Jika tidak bisadibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakpidana korupsi;Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki 4 (empat) unsur yaitu :(a) Unsur setiap orang;(b) Unsur melawan hukum;(c) Unsur memperkaya diri Sendiri, orang lain, atau korporasi;(d) Unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa terkait unsur setiap orang dalam pasal ini adalah bukanlahsesederhana, seperti yang dijabarkan

Amiruddin,Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Gent Publishing,Jakarta, 2010, hal.208.Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang memilikijabatan/kedudukan yang sah oleh karena dakwaan dalam perkara a quo adaunsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangmerupakan unsur pokok dari Pasal 3 UU Tipikor.Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kami diatas, bahwa unsursetiap orang dalam pasal 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan denganUndangUndang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Adapun yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut:> Bahwa dengan keberadaan UndangUndang AdministrasiPemerintahan (uu nomor 30 tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan) dikaitkan dengan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) danpasal 3 UU Tipikor

Sehingga olehkarena itu berdasarkan penjelasankami tersebut unsur ini TTIDAK TERBUKTI dan/atau TIDAK TERPENUHI;Bahwa menurut pertimbangan Terdakwa unsurunsur yang dikehendakipada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri Terdakwa.Bahwa kemudian, dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terbuktiternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mampu untuk membuktikan Semua unsurunsur yang terkandung dalam pasal 2 UU Tipikor yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa berhubung karena semua unsur yang dikehendaki

dalam pasal 2UU Tipikor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, ternyata tidak terpenuhimaka demi hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalambentuk Dakwaan Subsidaritas, dimana Majelis Hakim Pengadilan KhususTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan (Judex Factie) hanyamembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan Primair, dan tidakmembuktikan dan mempertimbangkan Dakwaan subsidair, yang secara hukumberarti bahwa Majelis

Mdn tanggal 22 Agustus7 eea Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Persidangan Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 11 Juni 2014Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentang Penetapan hari Persidangan ;peed Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN. Mdn.tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Hal 1Putusan T jpikor No. 56/Pid. Sus.

K/2014/PN.Mdnmeena Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Medan, tertanggal 10 Juni 2014 Nomor : 56/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tentangPenunjukan Pergantian Majelsi Hakim ;ee Telah membaca berkas perkata ini; nena nnn nme nnnne =coneeone= Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut Penuntut Umum, dengan surattuntutan No. Reg. Perk : PDS03/BLG/05/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang padapokoknya menyatakan sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa dr.

Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassarsejak tanggal 02 April 2014 s/d 01 Mei 2014 ;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telan membaca berkas perkara dan surat surat lain yang terkait ;Telanh mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan dandiserahkan dalam persidangan tanggal 30 Mei 2014 yang pada pokoknyamenuntut Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1.Menyatakan Terdakwa NURDIN BIN TAJUDDIN tidak terbukti dengan sahdan meyakinkan bersalah

yang memberatkan :Halhal yang meringankan :Mengingat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

Foto Copy Buku Kas Umum tanggal 25 November 2010 sampaidengan tanggal 23 Desember 2010;Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada darimanabenda tersebut di sita;Menetapkan agar Para Terdakwa, masingmasing membayar biayaperkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa .

IRFAN KARIM tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO tanggal17 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 23/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GTLOtanggal 24 Maret 2014 mengenai pasal yang terbukti, sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa . MALVIN DIYATA, S.Pi, TerdakwaIl.RACHMANTO NANGO, Terdakwa Ill.

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 16 Pebruari 2013;6. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17Pebruari 2013 sampai dengan 18 Maret 2013;7. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11Maret sampai dengan 09 April 2013 ;Hal dari 29 hal.Put.No.16/Pid/TPK/2013/PT.DKI8.

SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartasebagai Hakim Ketua Majelis,s ASNAHWATI,SH, MH, SAPARUDINHASIBUAN,SH,MH, HakinHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sertaDRS.H.M ASADI ALMARUF, SH, Msi, MH dan SUDIRO, SH, M.Hum HakimHakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masingmasing sebagai HakimAnggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor16/ Pid/TPK/2013/PT.DKI tanggal 30 April 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini

PUTUSANNo. 1291 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. BANI BAEHAKI, M.Eng ;tempat lahir : Tasikmalaya, Jawa Barat ;umur / tanggal lahir : 54 tahun / 29 Januari 1956 ;jenis kelamin : LakiLaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Jalan R.

,Mhum., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaHal. 35 dari 32 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/2012Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,Mhum., Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

PUTUS ANNo. 243 PK/PID.SUS/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : Drs.

,Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuoleh Dulhusin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.HakimHakim Anggota: Ketua,ttd./H. Suhadi, S.H., M.H., ttd./Dr.H.M.Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,Panitera Pengganti,ttd.

.: Foto copy sesuai stempel tandatangan asli Surat BadanKepegawaian Negara Nomor : F.IV.2630/V.494/58,Perihal Tindak lanjut tanggapan atas pemberhentianPegawai ASN yang melakukan Tindak Pidana Tipikor, tanggal 25 April 2017 ;Foto copy sesuai dengan asli tanda terima SK Nomor881/268/BKD, Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TamrinD., S.Sos tanggal 28 September 2016 ;Foto copy sesuai dengan asli tanda terima SK Nomor :881/56/BKPSDMA tentang Pencabutan Surat

Bahwa Tergugat telah mengirim surat Kepada BadanKepegawaian Negara di jakarta tanggal 15 agustus 2016perihal permohonan penjelasan tekhnis pemberhentianpegawai ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan(vide bukti T 3); Bahwa terhadap surat Tergugat tersebut, BadanKepegawaian Negara telah mengirimkan jawaban tanggal25 April 2017 perihal tindak lanjut tanggapan ataspemberhentian pegawai ASN yang telah melakukantindak pidana tipikor (vide bukti T 9 );Menimbang, bahwaberdasarkan fakta fakta tersebutdiatas

Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amdial, S.H., Advokat/PenasihatHukum beralamat di Jalan Merdeka No. 36, Tapaktuan/Jalan T.

,dkk. dengan lampiran data PNS yang tersangkut masalah pidana(TIPIKOR) dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide bukti T4);6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 Badan Kepegawaian Negara telahmengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : F.IV.2630/P.124/43 perihal PNS yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsian. Parno, S.H., dkk. (vide bukti T5);7.

,dkk. dengan lampiran data PNS yang tersangkut masalah pidana(TIPIKOR) dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide bukti T4);5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat diberhentikan darijabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan BupatiTanjung Jabung Timur Nomor: 568 Tahun 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di LingkunganPemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (vide bukti P1= bukti T8 = bukti T9);6.

didampingi oleh Penasihat Hukumnya,HASNO, SH, dan SUMIADIN, SH masingmasing adalah Advokat/PenasihatHukum pada kantor Advokat HASNO & ASSOCIATES beralamat di LorongMentari, Dusun Asa, Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo, KabupatenButon Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telahditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Desember2018 dan yang telah didaftarkan dalam buku Register di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor:735/Tipikor

yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggarapada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh kami MUJAHRI, S.H., HakimTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggarasebagai Hakim Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, S.H., M.H., Hakim TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara danTIGOR SAMOSIR, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor

Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG, tanggal 11 Januari 2016 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.

No. 790 K/Pid.Sus/2016setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dengan perbaikan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tersebut;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 36/TIPIKOR/2015/PT.BDG,tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri BandungNo. 127/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg, tanggal 28 Oktober 2015 harus diperbaikisekedar mengenai

ke1 KUHP, UndangUndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung No. 36/TIPIKOR

Keputusan ini di terbitkanpada tanggal 13 September 2018; Bahwa tindak lanjut dari keputusan bersama tersebut, padatanggal 23 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDM KabupatenBungo, perihal Penyampaian namanama PNS yang terlibat TindakPidana Korupsi (Tipikor), yang isinya sebagai berikut:Menindak lanjuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di GrandSahid Hotel Jakarta tanggal 13 September 2018 tentang SinergitasPenegakan hukum Bagi PNS untuk

2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang PenegakanHukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah DiJatuhiHukumanBerdasarkanKeputusanPengadilanyang Berkekuatan HukumTetap Karena MelakukanTindakPidanaKejahatanJabatan AtauTindak PidanaKejahatanyang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.Keputusan ini di terbitkan pada tanggal 13 Septrmber 2018;3.2 Surat Pemerintah Provinsi Jambi melalui BadanKepagawaian Daerah menyurati Kepala BKPSDMKabupaten Bungo, perihal Penyampaian namanama PNSyang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 M / Muharram 1440 HKepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jambi telahmengirimkan surat kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Bungo denganNomor S3815/BKD4.2/X/2018 Perihal : Penyampaian NamanamaPNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang isinya tercantumnama Penggugat (vide bukti T3);13.

Kekeliruanpenerapan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding mengakibatkanputusan pidana penjara untuk Terdakwa Il tidak sebanding denganperbuatannya; Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding dalamperkara a quo hanya memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasmaka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 13/PID.SUS/ TPK/2016/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni2016 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada

Dewi Aryaliniza aliasDewie Yasin Limpo terbukti memenuhi unsurunsur Pasal DakwaanPenuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor, oleh karena itu Terdakwa . Hj. DewiAryaliniza alias Dewie Yasin Limpo harus bertanggung jawab atasperbuatannya;Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan,oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Para Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. ttd./ Dr.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;Hal. 1 dari 53 Hal. Put. No.12/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Makassar, Penahanan Kota sejak tanggal29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggitersebut;Setelah membaca :1.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang Nomor 46 Tahun2009 tentang Pengadilan Tipikor, dan paraturan lain yang terkait;MENGADILI:Hal. 46 dari 53 Hal. Put.

JUDIKURNIASIH selaku KPA merangkap PPK, dan Pemohon selaku PPTKtetap memproses pengajuan pembayaran 100% oleh BENI SOBANDIselaku pihak yang mengerjakan proyek atas nama PT KaruniagaIntisemesta, yakni dengan cara menyatakan dalam Berita AcaraKemajuan Fisik Pekerjaan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% ;Bahwa adapun Amar Putusannya Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor116/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg) berbunyi sebagai berikut :1.

Putusan Pengadilan Tipikor Bandung (Nomor 116/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Bdg) yang pada halaman 83 telah membuktikan adanyaketerangan kesaksian Ir.

Inti kurang lebih setengah Jam ;Bahwa saksi disuruh buka Rekening di Bank BRI Bekas' ;Bahwa uang ditahan oleh Bu Judi karena pekerjaan belum selesai danmenjelaskan selesai uang bisa diambil;Bahwa saksi pernah ditahan perkara Tipikor;Halaman 41 dari 47 Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2020/PN.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP. 1965 1120 1989 031 001Hal 14 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSSalinan Putusan Sesuai dengan Aslinya.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,DARNO, SH.,MH.,NIP. 1958 0817 1980 12 1 001.Hal 15 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKSHal 16 dari 14 hal. Putusan. No.4/PID.SUS/2020/PT MKS

., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa /Penuntut Umum.Hakim Hakim Anggota, Ketua,ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.MH. ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH.MH.ttd./ Prof. Dr.

PUTUS ANNomor: 06 /PID.SUS.K/2012/PTMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tipikor dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan HakimMajelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 18Januari 2012, Nomor : 06/PID.SUS.K/2012/PTMDN. telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :Nama lengkap :Y A K U B.Tempat lahir : PadangsidempuanUmur/tgl.lahir :51 Tahun / 22

MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn dan ROSMALINA SITORUS,SH.MH. masingmasing selaku Hakim Ad Hock Tipikor pada PengadilanTinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal :14MARET 2012, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut diatas, serta: HARS ON O, SH. Plt.

., yang memalsu tanda tangan Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa akan tetapi dalam musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 25 Mei 2016 tersebut salah seorang Hakim Anggota Majelis,yaitu Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S.

Lumme, S.H.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai denganketentuan Pasal 14 Ayat (8) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidangpermusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka pendapat Hakimyang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan, maka pendapat Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung, M.S. Lumme, S.H. yang berbeda tersebutdimuat secara lengkap dalam putusan ini;Menimbang, bahwa M.S.