Ditemukan 17962 data
Terbanding/Penggugat : MANSUR Bin MENDENG
54 — 49
alasan pembenar sebagaidasar yang menyatakan bahwa putusan a quo adalah kelirukarena seharusnya perkara a quio diadili oleh PengadilanAgama.Bahwa alasan tersebut sangat tidak dapat diterima karenaberdasarkan pasal 49 Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama tentang Kompetensi absolutPengadilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut : Mengadili...Scanned with CamScannerMengadili tentang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf
11 — 8
Sertifikat wakaf (kalau ada). Rekomendasi dari pejabat setempat minimal Camat. Kalau bentuknya Pendidikane Jumlah siswa atau anak yatime Tingkat PendidikanPROPOSAL DITUJUKAN KEYAYASAN ISLAH BINA UMMATNB. Susunannya tidak mesti seperti diatasUntuk Pengantar dan Rekomendasi usahakan diatas17
DYAH PURWANTARI
Tergugat:
1.Perseroan Terbatas PT BANK SINAR MAS Tbk Usaha Syariah
2.TRIONO BASUKI
3.ELVIRA ROSIANA
4.TRI HANDAYANI
5.IDA MUSTIKA, S.H.
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
87 — 21
umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 49 dan 52 UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndangNomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam, dibidang :Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4disebutkan Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransisyariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, suratberharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnissyariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial,baik yang bersifat kontensius maupun volunteer;Putusan
27 — 4
Wakaf Il Kel. Lalang Kec.Medan Sunggal.: Kristen Protestan.: Jualan.Terdakwa ditahan tahanan Rutan sejak tanggal 12032014 S/d tanggal21062014.2. Nama LengkapTempat lahirUmur /tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: NELLY MEINA SIMAMORA.: Medan.: 39 tahun / 7 Mei 1974.: Perempuan .: Indonesia .: dln. Pinang Baris Gg. Wakaf Il Kel. Lalang Kec.
44 — 22
Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberiankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.
ImamAhmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyah berpendapat bahwakesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni. DR.
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena itu PengadilanTinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut;Bahwa oleh Majelis Hakim Tinggi, tidak memperhatikan kewenangan dalammemeriksa dan memutus perkara terutama dalam pasal 2,3 dan 3A UndangUndang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3tahun 2006, yaitu bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
pencari keadilan yang beragamaIslam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah denganUndangundangan Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaian perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di Bidang:a Perkawinan;b Waris;c Wasiat;d= Hibah;e Wakaf
101 — 23
.:.05ukuran: + 38,50 M x 38,50 MUtara dengan+ 38,50 MBarat dengan: Alue ukuran + 38,50 Mdengan taksiran harga Rp 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat Il,1(satu) Petak tanah Kebun Rumbia (dahulu), sekarang Tanah Sawahyang terletak di Dusun ................batas dan ukuran: + 4M x 20MUtara dengan: Tanah wakaf Mesjid Juli dengan ukuran + 4MSelatan denganukuran + 20 Mdengan taksiran harga Rp 6.500.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IV dan Turut Tergugat 1(satu) Unit Mobil Toyota.........
/Pdt.G/2020/MSBir15.+ 38,50 MDengan Taksiran Harga Rp. 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IIJawaban Poin 11 sampai dengan 13:Seluruh tanah sawah bukan dalam penguasaan tergugat Il tetapimenerapkan sistem bagi hasil panen sesuai kesepakatan dengan Hj.Ummi Salamah14.1 (Satu) ........................Kabupaten Bireuen dengan batasbatas dan16.ukuran: + 4M x 20MUtara dengan : Tanah wakaf Mesjid Juli ukuran + 4 MSelatan dengan+20MDengan Taksiran Harga Rp. 6.500.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat
sekarang dalam penguasaantergugat II22.1 (Satu) petak tanah ....................batasbatas dan ukuran: + 38,50 M x38,50 MUtara dengan+ 38,50 MDengan Taksiran Harga Rp. 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IIJawaban Poin 11 sampai dengan 13:Seluruh tanah sawah bukan dalam penguasaan tergugat Il tetapimenerapkan sistem bagi hasil panen sesuai kesepakatan dengan Hj.Ummi Salamah23.1 (Satu) ........................Kabupaten Bireuen dengan batasbatas danukuran: + 4M x 20MUtara dengan : Tanah wakaf
73 — 34
ratus meter persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989tanggal 25 Maret 1989, yang terletak di Jalan Nangka Paket E, RT.02/RW.01 Dusun Pagar Sari Kepenghuluan Bagan Bhakti, KecamatanBalai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimanatercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2692 tertanggal 25 Maret1989, terdaftar atas nama Ladji, yang dikeluarkan oleh Kantor BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
Utj.10.persegi), Sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 2494/1989 tanggal 25 Maret1989, yang terletak di Jalan Nangka, Dusun Pagar Sari, RT. 02/RW.0O1Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kecamatan Bagan Sinembah, KabupatenRokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HakMilik No. 2692 tertanggal 25 Maret 1989, terdaftar atas nama Ladji, yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) KabupatenRokan Hilir, dengan batasbatas tanah sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah wakaf
30 — 24
pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbarukemudian oleh Ketua Majelis dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnyadiberi tanda bukti (P.3)Potokopi Struk Pemberlian Listrik Prabayar Nomor Token 4095 7604 0619 55906249 tertanggal 23 februari 2015 yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh pejabatKepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian oleh Ketua Majelis dicocokandengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.4)Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf
AK bulan Maret 2015 dan bukti P.4 tentang Potokopi Struk Pemberlian Listrik PrabayarNomor Token 4095 7604 0619 5590 6249 tertanggal 23 februari 2015 bukti P.5 serta buktiP.6 yaitu Potokopi Bukti Pembayar SPP dan Lainlain dari Yayasan Wakaf AlUbudiyahPekanbaru Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam AsySyafiI tahun 20142015, bukti P.7yaitu Foto kopi Bukti pembayar Iyuran Komplek dan lainlain tahun 2015 dari PaguyubanWarga Lingkungan Perumahan Taman Firdaus, bukti P.8 yaitu Foto kopi kartu PembayarLangganan
283 — 29
Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama;Bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan olehPengadilan Agamadan Pengadilan Tinggi Agama (pasal 4 ayat 1 dan 2).29Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
) undangundang tersebut bahwa apabila terjadi sengketa hak miliksebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orangorangyang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ;Menimbang, bahwa menurut buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007, MahkamahAgung RI 2009, hal. 373, no.8.c,jika bukti atas hak milik tersebut atas dasar hibah,wasiat, wakaf
19 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) balls clit ple duality 54a 5585 agltly Gey Ab Ua) aidALY sll y Yl) Gia y Ca pally Ab puere y Cid ollHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 412/Pdt.P/2017/PA Wng2.Artinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
13 — 3
49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
14 — 1
Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0274/Pdt.P/2017/PA Wng2.lal) Abell y ete) ple duality 52d S985 agbily Cua g ALL) sindALY oll y Yglh Giallg Cagall y Ad jens g Ui gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
17 — 1
Gially Ci gally Ad puere y Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 297/Pdt.P/2017/PA Wng2.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
25 — 7
Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
15 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 1 dan 2yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangberbunyli:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
14 — 1
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
26 — 5
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
18 — 2
Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
48 — 7
penetapan ahli waris dengan alasan sebagaimanapada dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokpermohonan a quo, akan dipertimbangkan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7Tahun 1989, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidangperkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkanhukum Islam serta wakaf