Putusan Nomor 2879/B/PK/Pjk/2018Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104714.16/2011/PP/M.IIIATahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali terkait sengketa a quo;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.104714.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00258/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00046/207/11/056/14 tanggal 23 Desember2014, atas nama PT Adidas Indonesia, NPWP02.414.596.3056.000, beralamat di Mid Plaza 2 Lantai 5, JalanJenderal Sudirman Kav 1011, Tanah Abang, Jakarta Pusat10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

pembayaranpembebanan royalty dan merupakan cost allocation dari perusahaanafiliasi dijadikan sebagai cost center dan substansinya selebihnya telahdiuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenaiperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88887/PP/M.IVB/13/2017 tanggal 16 November 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1835/B/PK/Pjk/20183.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dandiberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena pembayaran bunga kepada Damiano Investment BV ofDomicile yang telah didukung dengan certificate of domicile dan FormDGT1 tertanggal 14 Desember 2013 dari otoritas perpajakan

, makakepadanya berhak atas penggunaan fasiltas pemilinan penggunaan P3Bdengan tarif 10% (sepuluh perseratus) dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 11 ayat (2) P3BIndonesia Belanda dan Singapura juncto Pasal 32A

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT89523/PP/M.IIIB/16/2017, tanggal 28 November 2017 terkait sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 8 halaman.

01 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00015/207/10/733/15 tanggal 27 Februari 2015sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP06566/NKEB/WPJ.29/2016 tanggal16 Agustus 2016, atas nama Ahmad Dasuki, NPWP14.040.242.1733.000, beralamat di Jalan Murakata RT 006 RW003, Bukat Hulu Sungai Tengah, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

adalah persoalanteknologi digital karena Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban membayar PPN,sehingga Pajak Masukan (PM) dapat diperhitungkan untuk dikreditkandan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.108667.15/2013/PP/M.XIA Tahun 2018, tanggal 16 Juli 2018, terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon PeninjauanKembali:3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00199/KEB/WPJ.22/2016, tanggal 24 AgustusHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1875/B/PK/Pjk/20192016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00022/206/13/431/15, tanggal 25 Juni 2015, atasnama PT Fabienne Intimate, NPWP 02.387.691.5431.000,beralamat di Jalan Karanggan Nomor 31, RT 01 RW 04, DesaPuspasari, Citeureup, Bogor, 16810, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

antara perbedaan kurs pajak dengan kurs BI dan secaraautomatis terdapat perbedaan/selisin pada awal bulan dan akhir bulan,sehingga penilaian fakta dan pertimbangan Majelis Hakim memutussudah benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 2245/B/PK/Pjk/2018/12/2016 tanggal 26 Mei 2016 terkait sengketa a quo, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

December 2010, atas nama: PT.Saranagriya LestariKeramik, NPWP.01.674.557.2431.000, beralamat di Jalan Inspeksi Kalimalang KM,2Sukadanau, Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

pulasebaliknya bahwa Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali dapat membuktikan dalam persidang bahwa tidak sernuakoreksi dari ekualisasi pada PPh Badan menjadi obyek PPh Pasal 23dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonP e n n j a u a nKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 490/B/PK/Pjk/2018Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Desember 2004 atasnama But Lubrizol International Management Corporation, NPWP:01.668.911.9053.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

TermohonPeninjauan Kembali bukan Perusahaan Dagang Asing namunmerupakan Kantor Perwakilan yang kegiatannya hanya untukmemperkenalkan dan mempromosikan produkproduk Lubrizol yangbukan obyek pajak a quo dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT008681.99/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019 tanggal 2 Juli 2019, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali Nomor S2623/WPJ.28/2018 tanggal 28 September 2018 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Keberatan Nomor S009/SJIMMETRO/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, atas nama PT Sinar JayaInti Mulya, NPWP 01.660.733.5321.000, beralamat di Dusun VI RT46 RW 13, Metro Utara, Metro, Lampung 34117 adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum

Putusan Nomor 1516/B/PK/Pjk/2020Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur Pasal 23 ayat (2) huruf c dan Pasal 32 ayat (1) danayat (3), ayat (4) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan (UU KUP), Pasal 10 huruf d dan h UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi

XA/16/2017, tanggal 25 September 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2075/WPJ.04/2015 tanggal 15 Desember 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2009 Nomor 00029/207/09/064/14 tanggal 27 Agustus 2015, atasnama PT Danitama Niagaprima, NPWP 01.346.766.7064.000,beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 4748, Melawai, JakartaSelatan, 12950 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

oleh para pihak dihadapanMajelis Pengadilan Pajak dan telah dilakukan pengujian, penilaian danpertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajakdengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak aquo karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalisebagai Pengusaha Kawasan Berikat yang memperoleh fasilitasperpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang telahdidukung dengan dokumen kepentingan perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT80680/PP/M.XVIIIB/13/2017 tanggal 02 Februari 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

Adapunpersyaratan dalam memperoleh fasilitas perpajakan di antaranyadiperlukan Surat Keterangan Domisili (SKD), maka dengan melampirkanfotokopi Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasimerupakan lampiran kelengkapan SPT PPh Pasal 26 Masa PajakDesember 2011 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3ayat

(7) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal23/26 serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndangHalaman 5 dari 8 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90476/PP/M.VIIIA/16/2017 tanggal 18 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1569/KEB/WPJ.07/2015 tanggal 21 Oktober 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2012 Nomor 00217/207/12/007/14 tanggal 15 September 2014,atas nama PT Nagaraja Lestari, NPWP 01.870.955.0007.000,beralamat di Jalan Raya Pulo Gadung KIP, Rawa Terate, Cakung,Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang

Putusan Nomor 2479/B/PK/Pjk/2018yang memadai dan telah diyakini kKebenarannya dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 huruf cUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84889/PP/M.XIIB/16/2017 tanggal 19 Juli 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri :Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1059/B/PK/Pjk/20183.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

2015 tentangPembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1561/WPJ.01/2015 tanggal 31 Agustus 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00030/207/12/123/14tanggal 30 Juni 2014 Masa Pajak November 2012, atas nama PTVictor Jaya Raya, NPWP 01.531.965.0123.000, Alamat: JalanJamin Ginting Km 8,5 (Royal Sumatera), Mangga, MedanTuntungan, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan

Olehkarenanya keputusan yang diterbitkan oleh Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 4 ayat (2) huruf dHalaman 5 dari 8 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57469/PP/M.IIIA/10/2014 tanggal 18 November 2014, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3. 2.

Putusan Nomor 1104/B/PK/Pjk/2020undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3. 3.

karena in casu keempat dasar koreksi yaitu pembayarangaji, Accrued THR dan Bonus Medical Expenses serta FOH THRAllowance Bonus pada dasarnya tidak diperlukan penghitungan kembaliberdasarkan Kurs Menteri Keuangan, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42722/PP/M.III/16/2013 tanggal 15 Januari 2013, sepanjang terkait dengan koreksi yangtidak dipertahankan,karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundang undangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.

Putusan Nomor 1420/B/PK/Pjk/20192008Nomor 00001/407/08/734/10 tanggal 6 Mei 2010, atas namaPT Alamraya Kencana Mas, NPWP 01.789.815.6734.001,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

barang dengan benar, maka apabilamungkin akan terjadi kerugian yang mungkin akan timbul tidak dapatdilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Putusan Nomor 3154/B/PK/Pjk/201816/2017 tanggal 18 Desember 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1684/WPJ.20/2015 tanggal 30 Oktober 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2012 Nomor 00213/207/12/007/14 tanggal 15 September 2014,atas nama PT Nagaraja Lestari, NPWP 01.870.955.0007.000,alamat Jalan Raya Pulo Gadung KIP Rawa Terate, Cakung,Jakarta Timur, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

Peninjauan Kembaliberdasarkan asas substance over form dan terbukti in casu tidak pernahmelakukan penyerahan dan telah menyerahkan buktibukti pendukungyang memadai dan telah diyakini kKebenarannya dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam .Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Surat Tergugat Nomor S202/WP4J.20/2018, tanggal 26Januari 2018, tentang Pengembalian Permohonan Pembatalan SuratKetetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan, karena tidak sesuai denganfakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;4.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT001634.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2486/B/PK/Pjk/20193. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

diterbitkan oleh Tergugat sekarangPemohon Peninjauan Kembali tanpa diikuti closing conference(Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan) dinyatakan batal karena tidakmemiliki kualitas dan validitas hukum serta tidak bersifat erga omnes danolehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT111233.16/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, terkait sengketa aquo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3.

Putusan Nomor 3020/B/PK/Pjk/2019Kav.8, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur 13330, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Pengadilan Pajak a quo karena koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan memasukkan unsurbiaya Inland Trucking sebagai bagian dari nilai ekspor tidak didukungdengan bukti yang memadai dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut087768.15/2011/PP/M.XB Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.

PfizerIndonesia, NPWP: 01.000.095.8052.000, beralamat di JalanJend.Sudirman 28, Jakarta 10210, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3. 3.

Putusan Nomor 1997/B/PK/Pjk/2019peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Pajak Penghasilan dan Pasal 4 ayat ayat (2) PP Nomor 5 Tahun2002 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;b.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89722/PP/M.IIA/1 2/2017 tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3422/B/PK/Pjk/20183.2.

Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP01.067.542.9053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lt. 5, JalanPasir Putih Raya, Blok E5D, Ancol Timur, Pademangan, JakartaUtara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

apabila terjadikerugian yang lebih bersifat pada persoalan administrasi semata dannegara tidak menderita kerugian, tidak dapat dilimpahkan kepadaPemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali,olehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put118741.16/2013/PP/M.IIIB Tahun 2018 tanggal 15 November 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00736/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12September 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 0007 1/207/13/093/16 tanggal 14 November 2016Masa Pajak Maret 2013, atas nama PT Pegadaian (Persero)NPWP 01.001.668.1093.000, beralamat di Jalan Kramat RayaNomor 162 Senen, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku

) olehPerum Pegadaian (Perseroan), apabila terdapat wanprestasi untukdilelang pada dasarnya atas penyerahannya merupakan Jasa Keuanganyang dikecualikan dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.87439/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 9 Oktober 2017 terkait dengan sengketa a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP581/WPJ.21/2015 tanggal 15 Juni 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor:00016/207/10/048/14 tanggal 24 Maret 2014, atas nama: PT.Kyochon Resto Indonesia, NPWP 02.706.888.1048.000, JenisUsaha: Penjualan motor bekas, beralamat di Menara Satu SentraKelapa Gading, Unit 706 A, Bulevar Kelapa Gading, JakartaUtara,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 136/B/PK/Pjk/2019transaksi yang dijadikan dasar koreksi telah diperhitungkan secaramateriil dan rigid serta telah diputus oleh Majelis Hakim dengan benar,dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoUndangUndang