putusan Pidana No. 11/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.16yang mendakwa Terdakwa dengan ketentuan dan aturan hukum yang tidak benar, keliru,dan menyesatkan ini, sebagaimana termuat semua dalam surat dakwaannya, tentunya akanmembawa implikasi negative pula/pengembosan terhadap kewibawaan Majelis HakimPengadilan Tipikor

perkara a quo, karena Inkonstitusional, Unprosedural,Melanggar AsasAsas Good Government Yang Harus Dijunjung Tinggi Oleh SesamaIntansi/Badan Pemerintah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Ri, Serta yang lebih ironisnyalagi adalah perbuatan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang telahmengkriminalisasi hukum administrasi negara yang ada di republik ini,Bahwa oleh karena itu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan DemiHukum atau dinyatakan tidak diterima di samping menyatakan Pengadilan Tipikor

Pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran danpencatatan Barang Milik Negara/Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna(DBP)/ Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), menurut penggolongan danKodefikasi Barang.Namun dari ke 4 (empat) hal tersebut diatas, ternyata tidak tercantum dalam DaftarBarang Bukti serta dalam Penetapan Pengadilan Tipikor No: 018/P.IX/PEN.PID.SUS/2011/PN Padang dan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Desember 2008 serta Daftar BarangBukti tanggal 20 September 2011

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan NegeriKendari ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN sejak tanggal 29 Juli2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 26 Oktober 2016;9.

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 27 Oktober 2016sampai dengan tanggal 25 November 2016;10.

Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 November2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum,MUAMAR, SH dan LA DASMAN, SH keduanya adalah Advokat/PenasihatHukum pada Kantor Pengacara AMAR LAW OFFICE yang beralamat diJalan Manunggal Kompleks BIN Wirabuana Blok L2 No. 23 Anduonohu,Kota Kendari No Telp. 0852 4007 7755, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12Agustus 2016

, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register KepaniteraanPengadilan Negeri Kendari, Nomor : 325/Tipikor/VII/2016/PN.Kdi tanggal 24Agustus 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendaritersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 43/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kditanggal 01 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana

dan selama persidanganTerdakwa dapat menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan olehHakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini Terdakwa adalah orang yangkarena perouatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula denganketerangan saksisaksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dan surat buktiserta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurutpenilaian Majelis Hakim Tipikor

.: Diploma satu.Terhadap Para Terdakwa Penahanan Rutan masingmasing oleh :Putusan Nomor 32/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN. BjmHal1dari1251. Penyidik Polres Banjar sejak tgl. 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016.2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016.3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPT.Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :DR (cand) DIAN KORONARIADI,SH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI,MH.,RUSNIANSYAH MARLIM,SH., ABDUL HAMID,SH.,MH., M.ANSHARY YUSUF,SH.

., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar padaRegister PN.Banjarmasin no.02/PID/2016 tanggal 01 September 2016.Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 15Nopember 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota

Bahwa terdakwa terdakwa dan terdakwa Il juga mohon agar ditiadakanpenyitaan barang atau asset Terdakwa dan terdakwa Il mengingat tidak adalagi harta atau asset yang memadai untuk disita, agar tidak menambah bebankepada keluarga terdakwa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskansebagai berikut :1.

seluruhnyasejumlah Rp352.000.000,00(tigaratus lima puluh dua juta rupiah) secarabertahapuntuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikansecara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT.Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan PengadilanTinggi BandungNomor : 02/TIPIKOR

Onamba Indonesia(Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor02/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 19 Februari 2013) melalui ODIH JUANDAHal. 7 dari 213hal. Put. No.2154 K/Pid.Sus/2014selaku Manajer Human Resourch Development (HRD) PT. OnambaIndonesia/Kuasa PT.

sejumlah Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah)secara bertahapuntuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengamanan sidang, uang sejumlahRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya konsultasi yang di berikansecara bertahap dari SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT.Onamba Indonesia (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan TinggiBandung Nomor : 02/TIPIKOR

YETTY NINGSIH.Selebinnya barang bukti yang telah diputuskan dalam putusan Nomor :10/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 3 April 2012 atas nama Terdakwa Drs.Odih Juanda dinyatakan sebagaimana bunyi amar putusan tersebut yaitu : BB 60. BB 66. BB 67. BB 68. BB 69.

Rek. 033701034162504 atas nama TANTI TANSTRISNAWATI.Dikembalikan kepada saksi Tanti Tantrisnawati berdasarkanPenetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 29Hal. 76 dari 213hal. Put. No.2154 K/Pid.Sus/2014April 2014 tentang Pembukaan Sita dan Blokir Rekening Tabungan(Rekening Gaji) atas nama Tanti Tantrisnawati pada Bank BRINomor Rekening 033701034162504. BB 11. 1 (satu) Buku Tabungan Tahapan BCA No.

bandingmemohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat membatalkan PutusanPengadilan Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataramtersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya materi memori banding dari Penasehat HukumTerdakwa pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon Banding mempertanyakan sekaligus keberatan terhadap pencabutanpenetapan penahanan oleh judex factie terhadap Terdakwa yang sedang berstatusNarapidana; hal tersebut menunjukan Pengadilan Tipikor

Mataram tidak profesional,jujur dan adil dalam menangani perkara Tipikor; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai menerapkan hukum acara, karenamenyarankan agar perlawanan disatukan dengan memori banding padahal majelishakim telah menjatuhkan putusan sela;Halaman 87 dari 79 halaman Put no. 08/Pid.Sus/2015/PT.

Bahwa putusan No.45/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 15 April 2015 mengandungcacat hukum karena melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undangyaitu putusan dijatuhkan dalam tenggang waktu selama 162 hari sejak perkaradilimpahkan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 30 Tahun 2002tentang KPK, ditentukan bahwa perkara tipikor diputus oleh pengadilan tipikor dalamwaktu 90 hari, dengan demikian putusan tersebut mengandung cacat hukum,selayaknya harus dinyatakan batal demi hukum;Bahwa

dalam kontra memori banding terdakwa pada pokoknyamembantah semua alasanalasan yang tertuang dalam memori banding Penuntut Umumdan tetap mempertahankan alasanalasan yang diuraikan dalam memori bandingTerdakwa/Penasehat Hukum yang sudah diajukan sebelumnya; selanjutnya Terdakwameminta agar Pengadilan Tinggi Mataram dapat menolak memori banding yang diajukanoleh Penuntut Umum, menerima alasanalasan yang diuraikan dalam kontra memoribanding yang diajukan oleh Terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor

Nyambu;Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun / 27 Mei 1959;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Banjar Lalangoasek Desa CepakaKecamatan Kediri KabupatenTabanan;Agama : Hindu;Pekerjaan : Guru (honorer);Pendidikan : Sarjana Muda (Agama);Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan penetapanpenahanan oleh:1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;Hakim Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bali masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 2 Juni2017, Nomor : 8/Pen.Pid.SusTPK/2017/PT.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakimAnggota serta dibantu oleh I GEDE PUTU KARNACAYA, S.H, PaniteraPengganti

., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2017, yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Mataram tanggal 30 Mei 2017 Nomor 24/SK.Pid.TPK/2017/PN.Mtr;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Mataram tertanggal 10 Oktober 2017, Nomor : 16/ PID.

terdakwa dirasakanmasih kurang tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan sehinggaperlu dirubah dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram di bawah ini;Menimbang, bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram di halaman 210 paragraf 3yang berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atasmaka Majelis Hakim menerapkan azas ultra petita dalam perkara ini denganmenerapkan pasal 18 UU Tipikor

LahirJenis kelaminKebangsaan/kewarganegaraaTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanTerdakwa Ditahan Oleh : Penyidik Perpanjangan Kajari Perpanjangan Wakil Ketua Penuntut Umum Hakim Tipikor Hakim TipikorMAT NEDI BIN BEHUDAN.Sukarame.46 Tahun / 26 september 1969.Lakilaki.IndonesiaDusun Desa Sukarami KecamatanRambang Kabupaten Muaraenim.Islam.Mantan kepala Desa Sukarami.SMP.sejak tanggal 25 Oktober 2015 s/d 13November 2015;sejak tanggal 14 November 2015 s/d 23Desember 2015;: sejak tanggal 24 Desember

2015 s/d 22Januari 2016;: sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d tgl 10Maret 2016;sejak tanggal 18 Pebruari 2016 s/d 18Maret 2015sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 19 Mei2015Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Palembang Nomor10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg tanggal 18 Februari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis hakim Nomor :10/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg tanggal 18Februari 2016

PUTUSANNomor 136 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam Peninjauan Kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :Nama : Drs. H. A.

Mohamad Askin, S.H., dan Sri Murwahyuni,S.H., M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI dan Hakim Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutserta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Penuntut Umum dan Terpidana.HakimHakim Anggota , Ketua,Ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Ttd/ Dr.

banding dariPembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan NegeriPrabumulih Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 10 Februari 2016 ;Pemintaan bantuan pemberitahuan pernyataan banding Pengadilan NegeriPrabumulih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan surat permintaantanggal 24 Februari 2016 Nomor : W6U8/229/HK.Padt.02/II/2016, yaitu RelaasHalaman 31 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLGPemberitahuan Banding yang dibuat oleh Sarwo Edy Jurusita PenggantiPengadilan Negeri / Niaga / HAM / Tipikor

disampaikanoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas A Khusus kepada Terbanding semula Tergugat dan Terbanding Il semula Tergugat II melalui surat permintaanbantuan ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang masingmasingHalaman 32 dari 40 halaman Pts.No.42/PDT/2016/PT.PLGtanggal 24 Februari 2016 dengan surat nomor W6U8/227/Hk.Padt.02/II/2016,W6U8/228/Hk.Pdt.02/II/2016 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat tanggal 3 Maret 2016 permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri /Niaga / HAM / Tipikor

IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Bantarkulon).Pendidikan : SMA.oO a F &Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 s/d 27 September 2015;Perpanjangan Penuntut Umum sejak 28 September 2015 s/d 06 November2015;Perpanjangan Ketua PN sejak 07 November 2015 s/d 06 Desember 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d 23 Desember 2015;Perpanjangan KPN sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 22 Januari 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Semarang sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 13Febuari 2016;Perpanjangan Wakil Ketua PN Tipikor pada PN Semarang sejak tanggal 14Febuari 2016 s/d 13 April 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016Nomor 76/Pen.PidTPK/2016/PT.

SusTPK / 2016/ PN Smg, tanggal27 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca :e Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 04 /Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal 15Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smgtanggal 15 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan dakwaan;Telah memperhatikan alatalat bukti

Pengalaman ahli sebagai Ahli dalamperkara tindak pidana korupsi adalahsebagai berikut :Tahun 2009 ahli untuk 3 Terdakwa di PN Purworejo dan PN Cilacap.Tahun 2010 ahli untuk 4 Terdakwa di PN Purworejo, PN Purwodadi danPN Karanganyar.Tahun 2011 ahli untuk 5 Terdakwa di PN Karanganyar dan PengadilanTipikor di PN Semarang.Tahun 2012 ahli untuk 2 Terdakwa Pengadilan Tipikor di Semarang.Tahun 2013 ahli untuk 18 Terdakwa Pengadilan Tipikor di Semarang.Tahun 2014 ahli untuk 14 Terdakwa Pengadilan Tipikor

Investigasi menyelenggarakan fungsiantara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim danaudit investigative terhadap kasuskasus yang berindikasi merugikankeuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara danpemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah.Tugas dan wewenang ahli adalah melakukan supervisi pelaksanaanaudit. mendampingi/ memberikan keterangan Ahli dalam prosesHalaman 49 dari 117 hal Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/20 16/PNSmgpenyidikan dan atau peradilan kasus Tipikor

No.110 K/Pid/201 1memeriksa perkara pidana (anak/HAM/Tipikor) dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lecce eeeeeeeueeeeeeeeeeeueeuguues :tempat lahir Lecce eee ceeeceueeeeeeeeuuuuueeuers ;umur / tanggal lahir : ................ccc cece eee ea eee ;jenis kelamin Dc cecceeeeeeeeeeeueeeeueeeuuees :kebangsaan Dl eceeeeaceeeceeeeeueeeeeeeneeeees :tempat tinggal Lecce eee eee eeeee teeta eeeee nates ;agama Dc ececeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees ;pekerjaan Lede eee

PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali tentang adanya novumberupa Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2016/PN Smg, tanggal 19 April2016 atas nama Rudyanto, tidaklah bernilai sebagai novum, karenafaktafakta, peristiwa hukum dalam perkara tersebut telah masuk puladalam perkara a quo, dimana antara perkara Tipikor

memperhatikanakibat yang akan timbul bagi generasi muda di masa yang akan datang,akan tetapi hal tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakimdalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dan karena putusantersebut belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah Terdakwaagar tidak mengulangi perbuatannya, sebagaimana disemangatkan olehbunyi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 471.K/Kr/1979 tanggal 7Januari 1979 yaitu;Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh MajelisHakim Pengadilan Tipikor

,MH Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai HakimAnggota, PutusSan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta HakimHakimAnggota Majelis tersebut, yang dibantu oleh Denni Sembiring SH.MHHal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN.PbrPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Budhi Fitriadi, SH Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanpa hadirnya terdakwa danPenasihat

perjanjian kesepakatan bersama calon mahasiswa PPKHBUniversitas Bung Hatta kelas Pasaman Barat;31 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PasamanBarat No. 800/071/Dindik/2011 tentang Penetapan Pengelolaan kualifikasipendidikan guru setara S1 tahun 2011 bulan Agustus 2011;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 04/Tipikor

Hal ini dapat dijelaskansebagai berikut:Bahwa perkara a quo diputus pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang tanggal 27 Februari 2013;Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang melalui Surat No.W3UI/780/Tipikor/I/2013, memberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Padang dari tanggal 6 s.d. 15 Maret 2013,namun pada saat kami mempelajari berkas perkara sampai tanggal 15 Maret2013, putusan

Namun ternyatapada tanggal 21 Maret 2013 berkas perkara sudah dikirim ke Pengadilan TinggiPadang;Bahwa setelah kami memperoleh putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Padang pada tanggal 25 Maret 2013, maka pada tanggal 9 April 2013kami menyerahkan memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Padang. Namun Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telahmemutus perkara a quo pada tanggal 8 April 2013.

Dengan demikian JudexFacti (Pengadilan Tinggi) telah memeriksa dan mengadili perkara a quo tanpamempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa sebagai Pemohonbanding;Oleh sebab itu Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukumpembuktian sebagaimana mestinya dalam membuat pertimbangan hukumputusannya yakni tanpa mempertimbangkan alasanalasan banding dari Terdakwa,oleh sebab itu putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Padang No. 04/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 8 April 2013,

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak tertanggal 17 Juni 2013 Nomor: 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

dalam mengambil keputusan yakni tidakmempertimbangkan sama sekali alasanalasan kami dalam mengajukanbanding sebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pid.Sus/Tipikor

UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 ini.adalah memang diperuntukan/dikhususkan bagi pegawai negeri/pejabat Negara dan orang yang dipersamakan dengan itu";(Vide : Putusan Judex Facti Nomor: 29/PID.SUS/2013/PT.PTK, hal 83)Kemudian juga Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan:Oleh karena ini pertimbangan hukum Majelis Tipikor pada pengadilanNegeri Pontianak tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak. dan ditambahkan pertimbanganpertimbangan seperlunya oleh Majelis

Hakim Tipikor Pengadilan TinggiPontianak sebagaimana diuraikan di atas, sehingga kesemuannya itudijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding";(Vide: Putusan Judex Facti Nomor: 29/PID.SUS/2013/PT.PTK, hal:84);F.

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaHal. 113 dari 114 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2013Ttd/ Ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H.

Bahwa UndangUndang Tipikor sebenarnya tidak secara tegasdan terang benderang memberikan pemisahan antara suap dengangratifikasi, apalagi yang disebut dengan pungutan liar (pungli);Hanya saja, jika jenis delik korupsi itu hendak dibedakan makaperbedaan utamanya, suap terjadi dalam hal pemberi suap danpenerima suap berada dalam kehendak yang sama.

Jika tindakan tersebutdilakukan makaaturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 5, Pasal6, Pasal 11, Pasal 12 huruf (a), (6), (c), (d), dan Pasal 13 UndangUndang Tipikor.Gratifikasi adalan memberikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya danberlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan jika tindakan tersebutdilakukan maka aturan hukum yang dilanggarnya adalah Pasal 12 Bdan Pasal 12 C UndangUndang Tipikor;Pungutan Liar adalah pemberian atau pembayaran

Pasal 1 ayat 2 UNDANGUNDANG Tipikor menegaskan bahwapegawai negeri meliputi: (a) Pegawai negeri sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Kepegawaian; (b) Pegawainegeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP; (c) Orang yangmenerima gaji atau upah dari Keuangan negara atau daerah; (d)Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yangHalaman 63 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

Teluk Bintunidalam hubungannya dengan Pasal 12 huruf (e) UNDANGUNDANGTipokor yaitu. memaksa seseorang (MUHAMAD RIZAL selakuPenerima Kuasa permohonan penerbitan sertifikat dari WILLIAMHAOSANA) dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya sebagaiKepala Kantor Pertanahan untuk membayar biaya penerbitan sertifikatlebih dari biaya yang sesungguhnya, sehingga kepadanya layak untukdikenakan dengan Pasal 12 huruf (e) undangundang Tipikor;Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/20.19.

sudah terpenuhi semua unsur tindak pidananyaberdasarkan Pasal 12 huruf (e) UNDANGUNDANG Tipikor, TerdakwaRIDOLOP KAMBU, S.

Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.