Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 192/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
ARIFIN HULU, ST
Tergugat:
Bupati Nias Utara
92 — 68
  • Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak Pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau Pidana umum ;Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;Dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahQomemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakPutusan Nomor : 192/G/2019/PTUNMDN Halaman 109.10.11.Pidana dengan Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danPidana yang dilakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 26-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 197 PK/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG., II. HAJJA ANDI HALIPA, DKK VS I. H.M. TAUFAN PAWE, SH.,MH., II. HJ. GUMRIAH;
106 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syarat formilkarena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap). Bahwa berdasarkanfakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalammengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPinrang (selaku Tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan Sertipikat HakMilik Nomor 01099 Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa KabupatenPinrang Surat Ukur Nomor 00532/Tellumpanua/2012 Atas Nama Hj.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
NY EUCHARIA SASTRAMIDJAJA alias EUCHARIA CUTARMAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
1.Supriatna
2.PT PLN Persero Transmisi Jawa Bagian Tengah
136 — 72
  • Sebagian tanah persil30 ; (selanjutnya akan disebut sebagai tanah waris) ;Putusan Nomor : 59/G/2017/PTUNBDG Halaman 13 dari 156Bahwa almarhum Neneng Sastramidjaja semasa hidupnya maupunsegenap ahli warisnya, in casu Penggugat belum pernah melakukanmengalihkan hak (kepemilikan) dalam bentuk apapun atas tanah waris aquo kepada siapapun ; Bahwa orang tua Penggugat tidak dapat menguasai dan mengolah tanahpersil a guo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun1965 dengan timbulnya Gerakan Partai
    Ketika itu, karena orang tua Penggugattidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu,sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasiorganisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan oganisasioderbauw PKI ; Bahwa oleh karena situasi politik Indonesia tahun 1965 yang tidakmenentu itu, sehingga dengan didasarkan pertimbangan untuk menjagakelangsungan pendidikan 7 (tujuh) orang anaknya
    yangdiatur dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) sebagaimana Pasal1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudahditempati/dikuasai oleh Tergugat dan pihakpihak lainnya (yang tidakdijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitu dimana Tergugat selamalebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukumobjek tanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan,sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadipergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
AWALUDDIN SIREGAR
Tergugat:
PT. SERBA HUTA JAYA
114 — 32
  • TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI RI Nomor : B.157/PHIJSK/KPHI/IV/07 tgl.04April 2007, Telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti inimenerangkan bahwa : SATPAM adalah sebagai pekerja yang menerimaperintah kerja dari Perusahaan dan digaji olen Perusahaan seperti pekerjalainnya, dengan demikian SATPAM adalah pekerja/buruh yang mempunyaihak kebebasan untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota SP/SBdan tidak dapat dihalanghalangi/dilarang oleh siapapun termasukPengusaha, Pemerintah, maupun partai
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : SARINA Diwakili Oleh : KUSMIRAN, SH dan Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUTIONO SOELAIMAN
Terbanding/Tergugat III : NINING DWI RETNOWATI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI CABANG PALEMBANG
174 — 80
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 04/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 20 Juli 2016 — 1. USMAN, dan 2. TEUKU SYAFRIZAL lawan BUPATI ACEH BARAT DAYA,
138 — 72
  • ;Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999, menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, danberserikat untuk maksudmaksud damai. " ; Pasal 74 UU 39/1999, menyatakan: Halaman 18 dari 134 HalamanPutusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNATidak satu ketentuanoun dalam Undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihakmanapun dibenarkan mengurangi, merusak ataumenghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasaryang diatur dalam Undangundang ini ; Pasal 18 UU 12/2005 menyatakan
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS.
Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT: -Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM. TERGUGAT: -BUPATI BANGLI;
427 — 350
  • UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umunm ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
MASCHAROBIYUN
Tergugat:
1.MUHAMMAD KUSNAN
2.KARJAM
3.HERU WANTO
Turut Tergugat:
MINTOHARDJO SUSETIO
119 — 30
  • Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menarik ParaTergugat dalam perkara jua beli antara Penggugat dengan TurutTergugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Turut Tergugat tentang perkara yang disengketakan.Tindakan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata;4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 79/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 2 April 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
286 — 219
  • No.79/PDT/2019/PT.DKI12.13.e permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa,e sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,e berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum tersebut di atas,Pelawan tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah Gugatanatau Permohonan dan juga Pelawan atau
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-06-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN STABAT Nomor 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb.
Tanggal 3 Juni 2013 — SURIONO Alias BONGGOL;
40 — 23
  • ., Advokat yang berkantordi LBH Partai Gerindra Kota Binjai di Jalan Ikan Bawal No. 7 Kelurahan TanahTinggi Kecamatan Binjai Timur, Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 12 / SKHLBHGerindraBuJl / Ill / 2013,tertanggal 20 Maret 2013;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan denganperkara ini ;Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri StabatNomor : 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb, tanggal 14 Maret 2013, tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 PK/Pdt/2009
Tanggal 15 Juni 2011 — MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 280 PK/Pdt/20094 Berdasarkan kecepatan perkembangan ilmu + pengalaman hidup (guru sejati)yang diamalkan kepada bangsa + NKRI 1945 yang selalu diungkapkan diTelevisi / Metro TV khususnya antara Reformis 19982009 dengan caloncalonPresiden 20092014 , diantaranya :a Presiden dari Partai Demokrat Dr.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
97 — 49
  • Jenepontoselaku ketua Partai Gerindra beserta koalisi dan masyarakatKab. Jeneponto yang mendukung paslon 02 sedangkanjadwal Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 diLapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab.Gowa yangdihadiri oleh Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua PartaiGolkar beserta koalisi, para Camat Kab. Jeneponto, ASN,Para Kades/Lurah dan di bawah pengawalan Polres Kab.Jeneponto, ini semua Saksi ketahui berdasarkan laporandari anggota di lapangan.8.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
367 — 271
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu:c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya,d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu:e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa:f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya,g. menjadi pengurus partai
    membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai
    Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdgf. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;g. menjadi pengurus partai politik;h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat atau DPRD, danjabatan lain yang ditentukan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 430/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR.
Tanggal 28 Maret 2012 — 1. Dokter EDI HAMBALI; 2. KRISTIAN WIBAWA TJIPTA; 3. PT. PETRA SUKSES ABADI; LAWAN; 1. SUBANDI; 2. ENY SETIJAWATI; 3. PT. BANK NEGARA INDONESIA ( Persero ) Tbk; 4. PT. BANK DANAMON INDONESIA Cab. No. 0056
111 — 27
  • Jika halhal tersebutdituangkan dalam kesepakatan atau perjanjian yang kemudiantimbul suatu sengketa, maka merupakan masalah internal diantaraPara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ; 3 Sesuai dengan asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal1338 jo. Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian berlaku dan hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya.
    Hal ini sesuai asas partai kontrak (contract party) dalam Pasal 1338jo. Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku dan hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya ; Sehingga kalau terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitannya denganPT. PETRA SUKSES ABADI, tentu tidak ada hubungannya dan tidak adakaitannya dengan Bank Danamon (Turut Tergugat II) ; Dalam gugatan Para Penggugat disebutkan adanya kerugian yang timbul dalampengelolaan PT.
Pengadilan PT JAYAPURA
Register : 02-06-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/PDT/2014/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2014 —
44 — 21
  • Prinsip kontrak partai (party contract)yang digariskan pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dantergugat.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 32/Pdt.G./2014/PN Ta
Tanggal 5 Mei 2015 — H. MOCH. ZAKI melawan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk, dkk
97 — 14
  • telahmelanggar hak Penggugat;3 Turut TergugatPihak yang dinyatakan sebagai Turut Tergugat dipergunakan bagi orangorang yangtidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu.Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah:e Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;e Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;e Gugatan perdata bersifat partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 98/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.Imhati Baene
2.Samaogosokhi Laia
3.imhati baene dkk
Tergugat:
Kepala Desa Hilinawalo Balaekha
157 — 76
  • Menjadi pengurus partai politik;Halaman 23Perkara No. 98/G/2020/PTUNMDNh. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundanganundangan;J.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum Penggelapan
Register : 19-04-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN TEGAL Nomor 54/Pid.B/2016/PN Tgl
Tanggal 28 Juni 2016 — Aji Wibowo Bin Slamet Riyanto
87 — 14
  • PlamboPratama Joyo Santoso ke toko toko ataupun outlet outlet yang kemudianapabila ada order dalam jumlah kecil maka salesman bisa langsung kepadabagian administrasi sedangkan jika order dalam partai besar maka salesmanterlebin dahulu meminta persetujuan pada supervaisor apabila supervaisormemberikan persetujuan lalu salesman pergi pada bagian Administrasi gunadibuatkan faktur yang setelah faktur dibuat lalu faktur dibawa salesman padabagian gudang agar mempersiapkan barang yang selanjutnya barang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-05-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 567 K/Pdt/2015
Tanggal 29 Mei 2015 — ABDUL KADIR JULIS vs Tri Widodo
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUH Perdata.
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-01-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 145/Pid.B/2012/PN.LSK
Tanggal 8 Januari 2013 — T. Zulkifli Bin Abdullah;
148 — 20
  • organik;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor berdasarkan Pasal 1ayat (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk SektorPertanian adalah perusahaan perorangan atau badan usaha, baik yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan danpenyaluran, dan Penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai