Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : farmadi formasi faomasi farasi farhani
Penelusuran terkait : Farmasi
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 10-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GARUT Nomor 320/Pid.Sus/2015/PN Grt
Tanggal 10 Februari 2016 — ARI AKBAR BIN UJU JUNAEDI
33 — 5
  • Subana berikut barang bukti dibawa kePolres Garut untuk diproses lebih lanjut;Selanjutnya terhadap barang bukti Psykotropika jenis Riklona 2 mg tersebut dilakukanpemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium.Bahwa terdakwa menerima penyaluran Psykotropika golongan IV jenis Riklona 2 mgtanpa seijin dari Menteri Kesehatan, Dokter maupun dari Balai POM ataupun daripejabat yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki Pabrik obat serta tidakmempunyai kewenangan untuk menyalurkan kepada pedagang besar farmasi
    , apotek,sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan;Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan diBandung tanggal 13 Oktober 2015 Nomor.
    , apotek, sarana penyimpanan sediaanfarmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembagapendidikan.b Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemeritah kepada rumah sakit Pemerintah,puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.Namun pada saat terdakwa menyalurkan psikotropika jenis RIKLONA (Clonazepam)2 mg dengan
    Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanansediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, saranapenyimpaan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan.c.
Pengadilan PN PONOROGO Pidana Umum
Register : 24-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN PONOROGO Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Png
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ERFAN NURCAHYO,SH
Terdakwa:
Taufik zainal abidin bin kerji als. Opik
22 — 6
  • Menyatkan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan

    Menyatakan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Kerji Alias Opik bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandart dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000,00 subsidair 2 (dua) bulankurungan;3.
    Ponorogo atau setidak tidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo setiap orangyang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan kKeamanan sesualHalaman 2 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pngpasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasuk menyimpan dan mengolah dengancara sebagai berikut :Bahwa berawal dari saksi Sumari dan rekan sebagai petugas di lapas
    menyatakan bahwaterdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya atauperbuatanya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang ataumanusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum danHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Pngpada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifatpertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    dan mengenal saudara Agung yangmerupakan teman satu desa; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor :03265/NOF/2019 tanggal 2 April tahun 2019, dengan hasil pengujian bahwabarang bukti berupa pil LL termasuk dalam obat keras mengandung triheksifenidilyang peredarannya harus dengan resep dokter;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakimberpendapat terdakwa terbukti mengedarkan obat keras kepada saksi Pratamaberupa pil LL yang merupakan sediaan farmasi
    Menyatakan Terdakwa Taufik Zainal Abidin Bin Karji Alias Opik tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar danpersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadalam dakwaan tunggal;2.
Pengadilan PN KANDANGAN Pidana Khusus
Register : 15-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 14-10-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 208/Pid.Sus/2016/PN Kgn
Tanggal 12 Oktober 2016 — HERLIADI bin MANSYAH.
37 — 5
  • DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJIN EDAR;
    HERLIADI bin MANSYAHbeserta seluruh lampirannya;Telah mendengar atau) memperhatikan keterangan SaksiSaksi,pendapat Ahli, Surat dan keterangan Terdakwa;Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan1.Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1).
    Daha UtaraKabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Puskesmas Negara, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) dan ayat (3).
    Apt binti BACHRUN (alm)(dibacakan) yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang kefarmasian;Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kasi Farmasi di Dinas KesehatanKab. Hulu Sungai Selatan yang mana tugas dan wewenang Saksi dalamjabatan tersebut adalah melakukan pengawasan dan pembinaanterhadap peredaran semua obat dan perbekalan kesehatan termasukPsikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanan kesehatan milikpemerintah dan swasta diwilayah Kab.
    Menyatakan Terdakwa HERLIADI bin MANSYAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IJINEDAR,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwasebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-10-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 855/PID.Sus./2015/PN.Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — IR. SUDARMANTO
64 — 11
  • Menyatakan Terdakwa Ir.Sudarmanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;3.
    SUDARMANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasalHal.1 dari 27 halaman putusan pidana nomor 855/Pid.Sus/2015/PN.Dps106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang
    DESAK KETUT ANDIKA ANDAYANI, Apt., bila obattradisional yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi maka keamanan, khasiat, dan mutunyatidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secaralaboratorium bahkan apabila mengandung bahan kimia berupa obat Paracetamol danPiroksikam sesuai dengan hasil pengujian laboratorium bila dikonsumsi sembarangan sertapenggunaan dalam jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi,maka mengakibatkan halhal yang tidak diinginkan
    1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanatau Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan,Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative makaMajelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang terbukti di depan persidangan, yaitu :Dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Dengan Sengaja Mengedarkan sediaan farmasi
    berupa kurang lebih sebanyak 90 macam di TokoObat milik terdakwa sejak sekira 2 (dua) tahun yang lalu yang diperolehnya diperolehdari sales yang datang ke Toko Obat milik terdakwa.Dengan demikian unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telahterpenuhi.Ad.3.
    Yang pada pokoknya menerangkan :Hal.21 dari 27 halaman putusan pidana nomor 855/Pid.Sus/2015/PN.DpsBahwa setelah ahli perhatikan dari labelnya/kemasannyabarang bukti obat tradisional dalam berbagai macam kemasanbila dikaitkan dengan definisi sediaan farmasi adalahtergolong sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu, karena penandaan nomorregistrasi untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalahTR (untuk
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Umum
Register : 25-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
ARGANDY WAHYUNTORO,SH.,MH
Terdakwa:
RIZA WILLY ARDYANSAH bin SUKARDI
38 — 3

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa RIZA WILLY ARDYANSAH BIN SUKARDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,00
    Menyatakan Terdakwa RIZA WILLY ARDYANSYAH BIN SUKARD telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang diatur dandiancam dalam Pasal 196 UndangUndang R.I. No 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami ;2.
    PERMATASARI yang pada saat ituHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN.JbgSaksi DEWI PERMATASARI menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa pildouble L (Triheksiphenidil HCL) diberi oleh Terdakwa RIZA WILLYARDYANSAH secara gratis tanpa disertai resep dokter dan ketika memberikanpil double L (Triheksiphenidil HCL) kepada Saksi DEW!
    Jombang menerangkanbahwa secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIPHENIDIL HClharus didapat dari Sumber resmi dengan dokumentasi yang dapatdipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperolehsediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - Agus Priyanto
85 — 32
  • Menyatakan Terdakwa Agus Priyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertam primair;2.
    Berdasarkanketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian, bahwa kegiatan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat merupakan pekerjaan kefarmasian.Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh orang yang memilikikeahlian di bidang farmasi dan kewenangan sesuai peraturan danketentuan yang disebut tenaga kefarmasian, terdiri dari Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi,Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi
    dan Alat Kesehatan adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tanganan.
    Membantu Pimpinan dalam menyiapkan bahan norma, standar,prosedur, dan kriteria terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;2. Menyiapkan datadata terkait pengelolaan obat publik diInstalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dipergunakan dalam perumusan kebijakan pengelolaan obat publik;3. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Pimpinan;Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 1502/Pid.Sus/2016/PN Bks Bahwa setiap industri kefarmasian harus ada ijin.
    Mencocokkan faktur dengan sediaan farmasi yang diterima. Mencakup: kKesesuaian nama sediaan farmasi dan alat kesehatan, jumlah,kebenaran harga, keutuhan kemasan, kebenaran label, tanggalkadaluwarsa. Memberi paraf/tanda tangan dan stempel pada faktur penerimaansediaan farmasi dan alat kesehatan (ditandatangi sebagai tandaterima). Menginformasikan kepada distributor apabila terjadi ketidak sesuaianagar dilakukan perbaikan.
    , mengolah,membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alatkesehatan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan menurut Pasal 1angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiapkegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan, atau pemindahtanganan;Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurutPasal
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Farmasi
Register : 14-12-2017 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Bjb
Tanggal 5 Februari 2018 — SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm).
86 — 19
  • Menyatakan Terdakwa SUTIKNO alias TIKNO bin PAIJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2.
    Landasan Ulin Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi bersama dengan rekan saksi yaituFIRDAUS TARIGAN dan HENDRIK YUNIKA melakukan penangkapanterhadap SUTIKNO Als TIKNO Bin PANO (Alm) karena diduga melakukantindak pidana mengerdarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpaijin edar;e Bahwa yang mana penangkapan tersebut berawal pada hari jumattanggal 20 Oktober 2017, pada saat saksi melakukan penyelidikandiwilayah hukum Polres Banjarbaru;e Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang
    Bahwa semua kesediaan Farmasi yang diedarkan harusberada dalam pengawasan tenaga kefarmasian pada sarana kefarmasianyang legal, keilmuan dan wewenang merupakan syarat dalam mengedarkansediaan farmasi.
    Bahwa tidak semua toko obat dan setiap orang dapatmenjual obatobatan tersbut, tetapi hanya boleh menjual obat bebas danbebas terbatas serta dalam jumlah yang dibatasi oleh ketentuan tentang obatwajib Apotek, dan toko obat harus memiliki izin dari Dinkes setempat sebagaitoko obat, memiliki penanggungjawab Asisten Apoteker dan Barangbersumber dari PBF (Perdagaan Besa Farmasi) yang legal.
    Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Ad.1.
    , bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatanyang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsurdalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 197 Jo.
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-01-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bil
Tanggal 16 April 2020 — Penuntut Umum:
TYA GITA PRASTIWI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASORI bin ARIPI
29 — 6
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basori Bin Aripi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan menjadi Perantara Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Mengedarkan Sediaan Farmasi
    dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:LsMenyatakan terdakwa MUHAMMAD BASORI bin ARIPI terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerimamenjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan NarkotikaGolongan bukan tanaman* dan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    HUNEN; Bahwa Terdakwa bukan Apoteker dan juga bukan pedagang farmasi tetap!
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi,dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintan sesuai dengan ketentuanUndangundang ini;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajid memiliki jjin khnususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukantanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunanatau perubahan kesadaran, hilangnya rasa
    MOCHAMMADHalaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN BilCHOIRUDIN di Jalan Halmahera Gg.9 Rt.01 Rw.06 Kelurahan gadingrejoKecamatan gadingrejo Kota Pasuruan; Bahwa Terdakwa berkerja dibidang swasta bukan apoteker atau pedagangfarmasi dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan farmasi Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. :10828/NNF/2019 tanggal 28 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. Dra.
Pengadilan PN KRAKSAAN Pidana Umum
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Krs
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
DOHAR NAINGGOLAN, SH.
Terdakwa:
SOFYAN ANSORI al YAN bin P. SISWO
24 — 8
  • SISWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
    SISWO bersalah melakukantindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaan Kesatir,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUFYAN ANSORI al YAN bin P.
    Probolinggoatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :10Unsur 1 : Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang ialah menunjukkepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana
    Indonesia adalah11menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan ataumengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.
    SISWO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan ;3.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus Farmasi
Register : 29-02-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN Mtp
Tanggal 4 Mei 2016 — HERMANI BIN ILHAM
44 — 7
  • Menyatakan Terdakwa HERMANI BIN ILHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;2.
    Daerah HukumPengadilan Negeri Martapura, "dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi danlatau slat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1)" yang dilakukan dengan cars sebagai berikut:> Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,bermula ketika. terdakwa HERMANII Bin ILHAM membeh obat kerasjenis Carnophen di Pasar Cempaka.
    Daerah HukumPengadilan Negeri Martapura, "Mencoba melakukan kejahatandipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanyapermulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN Mtpbukan sematamata disebabkan karma kehendaknya sendiri, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danlatauSlat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"s, yang dilakukan dengan carssebagai berikut:> Bahwa
    kepada pembeli tersebut;> Bahwa terdakwa dalam menjual obat carnophen tersebut barudilakukan selama 1 tahun;> Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalamperkara menjual carnophen dan dihukum selama 10 (sepuluh)bulan;> Bahwa pekerjaan seharihari terdakwa Sebagai (tukangparkir) dilapangan murjani;> Bahwa untuk sebuah Mobil Daihatsu Ayla DA 8808 BJ denganwarna abuabu adalah milik terdakwa sendiri ;> Bahwa Terdakwa bukan Apoteker atau orang yang mempunyaikeahlian dan kewenangan dalam bidang farmasi
    yang tidakmemiliki izin edar telah terpenuhi ;Add.3 Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sedian kefarmasianmenurut Pasal 108 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan,dan pendistribusianobat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalpasal
    ini tentunya merupakan kesengajaan sebagai maksudmemperoleh keuntungan dengan sengaja menjual atau mengedarkansediaan farmasi;Bahwa obat keras disebut juga obat daftar "G", yang diambildari bahasa belanda ."
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum
Register : 03-11-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mnd
Tanggal 21 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ROMLY SALIJO,SH
Terdakwa:
FADLY PAPARANG
63 — 5

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa FADLY PAPARANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
    Saksi LUKMAN HENGKELARE, keterangannya dalam Berita AcaraPemeriksaan di Penyidik tertanggal 25 Agustus 2020 yang diberikan dibawahsumpah atas persetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah TerdakwaFADLY PAPARANG dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edaryakni kurang lebih 1 (Satu) buah botol plastik yang berisikan 1000 (seribu)tablet dugaan obat
    SYARIF SAFRUDIN, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaandi Penyidik tertanggal 25 Agustus 2020 yang diberikan dibawah sumpah ataspersetujuan Terdakwa dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan masalah TerdakwaFADLY PAPARANG dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edaryakni kurang lebih 1 (Satu) buah Botol plastik yang berisikan 1000 (seribu)tablet dugaan obat keras Jenis
    Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah RI No. 72tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimaksudHalaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mnddengan peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganatau pemindatanganan, dan jjin produk kosmetika diberikan oleh Menteri Kesehatanberupa Notifikasi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan(Badan
    Unsur Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang bahwa menurut pasal 106 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelan mendapat izin edar, izin edar mana yang hanya dapatHalaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2020/PN Mnddiperoleh apabila telah memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ataukemanfaatan;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa terdakwa telahmenjual kepada saksi RESA RIZKY
    Menyatakan Terdakwa FADLY PAPARANG telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJAMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 (Dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;3.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 12-03-2016 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN KEPANJEN Nomor Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.
Tanggal 17 Maret 2016 — RIYONO Bin MANU
16 — 17
  • Menyatakan Terdakwa RIYONO Bin MANU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.2.
    Menyatakan terdakwa RIYONO bin MANU bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam pasal197UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaanKesatu.2.
    Terdakwa melakukan jualbeli pil koplo tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untukmembeli rokok.Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Resep dan jin edar, fakta tersebutdidukung pula oleh keterangan ahli LISA PUTRI WARDHANI, S.Farm.Apt,bahwa pil koplo tersebut termasuk sediaan farmasi yang sudah tidak beredarlagi sehingga terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual ataumengedarkan karena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa tidakmempunyai keahlian kefarmasian.
    Malang telah kedapatansedang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar, berupa 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalambungkus bekas rokok Marlboro merah, bahwa terdakwa mendapatkan pil koplotersebut dengan cara membeli dari dari FAJAR (DPO) di Pasar Singosarisebanyak1 (satu) box yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 80.000 dan dalam satuminggu terdakwa membeli pil kKoplo dari FAJAR sebanyak 12 box sesuai denganpesanan dari pembeli.
    Terdakwamelakukan jual beli pil koplo tersebut untuk mendapatkan keuntungan yangdigunakan untuk membeli rokok.Bahwa terdakwa tidak memiliki Resep dan jjin edar, fakta tersebutdidukung pula oleh keterangan ahli LISA PUTRI WARDHANI, S.Farm.Apt, bahwapil koplo tersebut termasuk sediaan farmasi yang sudah tidak beredar lagisehingga terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual atau mengedarkankarena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa tidak mempunyai keahliankefarmasian.
    Menyatakan Terdakwa RIYONO Bin MANU tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajanmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadalam dakwaan alternatif kesatu.2.
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-05-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 15-08-2012
Putusan PN NGANJUK Nomor No.161/Pid.B/SUS/2012/PN.Ngjk
Tanggal 30 Mei 2012 — Pidana : BAGUS WAHYU AFRIYONO alias SHANAT bin ACHMAD SUEB.
69 — 4
  • Menyatakan terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANAT BINACHMAD SUEB(ALM) secara sah dan meyakinkan terbuktibersalah melakukan tindak pidana "dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarddan atau persyaratan dan keamanan" sesuai dengan pasal196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangundangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
    dalam Surat Dakwaan, yang Jlengkapnya sebagaiberikutBahwa ia terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANAT BINACHMAD SUEB (ALM) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012sekira pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012bertempat dipinggir jalan termasuk Desa MojorembunKecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumpengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    terdakwadengan cara sebagai berikut:e bahwa ia terdakwa BAGUS WAHYU APRIYONO als SHANATBIN ACHMAD SUEB (ALM) pada hari Sabtu tanggal 03Maret 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempatdipinggir jalan termasuk Desa Mojorembun KecamatanRejoso Kabupaten Nganjuk. awalnya terdakwa bertemusaksi HENGKI SETIAWAN ditanya "apakah bisamencarikan sabusabu" terdakwa menjawab 'sayausahakan, sebenarnya terdakwa tidak bisamencarikan sabusabu kemudian terdakwa mempunyaiide tanpa keahlian dan kewenangannya menyediakanpersediaan farmasi
    HENGKI telah memberi uang pembelian sabusabu senilai Rp. 300.000, ;e Bahwa sesuai dengan pengkuan terdakwa isi dari obatracikan tersebut terdiri dari 2 butir pil ultraflu dan 2butir pil amoxilin serta diberi campuran gula pasir sedikit(kurang lebih satu sendok teh) ditaruh dilayah danselanjutnya ditumbuk atau digerus dengan menggunakan uleguleg hingga lembut atau menjadi serbuk;e Bahwa dalam meracik serta menjual obat~ racikantersebut, Terdakwa tanpa disertai resep dokter maupunkeahlian sebagai ahli farmasi
    Barang siapa;2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standard dan atau persyaratan dan keamanan, yaituterdakwa telah menjual /atau mengedarkanAd. 1.
Pengadilan PN KEDIRI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 17-12-2012 — Upload : 21-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 340/Pid.Sus/2012/PN.Kdr
Tanggal 17 Desember 2012 — ROHMAD ROMADHON Als. MADHON BIN KASMANI
49 — 3
  • MADHON BIN KASMANIbersalah melakukan Tindak Pidana '' Pengedaran sediaan farmasi atau alatkesehatan yaitu pil jenis Double L yang tidak memenuhi standar ataupersyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu " Sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undangundang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHMAD ROMADHON Als.
    Umumberdasarkan surat dakwaannya No.PDM 120/KDIRI/12/2012, sebagai berikut:Bahwa ia terdakwa ROHMAD ROMADHON ALS MADHON BIN KASMANI padahari :Sabtu tanggal 10 November 2012 sekira jam 06.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah depo air minum isi ulang "HidroQ"Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    akan mempertimbangkan apakahterdakwa dapat atau tidak dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang , bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanTunggal yaitu m elanggar pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang , bahwa dengan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan,sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu dakwaan Tunggal yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :12Setiap orang,Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupesyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2dan ayat 3,Menimbang , bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkansebagai berikut:Menimbang , bahwa perbuatanperbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifatalternatif , artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi , maka terpenuhipula unsur
    kedua ini;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang , bahwa dalam pasal 98 ayat 3 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-06-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tlg
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.EDRUS, SH.MH
2.PUJI ASTUTI, S.H.
Terdakwa:
RIDHO SANDHI KHARISMA Alias KODOK Bin SUNARKO
25 — 4
    1. Menyatakan Terdakwa Ridho Sandhi Kharisma Alias Kodok Bin Sunarko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika serta Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar.
    diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa RIDHO SANDHI KHARISMA Alias KODOK BinSUNARKO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Percobaanatau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika, Tanpoa hak atau melawan hukum menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I, dan tanpa hak memiliki Psikotropikaserta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Kaffein mempunyai efek stimulan terhadap sususnan saraf pusat , tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika.Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2018/PN Tlgsedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan,membeli, menjual Narkotika golongan berupa shabu bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, apotik, RumahSakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Penelitian atauLembaga Pendidikan atau bukan berdasarkan resep dokter ;Perbuatan terdakwa
    Tulungagung,atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiijin edar, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada awalnya bulan Maret 2018, terdakwa telah membeli pil doubel L dariSdr. Tri alias Toyik d/a Desa Tapan, Kec. Kedungwaru, Kab.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur Ssetiap orang telah dipertimbangkan padauraian pertimbangan dakwaan kombinasi kesatu dan telah dinyatakanterpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis diambil alin dan unsur kesatuini dinyatakan terpenuhi pula;Ad.2.
    Menyatakan Terdakwa Ridho Sandhi Kharisma Alias Kodok BinSunarko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum MenjualNarkotika Golongan dan Tanpa Hak Memiliki Psikotropika sertaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak MemilikiIjin Edar.2.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 11-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2017 — AGUS PRIATNA Als. KUYA Bin MAMAT MULYANA
33 — 5
  • 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi
    danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017
    /PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas
    dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim
Pengadilan PN SIGLI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PN SIGLI Nomor 5/Pid.B/2014/PN-SGI
Tanggal 18 Februari 2014 — Hendra Bin Hasan Sana
32 — 3
  • termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan
    NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi
    , pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 174/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — Drg. RUSDIANTO KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
86 — 36
  • Soedarsono Kota Pasuruan menjabat sebagai KepalaInstalasi Farmasi sejak 1 Pebruari 2012.Tugas saksi berdasarkan SK Pengangkatan Direktur RSUD dan SK nomor lupatanggal 1 Pebruari 2012 adalah :a Membuat ulasan ketersediaan perbekalan farmasi di RSUD.b Menerima perbekalan farmasi dari distributor.c Menyimpan perbekalan farmasi di gudang farmasi.d Mendistribusikan perbekalan farmasi keruanganruangan rawat, polidan pelayanan resep kepasien.e Melaporkan penggunaan perbekalan farmasi kepada Direktur.Benar
    Berito Jaya Medika dikirim ke gudang farmasi RSUD Dr.Soedarsono Kota Pasuruan terkait dengan kontrak perjanjianNomor:600/1346.1/423.212/2013 tanggal 17 Desember 2013 dengan nilaikontrak 1.579.698.750,00.Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan buku catatan register barang masuktahun 2013 digudang farmasi tanggal 29 Januari 2013 PT.
    Soedarsono Kota Pasuruan ditempatkandibidang instalasi farmasi dan menjabat sebagai Asisten apoteker.Dasar saksi ditempatkan pada bagian bertugas dibidang instalasi farmasi danmenjabat sebagai Asisten apoteker adalah SK dari Direktur RSUD pada tahun2009 yang ditanda tangani oleh Dr. SUGENG WINARTO, M.
    Kes. dengantugas Menerima perbekalan farmasi dari distributor, Menyimpan perbekalanfarmasi digudang farmasi, Mendistribusikan perbekalan farmasi keruangruangrawat, poli dan pelayanan resep kepasien, Melaporkan penggunaan perbekalanfarmasi kepada Kepala Instalasi farmasi Dalam pelaksanaan tugas pada tahun2013 mempertangung jawabkan kepada saksi KUSHARIANTI selaku kepalaInstalasi farmasi tahun 2013 yang saat ini sudah diganti oleh Sdr. TITINSUHARYATI.Bahwa Pada tahun 2013 RSUD Dr.
    SoedarsonoKepala Instalasi Farmasi RSUD dr. R. Soedarsono KotaPasuruan sekaligus sebagai kepala gudang farmasi Sdri.Kushariyani, $.Si.Apt. dalam BAP Penyidik tanggal 17Oktober 2014 menerangkan bahwa pada bulan Januari2013 yang bersangkutan melaporkan kepada Sdr. drg.RUSDIANTO bahwa beberapa jenis bahan alkes digudang farmasi sudah habis. Atas laporan tersebutterdakwa drg. RUSDIANTO menginstruksikan kepadaSdri. Kushariyani, S.Si.Apt. agar memesan bahan alkeskepada PT Berito Jaya Medika Surabaya.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Farmasi
Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Sdw
Tanggal 30 Maret 2017 — Dedi Suhato alias Dedi Bin Mukrin
82 — 22
  • 1.Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;-----2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;----------------------
    Menyatakan terdakwa Dedi Suharto Alias Dedi Bin Mukrinbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ; nnn nner nnn enn2.
    Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa DEDISUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitarjam 09.00 wita terdakwa DEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRINmembeli obat
    Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard darfatau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwaHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwDEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagaiberikut: anno
    Dan yang dimaksudsediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika;Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM RI Samarinda NomorPM.01.05.1001.01.17.0008 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh AMALIA.S.Si.Apt selaku an.
    Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana '"mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 12-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN Tlg
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DIDIK KURNIAWAN W, SH
Terdakwa:
DEBI KUNCORO Bin AGUS SUSILO
28 — 5
    1. Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan
    Menyatakan Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUS SUSILO bersalahmelakukan TINDAK PIDANA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanKesatu. ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUSSUSILO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurang!
    Bahwa Pil Doubel L / tabletberlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagangARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras ataudaftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di BadanBPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jjin edar/obat palsusedangkan terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L
    Ahli Masduki, S.E., M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli dimintai pendapat sehubungan dengan adanya peredaransediaan farmasi tanpa ijin edar;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN TIg Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja denganTerdakwa; Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Farmasi Puskesmas Tunggangritahun 1992 sampai dengan tahun 1996, sebagai Kepala FarmasiPuskesmas
    Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (Satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.